1 / 10

SUMBER HUKUM HAN

SUMBER HUKUM HAN. Tujuan Mempelajari SH. Tujuan mempelajari sumber hukum adalah untuk mengetahui landasan huum awal /factor- faktor lain dalam melakukan perbuatan pemerintahan . Perbuatan pemerintahan Sumber hukum perbuatan pem erintah Masyarakat. Sember Hukum. Sumber Hukum Materiil

salene
Download Presentation

SUMBER HUKUM HAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SUMBER HUKUM HAN

  2. Tujuan Mempelajari SH • Tujuanmempelajarisumberhukumadalahuntukmengetahuilandasanhuumawal/factor-faktor lain dalammelakukanperbuatanpemerintahan. • Perbuatanpemerintahan SumberhukumperbuatanpemerintahMasyarakat

  3. Sember Hukum • Sumber Hukum Materiil meliputi faktor – faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan – aturan hukum. 2. Sumber Hukum Formil berbagai bentuk aturan yang ada. P Lutfi = bentuk,sebagilandasandalammelaksanakanperbuatanpemerintahan

  4. Sumber Hukum Materiil 1. Historis (sejarah) • Undang – undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau. 2. Sumber sosiologis/antropologis Faktor – faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan isi hukum positif, faktor – faktor mana meliputi pandangan ekonomis, agamis dan psikologis.

  5. 3. Sumber filosofis Ada 2 ukuran penting : - Ukuran untuk menentukan sesuatu itu adil. - Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum.

  6. Sumber Hukum Formal Adalah sumber hukum yang berasal dari aturan – aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. SH Formal : • Undang – undang (HAN Tertulis) • Praktek Administrasi Negara (Konvensi) • Yurisprudensi • Doktrin (anggapan ahli hukum)

  7. Undang - undang Uu 12 Tahun 2011 Tentang PPP a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

  8. Konvensi Praktek dan keputusan – keputusan pejabat administrasi negara atau hukum tidak tertulis tapi dipraktekkan dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara.

  9. Yurisprudensi Keputusan hakim administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi negara.

  10. Doktrin Teori – teori (ahli) dalam lapangan HAN yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah – kaidah HAN. Teori/doktrin berlaku setelah melalui proses yang cukup lama. Harus diterima oleh masyarakat terlebih dahulu.

More Related