SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

1. SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL HanifNurWidhiyanti, S.H.,M.Hum. Tambahanteksmerahdari Bu AfifahKusumadara

2. Pengantar • HEI adalahmerupakanbagiandariHukumInternasionalpublik membicarakansumber-sumber HEI  jugamembicarakansumber-sumberhukumformilinternasional pasal 38 ayat 1 StatutaMahkamahInternasional • Pasal 38 StatutaMahkamahInternasional, : • International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; • International customs, as evidence of a general practice accepted as law; • The general principles of law recognized by civilized nations; • Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rules of law

3. Klasifikasi Sumber-sumber Hukum Ekonomi InternasionalPublik

4. Sumber HI publikdibagidalam : Sumber HI • Materiil • Formil Sumbermateriil: berbicarattgmuatannyadandayamengikatnya

5. SumberhkformilmembicaraknttgbentukdanalatutkmenyelesaikansengketaSumberhkformilmembicaraknttgbentukdanalatutkmenyelesaikansengketa

6. Perjanjian Internasional • Sumber hukum terpenting HEI. • Fungsi perjanjian internasional : • membentuk ketentuan HEI yang belum pernah ada • merumuskan kembali ketentuan-ketentuan HEI yang sudah ada & biasanya dalam bentuk hukum kebiasaan internasional  menguatkan daya ikat • merubah ketentuan HEI lama yang ada  mengikuti perkembangan hubungan ekonomi internasional • Masyarakat internasional umumnya menempuh cara pembentukan perjanjian internasional untuk menciptakan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. • Perjanjian tersebut dapat berbentuk perjanjian bilateral maupun multilateral.

7. Berikancontohperjanjianekonomiinternasionalygbersifat bilateral • Berikancontohperjanjianekonomiinternasionalygbersifat multilateral, regional • Berikancontohperjanjianekonomiinternasionalygbersifat multilateral, internasional

8. Hukum Kebiasaan Internasional • HKI lahirsebagaiakibatdariadanya 2 faktor : • Adanyasuatutindakan yang dilakukanberulang-ulangdanterusmenerus; • Masyarakatinternasionalmemandangtindakantersebutsebagaisesuatu yang mengikat (opiniojurissivenecessitatis) • HKI mempunyaifungsiutamauntukmerumuskanataumenampungkebutuhan-kebutuhanmasyarakatInternasional yang belumdituangkandalambentukkesepakatanatauperjanjian • Contoh HKI dalam HEI: • PactaSuntServanda • Freedom of the high seas • Perlakuantimbal-balik (reciprocity)

9. Prinsip-prinsip Hukum Umum • Prinsip-prinsip hukum umum mempunyai fungsi antara lain : • sebagai dasar pembentukan norma hukum • sebagai pedoman pelaksana norma-norma hukum • melengkapi norma hukum sudah ada tetapi tidak lengkap atau melengkapi norma hukum sudah ada tetapi tdk terpakai Prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber hukum cukup penting dalam HEI. • Fungsi lainnya : • sebagai suatu sumber yang memungkinkan sahnya kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pihak swasta. • sebagai suatu sistem hukum yang memungkinkan untuk dipilih oleh suatu kontrak yang keabsahannya di dasarkan pada hukum nasional beberapa negara.

10. Contohprinsip-prinsiphukumumumdalamhukuminternasional yang jugapentingbagi HEI : • prinsipitikadbaik (good faith) dalamperundingandanmelaksanakanperjanjian. • prinsiptanggungjawabnegara, yaitumanakalasuatunegaramelakukantindakan-tindakan yang merugikannegara lain, makanegaratersebutbertanggungjawabatastindakan-tindakandanakibatdariperbuatannya, • Prinsippenghormatanterhadaphak-hakazasiindividu (naturlijkdanrechtpersoon) danb’tanggungjawabataspelanggaranhak-haktsb

11. Putusan Hakim dan Doktrin • Putusan-putusanbadanperadilansebelumnya, baiknasionalmaupuninternasionaldibidang HEI masihrelatifsedikit. • HEI tidakmenganutasasjurisprudencisebagaimanahalnyadikenaldalamsistemcommon law. Artinya, putusan-putusanbadanperadilansebelumnyatidakharusmengikatpadasengketaygakandatang.

12. Ajaran-ajaranataudoktrin-doktrindarisarjanaterkemukamengenai HEI peranannyamasihkecildanbahkanbelumadakeseragamandibandingkandenganajaran-ajarandalambidanghukuminternasionalklasik.

13. Resolusi • Organisasi-organisasiinternasional yang berfungsimengaturhubungan-hubunganekonomijugamengeluarkancukupbanyakresolusi. • Namunlegal position resolusi-resolusiinitidaklahjelas. • Selamainiterdapatberbagaipendapat yang menyatakanbahwaresolusimemilikikekuatanhukum yang mengikat, sedangkanada pula yang menyatakanbahwaresolusitidakmemilikikekuatanhukumsamasekali. • Terlepasdaripendapat-pendapatitu, dalamkenyataanumumnyadiakuibahwaorganisasi-organisasiinimemerlukanwaktu yang cukup lama dalammerumuskansuaturesolusi. • Dan resolusitersebutdapatmenjadisumberhukum yang pentinggunamenetapkandanmengikatanggota-anggotaorganisasi.

14. Resolusi (Lanjutan) • Sejauhini, 3 organisasiygmenjadipilarekonomidunia: IMF, IBRD, dan WTO belumpernahmengeluarkanResolusi.

15. Decisions • Keputusan-keputusan yang dikeluarkanorganisasiinternasionaldewasainijugamulaimemilikiarti yang cukuppenting. • Keputusan-keputusantersebutcukupbanyakdikeluarkanuntukmembuataturan-aturaninternasionalmengenaitingkahlaku (interntional norms of conduct). • Padaintinyakeputusan-keputusanhanyamengikatanggota-anggotadariorganisasitersbutsaja, namundalambeberapahal, adajugakeputusan-keputusan yang berlakuumum. • Salahsatuorganisasi yang mengeluarkankeputusandalamhubungan-hubunganekonomimisalnya OECD. • BerdasarkanKonvensi OECD 1960, organisasiinimemilikikewenanganuntukmengeluarkankeputusan-keputusan. • Pasal 5 (a) Konvensiinimenyatakan; “in order to achieve its aims, the Organization may: (a) take decisions which except as otherwise provided, shall be binding on all the Members.

16. Codes of Conduct • Perangkataturan yang mengaturhubunganbisnisinternasional. • Contoh: • UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights 2003. • ICC Guidelines for International Investment 2012 • ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery 2005

17. Disusunolehnegara, organisasiantarpemerintah, jugaolehperusahaan-perusahaanswastasertaorganisasiinternasional, misalnyaInternational Chamber of Commerce (ICC) • Bersifatsbgguidelines, pedomanataunon-binding agreements. • Bersifatvoluntary.

18. Sumber-sumber HkEkonomiInternasional Privat

19. HukumKontrak • HukumPerdataInternasional (contoh: doktrinChoice of Law, Proper Law of Contract, KetertibanUmum, dsb.)

20. ContohKasus: • Pemerintah RI berhutangkepada IMF. Pemerintah RI tidakbersediamengembalikanhutangnyakepada IMF atauterlambatmembayarpengembalianhutangnya. Pertanyaan: • Kasusdiatasmerupakan HEI publikataukah HEI privat? • Sebutkansumberhukum HEI untukmenyelesaikansengketa/kasusdiatas

21. ContohKasus: 2. Pemerintah RI membelialat-alatpersenjataanuntukKementrianPertahanan RI, darisebuahperusahaanswastaSwedia, SAAB. MunculsengketaantaraPem RI dan SAAB terkaitpembayaran alat2 persenjataantsb. Pertanyaan: • Kasusdiatasmerupakan HEI publikataukah HEI privat? • Sebutkansumberhukum HEI untukmenyelesaikansengketa/kasusdiatas

22. REFERENSI • FX. Joko Priyono, Reading Materials Hukum Ekonomi Internasional, Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, 2005. • Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006. • Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, 2011. • Huala Adolf, A.Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. • Kartadjomena, HS., GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. Jakarta: UI-Press, 1996. • N. Rosyidah Rachmawati, Hukum Ekonomi Internasional, Bayumedia, Malang, 2006.