Pokok-Pokok UU NO.14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK oleh: Dono Prasetyo

1. KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA Pokok-PokokUU NO.14/2008TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKoleh:Dono Prasetyo KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA 2011

2. Alur Presentasi • Pengantar Umum • II. Materi Pengaturan UU KIP • III. Peran Komisi Informasi • IV. Materi Pengaturan dalam JUKNIS

3. I. UU KIP Pengantar Umum

4. Rezim Ketertutupan Rezim Keterbukaan Perubahan Kondisi Yang Ingin Dicapai • MALE • Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat • Proaktif • Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen • Sanksi bagi penghambat Informasi Tertutup Informasi Terbuka Informasi Terbuka Pengecualian Informasi/rahasia Pengecualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak

5. Status Keberlakuan UU KIP • Efektif berlaku pada 30 April 2010. • Peraturan pemerintah akan mengatur: • Jangka waktu pengecualian; • Ganti rugi oleh badan publik negara. • Petunjuk pelaksana & petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP merupakan tuags dan sedang dipersiapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

6. Tujuan UU KIP • Menjamin hak konstitusional warga negara; • Mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan; • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; transparan, efektif, efisien dan akuntabel; • Mengetahui alasan pengambilan suatu kebijakan publik; • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

7. Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi • MALE: Maximum Access, Limited Exemption; • Informasi terbuka seluas-luasnya. • Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak melalui uji konsekuensi dan kepentingan publik, masa retensi, penghitaman dan pengaburan. • Informasi harus dapat diperoleh cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; • Penyelesaian sengketa yang cepat, kompeten, dan independen; • Sanksi bagi penghambat keterbukaan informasi publik.

8. II. Materi Pengaturan UU KIP a.Ruang Lingkup Badan Publik b. Hak dan kewajiban c. Kategori Informasi d. Mekanisme Penyelesaian sengketa e. Sanksi

9. Materi Pengaturan UU KIP • Siapa yang dikenai kewajiban membuka informasi (Badan Publik) • Hak dan kewajiban • Kategori informasi • Informasi yang dapat diakses oleh publik • Informasi yang diumumkan secara berkala • Informasi yang diumumkan secara serta merta • Informasi yang tersedia setiap saat • Informasi yang tersedia melalui mekanisme permintaan • Informasi yang dikecualikan/rahasia • Penyelesaian sengketa informasi • Internal badan publik • Komisi Informasi • Pengadilan • Sanksi

10. Ruang Lingkup Badan Publik • Eksekutif, Legislatif, Yudikatif; • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD; • Organisasi non pemerintah yang menerima dana dari APBN/APBD, Sumbangan Masyarakat, atau Luar Negeri; • Partai Politik; • BUMN dan/atau BUMD.

11. Hak Dan Kewajiban Masyarakat • Memperoleh informasi: • Melihat & mengetahui informasi; • Menghadiri pertemuan badan publik yang sifatnya terbuka; • Mendapat salinan informasi; • Menyebarluaskan informasi. • Mengajukan permintaan informasi . • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika memperoleh hambatan dalam memperoleh informasi. • Menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik. Hak Publik Kewajiban Publik

12. Hak dan Kewajiban Badan Publik • Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (penolakan atas dasar substansi) • Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (penolakan atas dasar prosedural) • Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip consequential harm test, balancing public interest test dan non-permanence. • Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya; • Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; • Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik; • Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID. • Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; • Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik; • Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12). Hak Badan Publik Kewajiban Badan Publik

13. KATEGORI INFORMASI • Informasi yang Dapat Diakses oleh Publik: • Wajib Disediakan dan Diumumkan: • Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala • Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta • Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat • Disediakan atas dasar permintaan. • 2. Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan

14. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala • Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali; • Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; • Mencakup: • informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik); • informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; • informasi ttg laporan keuangan; • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

15. Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta • Wajib diumumkan tanpa penundaan; • Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; • Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; • Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

16. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat • Informasi pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan; • Wajib dan rutin disediakan badan publik; • Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : • Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; • Keputusan badan publik dan pertimbangannya; • Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; • Rencana proyek dan anggaran tahunannya; • Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; • Laporan layanan akses informasi; • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

17. Prinsip Pengecualian Informasi • Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak: • Bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum. • Bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian hanya didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan dengan memperhatikan jangka waktu pengecualian informasi. • Informasi yang telah dikecualikan dapat dinyatakan terbuka untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. • Metode uji dalam pengecualian informasi: • Uji konsekuensi bahaya (consequential harm test ) • Uji kepentingan publik (balancing public interest test)

18. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17) • Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan: • Penegakan hukum; • Hak Atas Kekayaan Intelektual & persaingan usaha sehat; • Pertahanan & keamanan; • Kekayaan alam; • Ketahanan ekonomi nasional; • Kepentingan hubungan luar negeri; • Informasi perlindungan privasi, wasiat; • Memo atau surat intra dan antar badan publik yang menurut sifat dikecualikan; • Tidak boleh diungkap berdasar undang-undang.

19. Mekanisme Memperoleh Informasi(berdasarkan permintaan) Maksimal 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja Pemberitahuan tertulis & Pemberian informasi Permohonan PPID • Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak; • Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di Badan Publik lain dan tidak berada di bawah penguasaannya; • Menerima/menolak permintaan jika diterima (sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta; • Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan • Alat penyampaian dan format informasi; • Biaya dan cara pembayaran; • Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika pemberian informasi tidak dapat dilakukan dalam 10 hari. • Memberi: • Tanda bukti penerimaan permintaan • Nomor pendaftaran • Mencatat: • Nama • Alamat • Subyek • Format • Cara penyampaian informasi yang diminta Saat menerima permintaan (langsung/elektronik) Saat pengiriman informasi (surat).

20. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) • Tahap keberatan di internal badan publik • Tahap Komisi Informasi • Tahap Pengadilan • Penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian; • Tidak disediakannya informasi berkala; • Tidak ditanggapinya permintaan informasi; • permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta; • tidak dipenuhinya permintaan informasi; • Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau • Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP. Obyek Sengketa Tahapan

21. Tahap Keberatan Di Internal Badan Publik Pelaksanaan Keputusan oleh PPID Puas Menerima 30 hari Tanggapan/ Keputusan Atasan PPID Peminta PPID Tidak menerima Tidak Puas 30 hari Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi 14 hari

22. Putusan Komisi Informasi (final & mengikat) Pelaksanaan Putusan Sepakat Menerima 100 hari 14 hari Komisi Informasi Pengajuan permohonan PSI ke Komisi Informasi Mediasi Adjudikasi Putusan 14 hari Tidak menerima Tidak terjadi kesepakatan Gugatan ke Pengadilan 14 hari Tahap PSI di Komisi Informasi • Kedudukan Komisi Informasi: • Komisi Informasi Pusat di Ibukota Negara • Komisi Informasi Provinsi di Ibukota Provinsi • Komisi Informasi Kab/Kota di Ibukota Kab/Kota (jika diperlukan)

23. Tahap PSI di Pengadilan PSI terkait Badan Publik Negara Pelaksanaan Putusan Menerima Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak menerima Kasasi 2 1 PUTUSAN Gugatan ke Pengadilan Mahkamah Agung Putusan (final & mengikat) 14 hari Tidak menerima 14 hari Pengadilan Negeri Menerima Pelaksanaan Putusan PSI terkait Badan Publik non-negara

24. Sanksi Pidana • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52) • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

25. III. UU KIP Peran Komisi Informasi

26. Komisi Informasi (KI) • Komisi Informasi Pusat (7 orang) • Telah terbentuk pada tanggal 2 Juni 2009 • Bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada DPR • Komisi Informasi Provinsi (5 orang) • Wajib dibentuk selambat-lambatnya 30 April 2010 • Bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD Tk. I • Komisi Informasi Kabupaten/Kota (5 orang) • Dibentuk bila dianggap dibutuhkan • Bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan menyampaikan laporan kepada DPRD Tk. II

27. Tugas Komisi Informasi Pusat • Memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik pusat • Memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik Provinsi atau Kabupaten/Kota bila KI di tingkat tersebut belum terbentuk; • Menetapkan kebijakan umum nasional pelayanan informasi publik; • Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; • Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi non-litigasi untuk Komisi Informasi

28. Tugas Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota • Memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik Provinsi atau Kabupaten/Kota; • Menetapkan kebijakan khusus (JUKLAK/JUKNIS) untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota umum berdasarkan kebijakan nasional yang dikembangkan oleh Komisi Informasi;

29. PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) • Juknismewajibkanadanya PPID padasetiapbadanpublik, namuntidakmengatursecarategassiapa yang akanmenjabatsebagai PPID. • Keputusanpenunjukkan PPID sepenuhnyadiberikankepadabadanpublikuntukmelakukannya. • Juknismengaturmengenaitugas, kewajiban, dankewenangan PPID dalamrangkapengelolaandanpelayananinformasipublik. • Tugas, kewajiban, dankewenangan PPID tersebutdapatdijadikansebagaiacuanpenilaiantentangsiapa yang akanmenjabatsebagai PPID dalambadanpublik. • Juknisjugamengaturmengenaikewenanganpelimpahanwewenang PPID kepadapejabat/petugas yang dapatmenjalankankewenangan yang dimiliki PPID dalamrangkaefektifitasdanefisiensipengelolaandanpelayananinformasipublik. • Dalamhalbadanpublikmerupakanbadanpublik yang kecil, maka PPID dapatsekalianbertindaksebagaiPetugasInformasi.

30. TugasdankewajibanPPID • Tugas PPID: • melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. • Mengumumkaninformasisecaraberkala, sertamerta, danmenyediakaninformasi yang wajibtersediasetiapsaat. • Melakukanpendataaninformasi yang dikuasai oleh seluruh unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan Daftar Informasi dan memutakhirkannya. • PPID menyimpan seluruh informasi dari unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya. • Kewajiban PPID: • Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permintaan informasi; • Melakukan uji konsekuensi sebelum mengecualikan informasisertamenyertakanalasanpengecualian secara tegas; • Melakukan uji kepentingan publik sebelum menyatakan suatu informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi dapat diakses oleh Publik; • Menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikanbesertaalasannya; • Melayani, meneruskan, dan memastikan permintaan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan; • Mengembangkan kapasitas pejabatfungsional dan/ataupetugas informasi dalam rangka peningkatan kualitaspengelolaan dan pelayanan informasi;

31. Kewenangan PPID • Kewenangan PPID: • Memastikan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memperbarui daftar informasi publik secara berkala setidaknya satu bulan sekali; • Memutuskan informasi dapat dibukaatautidak; • Memutuskaninformasi yang dimohonkandapatdiberikanatautidak; • Menolak permintaan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

32. 2. Pengecualian Informasi • Uji Konsekuensi • Kewajiban badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi sebagai informasi yg dikecualikan; • Batasan uji konsekuensi adalah pasal 17 UU KIP; • Mengatur dalam hal informasi dikecualikan menurut peraturan undang-undangan lain, maka alasan pengecualian harus dijelaskan secara tegas; • Uji Kepentingan Publik • Uji kepentingan publik dilakukan untuk menilai penerapan uji konsekuensi; • Uji kepentingan publik dilakukan guna mempertimbangkan secara teliti dan seksama mengenai alasan pengecualian informasi, konsistensi pengecualian informasi dengan peraturan lainnya, konsistensi pengecualian dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas; • Selain itu, Peraturan ini juga memberi arahan tentang alasan dalam yang dapat digunakan dalam melakukan uji kepentingan publik. • Dengan uji kepentingan, maka informasi yang dinyatakan tertutup dengan uji konsekuensi dapat dinyatakan terbuka atau sebaliknya

33. selesai