Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB

play fullscreen
1 / 37
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB
374 Views
Download Presentation
fausta
Download Presentation

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Undang-undangNomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB DIGANTI UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD HanK

  2. OBJEK BPHTB(Pasal 85 UU PDRD) Obyek BPHTB adalahperolehanhakatasTanahdan/ atauBangunan Perolehanhak Pemberian hak baru Jual beli Tukar menukar Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Hibah Hibah wasiat Waris Pemisahan hak Putusan hakim Hadiah Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Pemasukan dalam perseroan Penggabungan/peleburan usaha HanK

  3. Bukan Obyek BPHTB pasal 85 (4) PDRD a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. HanK

  4. SUBJEK PAJAK “Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan” dikenakan kewajiban membayar pajak Wajib Pajak HanK

  5. JENIS PEROLEHAN HAK Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Milik atas Rumah Susun Hak Pengelolaan HanK

  6. Jenis hak-hak atas tanah • hakmilik • hakgunausaha • hakgunabangunan • hakpakai • hakmilikatassatuanrumahsusun • hakpengelolaan Diatur dlm UUPA (UU No. 5 / 1960) Diatur dalam UU Rumah Susun (UU No. 16 / 1985) Diaturdlm PP No. 112/2000 HanK

  7. Penggabunganusaha : Penggabungandariduabadanusahaataulebihdengancaratetapmempertahankanberdirinyasalahsatubadanusahadanmelikuidasibadanusahalainnya yang menggabung. Peleburan Usaha : Penggabungandariduaataulebihbadanusahadengancaramendirikanbadanusahabarudanmelikuidasibadan-badanusahayang bergabungtersebut. Pemekaran Usaha : Pemisahansuatubadanusahamenjadiduabadanusahaataulebihdengancaramendirikanbadanusahabarudanmengalihkansebagianaktivadanpasivakepadabadanusahabarutersebut yang dilakukantanpamelikuidasibadanusaha yang lama . HanK

  8. Pengertian Pemasukandalamperseroanataubadan hukumlainnya: Pengalihanhakatastanahdanataubangunandariorang pribadiataubadankepada Perseroan Terbatasataubadan hukumlainnyasebagaipenyertaan modal pada Perseroan Terbatasataubadanhukumlainnyatersebut . Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihan : Pemindahansebagianhakbersamaatastanahdanatauba ngunanolehorangpribadiataubadankepadasesamape meganghakbersama. HanK

  9. BPHTB KARENA WARIS/HIBAH WASIAT • Perolehanhakkarenawarisadalahperolehanhakatastanahdan ataubangunanolehahliwarisdaripewaris, yang berlakusetelahpewarismeninggaldunia. • Perolehanhakkarenahibahwasiatadalahperolehhakatastanahdanataubangunanolehorangpribadiataubadandaripemberihibahwasiat, yang berlakusetelahpemberihibahwasiatmeninggaldunia. HanK

  10. Objekpajak yang diperolehkarena • waris, • hibahwasiat, dan • pemberianhakpengelolaan • Menurut UU BPHTB pengenaanpajaknyadiaturdengan • PeraturanPemerintah. • Dengan UU PDRD, semua diatur dengan perda HanK

  11. DASAR PENGENAAN NilaiPerolehanObjekPajak (NPOP) Apabilaharga transaksi atau nilai pasartidakdiketahuiataulebihrendahdari NJOP PBB NilaiPasar HargaTransaksi • Tukarmenukar. • Hibah. • Hibahwasiat. • Waris. • Pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnya. • Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihanhak. • Peralihanhakkarenapelaksanaanputusan hakim yang memilikikekuatanhukumtetap. • Penggabunganusaha. • Peleburan/pemekaranusaha. • Hadiah. - jualbeli - penunjukanpembeli dlmlelang HanK NJOP PBB

  12. NPOP TIDAK KENA PAJAK (UU PDRD) NPOPTKP ditetapkanminimal Rp 60.000.000,- Dan untukwaris/hibahwasiatminimal Rp 300.000.000,- Ditetapkansecara regional olehPerda kabupaten/kota Kecuali DKI Jakarta ditetapkanolehPerda Provinsi HanK

  13. NPOP TIDAK KENA PAJAK(UU PDRD Pasal 87) • Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. • Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).NilaiPerolehanObjekPajakTidakKenaPajaksebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. HanK

  14. TARIF PAJAKPasal 5 Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak • Tarif Tunggal 5% Berdasarkan UU PDRD, maks 5 %, tergantung tiap daerah ditetapkan dalam Perda HanK

  15. Cara PenghitunganPajak BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif a t a u bila NJOP digunakansebagaidasarpengenaan : BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif Besarnyapajakterutangdihitungdengancaramengalikantarifpajak(max 5%) denganNilaiPerolehanObjekPajakKenaPajak (NPOPKP).Besarnya NPOPKP adalah NPOP – NPOPTKP. Apabila NPOP lebihrendahdari NJOP PBB tahunterjadinyatransaksi, ataubila NPOP tidakdiketahui, makadasarpengenaanpajaknyaadalah NJOP PBB. HanK

  16. SAAT TERUTANG PAJAK JualBeli,TukarMenukar,Hibah Pemasukan dl Perseroan PemisahanHak, Penggabungan/Peleburan Usaha Pemekaran Usaha, Hadiah SejakTgldibuatdanditanda tanganinya AKTA Sejaktglybsmendaftarkan peralihanHakke Kantor Pertanahan Waris SejakTgldibuatdanditanda tanganinya AKTA HibahWasiat SejakPutusanPengadilan Putusan Hakim Pemberian Hak Baru SejakTglditandatanganidanditerbitkan SK PemberianHakBaru L e l a n g SejakTglPenunjukanPemenangLelang HanK

  17. MatrikPerbandinganBPHTB HanK

  18. MatrikPerbandinganBPHTB HanK

  19. MatrikPerbandinganBPHTB HanK

  20. Tempatterutangpajakadalahdiwilayah Kabupaten, Kota, atau Provinsi yang meliputiletak Objek Pajak Berdasarkan UU PDRD, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanahdan/atau Bangunan berada HanK

  21. SSBSurat Setoran Bea HanK

  22. SPPTPBB SuratPemberitahuanPajakTerhutang HanK

  23. TATA CARA PEMBAYARAN (UU BPHTB) bayar ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 Bank/K.Pos Oper. III Bank/K.Pos Persepsi WP,ssb:1 (ssb:4) ssb:5 ssb:3 ssb:2 Pejabat Lap.bln Copy ssb KPP Pratama KPPN HanK

  24. PEMBAGIAN HASIL BPHTB(Ps.23 UU; PMK: 04/PMK.07/08 & PMK: 98/PMK.05/2008) Jum’at Saldo ND+ssb:2 bayar ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 Bank/K.Pos Oper. III Bank/K.Pos Persepsi WP,ssb:1 (ssb:4) ssb:5 Rabu saldo SKU ssb:3 Pusat : 20% ND+ssb:2 Prop : 16% Pejabat Lap.bln Copy ssb KPP Pratama KPPN Kab/Kota 64% HanK Berdasarkan UU PDRD, 100 % masuk ke pemda kab/kota

  25. Pasal 97 UU PDRD Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. • SKBKB  jkwkt 5 th • Melaluipemeriksaanatauket lain • Denda 2 % per blnmak 24 bln SKBKBT jkwkt 5 th • Ditemukandtbarudan/atausebelumnyablmterungkap • sanksikenaikan 100%, kecualilaporsendirisebelumdiperiksa HanK

  26. Surat Tagihan BPHTB (STPd) Menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar + bunga 2%/ Bulan, maks15 Bulan Menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/ Hitung pada SSPd STPd Menagih sanksi adminis- trasi berupa bunga dan/ Atau denda HanK

  27. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) (UU BPHTB) a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dalam jk. Waktu 5 thnsesudahsaat terutangpajak Berdasarkan hasil pemeriksaan/ketlain Dasar Penagihan SKBKB Fiskus + bunga 2%/bln Maks 24 bulan sejak saat terhutang s/d diterbitkan SKBKB Pajak Kurang dibayar Wajib Pajak HanK

  28. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) Pasal 12 Dalam jk. Waktu 5 thnsesudahterutangpajak Berdasarkan hasil pemeriksaan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. SKBKB Dasar Penagihan SKBKBT Novum Fiskus Buktibaru Wajib Pajak + kenaikan 100%, kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan HanK

  29. Pasal 97 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; (sanksi 2%/bulan max 24 bl) 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; (sanksi 2%/bulan max 24 bl) 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. (Sanksi 25 % ditambah sanksi 2 %/bulan max 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak) b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. (Sanksi 100%) c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. HanK

  30. K E B E R A T A N (UU PDRD) Kepala Daerah Atau Pejabat Yang ditunjuk SKPdKBT SKPdLB SKPdKB SKPdN maks 12 bln maks 3 bln sejak diteri- manya skp KEPUTUSAN - Ditolak - Diterima - Menambah WAJIB PAJAK HanK

  31. KEBERATAN/BANDINGYANG DITERIMAPasal 19 kelebihanpembayaranpajakdikembalikandenganditambahimbalanbungasebesar 2% sebulanuntukjangkawaktu paling lama 24 bulandihitungsejaktanggalpembayaran yang menyebabkankelebihanpembayaranpajaksampaidenganditerbitkannyaKeputusanKeberatanatauPutusan Banding Keberatan diterima Banding UU PDRD Sejak Pelunasan sd SKPdLB HanK

  32. PasalTerkaitBPHTB dalam UU PDRD Pasal 107 ayat (2) huruf: Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Mengurangkanataumembatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidakbenar c. mengurangkanataumembatalkan STPD d.mengurangkanketetapanpajakterutangberdasarkanpertimbangankemampuanmembayarWajibPajakataukondisitertentuobjekpajak Pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP danPasal 20 UU BPHTB HanK

  33. PasalTerkaitBPHTB dalam UU PDRD HanK

  34. Bukti Pem- bayaran BPHTB KetentuanBagi PejabatPasal 91 UU PDRD Syarat : PPAT/Notaris/Pejabat Lelang Kakan Pertanahan Kab/Kota - Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang - Pendaftaran hak/peralihan hak Sanksi (Pasal 26): PPAT/Kepala Kantor Notaris/Kepalakantor yang membidangipelayananlelangnegara= DendaRp 7,5 juta Kakanbidang PertanahanKab/Kota = PP 30/1980 HanK

  35. KewajibanMelaporBagiPejabatPasal92 Undang Undang PDRD PPAT/Notaris/Kepala KLN Batas waktupelaporan kepadaKepala Daerah Pembuatan Akta/ Risalah Lelang Tgl. 10 Bulan berikutnya Bulan ini Sanksi (Pasal 93): Lewatwaktudenda Rp250 ribu untuksetiaplaporan HanK

  36. SANKSI BAGI PEJABAT (PS.93) (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pelanggaran. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. HanK

  37. TERIMA KASIH! HanK