BAB I PENDAHULUAN

1. BAB I PENDAHULUAN SEKILA SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

2. I. Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia • 1. sebelummasakolonial (sebelumabad 16) • Sebelummasuknya agama Islam • Padamasaawal, penduduknusantaratidakmembedakanantarahukumacarapidanadanhukumacaraperdata. Penduduknusantaramenggunakanhukumadatuntukmenyelesaikanmasalahpidanamaupunperdatadikalanganmereka. Cara pembuktian yang digunakansering kali menggunakankekuatankekuatangaib.

3. Saatmasuknya agama Islam • Setelahmasuknya agama Islam, mulailahdiberlakukannyahukum Islam untukmenyelesaikanmasalahhukumdiantarapenduduk. Padamasaini, mulaidiadakanpembedaanantaramasalahpidanadanmasalahperdata. Cara penyelesaiansengketaselaluberpedomankepada Al Quran, haditsdanhasilijtihad.

4. 2. pada masa kolonial (abad 16-17 Agustus 1945) • - Belanda • Hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Belanda yang datang ke Indonesia di mana mulai diberlakukannya hukum tertulis di Indonesia. • - Prancis • Pada saat Belanda dijajah Perancis, diberlakukanlah hukum Perancis di Belanda yang berdampak pada keberlakuan hukum tersebut di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda

5. - Belanda • Setelah lepas dari jajahan Perancis, dikeluarkanlah firman raja untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru yang diberlakukan di Indonesia dengan adanya asas konkordansi. Hukum acara pidana saat itu disebut hukum acara kriminil (HIR dan IR). Maka dibentuklah HIR yang diberlakukan di kota-kota besar dan IR di kota-kota lainnya). Ada pembedaan peradilan bagi kaum Eropa dan golongan Bumi Putera. • - Jepang • Tidak ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal dihapusnya peradilan bagi golongan Eropa.

6. 3. pada masa kemerdekaan (17 Agustus 1945-sekarang) • - orde lama • Pada masa ini, peraturan Belanda masih dipakai dengan berlakunya pasal II aturan peralihan UUD 1945. • - orde baru • Dalam sejarahnya HIR buatan Belanda tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia maka mulai diadakanlah perancangan Hukum Acara Pidana yang baru.

7. II. Sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia • Pada masa orde baru, terbukalah kesempatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dibentuklah di departemen kehakiman suatu panitia untuk menyusun RUU Hukum Acara Pidana. Ada 13 pokok masalah yang dituangkan dalam materi undang-undang. Dalam perancangannya, hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada HIR.

8. Hal-hal signifikan yang perlu diperhatikan dalam RUU KUHAP tahap akhir, ialah: • - hilangnya kewenangan Kejaksaan (seperti yang tercantum dalam HIR) untuk menyidik. • - diadakannya perubahan KUHAP dalam kurun waktu dua tahun setelah pengesahan KUHAP (pasal 284 ayat (2)).

9. RUU KUHAP disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, dan kemudian disahkan oleh presiden menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981.

10. II. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HAP PENGERTIAN HAP HP dan HAP → dwi tunggal “pasangan yg tak terpisahkan “ HP MATERIIL : (KUHP) Perbuatan yg di larang Orang (pertanggungjwb pid) Pidana

11. Penjatuhan Pidana → pelaku “PROSES ADIL, JUJUR, TERBUKA” DLM PERADILAN PIDANA PROSES tsb diatur dlm HP FORMIL “HUKUM ACARA PIDANA”: “Keseluruhan peraturan hukum yg mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya utk MEMIDANA dan MENJATUHKAN PIDANA” (Simons)

12. HUKUM ACARA PIDANA: “KESELURUHAN PERATURAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN HP MATERIIL”

13. B. FUNGSI DAN TUJUAN HAP FUNGSI → MELAKSANAKAN DAN MENEGAKAN HUKUM PIDANA * Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran; * Mengadakan penuntutan hukum dgn tepat; * Menerapkan hukum dgn keputusan berdasarkan keadilan; * Melaksanakan keputusan secara adil

14. TUJUAN → pedoman pelaksanaan KUHAP (Kepmen Keh RI No: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tgl 4 Pebruari 1982) INTINYA: MENCARI dan MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL Maksudnya: “kebenaran yang sesuai dgn fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada HUBUNGAN dgn TINDAK PIDANA”

15. TUJUAN HAP ada 3 HAL:(Pedoman KUHAP) 1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil; 2. Melakukan penuntutan; 3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan pengadilan

16. C. ASAS-ASAS dlm HAP ASAS KHUSUS : DLM PERSIDANGAN ASAS UMUM : SELURUH KEGIATAN PENGADILAN

17. ASAS-ASAS UMUM ASAS KEBENARAN MATERIIL (MATERIALE WARHEID) “Kebenaran sungguh-sungguh sesuai kenyataan” ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA MURAH CEPAT → peradilan sesegera mungkin dlm waktu sesingkat-singkatnya SEDERHANA → PERADILAN YG SIMPEL, SINGKAT TIDAK BERBELIT-BELIT BIAYA MURAH → BIAYA PERADILAN DITEKAN SEDEMIKIAN RUPA TERJANGKAU OLEH PENCARI KEADILAN, MENGHINDARI PEMBOROSAN, TINDAKAN BERMEWAH-MEWAH UTK ORG YANG BERUANG SAJA

18. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PRADUGA BERSALAH *Asas Praduga Tak Bersalah (Presumpton of Innocene): “asas yg menghendaki setiap org yg terlibat perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yg menyatakan kesalahan itu ” (lihat juga Pasal 8 UU No. 4/2004 tentang KK) BENTUK NYATA ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH: Terdakwa tdk diborgol di ruang sidang bantuan hukum dari penasehat hukum

19. ASAS PRADUGA BERSALAH (Presumption of Guilty): “setiap org yg melakukan perbuatan pidana sdh dapat dianggap bersalah sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yg menyatakan kesalahan itu”

20. Presumpton of Innocene Presumption of Guilty Segi positif Dapat mengendalikan kej sekalipun sdh sampai jmlh yg banyak * Segi negatif kadang2 melanggar HAM Kemungkinan terjadi kesalahan dlm pemeriksaan (terlebih jika aparat penegak hk blm profesional, tdk punya pengalaman banyak) * Segi positif Perlindungan HAM (tindakan Penegak Hk Didasarkan aturan Hk) * Segi negatif Sulit mengendalikan kej jika Sudah sampai pd tingkat jmlh yg banyak

21. ASAS INQUISITOR dan ACCUSATOIR Asas Inquisitor: “asas yg menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yg dilakukan harus dgn cara rahasia dan tertutup” Tersangka → objek pemeriksaan → tdk punya hak, Misal: * hubungi atau kontak dgn kel * didampingi oleh penasehak hk

22. Asas inquisitor berlaku: pada kepolisian dan kejaksaan tetapi sudah diperlunak oleh KUHAP. BUKTI !!! Tersangka sbg objek pemeriksaan dan dilakukan secara tertutup tetapi sdh diberi hak utk didampingi oleh penasehat hukum dlm setiap tingkat pemeriksaan termasuk tingkat penyidikan. Hanya saja kehadiran penasehat hukum bersifat pasif artinya tidak boleh melakukan interpretasi terhadap pemeriksaan hanya meyaksikan dari jarak jauh tanpa berhak memberikan nasehat dan pembelaan.

23. * Asas Accusatoir: “asas yang menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek peemriksaan, melainkan sebagai subjek pemeriksaan”. CONTOH: Terdakwa bebas menyatakan pendapat dipersidangan, sepanjang untuk membela diri; Berhak diam tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yg diajukan kepadanya; Terdakwa bebas mencabut pengakuan-pengakuan yg pernah ia kemukakan di luar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang hal itu masih logis dan beralasan

24. ASAS-ASAS KHUSUS “asas-asas yg berlaku dan/atau berkenaan dengan dilakukannya persidangan di pengadilan”. SBB: Asas Legalitas dan Opportunitas Asas Legalitas Asas yg menghendaki bahwa PU wajib menuntut semua perkara yg terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas Opportunitas Asas yg memberikan wewenang kpd penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yg telah melakukan TP demi kepentingan umum. (Pasal 35 sub c UU No. 16/2004 ttg Kejaksaaan RI). Kepentingan Umum....”kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masy luas (penjelasan Pasal 35 sub c)

25. 2. Asas Persidangan terbuka untuk umum “setiap sidang yg dilaksanakan harus dapat disaksaikan oleh umum” BUKTI!!! Ucapan hakim membuka sidang: “SIDANG DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” KECUALI... PERKARA KESUSLILAAN DAN PERKARA PIDANA PELAKUNYA ANAK-ANAK!!! (Baca juga Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP!!! FUNGSI ... “KONTROL SOSIAL MASYARAKAT”

26. 3. Asas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya “Asas ini menghendai bahwa tidak ada suatu jabatan yang berhak melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan kepada hakim” Asas Pemeriksaan Langsung “prinsip menghendaki agar pemeriksaan yg dilakukan harus menghadapkan terdakwa di depan persidangan termasuk menghadapkan seluruh saksi-saksi yg ditunjuk

27. Asas tsb disimpulkan dari Pasal 154 KUHAP Pasal 155 KUHP!!! KECUALI!!!Perkara Pelangaran Lalu Lintas... Terdakwa TIDAK HARUS hadir di Persidangan PENYIMPANGAN Terhadap Asas Pemeriksaan dalam Pidana di Luar KUHP mis... TPE, TPK, Terorisme dll terdakwa dapat diadili tanpa kehadirannya setelah tiga kali berturut-turut dipanggil secara sah “PERADILAN IN ABSENTIA”

28. Asas Komunikasi dan Tanya Jawab Langsung “Di peridangan hakim, terdakwa dan saksi adalah berhubungan melalui pertanyaan langsung. Lisan tanpa melalui perantara, tidak pula melalui surat menyurat” Pertanyaan Kepada terdakwa atau saksi diajukan melalui Hakim (hakim sebagai Moderator) Dasar Hukum Pasal 164 Ayat (2) KUHAP! “Penuntutumumataupenasehathukumdenganperantaraan hakim ketuasidangdiberikesempatanuntukmengajukanpertanyaankepadasaksidanterdakwa.”

30. D. ILMU-ILMU BANTU HUKUM ACARA HUKUM PIDANA • Logika • Psikologi • Kriminalistik • KedokteranKehakimandanPsikiatri • Kriminologi • Penologi

31. E. ISTILAH-ISTILAH UMUM DLM HUKUM ACARA PIDANA Diaturdalam BAB ItentangKetentuanUmumPasal 1 – 32 KUHAP. • Dapatdibedakanmenjadi 2 golongan, yaitu: 1.Penggolongan berupaPelakuatauPredikat. 2. PenggolonganberupaTindakan.

32. PENGGOLONGAN berupa PELAKU atau PREDIKAT: • Penyelidik(Pasal 1 butir 4) • Penyelidikadalahpejabatpolisi Negara Republik Indonesia yang diberiwewenangolehundang-undanguntukmelakukanpenyelidikan. 2. Penyidik (Pasal 1 butir 1) • PenyidikadalahpejabatpolisinegaraRepublik Indonesia ataupejabatpegawainegerisipiltertentu yang diberiwewenangkhususolehundang-undanguntukmelakukanpenyidikan.

33. 3. PenyidikPembantu (Pasal 1 butir 3) • PenyidikpembantuadalahpejabatkepolisianRepublik Indonesia yang karenadiberiwewenangtertentudapatmelakukantugaspenyidikan yang diaturdalamundang-undang. 4. Jaksa(Pasal 1 butir 6 huruf a.) • Jaksaadalahpejabat yang diberiwewenangolehundang-undangbertindaksebagaipenuntutumumsertamelakukankeputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap.

34. 5. PenuntutUmum (Pasal 1 butir 6 huruf b.) • Penuntutumumadalahjaksa yang diberiwewenangolehundang-undanguntukmelakukanpenuntutandanmelaksanakanpenetapanhakim. 6. Hakim (Pasal 1 butirbutir 8) • Hakim adalahpejabatperadilannegara yang diberiwewenangolehundang-undanguntukmengadili.

35. 7. PenasehatHukum (Pasal 1 butir 13) • Penasehathukumadalahorang yang memenuhisyarat yang ditentukanolehatauberdasarkanundang-undanguntukmemberikanbantuanhukum. 8. Tersangka(Pasal 1 butir 14) • Tersangkaadalahseseorang yang karenaperbuatannyaataukeadaannya, berdasarkanbuktipermulaanpatutdidugasebagaipelakutindakpidana.

36. 9. Terdakwa(Pasal 1 butir 15) • Terdakwaadalahseorangtersangka yang ditutuntut, diperiksa, dandiadilidisidangperadilan. 10. Terpidana(Pasal 1 butir 32) • Terpidanaadalahorang yang dipidanaberdasarkeputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap.

37. 11. Saksi(Pasal 1 butir 26) • Saksiadalahorang yang dapatmemberikanketerangangunakepentinganpenyidikan, penuntutan, danperadilantentangsuatuperkarapidana yang iadengarsendiri, ialihatsendiri, daniaalamisendiri. 12. KeteranganSaksi (Pasal 1 butir 27) • Keterangansaksiadalahsalahsatualatbuktidalamperkarapidana yang berupaketerangandarisaksimengenaisuatuperkarapidana yang iadengarsendiri, ialihatsendiri, daniaalamisendiridenganmenyebutkanalasandaripengetahuannyaitu.

38. 13. KeteranganAhli (Pasal 1 butir 28) • Keteranganahliadalahketerangan yang diberikanolehseorang yang memilikikeahliankhusustentanghal yang diperlukanuntukmembuatterangsuatuperkarapidanagunakepentinganpemeriksaan. 14. KeteranganAnak (Pasal 1 butir 29) • Keterangananakadalahketerangan yang diberikanolehseoranganaktentanghal yang diperlukanuntukmembuatterangsuatuperkaragunakepentinganpemeriksaandalamhalsertamenurutcara yang diaturdalamundang-undangini. 15. Keluarga(Pasal 1 butir 30) • Keluargaadalahmereka yang mempunyaihubungandarahsampaiderajattertentuatauhubunganperkawinandenganmereka yang terlibatdalamsuatuprosespidanasebagaimanadiaturdalamundang-undangini.

39. PENGGOLONGANberupaTINDAKAN sebagaiberikut:

40. BAB VISURAT DAKWAAN A. SYARAT SURAT DAKWAAN 1. Syarat Formal: • a. MenyebutkanidentitasTerdakwa. • b. Diberitanggal. • c. DitandatanganiPenuntutUmum.

41. 2. SyaratMateriil: a. Memuaturaiansecaracermat, jelasdanlengkaptentangtindakpidana yang didakwakan. b. Menyebutkanwaktuterjadinyatindakpidana. c. Menyebutkantempatterjadinyatindakpidana.

42. BENTUK DAKWAAN 1. DakwaanTunggal • Dakwaaninidibuatuntukmenuntutsatuorangataulebih yang dituduhmelakukansuatuperbuatanpidanasaja, misalnya, terdakwahanyamelakukanperbuatanpidanapencurian (biasa) Pasal 362 KUHP.

43. 2. DakwaanAlternatif • Dakwaaninidibuatuntukmenuntutperkarapidana yang terdapatkeragu-raguanmengenaijenisperbuatanpidanamana yang paling tepatsehinggadiserahkankpdpengadilanuntukmemilihsecaratepatberdasarkanhasilpembuktiansidang agar mendapatputusansatujenisperbuatanpidanasajadaribeberapajenis yang dituduhkan.

44. ContohKasus: • Adakeragu-raguanuntukmenuntutdengandakwaan “kejahatanpencurian” atau “kejahatanpenggelapan”, denganmenunjukkankata “atau” diantaraperbuatan-perbuatan yang dituduhkandariduapokokperbuatan.

45. 3. DakwaanKumulasi / Kumulatif • Dakwaaninidibuatuntukmenuntutseorangterdakwaataulebih yang melakukanlebihdarisatuperbuatanpidana, misalnyadisampingmelakukanperbuatanpencurian, diajugamembawasenjataapitanpaijin yang berwajib, artinyaterdakwa (terdakwa) didakwamelakukanduamacamperbuatanpidanasekaligus, yaitupencuriandanmembawasenjataapitanpaijin yang berwajib. Biasanyadakwaaniniditandaidenganmemberikannomorurutdaridakwaan, misalnya, dakwaankesatu, keduadanseterusnya.

46. 4. DakwaanSubsider • ­Dakwaaninidisusununtukmenuntutperkarapidanalebihdarisatudakwaan yang disusundenganmempertimbangkanbobotpidana, pidana yang beratditempatkanpadaderetanpertama yang disebutdengandakwaan primer, kemudiandisusuldengandakwaandenganbobotpidana yang lebihringansebagaidakwaansubsider. Mungkinmasihadalagibobotpidanalagi yang lebihringandiurutkanlagidenganurutanketigadengandakwaanlebihsubsider.

47. CONTOH: • Dakwaansubsiderdalamhalkejahatan yang serupa, misalnya, untuk “pembunuhanberencana yang bobotpidananyatertinggiditempatkanlebihdahulusebagaidakwaan primer, kemudianuntuk “pembunuhandengansenjata” yang bobotpidananyalebihrendahditempatkanpadabagianberikutnyasebagaidakwaansubsider, seterusnyauntuk “penganiayaan yang berakibatmati” bobotnyalebihrendahlagi, ditempatkansebagaidakwaanlebihsubsider.

48. Penempatandakwaan primer, subsider, danlebihsubsiderdimaksudkan agar hakim terlebihdahulumembuktikandakwaan primer danjikadakwaaninidinyatakanterbukti, dakwaanlainnyatidakperludibuktikan, kecualijikadakwaan primer tidakterbukti, barumembuktikandakwaanlainnya.

49. 5. DakwaanKombinasi / Gabungan • Dalamperkembangannya, ternyatabentuk-bentukdakwaantersebutdiatastidaksecarakonsekuendiikuti, artinyadidalammenyusundakwaantidakselamanyamenggunakanbentukdakwaan yang adatersebut. Ternyata, jaksapenuntutumumsering pula melakukankombinasidiantarabentuk-bentukdakwaanitu. Sebagaicontoh, jaksapenuntutumumketikamenyusundakwaanmenggabungkanantaradakwaansubsiderdandakwaankumulatif. Bentukdakwaandemikianbelumdikenaldalamteorisehinggabelumadanamanya, tetapidalampraktiksudahdapatdilaksanakan.

50. C. PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN 1. PelimpahanPerkara, meliputi: • a. SuratPelimpahanperkaraitusendiri • b. BerkasPerkara • c. SuratDakwaan 2. TurunansuratpelimpahanperkaradansuratdakwaandisampaikankpdTerdakwa/PenasehatHukumdanPenyidikbersamaandenganpelimpahanperkara. • Denganpelimpahanperkara; tanggungjawabTersangkadanbarangbuktiberalihdariPenuntutUmumkpd Hakim. 4. Tujuanpelimpahanperkara agar hakim menetapkanharisidang.