1 / 21

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM. REGULASI TERKAIT PTSP. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017.

rodolfov
Download Presentation

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

  2. REGULASI TERKAIT PTSP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 069.05/Kep-498-DPMPTSP/2018 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah ProvinsiJawa Barat. TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu. TentangPelaksanaanPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu. Tentang Tim TeknisPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu

  3. DASAR HUKUM 01 PeraturanMenteriLingkunganHidupdanKehutananNomor P.95/Menlhk/Kum.1/11/2018 PeraturanMenteriLingkunganHidupdanKehutananNomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 PeraturanPemerintahNomor101 Tahun 2014 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Jo. Nomor 9 Tahun 2015 Undang-UndangNomor32Tahun2009 PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2018 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 02 TentangPengelolaanLimbahBahanBerbahayadanBeracun TentangPelayananPublik. TentangPerlindungan Dan PengelolaanLingkunganHidup. TentangPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik. TentangPerizinanPengelolaanLimbahBerbahayadanBeracunTerintegrasidenganIzinLingkunganmelaluiPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik Tentang Norma, Standar, ProsedurdanKriteriaPelayananPerizinanTerintegrasiSecaraElelktronikLingkupKementrianLingkunganHidupdanKehutanan. TentangPemerintahan Daerah. 03 04 05 06 07

  4. SistemPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik-Sistem OSS OSS • OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. Prinsip Dasar Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional). Terintegrasi dengan seluruh K/L/P. Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha. Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen). Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat. Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).

  5. JenisPerizinan, PemohonPerizinan, danPenerbitPerizinan. • Lembaga OSS berdasarkanketentuandalam PP Nomor 24 Tahun 2018 untukdanatasnamamenteri, pimpinanlembaga, gubernur, bupati/walikotamenerbitkanPerizinanBerusaha. • dilakukandalambentukDokumenElektronik yang disertaidenganTandaTanganElektronik. • DokumenElektronikberlakusahdanmengikatberdasarkanhukumsertamerupakanalatbukti yang sah.

  6. PelaksanaanPerizinanmelalui OSS 7 • Pelaku Usaha melakukanPendaftaran. • Lembaga OSS menerbitkanIzin Usaha danpenerbitanIzinKomersialatauOperasionalberdasarkanKomitmen. • Pelaku Usaha melakukanpemenuhanKomitmenIzin Usaha danpemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasional. • Pelaku Usaha melakukanpembayaranbiaya (PNBP atauPajak/Retribusi Daerah). • Lembaga OSS melakukanfasilitasikepadaPelaku Usaha (terutama UMKM) untukmendapatkanPerizinanBerusahamelaluiSistem OSS. • Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukanpengawasanataspemenuhanKomitmenIzin Usaha danpemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasional, pembayaran, danpelaksanaannya. Lembaga OSS menerbitikanIzin Usaha danpenerbitanIzinKomersialatauOperasionalberdasarkanKomitmen Pelaku Usaha melakukanpemenuhanKomitmenIzin Usaha danpemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasional K/L/D melakukanpengawasanataspemenuhanKomitmenIzin Usaha danpemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasionaldanpelaksanaannyaolehPelaku Usaha Pelaku Usaha melakukanPendaftaran Pelaku Usaha melakukanpembayaranbiaya Lembaga OSS fasilitasi

  7. PROSES PERIZINAN DI APLIKASI OSS API Izinpengelolaanlimbah b3 untukusahajasa TDP NIK

  8. BENTUK PERIZINAN

  9. PERIZINAN YANG DIDAPKAN PERUSAHAAN DALAM APLIKSI OSS Izin Usaha belumEfektif Izin Usaha Izinpengelolaanlimbah b3 untukusahajasaEfektifapabila Perusahaan Industritelahmemenuhiseluruhkomitmen. IzinLingkunganBelumEfektif IzinLingkunganBerlakuEfektifapabilaKomitmenUkl/UplatauAmdaltelah di setujui. IzinLokasiBelumEfektif IzinLokasiBerlakuEfektifLokasi yang dimohonsesuaidengan RDTR setempat. IzinOperasional/ Komersil IzinOperasional/Komersilberisidaftar List Perizinan yang dibutuhkanolehperusahaandalammendukungIzinUsahanya.

  10. KEWENANGAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PengumpulanLimbah B3 SkalaNasional PemanfaatanLimbah B3 PengolahanLimbah B3 PenimbunanLimbah B3 Damping (PembuanganLimbah B3) PengangkutanLimbah B3 ImporLimbah Non B3 MENTERI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PengumpulanLimbah B3 SkalaProvinsi RekomendasiPengumpulanLimbah B3 SkalaNasional GUBERNUR PengumpulanLimbah B3 SkalaKabupaten/Kota PenyimpananLimbah B3 BUPATI/ WALIKOTA

  11. PemenuhanKomitmen di DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT

  12. PEMENUHAN KOMITMENT PADA DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT https://dpmptsp.jabarprov.go.id • Perusahaan Mendaftar Secara Online • Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online • Perusahaan Mendaftar Perizinan dan mengupload persyaratan

  13. PEMENUHAN KOMITMENT PADA DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT https://dpmptsp.jabarprov.go.id

  14. PEMENUHAN KOMITMENT PADA DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT https://dpmptsp.jabarprov.go.id

  15. TIM VALIDASI LIMBAH B3 DI PROVINSI JAWA BARAT Tim ValidasiAdministrasidanVerifikasiTeknisadalah • DinasLingkunganHidup (DLH) ProvinsiJawaBarat • DinasPenanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintu (DPMPTSP) ProvinsiJawa Barat • DinasPerumahandanPermukiman (DisPerKim) ProvinsiJawa Barat • Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DisPerinDag) ProvinsiJawa Barat • Dinas PengelolaanSumber Daya Air (Dinas PSDA) ProvinsiJawa Barat • Biro ProduksidanIndustriSekretariat Daerah (SETDA) ProvinsiJawa Barat. • DinasLingkunganHidupKabupaten/Kota Simple Portfolio Presentation

  16. ALUR PROSES MENDAPATKAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 Notifikasidi oss.go.id (webform) PTSP UntukmemenuhiKomitmenIzin Usaha Pemohonmendapatkan NIB danIzinPengumpulanLimbah B3 (belumefektif) Pemohonmendaftarsecara Online ke oss.go.id PemohonmendapatkanIzinPengumpulanLimbah B3 (telahefektif) MendapatkanSuratPersetujuan Dinas PMPTSP Jabarbeserta Tim Teknismelakukanpemeriksaan

  17. TERIMAKASIH

  18. DATA PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP 2017 2018 2019

  19. TIM VALIDASI LIMBAH B3 DI PROVINSI JAWA BARAT

  20. TIM VALIDASI LIMBAH B3 DI PROVINSI JAWA BARAT

More Related