1 / 19

PERENCANAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN

PERENCANAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN. Disampaikan oleh : BAPPEDA KABUPATEN BANJAR Martapura , Nopember2010. DASAR. UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah

teagan-moss
Download Presentation

PERENCANAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERENCANAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN Disampaikanoleh : BAPPEDA KABUPATEN BANJAR Martapura, Nopember2010

  2. DASAR • UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara • UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah • UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • PP RI No. 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah • PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah • RPJMD Kabupaten 2006 - 2010

  3. TugasPokokdanFungsi BAPPEDA yang telahdituangkandalamPeraturan Daerah No. 9 Tahun2008, tentang : PembentukanSusunanOrganisasidan Tata KerjaPerangkatDaerahdanSatuanPolisiPamongPrajaKabupatenBanjar . BerdasarkanPeraturanBupatiBanjar No. 33 Tahun 2009 TentangUraianTugasdanfungsiBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBanjar, memilikiTugasPokokdanFungsisebagaiberikut : Bappedamempunyaitugas :,,MelaksanakanpenyusunandanpelaksanaankebijakandaerahdibidangPerencanaan Pembangunan diKabupatensertapenilaianataspelaksanaannya”.

  4. UntukmenyelenggarakantugastersebutdiatasBadanPerencanaan Pembangunan Daerah mempunyaifungsi : a. Perumusankebijakanteknisbidangperencanaanpembangunan daerahsesuaidgn RPJMD dankebijakan yang ditetapkanBupati. b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasandanpengendaliankegiatanbidangpendataan, penelitiandanpelaporan c. Pembinaanpengkoordinasiandanpelaksanaanpenyusunanperencanaanpembangunanbidangsosialbudaya,bidangekonomi, bidangtataruang d. Pembinaanterhadap Unit PelaksanaTeknis e. PengelolaanUrusanKesekretariatan.

  5. Peraturan Daerah No.09 Tahun 2008, tentangPembentukan, SusunanOrganisasidan Tat KerjapolisiPamongPrajaKabupatenBanjardikeluarkanKeputusanBupatiBanjarNomor : 33 Tahun 2009, tentangUraianTugasBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBanjar, terdiridari : • Sekretariat ; • BidangEkonomi ; • BidangSosialBudaya ; • BidangFisikPrasarana ; • BidangPendataandanPelaporan ;

  6. Dalam UU No 25 Tahun 2004, pada Bab I pasal 1 ayat (23) menyebutkan : ,, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”. -------Dalam Bab V ttg Penyusunan dan Penetapan Rencana : a. RPJPD : Pasal 11 ayat (3) ,,Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”, dan pasal 12 ayat (2) ,,Kepala Bappeda menyusun ranc akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang JPD”. b. RPJMD : Pasal 16 ayat (2) ,,Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”, pasal 18 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun ranc akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang JMD”. c. RPT : Pasal 22 ayat (4) ; ,,Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”, pasal 24 ayat (2) ,,Kepala Bappeda menyusun ranc akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sbg mana tst pasal 22 ayat (4); pasal 25 ayat (2),, RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”

  7. Sistem PerencanaanPembangunan Pedoman Pedoman RKA-KL Renstra KL Renja - KL Rincian APBN Pemerintah Pusat Pedoman Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJMDaerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD RKA - SKPD Rincian APBD UU No. 25 Tahun 2004 (SPPN) UU No. 17 Tahun 2004 (KN)

  8. JADWAL PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010

  9. ALUR PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BANJAR • KONDISI UMUM • Pencapaian Pembangunan • Masalah dan Tantangan RKP 2010 • Sasaran Makro • Rencana Kerja • dan Pendanaan Prioritas- Prioritas Pembangunan Alokasi APBN/APBD ISU Pembangunan RKPD KAB/ KOTA 2010 Visi Misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD 2006-2010

  10. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) a. Ranc KUA : - Memuat target pencapaian kinerja yg terukur dari programs y.a. dilaksanakan pemda untuk setiap urusan pemda. - Programs tsb diselaraskan dg prioritas pembang yg ditetapkan oleh pemerintah - Dlm penyus ranc KUA, Kepala Daerah TPAD yg dipimpin Sekda - Pembahasan ranc KUA dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD

  11. KUA (hasil kesepatan) menjadi dasar untuk : - Menyusun ranc PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) - Pembahsan ranc PPAS yg dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD - Kesepatan PPA • KUA dan PPA yg disepakati dituangkan dlm Nota Kesepakatan yg dtt bersama ant Kepala Daaerah dan Pimpinan DPRD

  12. Peran Bappeda dlm penganggaran program gizi? - analisis situasi - skala prioritas - ketersediaan anggaran

  13. VISI PEMBANGUNAN KAB. BANJAR “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan islami”

  14. MISI PEMBANGUNAN KAB.BANJAR • Untuk mewujudkan kehidupan yang islami sebagai modal dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat • Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. • Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia. • Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan • Memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.

  15. SASARAN • Menurunnya angka kesakitan baik infeksi penyakit menular maupun tidak menular. • Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan • Meningkatnya prilaku masyarakat untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat • Membaiknya kondisi kesehatan lingkungan • Meningkatnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan • Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang disertai dengan pendistribusian yang merata • Meningkatnya status kesehatan pada semua lapisan masyarakat

  16. Arah kebijakan Arah kebijakan dalam pembangunan kesehatan untuk dapat mencapai KABUPATEN SEHAT 2010 : • Peningkatan status kesehatan masyarakat • Peningkatan status gizi masyarakat. • Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dibidang kesehatan • Peningkatan manajemen dan sistem informasi dibidang kesehatan • Peningkatan kesehatan lingkungan • Peningkatan pelayanan kesehatan dan rujukan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis • Peningkatan fasilitas penunjang dan sistem penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan • Pembangunan prasarana fisik di bidang kesehatan

  17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (tahun 2007) • Peningkatan pendidikan gizi. • Penanggulangan gizi lebih. • Peningkatan surveilens gizi. • Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

  18. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Permendagri No. 13 Tahun 2006) • Penyusunan peta informasi masy. kurang gizi. • Pemberian makanan tambahan dan vitamin. • Penangg KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. • Pemberdayaan masy. untuk pencapaian keluarga sadar gizi. • Penanggulangan gizi lebih. • Monitoring, evaluasi dan pelaporan. • Dst …..

  19. Terimakasih

More Related