EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PENYIARAN UU NO. 32 TAHUN 2002

1. EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PENYIARANUU NO. 32 TAHUN 2002 RINO EKA CHANDRA TESA O. SURBAKTI DAVID EKA HENI

2. BAB IKETENTUAN UMUM Masih aman, sebagian besar berbentuk wacana ideal tentang penyiaran. Tapi ada beberapa poin yang nampak dalam pelaksanaannya mengalami pergeseran. Hal itu akan dijelaskan di BAB selanjutnya. Contoh : poin 9,10,11

3. BAB IIASAS, FUNGSI, TUJUAN & ARAH Pasal 2. Dilihatdaripasalini, mengenaiasastujuanfungsidanarah, undangundang yang berlakutidakdilaksanakandenganbaik. Implementasidilapanganmenunjukkanbahwa media penyiaranbelummampumenjalankanasasetika, adildanmerata, dantanggungjawab. Hal tersebutakanterlihatpadabab 3 diPenyelenggaranPenyiaran. PASAL INI BELUM TERLAKSA SECARA BAIK.

4. BAB IIASAS, FUNGSI, TUJUAN & ARAH Pasal 3. Media penyiaran (televisi dan radio) tidak jelas ingin membina watak bangsa kearah mana. Terbukti siaran yang ada banyak sekali tidak terarah dalam membina wakta bangsa (sinetron/reality show/program radio”kirim2 salam”) yang malahan hanya mengarah pada hiburan semata, itupun hiburan yang tidak mendidik.

5. BAB IIASAS, FUNGSI, TUJUAN & ARAH Pasal 4 : 1 Sebagaikegiatankomunikasimassa, media televisihanyasedikitmemberikanfungsipendidikan, hiburan yang sehat, danperekatsosial. Di sisilainnya, televisidigunakansebagaialatpolitik, pembentukopini public, kepentinganindustri. Pasal 4 : 2 kebudayaan yang dibawa, tidaknampakmerupakanbudayabangsa. Namunkebudayaan modern, yang masukdariluardanbisadikatakantidakmembantumelestarikanbudayabangsa…”hanyapadasaatharibesar/libur/isuhangatbudayabangsaditonjolkan”

6. BAB IIASAS, FUNGSI, TUJUAN & ARAH • Poin a : belumterlaksana, 4 pilarbangsa (Pancasila, UUD, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) tidakditonjolkan. Kepentinganmayoritasdankepemilikanlah yang dikembangkan. Ext : Metro TvdenganNasdem, • Poin b : melihatrealitasosial yang adadibangsakita, media hanyamampumenampilkanrealitasaja, tidakmengajakuntukterusmeningkatkanmoralitas. • Poin g : kepemilikan media tidakterkendaliada yang mempunyai 3 televisidan media massalainnyadalamsatuwilayah (mnc, Bakrie grup) • Poin I : informasi yang diberikanbelumseimbang, setiap media mempunyai angel sendiridalampembawaanberitadantergantungsiapapemilknya. • Poin j : kebudayaannasionalnampakkabur, karena media memperlihatkankebudayaanbarudantidakdisaringterlebihdahulu.

7. BAB IIIPENYELENGGARAN PENYIARAN Pasal 7 – 12 (KPI) KomisiPenyiaran Indonesia (KPI) sebagai “polisi” penyiaran, memangsudahterbentuk. Tapi action-nyasampaisekarangbisadikatakantidakmaksimal. Karenabisadikatakanbanyakpelanggaran yang terjadidalampenyiarantapi, KPI hanyaterlihatmenegurdantidakmelakukantindakan yang tegas (kepemilikan, TPI = MNC, Program acara). Padahal KPI punyakuasapenuh

8. BAB IIIPENYELENGGARAN PENYIARAN Pasal 15 ayat 2 Tentang “LPJ” lembaga penyiaran publik yang harusnya di terbitkan di media massa, tidak terlihat realisasinya (TVRI, RRI)

9. BAB IIIPENYELENGGARAN PENYIARAN Pasal 16 – 20 (Lembaga Penyiaran Swasta) Pasal 18 menunjukkan hal yang jelas, dalam satu wilayah penyiaran pemilik tidak diperbolehkan mempunyai media lebih dari satu. Tapi realisasinya…(MNC, Bakrie Grup, Trans Corp.)

10. BAB IIIPENYELENGGARAN PENYIARAN Pasal 31 ayat 6 “Kepemilikan penyiaran lokal diutamakan masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut” Banyak radio yang merupakan Anak perusahaan. (MNC)

11. BAB IVPELAKSANAAN SIARAN Pasal 36 ayat 1 Melihatdaripasal 36 dari BAB IV tentangpelaksanaansiaranmemangdapatmenggambarkanisisiaran yang ideal. Tapipadakenyataannyastasiun TV yang hampirdidominasiolehpihakswastacenderungmenampilkanataumenayangkan program-program yang kurangmenonjolkanbudayaindonesia, malahlebihmenonjolkanbudayadariluarnegeriakibatpengaruhglobalisasi. Contohnya: Di stasiun Global TV. Beberapatahunsebelumnya, siaranstasiuntersebutlebihdidominasiolehsiaran MTV (Music Television), sehinggabegitubanyakunsurataubudayaasing yang ditonjolkandalamsiarantersebutdibandingkandenganbudaya Indonesia. Selainitu, darisisipembentukan moral bangsa, materisiaran yang ditampilkanada yang mengandungunsurkekesarandanterdapatistilahasing yang berkonotasinegatif

12. BAB IVPELAKSANAAN SIARAN Ayat 4 Beberapamedia besardi Indonesia semakindikuasaiolehbeberapapihak yang memilikikepentingantertentu. (MNC, Bakrie, Media Grup) Beberapamedia besartersebut, merupakan media yang memberikanpengaruhcukupbesarbagimasyarakat. Di dalambeberapatayanganatau pun siaranberita yang ditampilkanmasihterdapatunsurkepentingandaripemilik media. Misalnyasajaditayangan Metro Tvseringditemukanliputanatau program khusus yang terlalumengeksposNasionalDemokrat,.Haltersebuttentusajamelanggarperaturandalambagian RUU Penyiaran, yaituIsisiaranwajibdijaganetralitasnyadantidakbolehmengutamakankepentingangolongantertentu. Olehkarenaitu, dapatdikatakantayanganatausiarandalamtelevisimasihmengutamakankepentingangolongandankurangmenjunjungunsurnetral.

13. Ayat 5 Melihatkondisipenyiarandimasakini, sepertinya media tidakbisadikatakansebagaisumberinformasi yang terpercayasepenuhnya. Sehinggadapatdikatakantelahterjadipelanggaranterhadapbagianperaturantersebut. Dapatdilihatdariadanyakasus yang dialamiTVone, dimanasalahseorangreporternyamlakukankesalahanketikamelaporkankasuskematianNurdin M TopdiTemanggung. Hal inisemakinmemperparahkeadaankarena public ataumasyarakathampirsepenuhnyapercayadenganlaporantersebut. PadahalsetelahbeberapaharikemudiandiketahuibahwaNurdin M Top belum “resmi” meninggaldunia. Kejadiantersebutmerupakansebagiankecildariadanyakebohonganataupenyesatan yang dilakukanolehbeberapa media. Setelahitu, TVone pun mendapatkanproteskerastidakhanyaberasaldarilembaga-lembaga yang berwenangtetapijugadarimasyarakat.

14. BAB IVPELAKSANAAN SIARAN Pasal 37 Hampirseluruhstasiun TV nasionalmenggunakanbahasa Indonesia dalamberbagaijenis program acara yang disiarkan. Hanyasajabahasa Indonesia yang digunakantidakcukupbaik, malahada program acara yang menggunakanbahasa Indonesia denganunsur “slank wordataubahasagaul” sepertikatague-elo. Bahkanadajugapercampuranbahasa Indonesia danbahasadaerahdi program acara yang bertemakannasional. Hal iniberartisudahmelanggarbagiandariperaturanini, dimanaterdapatpenggunaanbahasa Indonesia yang kurangbaikditelevisinasional.

15. BAB IVPELAKSANAAN SIARAN Pasal 42 Melihatkondisipenyiarandi Indonesia, banyakterjadikasusdimanaparajurnalissecarasengajamaupuntidaksengajangelanggarkodeetikjurnalistik. Sepertikasus yang terjadipada program insert yang sekarangbergantinamamenjadiintens. Program yang memiliki genre entertain newsinitelahmemberitakankabar yang direkayasadanmeresahkanmasyarakat Yogyakarta terkaitpemberitaantentangMerapi. Tentusajaisisiarantersebutsudahmelanggarkodeetik, karenasudahmenyiarkankabarbohongdantidaksesuaifakta. Selainitu, masihadaisisiaranatauhal-hal yang dilakukanolehjurnalis yang telahmelanggarkodeetikjurnalistik.

16. Pasal 47 Adanyaperaturaninisebenarnyacukupbaikbagiduniapenyiaran Indonesia, karenaterkaitdenganaudiens yang lekatdenganbudayaketimuran, dimanabudayakesopananmasihdijunjungtinggi. Di Indonesia sendirimemangadalembaga yang mengurusmasalahpensensoranpenyiarandan film, yaitu LSF atauLembaga Sensor Film. Selainitu, terdapat KPI atauKomisiPenyiaran Indonesia yang mengontroltentangpenyiarandi Indonesia. Terkaitdenganperaturanperundang-undangandalambagianini, pernahterjadipelanggarantentangperaturantersebutdalamsiaran program empatmata. Pada episode tersebut, program empatmatamenyiarkanseseorang yang biasamenyantapkodokdanbinatanglainnyahidup-hidup. Tentusajatayangandalam episode tersebuttidaketisdantidakpantasdilihataudiens. Setelahadanyatayangantersebut, banyakprotes yang ditujukankepada program empatmata. Kemudian program empatmatamendapattegurankerasdari KPI dansebagaikonsekuensiempatmatasempatberhentitayanguntuksementaradankemudianbergantinamamenjadiBukanEmpat Mata.

17. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 52 ayat 1 Pada kenyataannya, hanya mereka yang memiliki uang dan kekuasaan yang bisa memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan penyiaran nasional. Karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Hal ini terlihat dengan bergabungnya beberapa stasiun televisi dan stasiun-stasiun televisi tersebut membawa apa yang menjadi kepentingan atasannya. Seperti Metro TV dan TV One yang sama-sama akan menyuarakan kepentingan Surya Paloh dan Bakrie. Dengan munculnya hal seperti ini, maka penyelenggaran penyiaran nasional akan membawa kepentingan-kepentingan tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

18. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Ayat 2 Sejauh ini belum banyak pihak yang melakukan pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran. Masyarakat yang masih pasif hanya menerima apa yang disampaikan oleh lembaga penyiaran.

19. BAB VIIPERTANGGUNGJAWABAN Pasal 54 Masyarakat tidak tahu seperti apa pertanggungjawaban yang diberikan KPI baik pusat maupun daerah kepada DPR pusat maupun daerah. Tetapi, mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh publik. Namun, sosialisasi tersebut sepertinya kurang terasa bagi publik.

20. BAB XKETENTUAN PIDANA • Pasal 57 Pemberlakuanundang-undangPenyiarandalampasalinidalampenerapannyabelumberjalansesuaidengan yang diaturdilihatdaribeberapakasus yang terjadi. • ContohKasus • Kasuskepemilikan Group Bakrie terhadap media penyiarandi Indonesia yang lebihdari 1 media yang melanggarpasal 18 ayat 2 • Kasus RCTI terkaitpemberitaanMerapidan TV one terkait Mafia pajak yang melanggarpasal 36 ayat 5 dan 6

21. Pasal 58 Dalampenerapannyabelumberjalansesuaidenganundang-undang yang berlakumelihat yang terjadidilapanganbanyakterjadipelanggaranterhadappasal 33 ayat 1. • ContohKasus Ada 16 stasiun Radio diKupang yang tetapmengudarawalaupunbelumdiberikanIzindanhanyadiberikansanksiberupasurattegurantanpasanksipidanadantidakmembayardendaseperti yang sudahdiatur. • Pasal 59 Pasalinidalampemberlakuannyabelumsepenuhnyaditerapkansecarategasdanbaik. • ContohKasus Metro TV terkaitKampanyeNasionalDemokrat Indonesia

22. BAB XI & XII • Pasal 60-64 Menjelaskantentangsegalasesuatu yang berhubungandenganpenyiaransesuaidenganundang-undanginibaikpelanggarannyamaupunhal-hal yang lainnya. pembentukan KPI sebagailembagapenyiarandi Indonesia Ketentuan-ketentuanPemerintah yang dimaksudkandalamundang-undangini. TidakditemukanmasalahdalamkeduaBabinikarenadisinihanyamenjelaskanaturan-aturansecarateknisdanfungsidalampenerapannya.