Download
rekonsiliasi fiskal dan kompensasi kerugian n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REKONSILIASI FISKAL DAN KOMPENSASI KERUGIAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
REKONSILIASI FISKAL DAN KOMPENSASI KERUGIAN

REKONSILIASI FISKAL DAN KOMPENSASI KERUGIAN

829 Views Download Presentation
Download Presentation

REKONSILIASI FISKAL DAN KOMPENSASI KERUGIAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. REKONSILIASI FISKAL DANKOMPENSASI KERUGIAN BY SUHARTINI

  2. Tujuan Pembelajaran: • Memahamiperbedaanlabakomersial (akuntansi) denganlabafiskal • Menjelaskanpengertianperbedaanpermanendanperbedaantemporer • Menjelaskanperhitunganpajakterhutang • Menjelaskanpengertiankreditpajak • Memahamipajakakhirtahun (PPh 28 danPPh 29)

  3. REKONSILIASI FISKAL PENDAHULUAN Laporan Keuangan Komersial • Neraca • LaporanLabaRugi • LaporanPerubahan Modal • LaporanArusKas • dll Laba/PenghasilanNeto • Perlakuan2 akuntasi yang berbeda dg ketentuanperpajakan, seperti: • KetentuanPerpajakan : tidaksemuabiayadapatdijadikanpengurang • Terdapatpenghasilan yang bukanObjekPajak, • dll Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Disesuaikan dg AturanPerpajakan (Fiskal) denganmelakukan RekonsiliasiFiskal

  4. REKONSILIASI FISKAL ContohRekonsiliasiFiskal --->Penghasilan Kutipan Lap Keuangan PT. Selalukomplain Penghasilandariusaha 100 juta Devidendarianakperusahaan (>25%) 40 juta Keuntunganpenjualankendaraan 60 juta Restitusi PBB 10 juta RestitusiPPh 30 juta UraianAkuntansiKoreksiFiskalFiskal Phsusaha100 - 100 Devidendari subs. 40 (40) - KeuntunganPenjKend. 60 - 60 Restitusi PBB 10 - 10 RestitusiPPh 30 (30) - Total 240 170

  5. Rekonsiliasi Fiskal Adalah: Prosesmembuatpenyesuaian-penyesuaianterhadaplaporankeuagankomersialdenganberdasarkanketentuan-ketentuanperpajakansehinggadiperoleh yang namanyalabafiskal Tujuan: Agar laporankeuangankomersialsebelumdatanyadimasukandalam SPT tahunanPPhterlebihdahuludisesuaikandenganketentuanperpajakanyang berlaku

  6. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DIPERHATIKAN DALAM REKONSILIASI FISKAL OBJEK PPh TIDAK BERSIFAT FINAL OBJEK PPh DIPOTONG FINAL P E N G H A S I L A N 1. PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh DEDUCTIBLE EXPENSE : DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO 2. BIAYA NON DEDUCTIBLE EXPENSE : TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

  7. Skema Rekonsiliasi Fiskal DokumenSumber Jurnal BukuBesar LabaRugiKomersial RekonsiliasiFiskal LabaRugiFiskal KoreksiPositif KoreksiFiskal KoreksiNegatif Beda Waktu PSAK 46 Beda waktu Beda Tetap Beda Tetap

  8. ISTILAH DALAM REKONSILIASI FISKAL BEDA TETAP (PERMANENT DIFFERENCE) BEDA FISKAL BEDA SEMENTARA (TEMPORARY DIFFERENCE) POSITIF PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

  9. KoreksiPositif KeperluanPerpajakan KoreksiNegatif KoreksiFiskal Beda Waktu KeperluanPenerapan PSAK 46 Beda Permanen

  10. KOREKSI FISKAL

  11. Koreksi Fiskal Positif • MenyebabkanBertambahnyajumlahpajakpenghasilanterutang • Contoh: • Biaya yang dibebakan/dikeluarkanuntukkepentinganpribadi WP atauorang yang menjaditanggungannya • Premiasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa yang dibayarkanoleh WP • Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diberikandalambentuknaturaataukenikmatan • Jumlah yang melebihikewajaran yang dibayarkankepadapihak yang mempunyaihubunganistimewasehubungandenganpekerjaan yang dilakukan • Harta yang dihibahkan, bantuan, atausumbangan • Pajakpenghasilan • Gaji yang dibayarkankepadapemilik • Sanksiadministrasi • Selisihpenyusutan/amortisasikomersialdiatspenyusutan/ amortisasifiskal • Biayauntukmendapatkan, menagih, danmemeliharapenghasilan yang dikenakanPajakPenghasilan Final danpenghasilan yang tidaktermasukObjekPajak

  12. Koreksi Fiskal Negatif • MenyebabkanBerkurangnyajumlahpajakpenghasilanterutang • Contoh: • Penghasilan yang dikenakanPajakPenghasilan Final danpenghasilan yang tidaktermasukObjekPajaktetapitermasukdalamperedaranusaha • Selisihpenyusutan/amortisasikomersialdibawahpenyusutanatauamortisasifiskal

  13. Beda Tetap dan Beda Sementara • BEDA TETAP (Permanent Different) : • Perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan masa mendatang. • Penghasilan yang telah dipotong PPh final • Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak • Pengeluaran yang termasuk dalan non deductible expense (pasal 9 ayat 1 UU PPh)dan tidak termasuk dalam deductible expense (pasal 6 ayat 1 UU PPh)

  14. REKONSILIASI FISKAL PENYESUAIAN FISKAL – BEDA TETAP • Komersial = Penghasilanv.sFiskal = BukanPenghasilan • Misal: dividenygditerimaoleh PT sbg WP DN dg penyertaan modal >= 25% ygdidirikandanberkedudukandi Indonesia. • Komersial = Penghasilanv.s. Fiskal = PPh yang bersifat final • Misal: PenghasilanatasbungadepositoatautabunganlainnyaygtlhdipotongPPh Final oleh Bank sebesar 20%.

  15. REKONSILIASI FISKAL PENYESUAIAN FISKAL – BEDA TETAP • Komersial = Beban (biaya) v.s.Fiskal = Non Deductible Expense Misal: • Biaya-biayautkmemperolehpenghasilanygbukanobyekpajakataupengenaanpajaknyabersifat final. • Penggantian/imbalansehubungandalambentuknaturaataukenikmatan. • Sanksiperpajakansptbunga, denda, dankenaikan. • Biaya-biayaygmenurutFiskaltidakdapatdibebankankarenatidakmemenuhisyarat-syarattertentu • Seperti : daftarnominatifbiaya entertainment, daftarnominatifataspenghapusanpiutang

  16. BEDA SEMENTARA (Temporary Different) • Perbedaanantaralabaakuntansidanpenghasilankenapajak yang disebabkanolehketentuanperpajakandanmemberikanpengaruhdimasamendatangdalamjangkawaktutertentusehinggapengaruhterhadaplabaakuntansidanpenghasilankenapajakakhirnyamenjadisama. • Penyisihan / AkrualdanRealisasi • Penyusutan • Amortisasi • Kompensasirugi • Rugi – Labaselisihkurs

  17. PERBEDAAN TEMPORER YANG BOLEH DIKURANGKAN Contoh: a) Beban piutang tak tertagih Secara komersial: metode pencadangan Secara fiskal: PMK No.105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 b) Beban pesangon Secara komersial: metode pencadangan Secara fiskal: pada saat pembayaran pesangon c) Beban penyusutan: Perbedaan timbul mungkin karena beda penggunaan metode penyusutan atau umur manfaat ekonomis.Penyusutan fiskal harus mengacu ke PMK No. 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009. d) Lainnya: pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense) kecuali: yang sesuai dengan PMK No. 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009.

  18. PERBEDAAN TEMPORER YANG BOLEH DIKURANGKAN

  19. JENIS-JENIS KOREKSI FISKAL

  20. JENIS-JENIS KOREKSI FISKAL

  21. JENIS-JENIS KOREKSI FISKAL

  22. JENIS-JENIS KOREKSI FISKAL

  23. JENIS-JENIS KOREKSI FISKAL

  24. KOMPENSASI KERUGIAN KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN, DI DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA 10 TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN DIBERIKAN PALING LAMA 8 TAHUN Kerugian yang diakibatkankarenapenghasilan yang telahdikenakanpajak final, tidakdapatdikompensasikanketahunpajakberikutnya Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994

  25. KOMPENSASI KERUGIAN KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN CONTOH PT.A TAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR Rp 1.200.000.000.- DALAM 5 TAHUN BERIKUTNYA RUGI- LABA FISKAL PT A. MENGGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT: 2010 : LABA FISKAL Rp 200.000.000.- 2011 : RUGI FISKAL Rp 300.000.000.- 2012 : LABA FISKAL N I H I L 2013 : LABA FISKAL Rp 100.000.000.- 2014 : LABA FISKAL RP 800.000.000.-

  26. KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN Sbb: RUGI FISKAL TAHUN 2009 (Rp 1.200.000.000.) LABA FISKAL TAHUN 2010 Rp200.000.000.(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) RUGI FISKAL TAHUN 2011 (Rp 300.000.000.) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) LABA FISKAL TAHUN 2012 Rp N I H I L (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) LABA FISKAL TAHUN 2013 Rp 100.000.000.(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 900.000.000) LABA FISKAL TAHUN 2014 Rp 800.000.000.(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 100.000.000.)

  27. SISA RUGI FISKAL TAHUN 2009 Rp 100.000.000. YANG MASIH TERSISA PADA AKHIR TH 2014, TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL • TAHUN 2015. SEDANGKAN : • - RUGI FISKAL TAHUN 2011 Rp 300.000.000.- • HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL • TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016, KARENA JANGKA WAKTU LIMA TAHUN DIMULAI SEJAK TAHUN 2012 DAN BERAKHIR TH 2016. PASAL 6 Ayat (2)

  28. KREDIT PAJAKDANTARIF PPh BADAN

  29. KREDIT PAJAK • KreditPajakadalah: • PengurangPPhterutang yang merupakanrinciankreditPPh yang dipotong/dipungutpihak lain tidaktermasukbersifat final dandikenakanpajaktersendirisertarincianpenghasilannetodariluarnegeri yang diterima WP sendiri, isteridananak-anakangkat yang belumdewasadalamTahunPajak yang bersangkutan, kecualiistri yang telahhidupberpisahatau yang mengadakanperjanjianpemisahanhartadanpenghasilan. • Dasar: • UU PPhPasal 24 • UU PPhpasal 28 • PP Nomor 42 tahun 1995 jo. PP Nomor 25 tahun 2001

  30. Terdiridari: • PPh yang ditanggungpemerintah • PPh yang dipotong/dipungutolehpihak lain dalamnegerimeliputiPPhPasal 21, PPhPasal 22, PPhpasal 23 • PPhPasal 24 sebagaikreditpajakluarnegeri

  31. PENJELASAN • PPh yang ditanggungpemerintah • PembahasanPPh yang ditanggungpemerintahadalahjumlahPPh yang ditanggungpemerintahsebagaimanadimaksuddalamPeraturanMenteriKeuangan No.43/PMK.03/2009 • PPhPasal 21 • KreditPPhasal 21 adalahjumlahPPh yang telahdipotongolehpemotongpajakPPhPasal 21 dalamtahunpajak yang bersangkutan, baikterhadap WP sendirimaupunterhadapistri WP yang bekerjapadalebihdarisatupemberikerja, dananak/ anakangkat yang belumdewasa • Dalamhal WP OrangPribadiluarnegeriberubah status menjadi WP dalamnegeri, PPhPasal 26 yang telahdipotongdisamakandengankreditpajakPPhPasal 21

  32. PPhPasal 22 • KreditPajakPPhPasalm 22 adalahjumlahPPh yang telahdipungutdalamtahunPajak yang bersangkutanoleh: • Bank DevisadanDirektoratJenderal Bea Cukai, atasimporbarang; • DirektoratjenderalAnggaran, BendaharawanPemerintahbaiktingkatpusatmaupundaerah, BUMD dan BUMN, yang melakukanpembayaranataspembelianbarangdaribelanjanegraatubelanjadaerah; • Badan Usaha yang bergerakdibidangindustrisemen,industrikertas, industribajadanindustriotomotif, yang ditunjukolehKepala Kantor PelayananPajak, ataspenjualanhasilproduksinyadalamnegeri; • Pertaminaataspenjualanhasilproduksiberupa premium, solar, pelumas, minyaktanah, dan gas LPG kepadapembeli yang bukansebagaipenyalur/agen/dealer • Bulogataspenyerahangulapasirdantepungterigukepadapembeli yang bukanpenyalur/grosir.

  33. PPhPasal 23 KreditPajakPPhPasal 23 adalahjumlahPPh yang telahdipotongdalamTahunPajak yang bersangkutanolehpemotongPPhPasal 23 ataspenghasilanberupadividen, royalti, hadiahdanpenghargaan, sewa, imbalanatasjasateknik, jasamanajemen, jasakonsultan, danjasa lain yang ditentukanDirektoratJenderalPajak, kecualiPPh yang bersifat final. PPhPasal 24 KreditPajakPPhPasal 24 adalahjumlahpajak yang dibayar/dipotong/terutangdiluarnegeriataspenghasilan yang diterimaataudiperolehdiluarnegeridalamtahun yang bersangkutan, sebesarPPh yang dibayar/dipotong/terutangdiluarnegeritetapitidakbolahmelebihiperhitunganpajak yang terutangberdasarkan UU PPh.

  34. Contohperhitungan: Pajak yang telahdilunasidalamtahunberjalan, baik yang dibayarsendiriolehWajibPajakataupun yang dipotongsertadipungutolehpihak lain, dapatdikreditkanterhadappajak yang terutangpadaakhirtahunyangbersangkutan. Pajakpenghasilan yang terutangRp 80.000.000,00 Kreditpajak: Pemotongpajakdaripekerjaan (Pasal 21) Rp 5.000.000,00 Pemungutpajakolehpihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00 Pemotongpajakdari modal (Pasal 23) Rp5.000.000,00 Kreditpajakluarnegeri (Pasal 24) Rp 15.000.000,00 DibayarsendiriolehWajibPajak (Pasal 25) Rp 10.000.000,00 (+) Jumlahpajakpenghasilan yang dapatdikreditkanRp 45.000.000,00 (-) Pajakpenghasilan yang masihharusdibayarRp 35.000.000,00

  35. PPhPasal 28A (Lebih Bayar) Apabilapajak yang terutanguntuksatutahunpajakternyatalebihkecildarijumlahkreditpajak, makasetelahdilakukanpemeriksaan, kelebihanpembayaranpajakdikembalikansetelahdiperhitungandenganutangpajakberikutsanksi-sanksinya. PPhPasal 29 (Kurangbayar) Apabilapajak yang terutanguntuksatutahunpajakternyatalebihbesardarikreditpajak, kekuranganpembayaranpajak yang terutangharusdilunasisebelumSuratPemberitahunaTahunanPajakPenghasilandisampaikan

  36. BAGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH BADAN) PembayarandariLuarNegeri PembayarankeLuarNegeri Pasal 24 Pasal 26 LuarNegeri Indonesia WAJIB PAJAK BADAN Pasal 23 Pasal 23 LaporanLaba / Rugi Penghasilan xxx Biaya(xxx) Laba xxx KoreksiFiskalxxx PenghasilanKenaPajak xxx PajakTerutang xxx Pajakdibayardimuka(xxx) Pajak yang harusdibayar xxx Pasal 4 Pasal 6 Pasal 9 Pasal 17 Pasal 22, 23, 24, 25 Pasal 29 UU PPhPasal

  37. PERHITUNGAN PPH SECARA UMUM KomersialFiskal Penghasilanxxx xxx Biaya ( danbukanbiaya) (xxx) (xxx) Laba/Penghasilannetto xxx xxx Kompensasirugitahunsebelumnya(xxx)Penghasilankenapajak (PKP) xxx PPhterhutang (PKP x Tarif) xxx KreditPajak : - PPh 22/23/24/25 (xxx) Kurang (lebih) bayar xxx PenyesuaianDilakukandenganRekonsiliasiFiskal UU PPhPasal

  38. TARIF PPH BADAN LAMA BARU Tarif Tunggal Tahun 2009 : 28% Tahun 2010 & Setelahnya : 25% UU PPhPasal