pajak penghasilan umum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAJAK PENGHASILAN UMUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAJAK PENGHASILAN UMUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PAJAK PENGHASILAN UMUM - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

PAJAK PENGHASILAN UMUM. Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi , SE. M.ESy. PAJAK PENGHASILAN UMUM. Dasar Hukum : UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAJAK PENGHASILAN UMUM' - berny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pajak penghasilan umum

PAJAK PENGHASILAN UMUM

Oleh :

Muhammad BahrulIlmi, SE. M.ESy

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

pajak penghasilan umum1
PAJAK PENGHASILAN UMUM
  • DasarHukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan yang terakhirdiubaholeh UU No. 36 tahun 2008
  • Undang-undangPajakPenghasilan (PPh) mengaturpajakataspenghasilan (laba) yang diterimaataudiperolehorangpribadimaupunbadan

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

subjek pajak dan wajib pajak
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

1. a. OrangPribadi

b. Warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuanmenggantikan yang berhak

2. Badan

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

subyek pajak
SUBYEK PAJAK

Pasal 2 ayat (2)

LUAR NEGERI

DALAM NEGERI

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide5

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERIPasal 2 ayat (3)

ORANG PRIBADI :

BERTEMPAT TINGGAL/BERADA DI INDONESIA

LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN; ATAU

DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA

DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL

DI INDONESIA

BADAN :

YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN

DI INDONESIA

WARISAN YANG BELUM TERBAGI

SEBAGAI SATU KESATUAN, MENGGANTIKAN YANG

BERHAK

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide6

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERIPasal 2 ayat (4)

ORANG PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT

TINGGAL DI INDONESIA/BERADA DI INDONESIA

TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN

DAN BADAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN

TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

YANG MENJALANKAN

USAHA ATAU KEGIATAN

MELALUI BUT

DI INDONESIA

YANG MENERIMA ATAU

MEMPEROLEH

PENGHASILAN DARI INDONESIA

BUKAN DARI MENJALANKAN

USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI

BUT DI INDONESIA

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide7

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

SubjekPajak DN

SubjekPajak LN

WARISAN YG BELUM

TERBAGI

  • ORANG PRIBADI
  • MULAI :
  • SAAT DILAHIRKAN
  • SAAT BERADA ATAU
  • BERNIAT TINGGAL
  • DI INDONESIA
  • BERAKHIR :
  • SAAT MENINGGAL
  • MENINGGALKAN
  • INDONESIA UNTUK
  • SELAMANYA
  • SELAIN BUT
  • MULAI :
  • SAAT MENERIMA/
  • MEMPEROLEH
  • PENGHASILAN DARI
  • INDONESIA
  • BERAKHIR :
  • SAAT TIDAK LAGI
  • MENERIMA/
  • MEMPEROLEH PENG-
  • HASILAN DARI IND
  • MULAI :
  • SAAT
  • TIMBULNYA
  • WARISAN
  • BERAKHIR :
  • SAAT
  • WARISAN
  • SELESAI
  • DIBAGIKAN
  • BADAN
  • MULAI :
  • SAAT DIDIRKAN
  • BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
  • BERAKHIR :
  • SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI
  • BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
  • BUT
  • MULAI :
  • SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATAN
  • MELALUI BUT DI INDONESIA
  • BERAKHIR :
  • SAAT TIDAK LAGI MENJALANKAN
  • USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT
  • DI INDONESIA

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide8

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN

DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABATLAIN

DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG

YG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YG BEKERJA

PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA

MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA

TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN

DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TERSEBUT SERTA

NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU

DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK

MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH

PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN

KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA

ANGGOTA

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide9

OBJEK PAJAKPasal 4 ayat (1)

P E N G H A S I L A N

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- DiterimaataudiperolehWajibPajak,

- Berasaldari Indonesia maupundariluar

Indonesia,

- Dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntuk

menambahkekayaanWajibPajak,

DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide10

PENGHASILAN TERTENTU

Pasal 4 ayat (2)

- Bunga deposito/tabungan

- Transaksi saham dan sekuritas

di bursa efek

- Pengalihan harta berupa tanah

dan/atau bangunan

- Penghasilan tertentu lainnya

PENGENAAN PAJAKNYA

DIATUR DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH

(PP)

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide11

PENGHASILAN TERTENTU YANG

PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR OLEH

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

( PP No. 14 TAHUN 1997)

2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000)

3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN

(PP No. 79 TAHUN 1999)

PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA

DISKONTO SBI

( PP No. 131 TAHUN 2000)

5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

( PP No. 5 TAHUN 2002 )

6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YG DIJUAL

DI BURSA EFEK

( PP No. 6 TAHUN 2002)

7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

(PP No. 140 TAHUN 2000)

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide12

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG

DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN

PENERIMA ZAKAT YG BERHAK

HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU

WARISAN

HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH

BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN

MODAL

PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN

/ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA

ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI

KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide13

DASAR PENGENAAN PAJAK

( D p p )

  • PenghasilanKenaPajak (WP badan) = PenghasilanNetto
  • PenghasilanKenaPajak (WP OrangPribadi)=PenghasilanNetto - PTKP

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide14

CARA MENGHTIUNG

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

MENGGUNAKAN

PEMBUKUAN

MENGGUNAKAN NORMA

PERHITUNGAN PENGHASILAN

NETTO

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide15

MENGGUNAKAN

PEMBUKUAN

  • PenghasilanKenaPajak (WP badan)
  • = PenghasilanNetto
  • = PenghasilanBruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh
  • PenghasilanKenaPajak (WP OrangPribadi)
  • = PenghasilanNetto – PTKP
  • = ( PenghasilanBruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) - PTKP

MENGGUNAKANNORMA

PERHITUNGAN PENGHASILAN NETTO

  • WajibPajak yang bolehmenggunakan Norma PerhitunganPenghasilanNettoadalahWajibPajakOrangPribadidenganSyarat :
  • 1. PendapatanBrutokurangdariRp. 4.800.000.000 per Tahun
  • 2. Mengajukanpermohonandlmjangkawaktu 3 blnpertamatahunbuku
  • 3. MenyelenggarakanPencatatan

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide16

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlakusaatiniadalah:

1. Rp 15.840.000,00 untukdiri WP orangpribadi

2. Rp 1.320.000,00 tambahanuntuk WP yang kawin

3. Rp 15.840.000,00 tambahanuntukseorangistri yang penghasilannyadigabungdenganpenghasilansuami, dengansyarat:

- Penghasilanistritidaksemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerja yang telahdipotongpajakberdasarkanketentuandalam UU PPhpasal 21, dan

- Pekerjaanistritidakadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluarga lain

4. Rp 1.320.000,00 tambahanuntuksetiapanggotakeluargasedarahdankeluargasemendadalamgarisketurunanlurussatuderajatsertaanakangkat yang menjaditanggungansepenuhnya (maksimal 3 orang)

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide17

TarifPajakPenghasilan (PPH) berdasarkanpasal 17 UU PPh, untuk WP orangpribadi

dalamnegeri

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide18

CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide19

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN

BAGI WANITA KAWIN

Pasal 8 ayat (1)

SELURUH PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA

YANG TELAH KAWIN PADA AWAL TAHUN PAJAK

DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU

KERUGIAN SUAMINYA

KECUALI

1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA

ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA

YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,

DAN

2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA

DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide20

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK

SECARA TERPISAH

Pasal 8 ayat (2) dan (3)

DIKEHENDAKI OLEH ISTRI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA

HIDUP BERPISAH

MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARA TERTULIS

PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR

- PenghasilanNetosuamiisteridigabung

- Besarnyapajakygharusdilunasiolehmasing-masingsuami-isteri, sebandingdgnPenghasilanNeto

PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI

Solo Business School_STIE Surakarta 2011

slide21

PENGHASILAN ANAK YANG

BELUM DEWASA

Pasal 8 ayat (4)

DIGABUNG DENGAN

PENGHASILAN ORANG TUANYA

KECUALI

PENGHASILAN

DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA

DENGAN USAHA

ORANG YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA

Solo Business School_STIE Surakarta 2011