AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DisajikanOleh : Rusman Effendi, Drs.,M.M.,M.S.Ak

2. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK OVERVIEW : AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3. A. PENDAHULUAN Mengacupadasikluspengelolaankeuangandaerah, ada 5 fasedarisiklustersebut : (1) • Fasepertama, perencanaan fundamental yang menjaditanggungjawablegislatifdaneksekutifdandituangkandalamdokumenRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD). Kemudiandisusunperencananjangkamenengah yang dituangkandalamdokumenRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) • Fasekedua, tahapperencanaanoperasional, eksekutifmenyusunperencanaantahunan yang dituangkandalamdokumenRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD). • Faseketiga, penganggaran.

4. Fase keempat, merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. • Fase kelima, pelaporan dan umpan balik. Dari pelaporan ini dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran(LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dapat memberikan umpan balik bagi fase-fase sebelumnya.

5. B. DEFINISI AKUNTANSI • Menurut Accounting Principles Board (1970), akuntansi adalah “Suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan”. • Menurut American Accounting Association (1966) adalah “Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/ entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

6. Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan: • Alokasi sumber daya ekonomi • Pelayanan publik • Kinerja Organisasi sektor publik • Penilaian kemampuan likuiditas • Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

7. C. DASAR-DASAR TEKNIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH 1. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan Pembukuan Berpasangan (Double Entry) • Pembukuan Tunggal. Sistem pencatatan ini sering juga disebut sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Contoh: Buku Kas Umum (BKU) • Pembukuan Berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan sisi Kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

8. SiklusAkuntansi. Akuntansiadalahsuatusistem. Sistemakuntansidapatdijelaskansecararincimelaluisiklusakuntansi. Yang dimaksuddengansiklusakuntansiadalahtahap-tahap yang adadalamsistemakuntansi. Apabiladigambarkansebagaiberikut:

9. PROSES AKUNTANSI POKOK APBD Jenis-jenis transaksi Keuangan Pemda Realisasi APBD Lap. Keuangan • Dok. Sumber • SP2D • SPJ • Buku Memorial Buku Jurnal Buku Besar Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas • Bukti Pengeluaran Kas • Bukti Memorial • Buku Jurnal • Penerimaan Kas • Buku jurnal • Pengeluaran Kas • Buku Jurnal Umum Kumpulan Rekening • Lap. Realisasi • Anggaran • Lap. Arus Kas • Neraca Daerah • CALK Kebijakan Akuntansi

10. 2.1. Persamaan Akuntansi Persamaan dasar akuntansi dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 2 ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN - BELANJA 3 ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN • ASET + BELANJA +KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + • PENGELUARAN PEMBIAYAAN = PENERIMAAN PEMBIAYAAN Keterangan: Keempattahappersamaanakuntansidiatas,berlakuuntukakuntansidi SKPD dan PPKD. Namunkarenadi SKPD tidakadatransaksipembiayaan, makahanyaberlakutahapsatusampaitiga.

12. 2.2. Konsep Debit dan Kredit Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. • 2.3. Penjurnalan • BerdasarkanPeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005, sistempencatatan yang digunakanpadaakuntansikeuanganPemerintah Daerah adalahsistemakuntansiberpasangan (double entry system). Menjurnaladalahprosedurmencatattransaksikeuangandibukujurnal. • Contoh format jurnal yang umumnyadijumpaidalamsistemakuntansi:

14. 2.4. BukuBesar Bukubesaradalahbuku yang berisikumpulanrekening/akun/perkiraan (account). Setelahprosespenjurnalan, kemudianjurnaldipostingkerekening-rekeningbukubesar yang sesuai. Bukubesarmerupakancatatanakuntansipermanen yang terakhir, sehinggadikenaldengan the books of final entry. Bentukrekeningbukubesar yang paling sederhanaadalahsebagaiberikut:

16. Format rekening dapat pula berbentuk menyerupai aksara T, sehingga sering disebut bentuk Tseperti berikut ini:

17. 2.5. Saldo Normal Sisi kiri atau Debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo aktiva, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya sisi kanan atau Kredit digunakan untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan penerimaan pembiayaan. • 2.6. Laporan Keuangan • Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. • Neraca. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana

18. Laporan Arus Kas. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran. • Catatan atas Laporan Keuangan. Disajikan secara sistematis sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan, di manasetiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan

19. D. JENIS-JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) Transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari : • Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah • Belanja Daerah, meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung • Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan.

20. Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi non kas, meliputi transaksi: • Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian • Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang dan Ekuitas • Depresiasi • Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment • Hibah Selain Kas

21. E. STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Struktur akuntansi di Pemda menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office atau HOBO). Sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan sebagai Kantor Cabang adalah SPKD. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD.

22. Saldo Normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr).Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi: • Rekening Koran-PPKD Kas • Rekening Koran-PPKD Piutang • Rekening Koran-PPKD Persediaan • Rekening Koran-PPKD Aset Tetap • Rekening Koran-PPKD Aset Lainnya • Rekening Koran-PPKD Belanja • Rekening Koran-PPKD Utang AkunRekening Koran-PPKD Utangmerupakan contra account dariRekening Koran-PPKD, saldonyaadadi Debit (Dr). Akun-akunRekening Koran-PPKD inirekeningresiprokalnyayaituAkunRekening Koran-SKPD yang adadi PPKD sebagaiakunaset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr).

23. Akun Rekening Koran-SKPD dapat dibagi menjadi: • Rekening Koran-SPKD Kas • Rekening Koran-SKPD Puitang • Rekening Koran-SKPD Persediaan • Rekening Koran-SKPD Aset Tetap • Rekening Koran-SKPD Aset Lainnya • Rekening Koran-SKPD Belanja • Rekening Koran-SKPD Utang Contra account dari Rekening Koran-SKPD adalah akun Rekening Koran-SKPD Utang, saldonya adalah Kredit(Cr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi saat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

24. F. JENIS-JENIS AKUNTANSI (2 note : lihatcatatan) • AkuntansiBerbasisAnggaran (Budgetary based Accounting) Akuntansianggaranadalahakuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, danmengikhtisarkantransaksiberdasarkananggaranpendapatanataupunbelanja. Anggaranadalahlaporanutama yang harusmenjadidokumenpublik. • AkuntansiBerbasisKas (Cash based Accounting) Akuntansiberbasiskasadalahakuntnsi yang mengakuidanmencatattransaksikeuanganpadasaatkasditerimaataudibayarkan.

25. AkuntansiBerbasisAkrual (Accrual based Accounting) Akuntansiberbasisakrualadalahakuntansi yang mengakuidanmencatattransaksiataukejadiankeuanganpadasaatterjadiataupadasaatperolehan. • AkuntansiBerbasisKasmenujuAkrual (Cash Toward Accrual based Accounting) Basis akuntansi yang digunakandalamlaporankeuanganpemerintah, yaitu basis kasuntukpengakuanpendapatan, belanja, transfer, danpembiayaan, sedangkan basis akrualdigunakanuntukpengakuanaset, kewajiban, danekuitasdana.

26. G. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH • Pengakuan Kriteria minimum yang perludipenuhiolehsuatukejadianatauperistiwauntukdiakui, yaitu • Terdapatkemungkinanbahwamanfaatekonomi yang berkaitandengankejadianatauperistiwatersebutakanmengalirkeluardariataumasukkedalamentitaspelaporan yang bersangkutan. • Kejadianatauperistiwatersebutmempunyainilaiataubiaya yang dapatdiukurataudapatdiestimasidenganandal. Dalammemenuhikriteriapengakuan, perludipewrtimbangkanaspekmaterialitas.

27. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. • Pengungkapan (Disclosure) • Catatanataslaporankeuanganmeliputipenjelasannaratifataurinciandariangka yang terteradalamLaporanRealisasiAnggaran, Neraca, danLaporanArusKas, jugamencakupinformasitentangkebijaksanaanakuntansi yang dipergunakanolehentitaspelaporandaninformasi lain yang diharuskandandianjurkanuntukdiungkapkandidalamStandarAkuntansiPemerintahansertaungkapan-ungkapan yang diperlukanuntukmenghasilkanpenyajianlaporankeuangan.