Analisis Standar Belanja (ASB) - PowerPoint PPT Presentation

analisis standar belanja asb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analisis Standar Belanja (ASB) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analisis Standar Belanja (ASB)

play fullscreen
1 / 58
Analisis Standar Belanja (ASB)
1258 Views
Download Presentation
sylvie
Download Presentation

Analisis Standar Belanja (ASB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam prosespenentuanpaguberdasarprinsipanggaranberbasiskinerja)

  2. Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Perencanaan dan Penganggaran (sebuah pendekatan dalam prosespenentuanpaguberdasarprinsipanggaranberbasiskinerja)

  3. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Hasil Pembangunan daerahygdiperolehdaripencapaianoutcame Dampak(Impact) “Apa yang ingindiubah” TujuandanSasaran Manfaat yang diperolehdarijangkamenengahuntuk beneficiaries tertentusebagaihasildari output Hasil(OutCome) “Apa yang ingindicapai” Program “Apa yang dikerjakandandihasilkan (barang) ataudilayani (proses)” Produk/barang/jasaadalah yang dihasilkandalam proses/kegiatan yang megunakaninput Keluaran(Out Put) Kegiatan proses Masukan (Input) Sumberdaya yang memberikankonstribusidalammenghasilkanoutput “Apa yang digunakandalambekerja” Kinerja Keuangan Sudah Proporsional??

  4. PendekatanTeknokratik PendekatanPartisipatif Pendekatan Politik Pendekatan Bottom Up-Top Down PendekatanPerencanaan • PilkadadipandangsebagaiprosesperencanaankarenamenghasilkanrencpembangunandalambentukVisi dan Misiyang ditawarkanselamakampanye. • Visi dan misi bupatiterpilih dijabarkan ke dalam RPJMD • Penetapan RPJMD menjadi Perda melalui pembahasan dengan DPRD. Perencanaan yang dilakukanolehperencanaprofesional, atauolehlembaga / unit organisasi yang secarafungsionalmelakukanperencanaan • Perencanaan harus sinergi dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (top down) dan prosesnya dilaksanakan dimulai dari daerah ke pusat (bottom up) Perencanaan yang melibatkanparapemangkukepentinganpembangunan (stake holders) antara lain melaluipelaksanaanMusrenbang

  5. JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pembahasan & Kesepakaan KUA& PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Penetapan RKPD (Mei) 7 SE KDH kepada SKPD (Juni) 5 MusrenbangKab/Kota (Maret) 4 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 8 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota(Maret) 9 3 10 Evaluasi Rancangan Perda APBD(Desember) 2 MusrenbangKecamatan (Februari) 11 1 Penetapan Perda APBD (Desember) Musrenbang Desa (Januari) 12 13 Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD(Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

  6. 1 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) sesuai dengan alokasi yang ada di RKPD? 2 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) secara incremental? 3 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) langsung pagu SKPD? Kemudian SKPD menjabarkan sendiri ke dalam kegiatan-kegiatan dari pagu tersebut? Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) secara proporsional berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja? 4 Bagaimanakahcaramenentukan ALOKASI PAGUdari RKPD ke KUA-PPAS??

  7. LATAR BELAKANG 1 Tuntutanterhadapkinerjapengelolaankeuangandaerah yang semakinekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dantransparan. 2 • Adanyaketidakadilandanketidakwajarananggaranbelanjaantarkegiatansejenis, antar program danantar SKPD. 3 • Terjadinyapemborosananggaran.

  8. ASBatauSAB… apaitu? • adalah PENILAIAN KEWAJARAN atas BEBAN KERJAdan BIAYAyang dialokasikan untuk melaksanakan suatu KEGIATAN. kegiatan Rasionalisasi Anggaran

  9. Jadi… ASB bukanalatuntukmemotonganggaran… Tetapi.. Alatuntukmerasionalkananggaranmelaluianggaran yang proporsional/ wajar

  10. DASAR HUKUM [ 1 / 3 ] 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  Standar Analisa Belanja PP 105/2000 Sbg instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan Kepmendagri 29/2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum menunjukkan bentuk dan format dari Standar Analisa Belanja

  11. DASAR HUKUM [ 2 / 3 ] 2 Keuangan Negara UU 17/2003 Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Penerapan penganggaran secara terpadu. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Disiplin anggaran. Keadilan anggaran. Efektifitas dan efisiensi anggaran. Disusun dengan pendekatan kinerja Prinsip ABK Salah 1 Alat ASB

  12. DASAR HUKUM [ 3 / 3 ] UU 17/2003 3 Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja UU 32/2004 Pasal 167 ayat (3) Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 menyatakanbahwa “Belanjadaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) mempertimbangkananalisisstandarbelanja, standarharga, tolokukurkinerja, danstandarpelayanan minimal yang ditetapkansesuaidenganperaturanperundang-undangan”. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 pasal 39 ayat (2) menyatakanbahwa “Penyusunananggaranberdasarprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukanberdasarkancapaiankinerja, indikatorkinerja, analisisstandarbelanja, standarsatuanharga, danstandarpelayanan minimal”. PP 58/2005

  13. SepertiapakahBentukdan Format ASB sesuaiRegulasi? Bentukdan Format ASB ternyataTidakdijelaskansepertiapadalamsemuaRegulasi Akademisimencobaketeoridasar “Performance Budgeting” Formula ASB

  14. Formula ASB • Y = a + bx1 + bx2 + dst  berfungsiuntukmenilaikewajaranatasbebankerjadanbiayasehinggamenghasilakansuatupagukegiatan. • AlokasiProporsiBelanja  berfungsiuntukmenghasilkanalokasiproporsionalbelanja per kegiatan

  15. Kedudukan ASBNormatif • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: “….dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan”. Jadi kedudukan ASB adalah untuk penyusunan RKA-SKPD pada proses penyusunan RAPBD.

  16. Kedudukan ASB (Normatif atau Efektif) RPJMD RPJM 5 th Renstra SKPD 5 th 1 th Renja SKPD RKPD RKP 1 th ASB digunakan utk menentukan pagu SKPD berdasark usulan kegiatan prioritas daerah yg disepakati KUA PPAS Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota Standar Satuan Harga Analisa Standar Belanja Standar Pelayanan Minimun RKA-SKPD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda 1 th RAPERDA APBD

  17. Kenapa memilih itu? Setelah diberlakukannya ASB 100% Sebelum KUA-PPAS Pada Umumnya RKPD KUA PPAS RKPD KUA PPAS PAGU SKPD PAGU SKPD Ditentukan berdasarkan prioritas yang sudah disepakati dalam Desk RKPD dan Desk KUA PPAS yg diharapkan sesuai target kinerja daerah Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi anggaran dengan ASB(pra ASB) untuk kegiatan prioritas yang disepakati TAPD membahas hasil untuk finalisasi Ditentukan berdasarkan prioritas semata Biasanya belum menggunakan ukuran anggaran/pagu yang proporsional Kewenangan TAPD menentukan Pada saat Pembahasan dg DPRD kewenangan Banggar menentukan

  18. Perhatikan Perbandingannya Keg Prior (desain) Pada Umumnya (normatif) Setelah ASB 100% (penggunaan optimal) ASB, Standar Harga Pagu RKA/DPA Pra ASB ASB, Standar Harga dijabarkan Pagu RKA/DPA Function follow Money dijabarkan SKPD-A Keg 1 = Rp. 100jt Keg 2 = Rp. 250jt Dst Total SKPD-A = Rp. 23 M Atau terkadang langsung: SKPD-A = Rp. 23 M SKPD-B = Rp. 10 M Dst Dimana biasanya masih incremental dan dipengaruhi banyak faktor dan kepentingan Money follow Function SKPD-A Keg Prioritas 1 = Rp. 78jt (hasil ASB) Keg Prioritas 2 = Rp. 231jt (hasil ASB) Dst Total SKPD-A = Rp. 20 M Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi anggaran dengan ASB(pra ASB) untuk kegiatan prioritas yang disepakati Bagaimana Teknisnya?

  19. Penyusunan RKPD  Draft KUA-PPAS Forum SKPD: Pertemukan Renja SKPD dg Prioritas Kec Adu argumentasi rangking kegiatan yg dimasukan disesuaikan KKD SKPD Rancangan Renja SKPD pasca Musren Proses ABK dg ASB Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD pasca Forum SKPD 3 Forum SKPD 4 5 Musrenbang Kabupaten (Mg III-IV Maret) Desk RKPD Daftar Prioritas Kec berdasar SKPD Kew kab, prov atau nas Tupoksi teknis SKPD Desk KUA-PPAS (Mei-Juni) 6 Finalisasi Tim Pokok- pokok pikiran DPRD 2 Musrenbang Kecamatan prioritas kegiatan (filter usulan) Pagu (ASB) 7 DPRD Sinkronisasi dg DPRD 1 8 Usulan kegiatan dari Desa: Kew kab, prov atau nas Tupoksi teknis SKPD DOKUMEN RKPD (akhir mei) Musrenbang Desa

  20. Syarat ASB Efektif Adanya komitmen stakeholder terhadap prinsip-prinsip pengelolaan anggaran 1 AdanyaStandarKebijakanAnggaran yang jelas 2 AdanyaTolokUkurKinerja Output yang spesifikdanterukurutksetiapkegiatan; 3 4 AdanyaStandarHargaterkini

  21. DILAKSANAKANMEI-JUNI FILTER KEGIATAN RASIONALISASI ANGGARAN RKPD 3 1 BappedaMemilahKegiatanPrioritas ASButkKegiatanPrioritas yang disepakati Ukuran: MerupakanTupoksiPokok MendukungVisiMisiKDH Berdasaraturan/target daripusat/provygharus Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 2 Diskusidengan SKPD ttgKegiatanPrioritas Munculbeberapatambahankegiatanprioritasdarihasildiskusi DisepakatiKegiatanPrioritas Dikuncikegiatan yang akandilaksanakanolehSKPD. Penjelasan di Materi Best Practice

  22. TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Prioritas Dari RKPD ke KUA PPAS (pagu) Lihat usulan per SKPD dalam Dokumen RKPD Lihat evaluasi Bab II RKPD dan Permasalahan per Urusan di KUA <  O Lihat target capaian Tahun N di dokumen RKPD bab IV

  23. Cara Rasionalisasi Anggaran Bagaimana design kegiatan yang diusulkan Formulasikan dengan formula ASB yang sesuai. Cross check terhadap cost driver-nya Lakukan pembahasan langsung dengan SKPD Tentukan alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud Pagu SKPD = rekapitulasi kegiatan prioritas yang telah di-rasionalisasi-kan.

  24. Formula ASB Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) Contoh:

  25. ASB dalam Penentuan Pagu berdasar ABK Penentuan kegiatan prioritas sesuai dengan kondisi pembangunan daerah (evaluasi capaian kinerja) Kegiatan (desain) 1 Formulasi ASB dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan SKPD untuk mengetahui design kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk capaian output dan kesesuaiannya dengan target kinerja daerah / target SPM. Pra ASB Pagu per Kegiatan Sebagai konsekuensi ASB digunakan 2x: Utk rasional anggaran Utk menjabarkan pagu agar proporsional Pagu SKPD KUA-PPAS Surat Edaran KDH 2 ASB, Standar Harga RKA/DPA

  26. Dokumentasi Pembahasan Hasil perhitungan ASB didokumentasikan dalam bentuk matrik dan menjadi pegangan TAPD dalam menghadapi DPRD saat KUA PPAS, bahwa penentuan pagu dihitung secara proporsional Dokumentasi ASB menjadi pegangan Tim Asistensi pada saat SKPD menyusun RKA setelah KUA-PPAS, pembahasan RAPBD sampai dengan penyusunan DPA SKPD

  27. Contoh

  28. Contoh

  29. Konsep ASB

  30. KonsepPendekatan ASB implementasi KEGIATAN OUTPUT Pendekatan ABC BIAYA TETAP INPUT (AnggaranBiaya) BARANG/JASA /MODAL BIAYA VARIABEL

  31. Pendekatan ABC • PendekatanActivity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secarakuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya Administratif; • Pendekatan ABCbertujuanuntukmeningkatanakurasibiayapenyediaanbarangdanjasa yang dihasilkan dg menghitungbiayatetap (fixed cost) danbiayavariabel (variabel cost) Biaya Total = BiayaVariabel + BiayaTetap

  32. BIAYA TETAP • BiayaTetapadalahbiaya yang tidakmengalamiperubahan (tidaknaikdantidakturun) padaskalatertentu, sekalipun output yang dihasilkanmengalamiperubahan (naik/turun). SewaGedung

  33. BIAYA VARIABEL • Sebuahbiayadisebutsebagaibiayavariabeljikajumlah total output yang dihasilkanberubah, makajumlahbiaya yang dialokasikanuntukmenghasilkanbarang/jasatersebutjugaberubah.

  34. Bagaimanakahmerumuskan formula AnalisisStandarBelanja?? METODE REGRESI

  35. METODE REGRESI • Mencarivariabel-variabel yang mempengaruhisebagaiPENCETUS BIAYA UTAMA (Cost Driver) besar/kecilnyaanggaranuntuksetiapjeniskegiatandan • Menghitungseberapabesarpengaruhvariabel-variabeltersebutterhadapkebutuhananggaran. • Berdasarkanhasilregresiselanjutnyaakandiperoleh formula ASB sbb: Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e Di mana: Yiadalahtaksirannilaianggaranpadatahuntertentu; b0adalahBiayaTetappelaksanaankegiatan Y; b1, b2bnadalahkoefisienbiayavariabelatas cost driver X1, X2, Xn X1 X2, X0adalahvariabelpenjelasataucost driver untukmenentukanbesarnyaalokasikegiatan Yi

  36. Langkah2: Due Deligent Klarifikasi 2 • Klarifikasi Keg ke SKPD terkait Sub Kegiatanygmrpkkelompokjenis keg tersendirididalamobyekbelanja Formulasi 1 3 6 4 • Regresiutkklpkjenis keg utkmenghasilkan Formula Kelompok ASB • UjiStatistik formula • Simulasi formula thdsebuahkegiatan • Evaluasikewajarantdhbiayaygdihasilkan 5

  37. I. N. V. E. N. T. A. R. I. S. A. S. I. 1 • Mengumpulkan DPA SKPD • Data tentangNamaKegiatan, AlokasiAnggarandan Output

  38. I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. 2 • Membedah DPA sesuaiObyekbelanja • Memetakanrincianalokasianggaran per obyekbelanjadalamsebuahkegiatan

  39. K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 4 ] 3 • Mengelompokankegiatan yang memilikirumpundesainkegiatan yang sama

  40. BagaimanaMengelompokan JENIS KEGIATAN? K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 4 ] • Kelompokkanberdasarkankesamaan “NAMAKEGIATAN”; • Kelompokkanberdasarkankesamaan “OUTPUT KEGIATAN”; • Kelompokkanberdasarkankesamaan “PROSESPELAKSANAANKEGIATAN” atau “ALOKASI ITEM BELANJA”; • RumuskanbersamatimmelaluiFGD.

  41. Pelatihan, Diklat; Fasilitasi/pendampingan; Pemberdayaan/Pembinaan; Penyuluhan; Sosialisasi & Diseminasi; Pelayananlangsungmasyarakat; Koordinasi; PenyusunanDokumen; Pendataan, pemetaan; Penelitian/Studi/kajian; Monev, inspeksidanPelaporan; Pengawasan, pengendalian; Event Organizer (lomba, kontes, pameran, dll) Pembangunan fisik: jalan, Jembatan, Gedung, ruang, rumah, Pagar, Irigasi, dll; PengadaanBarang Modal Lainnya; Pemeliharaanrutin/berkala aset2 daerah; Penyediaanbarang & jasa; Dll KlasifikasiUmumKegiatanPemda K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 3 / 4 ]

  42. K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 4 ] PenentuanVariabelPencetusBiayaUtama (Cost Driver) padaKelompokJenis ASB yang telahditetapkan: • PencetusBiayaUtama (Cost Driver) yang dianggapmenjadipenyebabmunculnyaperbedaanbiayadalammelaksanakansuatujeniskegiatantertentu; • Cara paling mudahmencariPencetusBiayaUtama (Cost Driver) adalahdenganmelihatpadaOUTPUT yang dihasilkanatauPROSES ygdilakukansuatukegiatanatauSUMBERDAYA yang dialokasikanuntukmelaksanakansuatukegiatan; • Misal: Cost Driver JenisKegiatan • Jumlahorang yang disuluh; • Jumlahlokasi; • Lama Waktupenyuluhan Penyuluhan • Jumlah orang yang difasilitasi; • Jumlah lokasi; • Lama Waktu Fasilitasi • Jumlah Tim Monev • JumlahLokasi • Lama Waktu Monev • Panjang Jalan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan

  43. K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. 4 • Melakukanklarifikasilangsungkepada SKPD selakupelaksanakegiatanapakahjenis ASB sudahsesuaidengandesainkegiatan. • MencermatikembaliapakahdalamkegiatantersebutterdapatbeberapaSub Kegiatan. • Kalauterdapat sub kegiatan yang signifikandanmemilikirumpunjenis ASB tersendiri, makaperludipisahkan.

  44. F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 1 / 5 ] 5 • Melakukanperhitunganmetode REGRESI • Menelaahhasilperhitungan, jikanegatifperludianalisisulangmungkinada yang yangtidaktepatterkaitvariabel, jenis ASB, atauanomalialokasibelanjapadaobyekbelanjatertentu.

  45. F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 2 / 5 ] HasilRegresi: FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(JumlahKasus, SK, Berkas) + PerjalananDinas Y = 8.783.010 + 294.899 (∑Kasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA VARIABEL BIAYA TETAP

  46. F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 3 / 5 ] SimulasiPenghitunganKewajaranBiaya FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(JumlahKasus, SK, Berkas) + PerjalananDinas Y = 8.783.010 + 294.899 (∑Kasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL

  47. F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 4 / 5 ] Data YgBisaDiolahSetelahDiproses Dan Dianalisis: SCATTER PLOT

  48. F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 5 / 5 ] Output Dokumen Formula ASB • Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) • Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) Contoh:

  49. ASB PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT a. Definisi Pelatihan/Bimbingan teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. b. Pengendali Belanja Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan pelatihan c. Rumusan ASB: PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT Dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 39.818.300,- b : Belanja Variabel = Rp. 39.046,- X : Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (OH) Y = 39,818,300 + 39,046 (Jumlah Peserta, OH) + Uang Lembur + Sewa + Bahan Material + Biaya Transportasi dan Akomodasi

  50. KEWAJARAN ALOKASI BELANJA