1 / 26

HUKUM KETENAGAKERJAAN

HUKUM KETENAGAKERJAAN. KELOMPOK 2. Putri Arofatul (115100700111030). Ekie F.P (115100700111035). Wira Resti ( 115100700111008). Sar y Fauzia ( 115100700111002). Feizal Yogi ( 115100305111002). PERJANJIAN KERJA. Pasal 1.14 UU no. 13/2003

gretel
Download Presentation

HUKUM KETENAGAKERJAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HUKUM KETENAGAKERJAAN

  2. KELOMPOK 2

  3. PutriArofatul (115100700111030)

  4. Ekie F.P (115100700111035)

  5. WiraResti (115100700111008)

  6. SaryFauzia (115100700111002)

  7. Feizal Yogi (115100305111002)

  8. PERJANJIAN KERJA • Pasal 1.14 UU no. 13/2003 • Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

  9. KUHPerdata psl. 1601a • Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

  10. PERJANJIAN KERJA Pasal 1601a KUHPerdt. • Unsur-unsur: • Pekerja melakukan pekerjaan, • Pengusaha membayar upah, • Bekerja pada pihak lain, • Suatu waktu tertentu

  11. KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA Pasal 1320 KUHPerdata 1. kata sepakat 2. kecakapan 3. obyek tertentu 4. tidak bertentangan dengan peraturan per-uu-an.

  12. Perjanjian Kerja Waktu Tertentupasal 56 ayat 2, UU no. 13/2003 diadakan • Jangka waktu • Selesainya suatu pekerjaan tertentu

  13. PKWT • Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang • Sekali selesai/bersifat sementara • Selesai paling lama 3 tahun • Bersifat musiman • Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.

  14. PKWTperpanjangan - pembaruan • Perpanjangan: • Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya. • Pembaruan: • Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.

  15. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU • dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan • dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.

  16. PEKERJA ANAK • Pengusaha dilarang mempekerjakan anak • Pengecualian: • Anak berusia 13 – 15 tahun

  17. Syarat mempekerjakan pekerja anak; • Izin tertulis orang tua • Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali • Waktu kerja maksimum 3 jam • Bekerja pada siang hari • Tidak mengganggu waktu sekolah • Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja • Hubungan kerja yang jelas • Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  18. OUTSOURCING perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh

  19. Perjanjian pemborongan pekerjaan • Syarat-syarat: • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama • Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja • Merupakan kegiatan penunjang • Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

  20. Syarat-syarat lain: • Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum, • Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama atau sesuai dengan perat.per-uu-an

  21. Hubungan kerja perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja dapat dlm bentuk PKWTT atau PKWT. • Jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 psl. 65 UU no 13/2003 maka demi hukum status hubungan kerja dengan prsh penerima beralih ke persh. Pemberi pekerjaan.

  22. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri • Undang-Undangno. 39 tahun 2004, tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. • Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: • a. Pemerintah; dan b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja swasta (PPTKI)

  23. Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negera Pengguna TKI • atau • pengguna berbadan hukum di negara tujuan. • PPTKI berbentuk badan hukum perseroanterbatas.(PT)..

  24. Tata Cara Penempatan TKI di luar negeri sbb: • Penempatan TKI hanya dapat dilakukan di negera tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau negara tujuan tsb. mempunyai perat.perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, • Penempatan TKI diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan,

  25. Dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, • Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. • Perjanjian kerja ditandatangani oleh TKI sebelum keberangkatan.

  26. PERATURANPERUSAHAAN • Disusun oleh pengusaha sendiri. • Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan. • Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih. Masa berlaku 2 tahun • Isi : hak dan kewajiban pengusaha-pekerja • syarat-syarat kerja • tata tertib perusahaan • jangka waktu berlaku

More Related