slide 2 pajak penghasilan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slide 2 Pajak Penghasilan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slide 2 Pajak Penghasilan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Slide 2 Pajak Penghasilan - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

Slide 2 Pajak Penghasilan. Dwi Martani Slide by : Jayu Pramudya Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. 3. 4. Subjek Pajak. Pelunasan Pajak. Objek Pajak. Cara Menghitung Pajak. Sistematika. 5. Fasilitas Perpajakan. Definisi. P ajak penghasilan ( PPh ) dikenakan terhadap subjek pajak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Slide 2 Pajak Penghasilan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. Slide 2PajakPenghasilan DwiMartani Slide by : Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI

    2. 1. 2. 3. 4. SubjekPajak PelunasanPajak ObjekPajak Cara MenghitungPajak Sistematika 5. FasilitasPerpajakan

    3. Definisi Pajakpenghasilan (PPh) dikenakanterhadapsubjekpajak ataspenghasilan yang diterimaataudiperolehnya dalamtahunpajak. • PPhdapatdikenakanatasbagiantahunpajakjikakewajibansubjektifmulaidaribagiantahun. • Tahunpajakadalahtahuntakwim. Jikatahunbukutidaksama, dapatmenggunakantahunbukuasalkanberdurasi 12 bulan.

    4. DasarHukum Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Tentang PerubahanKeempatatas UU No. 7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan • PeraturanPemerintah (PP) • KeputusanPresiden (Keppres) • Peraturan & KeputusanMenkeu (PMK & KMK) • Peraturan, Keputusan, danSuratEdaranDirjenPajak • (PER, KEP, dan SE DJP)

    5. SubjekPajak LandasanHukum: Pasal 2 s/ d Pasal 3 UU PajakPenghasilan

    6. SubjekPajak • Pasal 2 Ayat (1 dan 1a) Orang Pribadi (OP) Warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuan, bersifatmenggantikan yang berhak. Badan Bentukusahatetap (BUT), merupakansubyekpajak yang perlakuanpajaknyadipersamakandengansubyekpajakbadan.

    7. SubjekPajak Pasal 2 Ayat (2) DalamNegeri LuarNegeri

    8. SubjekPajakDalamNegeri • Pasal 2 Ayat(3) Orang Pribadi : Bertempattinggal/ berada di Indonesia lebihdari 183 haridalam 12 bulan; atau Dalamsuatutahunpajakberada di Indonesia danmempunyainiatbertempattinggal di Indonesia. Badan: Didirikanataubertempatkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentubadanpemerintah yang memenuhikriteria: Pembentukannyaberdasarkanperaturanperundangan. Pembiayaanbersumber APBN/ APBD. Penerimaannyadimasukkandalam APBN/ APBD. Pembukuannyadiperiksaolehaparatpengawasanfungsionalnegara. Warisan yang belumterbagi: Menggantikan yang berhak.

    9. SubjekPajakLuarNegeri • Pasal 2 Ayat(4) Orang pribadi yang tidakbertempattinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidaklebihdari 183 haridalam12 bulan. Badan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukan di Indonesia. Menerimaataumemperolehpenghasilandari Indonesia bukandarimenjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia. Menjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia.

    10. Bentuk Usaha Tetap (1) • Pasal 2 Ayat(5) Bentukusaha yang dipergunakanoleh: Badansebagai subjekpajak LN Orang pribadisebagai subjekpajak LN Untukmenjalankanusahaataukegiatan di Indonesia.

    11. Bentuk Usaha Tetap (1) • Pasal 2 Ayat(5) Tempatkedudukanmanajemen; Cabangperusahaan; Kantor perwakilan; Gedungkantor; Pabrik; Bengkel; Gudang; Ruanguntukpromosidanpenjualan; Pertambangandanpenggaliansumberalam; Wilayah kerjapertambanganminyakdan gas bumi; Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ataukehutanan; Proyekkonstruksi, instalasi, atauproyekperakitan; Pemberianjasa, sepanjangdilakukanlebihdari 60 (enampuluh) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan; Orang ataubadanselakuagen yang kedudukannyatidakbebas; Agenataupegawaidariperusahanasuransi yang tidakdidirikandanberkedudukan di Indonesia yang menerimapremiasuransiataumenanggungrisiko di Indonesia; dan Komputer, agenelektronik, atauperalatanotomatis yang dimiliki, disewa, ataudigunakanolehpenyelenggaratransaksielektronikuntukmenjalankankegiatanusahamelalui internet.

    12. Ilustrasi 2.1 (1) (SubjekPajak) PeraturanperpajakanmembedakankategorisasiSubjekPajakDalamNegeri (SPDN), SubjekPajakLuarNegeri (SPLN), danbukansubjekpajak. Berikutterlampirkaninformasiterkaitidentitas orang pribadidanbadan. Bagaimanakahstatusnya?

    13. Ilustrasi 2.1 (2) (SubjekPajak)

    14. Ilustrasi 2.1 (3) (SubjekPajak) Jawaban :

    15. Ilustrasi 2.1 (4) (SubjekPajak) Jawaban :

    16. TempatTinggal/ Kedudukan WP • Pasal 2 Ayat(6) TempatTinggal Orang Pribadi TempatKedudukan Badan DitetapkanolehDirjenPajak Menurutkeadaan yang sebenarnya.

    17. SaatMulaidanAkhirKewajibanSubjektif (1) • Pasal2A Ayat(1), (2), (3), (4), dan (5) SubjekPajakDalamNegeri • Orang Pribadi • Mulai: • - Saatdilahirkan. • Saatberadaatau • berniattinggal di Indonesia. • Berakhir: • - Saatmeninggal. • Meninggalkan Indonesia • untukselamanya. Badan Mulai: Saatdidirikan/ berkedudukan di Indonesia. Berakhir: Saatdibubarkanatautidaklagiberkedudukan di Indonesia. Warisan yang belumterbagi Mulai: Saattimbulnyawarisan. Berakhir: Saatwarisanselesaidibagikan.

    18. SaatMulaidanAkhirKewajibanSubjektif (2) • Pasal2A Ayat(1), (2), (3), (4), dan (5) SubjekPajakLuarNegeri Badan Mulai: Saatmelakukanusaha/ kegiatanmelalui BUT di Indonesia. Berakhir: Saattidaklagimenjalankanusahamelalui BUT di Indonesia. Orang Pribadi Mulai: Saatmenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia. Berakhir: Saattidaklagimenerima/ memperolehpenghasilandari Indonesia.

    19. KewajibanPajakSubjektif • Pasal2A Ayat(6) Kewajibanpajaksubjektiforang pribadi yang beradaataubertempattinggal di Indonesia Hanyameliputisebagiandaritahunpajak • Bagiantahunpajaktersebutmenggantikantahunpajak.

    20. TidakTermasukSubjekPajak • Pasal3 • Kantor perwakilannegaraasing; • Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabat lain darinegaraasingdan orang yang diperbantukan/ yang bekerjadanbertempattinggalbersamamerekadengansyarat: • BukanwarganegaraIndonesia; dan • Di Indonesia tidakmenerimaataumemperolehpenghasilan di luarjabatanataupekerjaannyatersebut; serta • Negara bersangkutanmemberikanperlakuantimbalbalik; • Organisasi - organisasiinternasional, yang ditetapkanMenkeu, dengansyarat: • Indonesia menjadianggotaorganisasitersebut; dan • Tidakmenjalankanusahaataukegiatanlain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia selainmemberikanpinjamankepadapemerintah yang dananyaberasaldariiuranparaanggota; • Pejabat - pejabatperwakilanorganisasiinternasional(c) dengansyaratbukanwarganegara Indonesia dantidakmenjalankanusaha, kegiatan, ataupekerjaan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia.

    21. ObjekPajak LandasanHukum: Pasal 4 s/ d Pasal 15 UU PajakPenghasilan

    22. DefinisiPenghasilan • Pasal4 Ayat (1) Merupakansetiaptambahankemampuanekonomisyang: - Diterimaataudiperolehwajibpajak. - Berasaldari Indonesiamaupundariluar Indonesia. - Dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak. Dengannamadandalambentukapapun

    23. KlasifikasiUmumPenghasilan

    24. KetentuanKhususAtasPenghasilan • Semuapenghasilandigabungkandalamsatutahunpajak. • Jikamenderitakerugiandikompensasikandenganpenghasilan lain kecualikerugiandariluarnegeri. • Untukpenghasilandikenakan final ataudikecualikandariobjekpajaktidakbolehdigabungkan.

    25. ObjekPajak (1) • Pasal4 Ayat (1) • a. Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya, kecualiditentukan lain dalamUU PajakPenghasilan; • b. Hadiahdariundianataupekerjaanataukegiatan, danpenghargaan; • Labausaha;

    26. ObjekPajak (2) • Pasal4 Ayat (1) • Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanhartatermasuk: • Keuntungankarenapengalihanhartasebagaipenggantisahamataupenyertaan modal; • Keuntungankarenapengalihanhartakepadapemegangsaham, sekutu, atauanggota yang diperolehperseroan, persekutuan, danbadanlainnya; • Keuntungankarenalikuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihanusaha, ataureorganisasidengannamadandalambentukapa pun; • Keuntungankarenapengalihanhartaberupahibah, bantuan, atausumbangan, kecuali yang diberikankepadakeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajatdanbadankeagamaan, pendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdengan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak yang bersangkutan; dan • Keuntungankarenapenjualanataupengalihansebagianatauseluruhhakpenambangan, tandaturutsertadalampembiayaan, ataupermodalandalamperusahaanpertambangan;

    27. ObjekPajak (3) • Pasal4 Ayat (1) • e. Penerimaankembalipembayaranpajak yang telahdibebankansebagaibiayadanpembayarantambahanpengembalianpajak; • f. Bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenajaminanpengembalianutang; • Dividen, dengannamadandalambentukapapun, termasukdividendariperusahaanasuransikepadapemegang polis, danpembagiansisahasilusahakoperasi; • Royaltiatauimbalanataspenggunaanhak; • Sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta; • Penerimaanatauperolehanpembayaranberkala; • Keuntungankarenapembebasanutang, kecualisampaidenganjumlahtertentu yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah;

    28. ObjekPajak (4) • Pasal4 Ayat (1) • l. Keuntunganselisihkursmatauangasing; • Selisihlebihkarenapenilaiankembaliaktiva; • Premiasuransi; • Iuranyang diterimaataudiperolehperkumpulandarianggotanya yang terdiridariWajibPajak yang menjalankanusahaataupekerjaanbebas; • Tambahankekayaanneto yang berasaldaripenghasilan yang belumdikenakanpajak; • Penghasilandariusahaberbasissyariah; • ImbalanbungasebagaimanadimaksuddalamUndang - Undangyang mengaturmengenaiketentuanumumdantatacaraperpajakan; dan • Surplus Bank Indonesia.

    29. ObjekPajakDikenaiPajak Final • Pasal4 Ayat (2) Penghasilanberupabungadepositodantabunganlainnya, bungaobligasidansuratutangnegara, danbungasimpanan yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotakoperasi orang pribadi; Penghasilanberupahadiahundian; Penghasilandaritransaksisahamdansekuritaslainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkan di bursa, dantransaksipenjualansahamataupengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangannya yang diterimaolehperusahaan modal ventura; Penghasilandaritransaksipengalihanhartaberupatanahdan/ataubangunan, usahajasakonstruksi, usahareal estate, danpersewaantanahdan/ataubangunan; dan Penghasilantertentulainnya, yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

    30. PeraturanPelaksanaPajak Final Penghasilandaritransaksipenjualansaham di bursa efek. PP No. 14 Tahun 1997 Penghasilandaribungadepositodantabungansertadiskonto SBI. PP No. 131 Tahun2000 Penghasilandarihadiahundian. PP No. 132 Tahun 2000 Penghasilandaripersewaantanahdan/ ataubangunan. PP No. 5 Tahun2002 Penghasilandaripengalihanhakatastanahdan/ ataubangunan. PP No. 71 Tahun2008 Penghasilanberupabunga/ diskontoobligasi yang dijual di bursa efek. PP No. 16 tahun 2009 Penghasilandariusahajasakonstruksi. PP No. 40 Tahun 2009

    31. DikecualikanSebagaiObjekPajak (1) • Pasal4 Ayat (3) • Bantuanatausumbangan, zakat yang diterimaolehbadan/ lembagaamil zakat yang disahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerima zakat yang berhakatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaolehlembagakeagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerimasumbangan yang berhak, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah; • Hartahibahan yang diterimaolehkeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan, badanpendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak-pihak yang bersangkutan;

    32. DikecualikanSebagaiObjekPajak (2) • Pasal4 Ayat (3) • Warisan; • Harta, termasuksetorantunai, sebagaipenggantisahamatausebagaipenggantipenyertaan modal; • Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ ataukenikmatandariWajibPajakataupemerintah, kecuali yang diberikanolehbukan WP, WP yang dikenakanpajaksecara final atau WP dengan Norma PenghitunganKhusus(deemed profit); • Pembayarandariperusahaanasuransikepada orang pribadisehubungandenganasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa;

    33. DikecualikanSebagaiObjekPajak (3) • Pasal4 Ayat (3) • Dividenataubagianlaba yang diterimaataudiperoleh PT sebagai WP dalamnegeri, koperasi, badanusahamiliknegara, ataubadanusahamilikdaerah, daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanbertempatkedudukan di Indonesia dengansyarat: • Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan; dan • Bagiperseroanterbatas, badanusahamiliknegaradanbadanusahamilikdaerahyang menerimadividen, kepemilikansahampadabadan yang memberikandividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) darijumlah modal yang disetor; • Iuranyang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenteriKeuangan, baik yang dibayarolehpemberikerjamaupunpegawai;

    34. DikecualikanSebagaiObjekPajak (4) • Pasal4 Ayat (3) • Penghasilandari modal yang ditanamkanolehdanapensiundalambidang-bidangtertentu yang ditetapkandenganKeputusanMenteriKeuangan; • Bagianlaba yang diterimaataudiperolehanggotadariperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi, termasukpemegang unit penyertaankontrakinvestasikolektif; • Penghasilanyang diterimaataudiperolehperusahaan modal venturaberupabagianlabadaribadanpasanganusaha yang didirikandanmenjalankanusaha di Indonesia, dengansyaratbadanpasanganusahatersebut: • Merupakanperusahaanmikro, kecil, menengah, atau yang menjalankankegiatandalamsektor-sektorusaha yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan • Sahamnyatidakdiperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

    35. DikecualikanSebagaiObjekPajak (5) • Pasal4 Ayat (3) • Beasiswayang memenuhipersyaratantertentu yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkan PMK; • Sisalebih yang diterimaataudiperolehbadanataulembaganirlaba yang bergerakdalambidangpendidikandan/ ataubidangpenelitiandanpengembangan, yang telahterdaftarpadainstansi yang membidanginya, yang ditanamkankembalidalambentuksaranadanprasaranakegiatanpendidikandan/ ataupenelitiandanpengembangan, dalamjangkawaktu paling lama 4 (empat) tahunsejakdiperolehnyasisalebihtersebut, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan • Bantuanatausantunan yang dibayarkanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosialkepadaWajibPajaktertentu, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan.

    36. Ilustrasi2.2 (ObjekPajak) • Fa. Setramenjualmobil yang digunakanuntukkegiatanusaha. NilaibukumenurutfiskalRp200.000.000,00. Mobil tersebutdijualdenganhargaRp 300.000.000,00. • BagaimanakahpengakuanpenghasilanolehFa. Setra? • BagaimanajikamobiltersebutdijualkepadaseorangsekutudenganhargaRp 275.000.000,00? • Jawaban: • Keuntunganyang diperolehdaripenjualanmobilsebesarRp100.000.000,00 diakuisebagaipenghasilanolehFa. Setradanmerupakanobjekpajak. • Fa. SetratetapmengakuipenghasilanataspenjualanmobilsebesarRp100.000.000,00. Sekutusebagai WP OP, di sisi lain, mengakuipenghasilankenapajaksebesarRp25.000.000,00 karenamembelimobildenganhargalebihmurah.

    37. ObjekPajak BUT • Pasal 5Ayat (1) - Usaha/ kegiatan BUT. - Harta yang dimiliki/ dikuasai BUT. Penghasilandari: - Usaha ataukegiatan. - Penjualanbarang-barang. - Pemberianjasa. Penghasilankantorpusatdari: Dilakukan di Indonesia dansejenis denganyang dilakukanBUT. Penghasilansebagaimanatersebut dalamPasal 26, yang diterimaatau diperolehkantorpusat: Sepanjangadahubunganefektif antara BUT denganharta/ kegiatan yang memberikanpenghasilan.

    38. Ilustrasi2.3 (ObjekPajak BUT) • Arctic Co. merupakanperusahaan yang didirikandanberkedudukan di luarnegeri, sertamemilikiBentuk Usaha Tetap di Indonesia. Arctic Co. maupunBUTnyasama – samamelakukankegiatanpenjualan chassis bus di Indonesia. Selama 2012, penjualan yang dilakukansendirioleh Arctic Co. mencapaiRp 3.500.000.000,00, sementaranilaipenjualanBUTnyamencapaiRp 8.250.000.000,00. Arctic Co. mencatatkan pula transaksisenilaiRp 1.525.000.000,00 ataspenjualanmesin bus, di manahinggasaatiniBUTnyatidakmenyediakanproduktersebut. Berapakahnilaiobjekpajakpenghasilanatas BUT milik Arctic Co.? • Jawaban: • Objekpajakbagi BUT meliputipenghasilanoleh BUT sendiridanpenghasilankantorpusatataskegiatanbisnis yang serupadengankegiatan BUT. • Objekpajakpenghasilan = 3.500.000.000 + 8.250.000.000 • = Rp11.750.000.000,00

    39. Ilustrasi2.4 (ObjekPajak BUT) • Baltic Inc. merupakanperusahaan yang didirikandanberkedudukan di luarnegeri, sertamemilikiBentuk Usaha Tetap di Indonesia. Kemenkes RI mengadakanperjanjianlangsungdengan Baltic Inc. untukmembayarroyaltiaatas paten vaksin H1N1 dengannilaiRp 2.750.000.000,00 sehinggadapatdiproduksioleh BUMN Farmasi. Sebagaibagiandarikontrak, dipersyaratkan pula bahwaKemenkeswajibmenggunakanjasakonsultansiteknisdari BUT milik Baltic IncdengannilaikontrakterpisahsenilaiRp 325.000.000,00. Berapakahnilaiobjekpajakpenghasilanatas BUT milik Arctic Co.? • Jawaban: • Objekpajakbagi BUT meliputipenghasilanoleh BUT sendiridanpenghasilankantorpusatatasatasharta (paten) yang memilikihubunganefektifdengan BUT. • Objekpajakpenghasilan = 2.750.000.000 + 375.000.000 • = Rp3.125.000.000,00

    40. Deductible Expenses AtasPenghasilan BUT • Pasal 5Ayat (2) Meliputibiaya yang berkenaandenganpenghasilankantorpusat: Sehubungandengan: - usahaataukegiatan; - penjualanbarang; - pemberianjasa; yang sejenisdengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Penghasilansebagaimanatersebutdalam Pasal26, selamaterdapathubungan efektifantara BUT denganharta/ kegiatan yang memberikanpenghasilan.

    41. PenentuanLaba BUT • Pasal 5Ayat (3) Biayaadministrasikantorpusat yang bolehdibebankanadalahbiaya yang berkaitandenganusahaataukegiatan BUT, berdasarbesaran yang ditentukanolehDirjenPajak. • Pembayarankepadakantorpusat yang tidakbolehdibebankansebagaibiayameliputi: • Royalti/ imbalansehubungandenganpenggunaanharta, paten, danhaklainnya. • Imbalansehub. dgnjasamanajemendanjasalainnya. • Bunga, kecualibunga yang berkenaandgnusahaperbankan. • Pembayarandarikantorpusat yang bukansebagaipenghasilan BUT meliputi: • Royalti/ imbalansehubungandenganpenggunaanharta, paten, danhaklainnya. • Imbalansehub. dgnjasamanajemendanjasalainnya. • Bunga, kecualibunga yang berkenaandgnusahaperbankan.

    42. BiayauntukMendapatkan, Menagih, dan • Memelihara (3M) Penghasilan (1) • Pasal 6Ayat (1) • Biaya 3M bersifatdapatdikurangkan (deductible) ataspenghasilanbruto, meliputi: • Biaya yang berkaitandengankegiatanusaha, meliputi: • Biayapembelianbahanbaku; • Biayatenagakerja; • Bunga, sewa, danroyalti; • Biayaperjalanan; • Biayapengolahanlimbah; • Premiasuransi; • Biayapromosi, sesuaiketentuan PMK; • Biayaadministrasi • PajakselainPPh. • Biayapenyusutanfiskaldan/atauamortisasi; • Iurankepadadanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenkeu; • Kerugiankarenapenjualanataupengalihanharta;

    43. BiayauntukMendapatkan, Menagih, dan • Memelihara (3M) Penghasilan (2) • Pasal 6Ayat (1) • Kerugiandariselisihkurs; • Biayapenelitiandanpengembanganperusahaanyang dilakukan di Indonesia; • Biayabeasiswa, magang, danpelatihan; • Piutang yang nyata – nyatatakdapatditagih, dengansyarat: • Telahdibebankansebagaibiayadalamlaporanlabarugikomersial; • Daftarpiutang yang tidakdapatditagihtelahdiserahkankepadaDitjenPajak; • TelahdiserahkanperkarapenagihannyakepadaPN atauBUPLN; • Ada perjanjiantertulismengenaipenghapusanpiutang/ pembebasanutangantarakrediturdandebitur; • Telahdipublikasikandalampenerbitanumumdankhusus. • Sumbangandalamrangkabencananasional yang diaturoleh PP. • Sumbangandalamrangkapenelitiandanpengebangan yang diaturoleh PP. • Sumbangandalamrangkabencananasional yang diaturolehPP. • Sumbangandalamrangkapembinaanolahraga yang diaturoleh PP.

    44. KetentuanKhususAtasBiaya 3M • Biaya 3M yang dapatdibebankanhanyalahbiaya – biaya yang dikeluarkanterkaitpenghasilan yang ditetapkansebagaiobjekpajak. • Biaya 3M yang dikeluarkanterkaitpenghasilan yang dikenaipajak final ataupenghasilan yang bukanmerupakanobjekpajak, tidakdapatdibebankan. • Jikadiketahuinilaibiayasecara total, penghitunganbiaya 3M yang dapatdibebankanatautidak, dapatditetapkanberdasarmetode pro rata berdasarproporsipenghasilan

    45. Ilustrasi2.5 (Deductible Expenses) • PT. Gandarasepanjangtahun 2012 mencatatkanpenghasilan total senilaiRp 975.000.000,00. Ataspenghasilantersebut, perusahaanmencatatbahwabebanbiayaoperasionaldan non operasionalberjumlahRpRp315.000.000,00. Ataskeseluruhanpendapatantersebut, diketahuibahwaterdapatkomponendividensenilaiRp 55.000.000,00 atasinvestasi di perusahaan yang dikuasai 35% sahamnyaoleh PT. Gandara. Di sampingitu, terdapat pula penghasilansenilaiRp 270.000.000 dalambentukbungadeposito. Berapakahbiaya 3M yang dapatdibebankanataspenghasilan PT. Gandara? • Jawaban: • Biaya 3M deductible= • = • = Rp 210.000.000,00

    46. KompensasiKerugian • Pasal6 Ayat (2) Kerugiandapatdikompensasikandenganpenghasilanmulaitahunpajakberikutnya, berturut-turutsampaidengan 5 tahun. Ataspenanaman modal di bidang – bidangusahatertentuatau di daerah – daerahtertentu, kompensasikerugiandapatdiberikanhingga paling lama 10 tahun.

    47. Ilustrasi2.6 (1) (KompensasiKerugian) • CV. Kandawamerupakanperusahaan yang didirikan di tahun 2006, dan di masamasaawaloperasinyamenghadapipasangsurutusaha. Berikutmerupakannilailabadanrugifiskalsemenjakpertama kali berdiri. • Tahun 2006 RugiRp 1.750.000.000,00 • 2007 RugiRp 825.000.000,00 • 2008 LabaRp215.000.000,00 • 2009 RugiRp 65.000.000,00 • 2010 LabaRp 765.000.000,00 • 2011 RugiRp 12.500.000,00 • JikaperusahaanmemperolehlabasenilaiRp 1.975.000.000,00 di tahun 2012, berapakahPenghasilanKenaPajakCV. Kandawa?

    48. Ilustrasi 2.6 (2) (KompensasiKerugian) • Jawaban : • Kompensasikerugian di 2008 = 215.000.000,00 (Berasaldarirugifiskal 2007) • Kompensasikerugian di 2010 = 765.000.000,00 (Berasaldarirugifiskal 2007) • Kompensasikerugian di 2012 = Rugifiskal 2007 + Rugifiskal2009 + Rugifiskal2011 • = 825.000.000 + 65.000.000 + 12.500.000 • = Rp 902.500.000,00 • Adapunrugifiskal 2006 yang belumdikompensasikan, yaitusenilaiRp 770.000.000,00 (1.750.000.000 - 215.000.000 - 765.000.000), tidakdapatdikompensasikan di 2012, sebabtelahmelewatibataswaktu lima tahun. • PenghasilanKenaPajak di 2012 = 1.975.000.000 - 902.500.000 • = Rp 1.072.500.000,00

    49. PenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) • Pasal 7Ayat (1), (2), dan (3) Tanggunganmeliputianggotakeluargasedarahatausemendadalam garisketurunanlurus (orang tua, mertua, anakkandung, anaktiri), atauanakangkat. Penerapan PTKP ditentukanolehkeadaanpadaawaltahunpajak atauawalbagiantahunpajak

    50. PenghasilanWanitaBersuami • Pasal8 Ayat (1) Penghasilanataukerugianbagiwanita yang telahkawindianggapsebagaipenghasilanataukerugiansuaminya. Ketentuan di atasberlaku, kecualijika: Penghasilantersebutsemata – mataberasaldarisatupemberikerjadantelahdipotongPPhPasal 21; dan Pekerjaanistritersebuttidakadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluargalainnya.