1 / 11

INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. A. Latar Belakang. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik (Ps. 53 ayat (1) UU No. 14 Thn 2005)

poppy
Download Presentation

INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  2. A. Latar Belakang • Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik (Ps. 53 ayat (1) UU No. 14 Thn 2005) • Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (Ps. 53 ayat (2) • Tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN Permasalahan : ● Bagi dosen bukan PNS hanya memiliki jabatan akademik ● Pangkat dosen bukan PNS bersifat lokal (kebijakan penyelenggara PT) ● Penghitungan masa kerja dosen bukan PNS tidak sama antar PT yang diselenggarakan oleh masyarakat ● Tidak berlaku angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama yang ada hanya kenaikan jabatan akademik

  3. B. Tujuan Inpassing • Penyetaraan pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat dosen PNS • Menentukan masa kerja dalam jabatan • Alat untuk menentukan besarnya pembayaran tunjangan profesi • Perlakuan yang sama antara dosen bukan PNS dengan dosen PNS

  4. C. Dasar Kebijakan • Pada dasarnya PNS naik pangkat adalah 4 tahun sekali • Dalam Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999 jenjang jabatan diperoleh melalui kenaikan jabatan secara reguler dan loncat jabatan • Kenaikan pangkat bagi dosen PNS yang memperoleh kenaikan jabatan secara reguler sesuai dengan angka kredit yang dimiliki • Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen PNS yang memperoleh kenaikan jabatan melalui loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama (tridharma PT) dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya • Pengangkatan awal (pertama kali) dalam jabatan fungsional dosen ditentukan oleh ijazah yang digunakan oleh dosen yang bersangkutan pada saat melamar menjadi dosen

  5. Angka kredit ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama : □ Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999 : - Sarjana/D.IV = 75 - Magister/Sp.I = 100 - Doktor/Sp.II = 150 □ Keputusan Menpan No. Per/60/M.Pan/6/2005 - Sarjana/D.IV = 100 - Magister = 150 - Doktor = 200

  6. D. Penetapan Inpassing Pangkat • Jenjang pangkat (bagi yangmemperoleh jabatan saat ini secara reguler) ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan dan angka kredit yang dimiliki, ijazah yang digunakan pada saat pengangkatan awal, dan masa kerja dalam jabatan • Jenjang pangkat (bagi yang memperoleh jabatan saat ini melalui loncat jabatan) ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan, dan masa kerja dalam jabatan tersebut, □ Masa kerja dalam jabatan keseluruhan dihitung sejak pengangkatan awal dalam jabatan fungsional (berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang) sampai ditetapkannya inpassing pangkat.

  7. E. Persyaratan • Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu : - lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana - lulusan program doktor untuk program pascasarjana □ Menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

  8. F Kelengkapan Administrasi • Salinan/fotokopi sah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki, bagi ijazah yang diperoleh dari PT di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari dikti • Salinan/fotokopi sah SK pengangkatan pertama dan penetapan angka kreditnya • Salinan/fotokopi sah SK dan PAK dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saat ini • Salinan/fotokopi sah SK dan PAK jenjang jabatan sebelumnya • Salinan/fotokopi sah SK Inpassing Jabatan

  9. G.Pejabat yg berwenang menetapkan inpassing • Sesjen Depdiknas untuk golongan IV/e ke bawah • Karopeg Setjen Depdiknas untuk gol. IV/c ke bawah • Kabag Mutasi Dosen untuk gol. IV/a ke bawah • Koordinator Kopertis untuk gol. III/d ke bawah • Setpel Kopertis untuk gol. III/c ke bawah • Kabag Tata Usaha Kopertis untuk gol. III/a

  10. H. Implikasi lainnya • Dosen bukan PNS yang telah inpassing dapat mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya • Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi dilakukan paling sedikit setelah 2 tahun dalam pangkat terakhir • Setiap kali naik pangkat berarti juga menambah besarnya tunjangan profesi yang diterima oleh dosen bukan PNS

  11. SEKIAN TERIMA KASIH

More Related