HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

1. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

2. SYARAT TERBENTUKNYA NEGARA • Wilayah • Rakyat • Pemerintahan Menciptakan hubungan Rakyat dan Pemerintah, dalam suatu Pemerintahan

3. PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN dalamartiluasadalahSegalaurusan yang dilakukanolehnegaradalammenyelenggarakankesejahteraanrakyatdankepentingannegara DAN Tidakhanyadiartikansebagaipemerintah yang menjalankantugasEksekutifsaja, tetapijugameliputitugas-tugaslainnya – termasukLegislatifdanYudikatif

4. DEMOKRASI • Demos = people • Kratos = rule • Rule by the people Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan

5. Asasdemokrasidiwujudkanmelaluibeberapaprinsip, yaitu: • Adanyamekanismepemilihanpejabat-pejabatpubliktertentu yang bersifatlangsung, umum, bebas, rahasia, jujurdanadil yang diselenggarakansecaraberkala; • Pemerintahbertanggungjawabdandapatdimintaipertanggungjawabanolehbadanperwakilanrakyat; • Semuawarga Negara memilikikemungkinandankesempatan yang samauntukberpartisipasidalamprosespengambilankeputusanpolitikdanmengontrolpemerintah; • Semuatindakanpemerintahanterbukabagikritikdankajianrasionalolehsemuapihak; • Kebebasanberpendapat/berkeyakinandanmenyatakanpendapat; • Kebebasanpersdanlalulintasinformasi; • Rancanganundang-undangharusdipublikasikanuntukmemungkinkanpartisipasirakyatsecaraefektif.

6. MENGAPA ADA HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN • Pemerintahan > Pemerintah + Rakyat > Demokrasi • Demokrasi > Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat • Rakyat > Berhak turut menentukan nasibnya, nasib negara dan bangsanya, berhak turut menentukan kebijakan

7. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS Pasal 21 • Setiaporangberhakturutsertadalampemerintahannegerinya, secaralangsungataumelaluiwakil-wakil yang dipilihdenganbebas. • Setiaporangberhakataskesempatan yang samauntukdiangkatdalamjabatanpemerintahannegerinya. • Kehendakrakyatharusmenjadidasarkekuasaanpemerintah; kehendakiniharusdinyatakandalampemilihanumum yang dilaksanakansecaraberkaladanjujurdan yang dilakukanmenuruthakpilih yang bersifatumumdan yang tidakmembeda-bedakan, dandenganpemungutansuara yang rahasiaataupunmenurutcara-cara lain yang menjaminkebebasanmemberikansuara.

8. UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 • Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat (3))

9. UU NO 39/1999 tentang HAM Pasal 43 (1)     Setiapwarganegaraberhakuntukdipilihdanmemilihdalampemilihanumumberdasarkanpersamaanhakmelaluipemungutansuara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, danadilsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.(2)     Setiapwarganegaraberhakturutsertadalampemerintahandenganlangsungataupunmelaluiwakil yang dipilihnyadenganbebas, menurutcara yang ditentukandalamperaturanperundang-undangan.(3)     Setiapwarganegaradapatdiangkatdalamsetiapjabatanpemerintahan. Pasal 44Setiaporangbaiksendirimaupunbersama-samaberhakmengajukanpendapat, permohonan, pengaduan, danatauusulankepadapemerintahdalamrangkapelaksanaan

10. Pasal 24 (HakatasKebebasanPribadi)(1)     Setiaporangberhakuntukberkumpul, berapat, danberserikatuntukmaksud-maksuddamai.(2)     Setiapwarganegaraataukelompokmasyarakatberhakmendirikanpartaipolitik, lembagaswadayamasyarakatatauorganisasilainnyauntukberperansertadalamjalannyapemerintahandanpenyelenggaraannegarasejalandengantuntutanperlindungan, penegakan, danpemajuanhakasasimanusiadenganketentuanperaturanperundang-undangan.

11. Pasal 42 (HakatasKesejahteraan)Setiapwarganegara yang berusialanjut, cacatfisikdanataucacat mental berhakmemperolehperawatan, pendidikan, pelatihan, danbantuankhususatasbiayanegara, untukmenjaminkehidupan yang layaksesuaidenganmartabatkemanusiaannya, meningkatkan rasa percayadiri, dankemampuanberpartisipasidalamkehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara.

12. PEMBATASAN HAK • HTSDP termasukDerogableRights • HakdibatasidenganKewajiban, Hakorang lain, Kemampuan personal