hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial dosen suarny amran n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dosen Suarny Amran PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dosen Suarny Amran

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dosen Suarny Amran - PowerPoint PPT Presentation


  • 476 Views
  • Uploaded on

HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dosen Suarny Amran. Pertemuan ke 1: Short Description / Silabus ringkas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dosen Suarny Amran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIALDosenSuarnyAmran

    2. Pertemuan ke 1:Short Description /Silabus ringkas • Matakuliah ini menjelaskan secara keseluruhan ketentuan hukum serta segala hal yang berhubungan dengan ketengankerjaan dalam konteks hubungan industrial ( industrial relation) antara pekerja,pengusaha dan pemerintah berdasarkan hubungan kemitraan dalam proses produksi, mitra dalam keuntungan dan mitra dalam tanggung jawab. • Implementasihubungan industrial yang dilaksankan melalui sarana serikat pekerja, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan,lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, lembaga penyelesaian perselisihan.

    3. Hak dan Kewajiban pekerja dan pengusaha/ pemberi kerja. • Perlindungankerjabagitenagakerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja , perlindungan kerja anak dan perlindungan kerja perempuan. • Peranan dan tugas Pemerintahdalam ketenagakerjaan; • Implementasi hubungan Industrial dansarana pelaksanaanya; • Perselisihankerjadanpenyelesaiannya ; serikat pekerja, keberadaan koperasi karyawan dalam perusahaan, PHK dan pemberian hak-hak pekerja. • Fungsi hukum ketenagakerjaan dalam konteks labour protection, labour safety, labour society dan labour manajemen

    4. BAB I. PENGERTIAN H.KETENAGAKERJAAN/PERBURUHAN MENURUT MOLENAAR ( H. PERBURUHAN ) • HUKUM PERBURUHAN ADALAH HUKUM KERJA YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA BURUH DENGAN MAJIKAN, ANTARA BURUH DENGAN BURUH, ANTARA BURUH DENGAN PENGUSAHA MENURUT DARWAN PRINTS ( H. KETENAGAKERJAAN) • HIMPUNAN PERATURAN YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA, PENGUSAHA, ORGANISASI PEKERJA, ORGANISASI PENGUSAHA DAN PEMERINTAH MENURUT UU NO. 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN • KETENAGAKERJAAN ADALAH SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU SEBELUM, SELAMA,DAN SESUDAH MASA KERJA

    5. Hal yang berhubungandengankerjapadawaktusebelum masa kerja misalnya adalah: kesempatan kerja,perencanaan tenaga kerjadan penempatan tenaga kerja • Selama masa kerja misalnya, pelaksanaan hubungan kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, tentang perlindungan kerja, pengupahan, keamanan dan kesehatan serta ketenangan kerja • Sesudah masa kerja misalnya masalah penghakhiran masa kerja atau pensiun

    6. 2. UNSUR UNSUR HUKUM KETENAGAKERJAAN • merupakan himpunanperaturan. • bekerjaataumelakukanpekerjaanpadaorang lain. • menerimaupah/gaji/honor. • adanyawaktutertentuatauwaktutidaktertentu.

    7. a) 1 ) HimpunanPeraturan Merupakanperaturan yang mengaturketenagakerjaandalamarti formal sepertidalambentukundang-undang, peraturanpemerintah, peraturanpelaksanalainnyadanperjanjiankerja, perjanjiankerjabersama. 2 ) Bekerjaataumelakukanpekerjaanpadaorang lain Maksudnyamelakukanpekerjaandibawahperintahayaupimpinaoranglainataubekerjapadasuatubadanhukum 3 ) MenerimaUpah Merupakanimbalanatauprestasi /jasa /tenaga yang diberikanpengusaha/majikankepadapekerjadalammelakukansuatupekerjaan 4 ) Waktu Biasanyadituangkandalamperjanjiankerjauntukjangkawaktuberapa lama pekerjaan (perjanjiankerja) tersebutdilakukan. Apabilatidakditentukansewaktu-waktudapatberakhirataudapatdiperpanjang

    8. 3. PENGERTIAN TENAGA KERJA, PEKERJA/ BURUH DAN PEGAWAI • TenagaKerjaadalahsetiaporang yang mampumelakukanpekerjaangunamenghasilkanbarangdan/ ataujasabaikuntukmemenuhikebutuhansendirimaupununtukmasyarakat. • Pekerja/buruhadalahsetiaporang yang bekerjadenganmenerimaupahatauimbalandalambentuk lain.

    9. a) • Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

    10. HakekatH.KetenagakerjaanSecarayuridis:padadasarnyakedudukanpekerja /buruhmempunyaikedudukan yang bebasuntukmemperolehkehidupan yang layak.Sebagaimanadiatur dalamPasal 27 UUD 1945, yaitu : “Ksetiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghidupan yang layakbagikemanusiaan”.Secarasosiologis: kedudukanperja/buruhseringtidakbebas, iaterikatterhadapketentuan-ketentuan yang ditetapkanolehorang lain( pemberiKerja), demikelangsunganhidupnya.Posisipekerjaseringberadapadaposisi yang lemah.

    11. FungsiHukum Ketenagakerjaan • Mengatur hubungan yang harmonis antara pekerjadan pengusaha guna terciptanya ketentraman, ketertiban,dan ketenangan kerja ( Labour security dan Labour safety) • Mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dengan mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa untuk adanya kepastian hukum( Labour protection) • Guna memperlancar proses produksi dalam perusahaan yang terjalin dalam hubungan kerja ( Labour manajemen )

    12. KesamaanKedudukandanPeluangKerja

    13. KesamaanKedudukandanPeluangKerja • Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945). • Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna encapai persamaan dan keadilan;( Pasal 28H ayat 2 UUD 1945) • Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945) • setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”(. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 ) • Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” (Pasal 28H ayat 3 UUD 1945.) • Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun“(Pasal 28H ayat 4 UUD 1945) • Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. (Pasal 28I ayat 2 UUD 1945) 1.Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 2.Melaksanakan pekerjaan sendiri dan hanya atas persetujuan pengusaha utk. Digantikan oleh orang lain. 3.Mentaati peraturan perusahaan.( Pasal 1603 KUHPerdata kewajiban pekerja) 1.Membayar upah yg. telah dijanjikan tepat waktu. 2.Memberi kesempatan kpd pekerja utk menunaikan kewajiban agamanya. 3.Tidak mempekerjaan pada hari minggu dan hari libur lainnya. 4.Menjaga keamanan,kenyamanan dan perawatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Pasal 1602 KUHPerdata menyatakan kewajiban pengusaha.

    14. ManajemenTenagakerja merupakanpendayagunaan, pembinaan, pengaturandanpengembanganunsurtenagakerjabaik yang berstatussebagaiburuh/pekerja, karyawanmaupunpegawaidengansegalakegiatannyadalamusahamencapaihasilgunasesuaidenganharapandantujuanperorangan ,badanusaha, perusahaan, lembagadaninstansi

    15. BAB II TugasdanFungsiPemerintah • TugasPemerintah • PerencanaanTenagaKerja • PerluasanKesempatanKerja • Pembinaan • Pangawasan • FungsiPemerintah • menetapkankebijakan • memberikanpelayanan • melaksanakanpengawasan • melakukanpenindakanterhadappelanggaranperaturanperundang-undangan

    16. UU Nomor 13 Tahun 2003 Implikasinya Dalam PengembangandanPerencanaan TenagaKerja/SDM Dilakukandengancara : • Perencanaan tenaga kerja/SDM makro • Perecanaan tenaga kerja/SDM mikro (Pasal 7 UU No.13/2003TentangKetenagakerjaan)

    17. Perencanaan tenaga kerja/SDMMakro merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidangketenagakerjaan. • Sebagai proses penyusunan rencana ketenagakerjaan untuk pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial ,baik secara nasional, daerah maupun sektoral, sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatakan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

    18. Perencanaan tenaga kerja/SDMMikro merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan dalam suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta guna meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan Perencanaan tenaga kerja/SDM disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan baik dari perusahaan swasta,instansi pemerintah,lembaga swadaya masyarakat yang meliputi: kesempatan kerja, pelatihan kerja,kompetensi kerja, kondisi lingkungan kerja,produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja.

    19. PengaturanManajemenTenagaKerja/SDM Menurut UU No.43/1999, UU No.13/2003, UU No.14/2005.

    20. PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN

    21. Pengaturan secara makro berarti pengaturan yang berkaitan dengan yang sifatnya umum dan berlaku bagi semua perusahaan.Hal ini tetuang dalam undang-undang. • Intervensi hukum/undang-undang saat ini sangat mempengaruhi hubungan industrial , terutama untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dan mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan. • Dalam situasi terjadi penawaran tenaga kerja jauh lebih besar dibanding pemintaannya, kekuatan tawar menawar(bargaining power) dari tenaga kerja menjadi rendah, sehingga pekerja ada yang bersedia untuk digaji lebih rendah di bawah upah minimum atau tanpa uang lembur)

    22. BAB III PENEMPATAN TENAGA KERJA • Setiaptenagakerjamempunyaihakdankesempatan yang samauntukmemilih, mendapatkan, ataupindahpekerjaandanmemperolehpenghasilan yang layakdidalamatauluarnegeri. • Penempatantenagakerjadilaksanakanberdasarkanasasterbuka, bebas, obyektif, sertaadil, dansetaratanpadiskriminasi. • Penempatantenagakerjadiarahkanuntukpenempatantenagakerjapadajabatan yang sesuaidengankeahlian, ketrampilan, bakat, minatdankemampuandenganmemperhatikanharkat, martabat, hakasasi, danperlindunganhukum.

    23. Perluasan Kesempatan Kerja • Pemerintah, termasuk masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama bertanggung jawab serta membantu mencipakan dan mengupayakan dalam mengembangkan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja; • Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja. • Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yg sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

    24. Pembinaan Pembinaan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan organisasi profesi terkait melalui pelatihan kerja dan pemagangan untuk peningkatan kualitas SDM. Pengawasan Pengawasan ketenagkerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

    25. BAB IV HUBUNGAN KERJA • HUBUNGAN YANG TERJALIN ANTARA PENERIMA KERJA DAN PEMBERI KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA/KESEPAKATAN KERJA BERSAMA BAIK UNTUK WAKTU TERTENTU MAUPUN TIDAK TERTENTU YANG MENGANDUNG UNSUR PEKERJAAN, UPAH DAN HUBUNGAN DIBAWAH PERINTAH.

    26. HUBUNGAN KERJA SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM MANAJEMEN HUBUNGAN YANG TERJALIN ANTARA PENERIMA KERJA DAN PEMBERI KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA/KESEPAKATAN KERJA BERSAMA BAIK UNTUK WAKTU TERTENTU MAUPUN TIDAK TERTENTU YANG MENGANDUNG UNSUR PEKERJAAN, UPAH DAN HUBUNGAN DIBAWAH PERINTAH.

    27. Pengaturan hubungan kerja meliputi : • Perjanjian Kerja ( PerjanjianKerjaWaktuTertentu, PerjanjianKerjaWaktuTidakTertentu ) • PerjanjianKerja Bersama (PKB) • Peraturan Perusahaan • Perundang- undangan.

    28. PerjanjianKerja • 1. Pengertian • 2. PembagianPerjanjianKerja a. PerjanjianWaktuTertentu b. PerjanjianWaktuTidakTertentu

    29. PerjanjianKerja • PerjanjianKerjaadalahperjanjianantarapekerja/ buruhdenganpengusahaataupemberikerja yang memuatasyarat-syaratkerja, hakdankewajibanparapihak • SyaratPerjanjianKerja: 1. kesepakatankeduabelahpihak 2. kemampuanataukecakapanmelakukanperbutanhukum 3. adanyapekerjaan yang dijanjikan 4. pekerjaan yang dijanjikantidakbertentangandenganketertibanumum, kesusilaandanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

    30. Muatan/IsiPerjanjianKerja • nama, alamatperusahaan, danjenisusaha • nama, jeniskelamin, umur, danalamatpekerja/ buruh • Jabatanataujmenispekerkaan • Tempatpekerjaan • Besarnyaupahdancarapembayaran • Syarat-syaratkerja yang memuathakdankewajibanpengusahadanpekerja • mulaidanjangkawaktuberlakunyaperjanjiankerja • tempatdantanggalperjanjiankerjadibuat • tandatanganperapihakdalamperjanjiankerja

    31. PerjanjianWaktuKerjaTertentu • Perjanjiankerjawaktutertentuhanyadapatdibuatuntukpekerjaantertentu yang menurutjenisdansifatataukegiatannyaakanselesaidalamwaktutertentu, yaitu: • pekerjaan yang seka;liselesaiatau yang sementarasifatnya • pekerjaan yang diperkirakanpenyelesaiannyadalamwaktu yang tidakterlalu lama dan paling lama 3 tahun • pekerjaan yang bersifatmusiman • pekerjaan yang berhubungandenganprodukbaru, kegiatanbaru, atauproduktambahan yang masihdalampercobaanataupenjajakan

    32. Perjanjiankerjauntukwaktutertentutidakdapatdiadakanuntukpekerjaan yang bersifattetap • Perjanjiankerjauntukwaktutertentudapatdiperpanjangataudiperbaharui. • Perjanjiankerjauntukwaktutertentudidasarkanatasjangkawaktutertentuuntuk paling lama 2 tahundanhanyabolehdiperpanjang 1 tahununtukjangkawaktu paling lama 1 tahun

    33. PERJANJIAN WAKTU TIDAK TERTENTU • Pejanjiankerjawaktutidaktertentuberlakubagipekerjaan yang bersifattetap • Apabilapejanjiankerjawaktutidaktertentudibuatsecaralisan, pengusahwajibmembuatsuratpengangkatan, yang memuat : a. namadanalamatpekerja b. tanggalmulaibekerja c. Jenispekerjaan d. besarnyaupah

    34. BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA • Pekerjameninggaldunia • Berakhirnyajangkawaktuperjanjiankerja • Adanyaputusanpengadilandan/atauputusanataupenetapanlembagapenyelesaianperselisihanhubungan industrial yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap, atau • Adanyakeadaanataukejadiantertentu yang dicantumkandalamperjanjiankerja, peraturanperusahaan, atauperjanjiankerjabersama yang dapatmenyebabkanberakhirnyahubungankerja

    35. Apakahperjanjiankerjadapatberakhirapabilapengusahameninggalatauberalihnyahakatasperusahaankarenapenjualan, pewarisanatauhibah?

    36. BAB V PELATIHAN DAN SISTEM PEMAGANGAN • PelatihanKerja Keseluruhankegiatanuntukmemberi, memperoleh, meningkatkan, sertamengembangkankompetensikerja, produktivitas, disiplin, sikap,danetoskerjapadatingkatketrampilandankeahliantertentusesuaidenganjenjangdankualitasjabatanataupekerjaan.

    37. Pemagangan Bagiandarisistempelatihankerja yang diselengarakansecaraterpaduantarapelatihandilembagapelatihandenganbekerjasecaralangsungdibawahbimbingandanpengawasaninstrukturataupekerja/buruh yang lebihberpengalamandalamprosesproduksibarangdan/ataujasadiperusahaan, dalamrangkamenguasaiketrampilanataukeahliantertentu.

    38. TugasdanFungsiPemerintah • TugasPemerintah • PerencanaanTenagaKerja • PerluasanKesempatanKerja • Pembinaan • Pangawasan • FungsiPemerintah • menetapkankebijakan • memberikanpelayanan • melaksanakanpengawasan • melakukanpenindakanterhadappelanggaranperaturanperundang-undangan

    39. BAB VI HUBUNGAN INDUSTRIAL

    40. PengertianHubungan Industrial • RuanglingkupHubungan Industrial Pancasila • TujuanHubungan Industrial • SaranaKelembagaanDalamHubungan Industrial • PenyelesaianPerselisihan

    41. a. Hubungan Industrial • Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. • Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi. • Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”

    42. RuangLingkupHubungan Industrial • Mencakupseluruhtempatkerjadimanapekerjadanpengusahabekerjasamadalamhubungankerjauntukmencapaitujuanusahadankesejahteraanmasyarakat . • Ruanglingkupmasalah, mencakuphal yang berhubunganbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdenganhubunganantarpekerja, pengusahadanpemerintah.

    43. TujuanHubungan Industrial a.Menciptakanketenanganatauketentramankerjasertaketenanganusaha; b. meningkatkanproduksi; c. meningkatkankesejahteraanpekerjasertaderajatnyasesuaidenganmartabatmanusia;

    44. Tri- KemitraanDalamHubungan Industrial (three-partnership) • Partnership in responsibility • Partnership in production • Partnership in profit

    45. Hubungan Industrial meliputi • Man Power Marketing : Membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akanditerapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja dalam bentukantara lain : a.Individual Bargaining: membahas penentuan syarat-syarat kerja secara individu dalam Perjanjian Kerja b.Collectiive Bargaining/Relation: membahas penentuan syarat-syarat kerja bagi anggota serikat pekerja(seperti:jam kerja, hari kerja, tempat kerja, upah, jaminan sosial) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

    46. Man Power Management: Membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya seperti: a. Personal Management: Membahas penanganan pelaksanaan syarat kerja beserta permasalahan dan pemecahannya diterapkan secara individu b. Labour Relation: Membahas penanganan permasalahan dan pemecahannya ke organisasi pekerja yang meliputi:pengembangan tenaga kerja, kompensasi, integrasi, pemeliharaan

    47. Fungsi Pelaku Dalam Hubungan Industrial 1. Pemerintah • menetapkan kebijakan • memberikan pelayanan • melaksanakan pengawasan • melakukan penindakan thd. pelanggaran perat.per-uu-an • melakukan pembinaan 2. Pekerja/Serikat Pekerja • menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban • menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi • menyalurkan aspirasi secara demokrastis • mengembangkan ketrampilan/keahlian • memajukan perusahaan • memperjuangkan kesejahteraan anggota & kel.

    48. 3. Pengusaha/Organisasi Pengusaha • menciptakan kemitraan • mengembangkan usaha • memperluas lapangan kerja • memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka,demokratis,berkeadilan

    49. b.Sarana Untuk Melaksanakan Hubungan industrial melalui: 1. Serikat Pekerja 2. Organisasi Pengusaha 3. Lembaga Kerjasama Bipartit 4. Lembaga Kerjasama Tripartit 5. Peraturan Perusahaan 6. Perjanjian Kerja Bersama 7. Peraturan Perundang-undanagn Ketenagakerjaan

    50. 8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan 8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Industrial 9. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 10. LembagaBiparti 11. Penyelesaian Diluar Pengadilan - Konsiliasi - Arbitrase - Mediasi 12. Penyelesaian Melalui Pengadilan