Keterbukaan Informasi Publik

1. Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

2. Apa Undang-Undangnya? UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikatauseringdisebut UU KIP

3. Apa Prinsipnya? • Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi. • Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diawasi/diketahui oleh masyarakat, karena penyelenggaraan pemerintahan memang untuk kepentingan masyarakat/hajat hidup orang banyak. • Dalam era transparansi, badan publik wajib menyediakan informasi diminta atau tidak kecuali informasi tertentu, secara cepat, tepat waktu, sederhana dengan biaya ringan. • Informasi yang tidak boleh dibuka pada prinsipnya juga untuk melindungi kepentingan publik, bersifat ketat dan terbatas.

4. Siapa Yang berhak Memperoleh Informasi? • Orang • Kelompok Orang • Badan Hukum • Badan Publik Lainnya • Wartawan • LSM

5. Bagaimana Prosedurnya?S.O.P • Permintaan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, Badan Publik menerima secara lisan, dan membantu menulisnya. • Beri Nomor Pendaftaran. • Beri Tanda Bukti Terima. • Dalam waktu 10 hari kerja sejak permintaan diterima, jawab/tindaklanjuti beserta berapa besar biayanya jika perlu, dapat diperpanjang 7 hari dengan menyebut alasan perpanjangannya. • Lebih Lanjut Tunggu Juknis dari Komisi Informasi.

6. ApaKewajibanBadanPublik? MenyediakanInformasiBerkala MenyediakanInformasi Serta Merta MenyediakanInformasiSetiapSaat MenyediakanInformasiBilaDiminta

7. Apa Sanksinya Bila Tidak Dilakukan? • PidanaKurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahundan/atauDenda Paling BanyakRp. 5 Juta Rupiah • ProsesPeradilanPidanaIniDapatBerjalanBerdasarkanAduan/LaporanPihak Yang MerasaDirugikan, danOlehKarenanyaHarusAdaKerugian Yang DapatDibuktikan

8. APAKAH INFORMASI RAHASIA? PadaPrinsipnya: • BersifatKetatdanTerbatas • TidakBersifatPermanen

9. Bagaimana dengan Informasi yang tidak dapat diberikan/rahasia? • Disebut dalam UU KIP dengan istilah “Informasi Yang Dikecualikan” atau ID • Pada umumnya bila informasi itu menganggu proses penegakan hukum, HAKI, Persaingan usaha sehat, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 17 UU KIP • PPID dapat menentukan sendiri apa saja informasi yang dikategorikan ‘rahasia’ dalam institusinya, namun harus melalui metode uji konsekuensi dan uji kepentingan

10. ApaBatasanInformasi yang Dikecualikan? Undang-Undang Kepatutan KepentinganUmum UjiKonsekuensi

11. Apa yang Harus disiapkan Badan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KIP ? • Mengangkat PPID ( 1 tahun setelah Peraturan Pelaksana berlaku) • Membuat SOP pengelolaan dan pelayanan informasi • Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi • Membuat dan mengumumkan laporan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya. • Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi pengelolaan dan pelayanan informasi publik • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi di instansinya

12. TERIMA KASIH