1 / 17

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA Dipresentasikan oleh : MUZAFFAR ISMAIL Direktorat Kelaikan dan Pengopersian Pesawat Udara UNIVERSITAS INDONESIA 04 Nopember 2009. TANTANGAN KEDEPAN.

siran
Download Presentation

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA Dipresentasikanoleh : MUZAFFAR ISMAIL DirektoratKelaikandanPengopersianPesawatUdara UNIVERSITAS INDONESIA 04 Nopember 2009

  2. TANTANGAN KEDEPAN Globalization (Open Sky Policy) Human population / GDP Growth High growth of passengers High number of operator High Technology

  3. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN........?

  4. TANGGUNG JAWAB KITA

  5. PelakudalamPenerbangan • Operator penerbangan dan pemilik pesawat • Otoritas Penerbangan • Profesional Penerbangan (awak pesawat, awak kabin, pemandu lalu lintas penerbangan (ATC) dan teknisi perawatan pesawat udara) • Pabrikan pesawat udara (airframe dan engine) • Asosiasi Industri Penerbangan (IATA, INACA, dsb) • Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan • Serikat (federasi) profesional penerbangan (Federasi Pilot, ATC, dsb.) • Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) • Badan Investigasi kecelakaan penerbangan (NTSB, NTSC, ATSB) • Masyarakat pengguna jasa

  6. KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI UDARA • REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN • REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR) • STRUKTUR BARU ORGANISASI DIT. JEND HUBUD. • PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENEBANGAN • PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL • PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN • PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN • PEMBERDAYAAN & FLEKSIBILITAS PROSES SERTIFIKASI • PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI

  7. REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN • UU PenerbanganBaru • 24 BAB • (terdapat 11 BAB baru) • 466 Pasal • UU 15 Thn 1992 • 15 BAB • 76 Pasal 11 BAB Baruterkaitdengan : RancangBangun & ProduksiPesawatUdara, KelaikudaraandanPengoperasianPesawatUdara, KepentinganInternasionalatasObjekPesawatUdara, NavigasiPenerbangan, KeselamatanPenerbangan, KeamananPenerbangan, InvestigasiPenyelidikanLanjutanKecelakaanPesawatUdara, PemberdayaanIndustridanPengembanganTeknologiPenerbangan, SistemInformasiPenerbangan, SumberDayaManusia, PeransertaMasyarakat.

  8. REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR) • Mengikuti perkembangan ICAO Annexes

  9. STRUKTUR ORGANISASI BARU DITJEND. HUBUD. STRUKTUR BARU • DirektoratKeamananPenerbangan • DirektoratNavigasiPenerbangan • DirektoratAngkutanUdara • Direktorat Bandar Udara • DirektoratKelaikanUdaradanPengoperasianPesawatUdara STRUKTUR LAMA • DirektoratKeselamatanPenerbangan • DirektoratFasilitasElektronikadanListrikPenerbangan • DirektoratAngkutanUdara • DirektoratTeknikBandara • DirektoratSertifikasiKelaikanUdara

  10. PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DITJEN HUBUD

  11. PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENERBANGAN • penataan struktur kelembagaan, • peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, • pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini, • peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia.

  12. PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL KESELAMATAN • peraturan keselamatan, • sasaran keselamatan, • sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and exchange), • kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and incident investigation), • promosi keselamatan (safety promotion), • pengawasan keselamatan (safety oversight), dan • penegakan hukum (law enforcement) KEAMANAN • peraturan keamanan, • sasaran keamanan, • personel keamanan, • pembagian tanggung jawab keamanan, • perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi, • pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara, • penanggulangan tindakan melawan hukum, • penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan, • dan pengawasan keamanan penerbangan

  13. PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD • Safety Audits (2 tahunsekalitiap operator penerbangan) • Flight Operations and Airworthiness Surveillance (secararutintiapbulan) • Ramp Inspections(secararutintiapbulandiberbagaibandaradi Indonesia) • Annual Inspection for Certificate of Airworthiness (dilakukanuntuk individual pesawat)

  14. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN • Penyusunan Model Pendidikan dan Pelatihan. • Modernisasi dan Peningkatan Teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. • Kerja sama Internasional • Pengendalian dan Pengawasan terhadap pendidikan dan pelatihan. • Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan. • Pengaturan Waktu Kerja bagi SDM penerbangan

  15. PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN • Ketentuan mengenai kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara (Cape Town Convention) • Persyaratan kepemilikan pesawat udara dalam pembuatan Airlines (AOC 121/135) • Peran serta dalam kegiatan penerbangan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

  16. PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI • PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). • Independensi KNKT. • Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan. • Tata cara pemberian sanksi pidana dan administratif yang lebih jelas.

  17. 3S+1C SAFETY - SECURITY SERVICE - COMPLIANCE Terimakasih...

More Related