1 / 76

PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN. Oleh : DODON 15408041 HENDRA BUDIMAN 15408071 YUDI ASMARA 15408076. OUTLINE. KONSEP DASAR PERIZINAN JENIS, MEKANISME IZIN, dan SANKSI STUDI KASUS. KONSEP DASAR PERIZINAN. PERIZINAN.

topaz
Download Presentation

PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Oleh: DODON 15408041 HENDRA BUDIMAN 15408071 YUDI ASMARA 15408076

  2. OUTLINE • KONSEP DASAR PERIZINAN • JENIS, MEKANISME IZIN, dan SANKSI • STUDI KASUS

  3. KONSEP DASAR PERIZINAN

  4. PERIZINAN • Untukmengendalikansetiapkegiatanatauperilakuindividuataukolektivitas, hukummemilikikaidah yang bersifatpreventif, yaitumelaluiperizinan. • AtengSyafrudinmembedakanperizinanmenjadiempatmacam, yaitu: • Izin • Dispensasi • Lisensi • Konsesi

  5. 1ZIN, berarti menghilangkan halangan,hal yang dilarangmenjadi boleh. • DISPENSASI, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan. • LISENSI, izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. • KONSENSI, izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah namun oleh pemerintah diberikan penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pemerintah.

  6. PENGERTIAN • Izinadalahperangkathukumadministrasi yang digunakanpemerintahuntukmengendalikanwarganya agar berjalandenganteraturberdasarkanpersyaratandanprosedursebagaimanaditetapkanolehperundang-undangan yang berlaku. (SjachranBasah, 1995:3) • Izindikeluarkansebagaikeputusantatausahanegara yang dikeluarkanolehpemerintahataspermohonan yang diajukanolehbadanhukumperdataatauperorangan.

  7. Izinmemilikisifat-sifatkeputusantatausahanegara, yaitu: • Konkret: obyek yang diputuskantidakabstrak, melainkanberwujud, tertentu, danditentukan. • Individual: harusdisebutkandenganjelassiapa yang diberikanizin. • Final: seseorangtelahmempunyaihakuntukmelakukansesuatuperbuatanhukumsesuaidenganisinya, yang secaradefinitifdapatmenimbulkanakibathukumtertentu.

  8. TUJUAN PERIZINAN • Adanyakepastianhukum • Perlindungankepentinganumum • Pencegahankerusakanataupencemaranlingkungan • Pemerataandistribusibarangtertentu

  9. KEDUDUKAN PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG

  10. LEMBAGA PENYELENGGARA PERIZINAN • UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 1: “Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diaturolehpemerintahdanpemerintahdaerahmenurutkewenanganmasing-masingsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.”

  11. Sejalandenganperkembanganhukumadministrasi, makapelayananpublik yang kompleksperludiserahkankepadaadministrasitingkatdaerah, termasukpelayananperizinan. • Hal inidikarenakan Indonesia mempunyaiwilayah yang luas, keberagamanbudaya, sosial, ekonomi, agama dankepercayaan, sertatingkatkebutuhan yang berbeda-bedaditiapdaerah. • Perbedaantersebuthanyabisadiantisipasidenganbaikjikapemerintahdaerahsetempat yang mengaturdanmengurusnya.

  12. JENIS, MEKANISME IZIN, dan SANKSI

  13. IZIN PRINSIP (1) Izinprinsipadalahizin yang diberikanolehpemerintahdaerahkepadabadanusahaatauperorangan yang akanmelakukansuatuusahaatauinvestasidisuatudaerah. • DasarHukum 1. PeraturanMenteriDalamnegeri No. 5 Tahun 1973 tentangKetentuanMengenai Tata Cara PemberianHakAtas Tanah. 2. PeraturanMenteri Negara Agrarian/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara MemperolehIzinLokasidanHakAtas Tanah bagi Perusahaan dalamRangkaPenanaman Modal Jo. Nomor 2/1999 tentangIjinLokasi. 3. PerdaNomor 18 Tahun 1999 tentangRetribusiIjinMendirikanBangunan. • Persyaratan Mengisiformulirpermohonandengandilampiri : 1.     Foto copy KTP. 2.     Foto Copy AktaPendirian Perusahaan. 3.     Foto copy NPWP. 4.     Foto copy suratpersetujuanPresiden/Kepala BKPM bagipemohon yang menggunakanfasilitas PMA/PMDN ataupersetujuanprinsipdariinstansiteknisuntukbadanusaha yang tidakmenggunakanfasilitaspenanaman modal. 5.     Suratpernyataankesanggupanuntukmelakukanpembebasantanahdanataumenyediakantempatpenampunganbagipemiliktanah/yang berhakatastanah. 6.     Uraian/garisbesarrencanaproyek. 7.     Ijin Dari BinamargabagibangunanditepijalanPropinsi. 8.     Gambar/Sketsatanah yang dimohonkan.

  14. IZIN PRINSIP (2) • Mekanisme/Prosedur/Tata Cara  1. PemohonmengajukanpermohonankepadabupatiWonosobomelaluiKepala Kantor PelayananPerijinanTerpaduKabupatenWonosobo 2. Pemeriksaanberkas 3. PemeriksaanLapangandenganinstansiteknisterkaitdandibuatkanBeritaAcaraPemeriksaan (BAP)BerdasarkanBeritaAcaraPemeriksaan (BAP) tersebutpermohonandapatdisetujuiatauditolak • WaktuProsesdanBiaya 1. Waktuproses 7 harikerjasetelah ACC. 2. Segalabiaya yang timbuldaripekerjaanlapangandankoordinasidibebankankepadapemohon.

  15. IzinLokasi (1) • Dasar Hukum • Keputusan Walikota Bandung No. 170 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi. • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahum 1999. • Sasaran/Objek • Perusahaan yang belum memiliki hak penguasaan atas tanah. • Masa Berlaku • Luas tanah ≤ 25 Ha  1 tahun • Luas tanah > 25 Ha  2 tahun • Biaya • Tanpa biaya

  16. IzinLokasi (2) • Jangka Waktu Penyelesaian • Maksimal 14 hari, terhitung setelah seluruh persyaratan terpenuhi. • Persyaratan • Izin Lokasi Permohonan Baru, dan • Izin Lokasi Perpanjangan.

  17. IzinLokasi (3) • Izin Lokasi Permohonan Baru • Mengisi dan menandatangani formulir permohonan, • Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum atau surat izin usaha bagi perseorangan, • Surat NPWP, • Sketsa tanah yang dimohon, • Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi bagi pemilik tanah, • Uraian rencana proyek yang akan dibangun, • Surat persetujuan Presiden dan Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM, • Surat pernyataan mengenai luas tanah yang telah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang satu grup.

  18. IzinLokasi (4) • Izin Lokasi Perpanjangan • Surat permohonan izin lokasi, • Peta lokasi tanah yang dimohonkan, • Peta penggunaan detail tanah yang dimohon saat ini, • Peta tata ruang lokasi yang bersangkutan, • Peta site plan dari tanah yang dimohon, • Hasil monitoring pelaksanaan izin lokasi saat diajukan dispensasi (daftar dan peta) : luas tanah yang dimiliki, luas tanah yang telah bersertifikat, luas tanah yang telah dibangun, • Rencana pembangunan lengkap dan waktu penyelesaian proyek, • Foto lokasi, • Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dalam 10 tahun terhitung sejak penerbitan SK izin lokasi pertama.

  19. IzinPeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT) (1) • Dasar Hukum • Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2002 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). • Sasaran/Objek • Setiap orang atau badan hukum yang ingin memanfaatkan lahan. • Masa Berlaku • Satu tahun. • Jika ditindaklanjuti dengan IMB, sepanjang tidak ada perubahan peruntukan.

  20. IzinPeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT) (2) • Persyaratan • Mengisi dan menandatangani formulir permohononan, • Fotocopy KTP atau identitas lainnya, • Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah, • Gambar rencana bangunan, • Fotocopy PBB tahun terakhir, dan • Surat kuasa jika menguasakan. • Jangka Waktu Penyelesaian • Maksimal 12 hari terhitung setelah persyaratan dipenuhi.

  21. IzinPeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT) (3) • Biaya • Bangunan 1 lantai  (indeks fungsi x indeks lokasi x luas persil x tarif dasar fungsi) + biaya pengukuran. • Bangunan 2 lantai atau lebih  [indeks fungsi x indeks lokasi x (luas persil + luas denah) x tarif dasar fungsi] + biaya pengukuran. • Titik tower dan reklame  indeks fungsi x indeks ketinggian x indeks lokasi x tarif dasar fungsi x ketinggian tower/reklame.

  22. IzinMendirikanBangunan (1) • Dasar Hukum • Peraturan Daerah Tingkat II Kota Bandung No. 14 tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Daerah Tingkat II Kota Bandung. • Peraturan Daerah Tingkat II Kota Bandung No. 24 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. • Keputusan Walikota Bandung No. 640/Kep.554-Huk/2004 tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar Bangunan. • Sasaran/Objek • Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan dan atau bangun bangunan (pagar, menara, bangunan, reklame, SPBU, kolam renang, lapangan olah raga terbuka, Instalasi Pengolahan Air, perkerasan halaman, sumur, utilitas, jembatan, reservoar).

  23. IzinMendirikanBangunan (2) • Masa Berlaku • Selama bangunan berdiri dan tidak mengalami perubahan. • Waktu Penyelesaian • Maksimal 12 hari kerja setelah persyaratan dipenuhi. • Persyaratan IMB • Untukbangunanrumahtinggal, dan • Untukbangunanbukanrumahtinggal.

  24. IzinMendirikanBangunan (3) • Untuk Bangunan Rumah Tinggal • Mengisi dan menandatangani formulir permohonan, • Fotocopy bukti pemilihan tanah, • Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum, • Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya, • Surat kuasa pengurusan apabila diwakilkan, • IPPT, • Gambar rencana teknis bangunan skala 1 : 100, • Perhitungan konstruksi beton/baja apabila bertingkat, • Gambar instalasi listrik, air bersih, air kotor, dsb, • Fotocopy KTP, dan • PBB tahun terakhir.

  25. IzinMendirikanBangunan (4) • Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal • Mengisi dan menandatangani formulir permohonan, • Fotocopy bukti pemilihan tanah, • Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum, • Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya, • Surat kuasa pengurusan apabila diwakilkan, • IPPT, • Gambar rencana teknis bangunan skala 1 : 100, • Perhitungan konstruksi beton/baja apabila bertingkat, • Gambar instalasi listrik, air bersih, air kotor, dsb, • Fotocopy KTP, • PBB tahun terakhir, dan • Hasil penelitian tanah untuk bangunan besar dan atau bertingkat 3 atau lebihdan atau terletak di daerah yang struktur rawan bertingkat. • Jangka Waktu Penyelesaian • Maksimal 12 hari kerjasetelahpemohonmemenuhipersyaratan

  26. IzinMendirikanBangunan (5) • Biaya • Bangunan 1 lantai • Bangunan 1 lantai  Luas x tarif dasar x 1% • Perbaikan bangunan  Luas x tarif dasar x 0,5% • Pembongkaran bangunan  Luas x tarif ongkos • Bangunan vertikal > 5 meter • Basement : 1,2 • Lantai dasar : 1,0 • Lantai II : 0,09 • Lantai III : 1,12 • Lantai IV : 1,135 • Lantai V : 1,162 • Lantai VI : 1,197 • Lantai VII : 1,236 • Lantai VIII : 1,265 • Selanjutnya ditambah 0,03 setiap kenaikan 1 lantai.

  27. Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)danSejenisnya (1) • Dasar Hukum • Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah. • Sasaran/Objek • Setiap penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk pemasangan tiang pancang reklame, billboard, jembatan penyeberangan, bangunan shelter bus/halte, dan sejenisnya. • Masa Berlaku • Sesuai dengan perjanjian

  28. Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)danSejenisnya (2) • Persyaratan • Mengisi dan menandatangani formulir pemohonan, • Fotocopy KTP, • Peta lokasi dan gambar rencana, • Perhitungan struktur konstruksi, dan • RAB konstruksi. • Waktu Penyelesaian • Maksimal 14 hari setelah persyaratan dipenuhi. • Biaya • 5% dari jumlah fisik sesuai harga standar yang berlaku.

  29. IzinPembuatanJalanMasukPekarangan (1) • Keterangan • Merupakanizin yang diberikankepadaorangpribadiataubadanhukumuntukmembangunjalanmasukhinggakepekarangan/kavlingtanah yang bersangkutandenganmelaluiruangmilikjalan. • DasarHukum : • Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentangRetribusiPemakaianKekayaan Daerah danPematangan Daerah. • Objek yang diatur : • Setiappembuatanjalanmasukpekarangan yang melaluiruangmilikjalan (RUMIJA).

  30. IzinPembuatanJalanMasukPekarangan (2) • Tarif : Rp 50.000/m² • Persyaratan : • Mengisiformulirpermohonan, • Fotokopi KTP danbadanhukum (bilapemohon a/n badanhukum), • PetaLokasi, • GambarRencanaPemanfaatanKekayaan Daerah, dan • Fotokopi PBB persil yang bersangkutan.

  31. IzinPembuatanJalanMasukdiDalamKompleksPerumahan, Pertokoan, danSejenisnya (1) • Keterangan • Merupakanizinbagiorangpribadiataubadanhukumuntukmembangunjalandalamkomplekperumahan, pertokoan/komersil. • DasarHukum : • Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentangRetribusiPemakaianKekayaan Daerah danPematangan Tanah. • Objek yang diatur : • Setiappembuatanjalandalamkomplekperumahan, pertokoan/ komersil.

  32. IzinPembuatanJalanMasukdiDalamKompleksPerumahan, Pertokoan, danSejenisnya (2) • Tarif : Rp 50.000/m² • Persyaratan : • Mengisiformulirpermohonan, • Fotokopi KTP, • PetaLokasi, dan • GambarRencanaPemanfaatanKekayaan Daerah.

  33. IzinPenutupan/PenggunaanTrotoar, Berm, danSaluran (1) • Keterangan • Merupakanizin yang diberikankepadapenggunatrotoar, bermdansaluran air hujan yang sifatnyasementaradantidakbertentangandenganperundangan yang berlaku. • DasarHukum : • Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentangRetribusiPemakaianKekayaan Daerah danPematangan Tanah. • Objek yang diatur : • Setiappenggunatrotoar, bermdansaluran air hujan yang sifatnyasementaradantidakbertentangandenganperaturanperundangan yang berlaku. • Tarif : • Rp 25.000/m²

  34. IzinPenutupan/PenggunaanTrotoar, Berm, danSaluran (2) • Persyaratan : • Mengisiformulirpermohonan, • Fotokopi KTP danbadanhukum (bilapemohon a/n badanhukum), • PetaLokasi • GambarRencanaPemanfaatanKekayaan Daerah, dan • Fotokopi PBB persil yang bersangkutan.

  35. IzinPematanganLahan (1) • Keterangan • Merupakanizin yang diberikankepadaorangpribadiataubadanusahauntukmelakukankegiatanpematanganlahanuntukkawasanperumahandanusaha. • DasarHukum : • Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentangRetribusiPemakaianKekayaan Daerah danPematangan Tanah. • Objek yang diatur : • Setiapkegiatanpematanganlahanuntukkawasanperumahandanusaha. • Tarif : • Rp 500/m³

  36. IzinPematanganLahan (2) • Persyaratan : • Mengisiformulirpermohonan, • Fotokopi KTP danidentitasbadanhukum (bilapemohon a/n badanhukum), • PetaLokasi/GambarRencana, • PersetujuanPemanfaatanRuangatau IPPT, dan • Sertifikat/buktikepemilikantanah yang akandimatangkan.

  37. IzinPengelolaan Air Bawah Tanah (1) • DasarHukum • Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2002 tentangPengelolaan Air Bawah Tanah. • Sasaran/objek • SetiaporangatauBadanHukum yang melakukankegiataneksplorasidanpengeborantermasukpenggalian, penurapan, danpengambilan air bawahtanahuntukberbagaikeperluanselain: • Keperluan air minumrumahtanggadenganjumlahpengambilankurangdari 100m3/bulandengankedalamansumurbor 40-60 m dantidakdigunakanuntuktujuankomersial. • Keperluanperibadatan, penanggulangankebakarandankeperluanpenilitiandengankedalamansumurbor 40-60 m. • Keperluanpembuatansumurimbuhan. • Keperluanpembuatansumurpantau.

  38. IzinPengelolaan Air Bawah Tanah (2) • MasaBerlaku • Izin Usaha Pengeboran ABT berlaku 3 tahundandapatdiperpanjang, • IzinPengeboran/Penggalian/Penurupan ABT berlaku 6 bulandandapatdiperpanjangsatu kali 3 bulan, • IzinPengambilan ABT berlaku 1 tahundandapatdiperpanjang, • IzinEksplorasi ABT berlaku 1 tahundandapatdiperpanjang, • IzinJuruBorberlaku 3 tahundandapatdiperpanjang.

  39. IzinPengelolaan Air Bawah Tanah (3) • Persyaratan • Photo copy KTP pemohon, • Rekomendasidan saran teknikdariDinasPertambangan & EnergiProvinsiJawa Barat, • SertifikatdanAsosiasidanHerregistrasi LPJK, • Buktikepemilikaninstalasibor, • IMB, site plan, gambar/petalokasidansituasi, • Sertifikattanah/keterangankepemilikantanahdan PBB terkahir, • Aktapendirianperusahaan (bagiBadanHukum) dan HO, • Pernyataantidakkeberatandarimasyarakatsekitarproyek, • Pernyataankonservasidankelestarianalam. • Suratizin lama, • Kartuherregistrasi, • KTP dan PBB terakhir. • Jangkawaktupemrosesan : 14 hari • Biaya : sesuaidenganketentuan yang berlaku

  40. IzinPenggalianRuangMilikJalan (RUMIJA) (1) • DasarHukum • Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2002 tentangRetribusiPemakaianKekayaan Daerah danPematangan Tanah. • Sasaran/objek • Setiapkegiatanpenggalianperkerasanjalan, trotoar, bermdansaluranuntukpenanamaninstalasitelepon, listrik, air ledeng, gas , dan lain-lain.

  41. IzinPenggalianRuangMilikJalan (RUMIJA) (2) • Persyaratan : • Photo copy KTP, • Photo copy identitasbadan hokum, • Peta/lokasi yang akandipakai/dimanfaatkan, • Rencanapemanfaatankekayaandaerah. • Jangkawaktupenyelesaian : 10 harisetelahpersyaratanlengkap • Biaya : tanpabiaya

  42. IzinPengambilan Air Permukaan (1) • DasarHukum • Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentangPengairandi Kota Bandung, • Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentangRetribusiPengairan. • Sasaran/objek • Setiaporangataubadanhukum yang melakukankegiatanpengambilan air permukaan.

  43. IzinPengambilan Air Permukaan (2) • Persyaratan • Mengisidanmenandatanganipermohonan, • Photo copy KTP pemohon, • Photo copy AktaPendirian Perusahaan danatauperubahannya, • Photo copy IMB, site plan berikutlampirangambardenahatausituasi, • Photo copy SuratKepemilkan Tanah/keterangankepemilikan /pemakaiantanah, • Keterangandomosiliperusahaandarilurah/camatsetempat, • Pernyataantidakkeberatandaritetangga yang bersebelahandenganlokasipenyelenggaraanpengairantanah, • Pernyataanpemohontentangkesanggupanmemenuhi/menaatiketentuanpelestarianlingkungan, • Photo copy buktipelunasan PBB tahunterakhir, • Petalokasipengambilan air permukaanskala 1:100 danpetasituasiskala 1:1000/1:10000 • Photo copy izinlokasidanizinusaha, • Proposal teknisrencanakebutuhandanpenggunaan air yang telahmendapatkanpersetujuandariinstansiterkaitdanmasyarakatsetempatdengan Input Study Water Balance, • Gambarkonstruksibangunan yang telahmendapatpersetujuandariinstansiterkaitlengkapdenganbangunanukursertamemperhatikangarissempadansungai/saluran, • RekomendasidariDinasBinaMargadanPengairan, • Rekomendasi/serbagunadarilurahdancamatsetempat.

  44. IzinPengambilan Air Permukaan (3) • JangkaWaktuPenyelesaian • Izinbarumaksimal 10 harikerjasetelahpemohonmemenuhipersyaratan, • Herregistrasimaksimal 3 harikerja • Biaya 1. RetribusiTandaDaftarGudangditetapkanberdasarkan Untukpenerbitanizintidakdiperlukanbiayatetapiuntukpengambilan air permukaan, retribusi yang dibebankankepadapemohonantara lain: Retribusipemanfaatanlahanuntukbangunan intake padadaerahsempalansungai/salurandenganketentuanbesarnyaadalah = F x TarifDasar, dimana F = luaslahan yang dimanfaatkanolehbangunan intake (m2). 2. Retribusidikenakanselamapemohonmemanfaatkanlahanuntukbangunanpengambilan air permukaan.

  45. IzinPembuangan Air BuangankeSumber Air (1) • DasarHukum • Peraturan Daerah ProvinsiDaerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentangPengendalianPembuanganLimbahCair • Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentangPenyelenggaraanPengairandi Kota bandung, • Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentangRetribusiPengairan. • Sasaran/objek • SetiaporangatauBadanHukum yang melakukankegiatanmembuang air buangankesumber air.

  46. IzinPembuangan Air BuangankeSumber Air (2) • Persyaratan : • Mengisidanmenandatanganipermohonan, • Photo copy KTP pemohon, • Photo copy AktaPendirian Perusahaan danatauPerubahannya, • Photo copy IMB, site plan, berikutlampirangambarataudenahatausituasi, • Photo copy SuratKepemilikan Tanah/keterangankepemilikan/pemakaiantanah, • Keterangandomisiliperusahaandarilurah/camatsetempat, • Pernyataantidakkeberatandaritetangga yang bersebelahandenganlokasipenyelenggaraanpengairan, • Pernyataanpemohontentangkesanggupanmemenuhi/mentaatiketentuanpelestarianlingkungan, • Photo copy buktipelunasan PBB tahunakhir, • Petalokasipembuangankesumber air skala 1:100 danpetasituasiskala 1:1000 • Photo copy izinlokasidanizinusaha, • Proposal teknisrencana volume air yang akandibuangkesumber air saluran/sungai, • Gambarkonstruksibangunan yang telahmendapatpersetujuandariinstansiterkaitlengkapdenganbangunanukursertamemperhatikangarissempadansungai/saluran.

  47. IzinPembuangan Air BuangankeSumber Air (3) • Jangkawaktupenyelesaian : • Izinbarumaksimal 10 harikerjasetelahpemohonmemenuhipersyaratan, • Herregistrasimaksimal 4 harikerja. • Biaya : • Untukpenerbitanizin yang tidakdikenakanbiaya, tetapiuntukpembuangan air buanganadaduapengenaanretribusikepadapemohon, yaitu: • SebesarRp 25/m3 air buangandibayarsesuaidengan volume yang dibuangkesumber air dengandibayartiapbulankeKas Daerah, • Retribusipemanfaatanlahansempadansungai/salurandenganketentuanbesarnyaadalah = F x TarifDasar, dimana F = luaslahan yang dimanfaatkanolehbangunanpembuangan (m2), TarifDasar = 1% x NJOP terakhir. • Retribusidikenakanselamapemohonmembuang air buangankesumber air.

  48. IzinPerubahanAlur, Bentuk, Dimensi, danKemiringanDasarSaluran/Sungai (1) • Dasarhukum • Perda Kota Bandung no.06 tahun 2002 tentangpenyelenggaraanpengairandi Kota Bandung. • Perda Kota Bandung no.07 tahun 2002 tentangretribusipengairan. • Sasaran/ objek • Setiaporangataubadanhukum yang melakukanperubahanalur, bentuk, dimensi, dankemiringandasarsaluran/sungai. • Masaberlaku Izindiberikanselama 1 (satu) tahun.

  49. IzinPerubahanAlur, Bentuk, Dimensi, danKemiringanDasarSaluran/Sungai (2) • Persyaratan • Mengisidanmenandatanganipermohonan • Photo copy KTP pemohon • Photo copy aktapendirianperusahaandan/ atauperubahannya • Photo copy IMB, Site Plan berikutlampirangambardenahatausituasi • Photo copy suratkepemilikantanah/ keterangankepemilikan/ pemakaiantanah • Keterangandomisiliperusahaandarilurah/ camatsetempat • Pernyataantidakkeberatandaritetangga yang bersebelahandenganlokasipenyelenggaraanpengairan (diketahui RT dan RW) • Pernyataanpemohontentangkesanggupanmemnuhi/ mentaatiketentuanpelestarianlingkungan

  50. IzinPerubahanAlur, Bentuk, Dimensi, Dan KemiringanDasarSaluran/Sungai (3) • Photo copy buktipelunasan PBB tahunakhir • Petalokasisaluran yang adapadalokasi yang dimohondenganskala 1 : 500 atau 1 : 1000 danperencanaanpropilmemanjangdanmelintangdarisaluranbaru • Photo copy izinlokasi • Beritaacaraserahterimalahansaluran lama danbaru • Jangkawaktupenyelesaian • Maksimal 10 (sepuluh) harikerjasetelahpemohonmemenuhipersyaratan.

More Related