1 / 55

Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data

Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data. Materi pemaparan : Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPE SOP KPE Rekonsiliasi Data Pegawai Selayang Pandang Perubahan Kebijakan PTT Arah Kebijakan Formasi 2013 Kebijakan Pengadaan CPNS 2013.

seth-hughes
Download Presentation

Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data Materi pemaparan : • Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPE • SOP KPE • Rekonsiliasi Data Pegawai • Selayang Pandang Perubahan Kebijakan PTT • Arah Kebijakan Formasi 2013 • Kebijakan Pengadaan CPNS 2013

  2. Penjelasan Validasi Data Biometrik Tahun 2013Sebagai Bahan Penerbitan KPE Badan Kepegawaian Daerah Subid Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei 2013

  3. LatarBelakang • Belum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nasional antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun Daerah; • Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional; • Belum adanya standar sistem pelayanan PNS yang dapat dilakukan diseluruh wilayah NKRI, yang meliputi; • unsurkeamanan (security) • unsurefisiensidanefektiftas • unsurfleksibilitas • unsurakuntabilitasdantransparansi • Identifikasi biometric fisik PNS menjadipermasalahan yang cukuppentinguntukkegiatanotentikasi; • Mendukungkegiatankonversi NIP danpenerbitanKartuIdentitas PNS berbasiselektronik

  4. DasarHukum • Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokokKepegawaian. • Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentangKebijakan dan StrategiNasionalPengembangan E-Goverment. • KeputusanBersamaMenteriDalam Negeri dan KepalaBadanAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 217 tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentangKartuPegawai Negeri SipilBagiPegawai Negeri SipilDaerah. • KeputusanKepalaBadanAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentangKartuPegawai Negeri Sipil. • PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2007 tentangNomorIdentitasPegawai Negeri Sipil. • PeraturanKepala BKN nomor 7 Tahun 2008 tentangKartuPegawai Negeri SipilElektronik.

  5. Tujuan Tersedianyainformasidata PNS yang akuratuntukkeperluanperencanaan, pengembangan, kesejahteraandanpengendalian PNS. Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejahteraan PNS melalui KPE Peningkatanlayanankepegawaian yang efektif, efisien MembangunsistempelayananPNSyang terpadu yang bermuarapadameningkatnyakualitaslayananpublik. Membangun platform elektronik yang mendukungpelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasandankontrolsertadapatdiintegrasikandenganlayanansektor yang lain.

  6. Implementasi Foto dan Sidik Jari PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar • Foto dan sidik jari dipergunakan sebagai bahan untuk pencetakan KPE dimana dalam KPE tersebut terdapat data PNS secara menyeluruh • Implementasi KPE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar masih sebatas alatpengambilangajiyang dimulaiTahun 2008dan telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar akhir 2012. • Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemakaian KPE sebagai alat pengambilan gaji, maka fungsi KPE direncanakan akan ditambah seperti untuk penarikan uang pensiun.

  7. Hasildistribusi KPE sampai27 Mei 2013 : • PNS Aktifsudahterima KPE sejumlah3.485orang • KPE sudah terbit belum diambil di Bank Jatim sejumlah 112 orang • KPE Hilang sejumlah 16 orang • Salah foto sejumlah 9 orang • PNS Belumterdata/terbit sejumlah 439orang (termasuk CPNS 2010)

  8. Berdasarkan hasil pendistribusian tersebut dan sesuai surat Kepala BKN tanggal 16 April 2013 nomor : E. IV.26-30/V.62-3/99 dan tanggal 30 April 2013 nomor : E.IV 26-31/Kal 41-2/51 maka akan dilaksanakan : • Pengambilan kegiatan foto dan sidik jari PNS bagi mereka yang belum memiliki KPE dan salah foto pada KPE yang telah dimiliki • Direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 • Berdasarkan data diatas maka yang berhak mengikuti kegiatan foto dan sidik jari PNS sejumlah 448 terdiri dari: kategori belum terdata atau terbit sejumlah 439 orang dan salah foto 9 orang • Untuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud (tempat, waktu, pakaian dan peserta) akan disurati lebih lanjut

  9. Untuk mewujudkan data yang akurat bagi PNS yang mengikuti pengambilan foto dan sidik jari maka setiap pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD untuk : • melaporkan kondisi KPE yang dimiliki setiap pegawai di SKPD-nya sesuai surat yang telah diserahkan.(Surat No : 800/465/410.201.2/2013 perihal Laporan Perkembangan Kondisi KPE. Dikumpul maksimal tgl 4 Juni 2013) • Menginformasikan kepada PNS (sejumlah 112 orang) untuk mengambil KPE ke Bank Jatim sesuai surat yang telah diserahkan (surat no : 800/464/410.201.2/2013 perihal Pengambilan KPE Yang Telah Diaktifasi Pihak Bank Jatim)

  10. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Subid Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei 2013

  11. Tujuan • Tersedianyainformasidata PNS yang akuratuntukkeperluanperencanaan, pengembangan, kesejahteraandanpengendalian PNS. • Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejateraan PNS • Peningkatanlayanankepegawaian yang efektif, danefisien • Membangun platform elektronik yang mendukungpelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasandankontrol yang dapatdiintegrasikandenganlayanansektor lain.

  12. Manfaat KPE Bagi PNS Mempermudah dalampelayananpembayaranGAJI Mendapatkepastianfasilitas ASKES MendapatkepastianbesarnyaTHTdan PENSIUN MengetahuiprofildanupdatingDATAybs Mengetahuifasilitasbantuan TAPERUM Mempermudahpelayanantransaksiper-BANK-an Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dlm transaksi di Merchant

  13. Manfaat KPE bagiPemerintah • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga dapat menghemat APBN / APBD • Digunakan untuk validasi penghitungan alokasi DAU sesuai dengan PNS yang memiliki otentifikasi • Perencanaan alokasi Anggaran Belanja Pegawaidi tingkat Pusat dan Daerah • Penghitungan potongan gaji PNSuntuk Taspen, ASKES, dan Bapertarum • Merupakan salah satu sasaran untuk mencapai Good-Governance

  14. ALUR DATA KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK UPDATE DATA DATA AWAL TIM PENDATAAN KPE DATABASE PNS • DATA • ASKES • TASPEN • BAPERTARUM KANTOR BKN PUSAT VERIFIKASI Akuisisi Photo Kementrian / Badan / Institusi/ Pemda PNS AkuisisiSidikJari Identifikasi

  15. RancanganKedepan Sistem KPE Single Identification Number Karpeg (Kartu Pegawai) Sistem lama Sistem baru Sistem kedepan sumber daya manusia fasilitas manajemen sistem informasi Pelayanan Publik NIP lama NIP baru

  16. Disain Fisik KPE Magnetic Strip Logo Bank dan featurenya Memory Usage KPE (Bytes) Main Card for PNS Additional Data for Spouses Additional Data for Children Additional Data for Stakeholder 15% (dari 68 Kb) 10% (dari 68 Kb) 10% (dari 68 Kb) 65% (dari 68 Kb)

  17. PERMASALAHAN OPERASIONAL KPE DILAPANGAN • Beda tanggallahirantara KPE dan data PNS • Beda Namaantara KPE dengan data PNS • NIP salah • KPE PNS hilang. • KPE PNS tertelanmesin ATM • KPE Rusaktidakbisadiperso Bank. • Fototertukar

  18. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013

  19. MEKANISME PERBAIKAN NAMA PADA KPE • SuratPengantar • Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP • SuratPengantar • Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP • Proses di INKA • Cek TAKAH • Perbaikan db • Sistem update db KPE • Cetak KPE • Perso data B K N INSTANSI Beda Nama KPE : SYAMSUDIN DATA : SAMSUDIN B A N K Surat Pengantar

  20. MEKANISME PERBAIKAN TANGGAL LAHIR PADA KPE • SuratPengantar • Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N • Proses di INKA • Cek TAKAH • Perbaikan db • Sistem update db KPE • Cetak KPE • Perso data • SuratPengantar • Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP INSTANSI BEDA DATA Beda Tgl. Lahir KPE : 27-03-1965 DATA : 27-03-1956 B A N K Surat Pengantar DIT. STATUS & KEDUDUKAN

  21. MEKANISME CETAK KPE YANG HILANG • SuratPengantar • Lampirkan; • SuratKeterangan : • dariKepolisian • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP • SuratPengantar • Lampirkan; • SuratKeterangan : • dariKepolisian • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N • Prosesdi INKA • Cetak KPE • Perso data INSTANSI Hilang. . .! B A N K Surat Pengantar

  22. MEKANISME CETAK KPE YANG TERTELAN MESIN ATM • SuratPengantar • Lampirkan; • Buktilapor Bank • (pernyataan) • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP • SuratPengantar • Lampirkan; • Buktilapor Bank • (pernyataan) • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N • Prosesdi INKA • Cetak KPE • Perso data INSTANSI Tertelan. . .! B A N K Surat Pengantar

  23. MEKANISME CETAK KPE YANG RUSAK • SuratPengantar • Lampirkan; • KPE ASLI ygrusak • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP • SuratPengantar • Lampirkan; • KPE ASLI ygrusak • Data pendukung • (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N • Prosesdi INKA • Cetak KPE • Perso data INSTANSI RUSAK. . .! B A N K Surat Pengantar

  24. Rekonsiliasi Data (Validasi Dokumen Kepegawaian) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Sub Bidang Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei 2013

  25. Pengertian Rekonsiliasi Data(VaLiDaSi DoKuMeN kEpEgAwAiAn) “Kegiatan menelitidataataudokumen kepegawaian yang telah diverifikasi dengan master atau induk dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam tata naskah” (Perka BKN 18/2011)

  26. Latar Belakang • Kurangnya kesadaran PNS tehadap pentingnya data kepegawaian yang dimiliki, kondisi ini berdampak kepada : • Data individu yang ada di BKD ataupun SKPD tidak terkini • Menghambat proses pelayanan kepegawaian • Belum adanya standart atau regulasi pengelolaan dokumen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berdampak kepada : • Perbedaan pengelolaan dokumen atau data kepegawaian antara BKD dengan SKPD • Munculnya perbedaan data kepegawaian antara database BKD dengan SKPD • Menghambat proses pelayanan kepegawaian • Pengelolaan data kepegawaian masih menggunakan sistem semi modern

  27. Dasar Pelaksanaan Rekonsiliasi Data • UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan Database PNS • Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS

  28. TujuanRekonsiliasi Data • Mempercepatterwujudnyakeakuratan database BKD • Mempercepatterwujudnya integrated data antara BKDdanSKPD • Mempercepatpelayanankepegawaian

  29. PROSES / TAHAPAN REKONSILIASI • Penyusunan draft SOP Rekonsiliasi Data / Dokumen Kepegawaian • Penerbitan listing data yang wajib dimiliki oleh masing-masing PNS (terdapat 16 dokumen kepegawaian yang wajib dimiliki) • Pelaksanaan pengecekan dokumen kepegawaian yang ada (data base BKD) berdasarkan listing • Penerbitan hasil pengecekan dokumen kepegawaian per PNS berdasarkan listing • Sosialisasi proses rekonsiliasi kepada SKPD • Pelaksanaan rekonsiliasi data dijadualkan akan dilaksanakan bertahap yang akan dilaksanakan antara Bulan Juni s.d Juli 2013 • Update data yang ada pada SIAP dan dokumen kepegawaian di masing-masing file individu PNS

  30. KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER MEI 2013 *) Jumlah PNS 4.061

  31. KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER SKPD

  32. ALUR PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA Update data pada aplikasi SIAP dan file perorangan Kroscheck dan rekap data beserta bukti perubahan data (apabila ada) Mengumpulkan dokumen kepegawaian ke pengelola kepegawaian BKD Kasubag Umum dan Kepegawaian PNS Berkirim surat dilampiri listing data per PNS Melakukan kroscheck data per PNS Melengkapi dokumen kepegawaian

  33. JADUAL PELAKSANAAN REKONSILIASI • Pelaksanaan rekonsiliasi dokumen kepegawaian direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dari target keseluruhan (50 SKPD) di Tahun 2013 ditargetkan menyelesaikan 10 SKPD yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas, BKD, Bapemas dan KB, Dinas Kominparda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pekerjaan Umum • Pelaksanaan tahap pertama akan dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Juli 2013 • Apabila tahap pertama selesai di Tahun 2013 maka untuk tahap kedua akan dilaksanakan di Tahun 2013 pula

  34. SELAYANG PANDANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PTT (PEGAWAI TIDAK TETAP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Subid Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei 2013

  35. Latar Belakang • Kebijakan PTT selama ini sudah enam kali mengalami perubahan. Perubahan yang berulangkali ini berakibat kurang efisien dan efektifnya penerapan kebijakan terhadap Pegawai Tidak Tetap, terlebih pengelola Pegawai Tidak Tetap di masing-masing SKPD sering berganti • Peraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang pengelolaan PTT, terdapat beberapa pedoman yang tidak sesuai dengan Aturan dasar yang dijadikan acuan pengelolaan PTT (ketenagakerjaan dan PNS).

  36. ManfaatPerubahan Kebijakan PTT Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan PTT Meningkatkan kesejahteraan PTT Mengoptimalan dayaguna dari masing-masing PTT

  37. Kebijakan Yang Berubah Dalam Pengelolaan PTT • Adanya mekanisme perpanjangan masa kontrak kerja • Perubahan mekanisme penilaian kinerja • Jumlah uang beras disesuaikan besarannya dengan uang beras PNS • Perubahan pengali uang penghargaan masa kerja dan pesangon bagi PTT yang pensiun. • Pengaturan ulang mengenai uang penggantian hak

  38. ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013 Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

  39. Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growthsampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional.

  40. POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL • 3 (Tiga) Pola : • Minus Growthyaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. • Zero Growthyaitu alokasi formasi samadenganjumlah PNS yang pensiun. • Growth yaitu alokasi formasi lebih besardari jumlah PNS yang pensiun.

  41. MINUS GROWTH • Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun • Bagi instansi yang : • Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari50 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari 30 % dalam APBD bagi Propinsi

  42. ZERO GROWTH • Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun • Bagiinstansi yang : • Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai antara25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi

  43. GROWTH • Alokasi formasi lebihbesardarijumlah PNS yang pensiun • Bagiinstansi yang : • Jumlah pegawai sangatkurangberdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari 25 % dalam APBD bagi Propinsi

  44. Persyaratan pemenuhanusul formasi dariPelamar Umum TA 2013 : • Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb : • Instansiyang sudah menyampaikan hasilanalisisjabatandananalisisbebankerja, redistribusidanproyeksikebutuhanpegawai 5 tahun • Instansiyang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II

  45. Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun • Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi Provinsi • Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio pegawai dengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawai dan prioritas jabatan

  46. Prioritas Jabatan : • Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas : • Instansi Pusat • Guru (Guru Kelasdan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa • Dosen • Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir) • Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti

  47. Prioritas Jabatan : • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC

  48. Instansi Daerah • Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif)yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis; • Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien; • Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth).

  49. Instansi Daerah • Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias; • Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat; • Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana.

  50. Arah Kebijakan Pengadaan PNS Secara Nasional TA 2013

More Related