1 / 45

Materi_2.1_Pelaksanaan_dan_Pertanggungjawaban_APBD_TA_2015.p

Materi_2.1_Pelaksanaan_dan_Pertanggungjawaban_APBD_TA_2015.ppt .

pandaponcil
Download Presentation

Materi_2.1_Pelaksanaan_dan_Pertanggungjawaban_APBD_TA_2015.p

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015 Tim Asistensi Simda Perwakilan BPKP Jatim

  2. ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (KUASA PENGGUNA ANGARAN) PPTK PPK – SKPD (Tata Usaha /Keu/Sekcam) SPP UP/GU/TU BENDAHARA Pembantu bendahara Penyiapan SPM Verifikasi Akuntansi & Pelaporan Keuangan

  3. APLIKASI SIMDA MODUL ANGGARAN MODUL PENATAUSAHAAN MODUL AKUNTANSI SPP,SPM SPJ,SP2D RKA/DPA SKPD Neraca LRA LAK APBD &Penjabaran Jurnal Buku Besar Buku Pembantu Register SPP, SPM, SPJ SP2D

  4. SISTEM AKUNTANSI SKPD • Sistem akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi SKPD meliputi: akuntansi pendapatan; akuntansi belanja dan beban, akuntansi aset tetap, akuntansi kewajiban, koreksi dan penyesuaian

  5. AKUNTANSI ANGGARAN • Pemerintah Kota Surabaya tidak menerapkan akuntansi anggaran. Untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, informasi anggaran diambil dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

  6. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN • Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD mengimplementasi kebijakan akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis Akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LO, sedangkan Basis Kas digunakan untuk pertanggung-jawaban penerimaan APBD yang disajikan dalam Akun Pendapatan LRA.

  7. Dua jenis pendapatan di atas dilaporkan ke dalam laporan keuangan yang berbeda, sesuai basis akuntansinya, yaitu (a) Laporan Operasional (LO) dengan akun Pendapatan-LO yang menggunakan berbasis akrual dan (b) Laporan Realisasi Anggaran dengan akun Pendapatan-LRA yang menggunakan berbasis kas

  8. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

  9. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali

  10. Pendapatan LO diakui pada saat • Timbulnyahakataspendapatan, kriteriainidikenaljugadenganearned, atau • Pendapatandirealisasi, yaituadanyaaliranmasuksumberdayaekonomibaiksudahditerimaataubelum.

  11. Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD • Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD; • Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sbg pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dengan ketentuan pendapatan tersebut telah disahkan oleh BUD;

  12. Lanjutan . . . . • Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah

  13. Pihak Yang Terkait • Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi: • Menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan; • Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD.

  14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) • Mencatat transaksi/kejadian Pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; • Mencatat posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek); • Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LO, LPE, Neraca dan CaLK

  15. Dokumen Yang Digunakan • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKPT); • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); • Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); • Tanda Bukti Penerimaan (TBP) • Surat Tanda Setoran (STS)

  16. Lanjutan . . . . • Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan; • Nota Kredit atau dokumen lain yang dipersamakan; • Rekapitulasi harian SKP Daerah, Rekapitulasi SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan, yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran • Rekapitulasi harian Tanda Bukti Penerimaan (TBP)/dokumen yang dipersamakan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

  17. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN • suatu sistem yang mengimplementasi kebijakan akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis Akrual menyajikan hasil pencatatannya kedalam Akun Beban, sedangkan Basis Kas yang digunakan untuk pertanggungjawaban APBD disajikan dalam Akun Belanja

  18. Lanjutan . . . • Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

  19. Lanjutan . . . • BelanjaadalahsemuapengeluarandariRekeningKasUmum Daerah danBendaharaPengeluaran yang mengurangiSaldoAnggaranLebihdalamperiodetahunanggaranbersangkutan yang tidakakandiperolehpembayarannyakembaliolehpemerintah.

  20. Pihak Yang Terkait • DalamSistemAkuntansiBebandanBelanjaSKPD, PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranmempunyaitugasdanfungsi: • Menandatangani SPM; • Menandatangani/mengesahkandokumen SPJ; • MenandatanganiLaporanKeuangan yang telahdisusunolehfungsiakuntansi SKPD.

  21. Mencatattransaksi/kejadianBeban LO danBelanja LRA berdasarkanbukti-buktitransaksi yang sahdan valid keBukuJurnal LRA danJurnal LO danNeraca; • Mencatat posting jurnal-jurnaltransaksi/kejadianBeban LO danBelanja LRA kedalamBukuBesarmasing-masingrekening (rincianobyek);

  22. Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

  23. Dokumen Yang Digunakan • BeritaAcaraSerahTerimaBarang (BAST); • FakturdanKwitansiPembayaran; • DaftarPengesahanSuratPertanggungjawaban (SPJ); • SuratPerintahPencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU/LS/; • BuktiPengeluaranBarang;

  24. Lanjutan . . . . • Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF); • Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK)/ Kontrak Kerja Sama; • Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen lain yang dipersamakan; dan • Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan

  25. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD • Laporan Realisasi Anggaran (LRA); • Neraca; • Laporan Operasional (LO); • Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

  26. Laporan Realisasi Anggaran • merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah kota, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan

  27. Neraca • Asetadalahsumberdayaekonomi yang dikuasaidan/ataudimilikiolehpemerintahkotasebagaiakibatdariperistiwamasalaludandarimanamanfaatekonomidan/atausosial di masadepandiharapkandapatdiperoleholehpemerintahkota, sertadapatdiukurdalamsatuanuang

  28. Kewajibanadalahutang yang timbuldariperistiwamasalalu yang penyelesaiannyamengakibatkanalirankeluarsumberdayaekonomipemerintahkota. • Ekuitasadalahkekayaanbersihpemerintahkota yang merupakanselisihantaraasetdankewajibanpemerintahkota.

  29. Laporan Operasional • Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemkot yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil • Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yng terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan

  30. Transfer penerimaanataukewajibanpengeluaranuangdari/olehsuatuentitaspelaporandari/kepadaentitaspelaporan lain termasukdanaperimbangandanbagihasil • PosLuarBiasaadalahpendapatanluarbiasaataubebanluarbiasaygterjadikarenakejadianatautransaksi yang bukanmerupakanoperasibiasa, tidakdiharapkanseringataurutinterjadidanberada di luarkendaliataupengaruhentitas ybs

  31. Laporan Perubahan Ekuitas • menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

  32. Catatan Atas Laporan Keuangan • Mengungkapkaninformasiumumentitaspelaporandanentitasakuntansi • Menyajikaninformasitentangkebijakanfiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomimakro; • Menyajikanikhtisarpencapaiankinerjakeuanganselamatahunpelaporanberikutkendaladanhambatan yang dihadapidalampencapaian target;

  33. Lanjutan . . . . • Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; • Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

  34. Lanjutan . . . • Mengungkapkaninformasi yang diharuskanolehPernyataanStandarAkuntansiPemerintahan yang belumdisajikandalamlembarmukalaporankeuangan; • Menyediakaninformasitambahan yang diperlukanuntukpenyajian yang wajar, yang tidakdisajikandalamlembarmuka (on the face) laporankeuangan

  35. Pihak Yang Terkait • Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) • Pengguna Anggaran

  36. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan • 1.Relevan • 2. Andal • 3. Dapatdibandingkan • 4. Dapatdipahami

  37. Relevan • a) Memiliki manfaat umpan balik • b) Memiliki manfaat prediktif • c) Tepat waktu, • d) Lengkap

  38. Andal • a) Penyajiannyajujur • b) Dapatdiverifikasi (verifiability) • c) Netralitas

  39. Dapat Dibandingkan • dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal

  40. Dapat Dipahami • Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

  41. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

  42. AKUN YG PERLU RESTATEMENT • Piutang, menyajikan nilai wajar stl dikurangi penyisihan piutang • Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui sbg belanja, bila masih blm dimanfaatkan disajikan sbg akun beban dibayar dimuka • Persediaan, disajikan kembali bila metode penilaian periode sebelumnya tdk sm dg metode penilaian stl basis akrual penuh

  43. Lanjutan . . . • Investasi jangka pangjang, disajikan kembali krn basis akrual penuh • Aset Tetap, disajikan Nilai Buku setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan • Aset tdk Berwujud, disajikan Nilai Buku setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi • Utang Bunga, disajikan kembali krn adanya Utang Jk Pendek yg sdh jatuh tempo

  44. Lanjutan . . . • Pendapatan Diterima Dimuka, disajikan kembali krn sebelumnya blm disajikan • Ekuitas, disajikan kembali krn kebijakan dlm pengklasifikasian ekuitas berbeda

  45. TERIMA KASIH

More Related