peran serta masyarakat dalam kelembagaan perencanaan tata ruang n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG. Oleh : Ir. Sjarifuddin Akil (Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah) Disampaikan dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah di Semarang 12 Februari 2003. LATAR BELAKANG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG' - chloe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peran serta masyarakat dalam kelembagaan perencanaan tata ruang

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG

Oleh :

Ir. Sjarifuddin Akil

(Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah)

Disampaikan dalam

Seminar Nasional Pengembangan Wilayah

di Semarang

12 Februari 2003

slide2

LATAR BELAKANG

  • Adanya sentralisasi kekuasaan pada Pemerintah Pusat, pembentukan budaya nasional sebagai pengganti budaya lokal oleh negara, dan juga sentralisasi redistribusi kekayaan/sumberdaya nasional (paradigma lama) telah mengakibatkan banyak hal antara lain pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi (dari 37,5% thn 1995 menjadi 40,5% thn 1998), dan rendahnya peranserta masyarakat dalam pembangunan
  • Pembangunan yang sustainabel adalah yang melibatkan masyarakat (mendesentralisasi kekuasaan), menghormati budaya lokal (menjamin pluralisme), desentralisasi sumber pendapatan dan penggunaan pendapatan nasional (paradigma baru). Prinsip ini sejalan dengan pesan UU. 22/1999 dan UU 25/1999 serta hakekat penataan ruang (UU 24/1992).
slide3

ISSUE PERAN MASYARAKAT DALAM TARU

  • Kebijakan penyusunan rencana tata ruang (juga pemanfaatan
  • dan pengendalianya) yang belum sepenuhnya melibatkan atau
  • berpihak pada masyarakat (rendahnya pemahaman PP 69/1996
  • tentang Hak dan Kewajiban Ranmasy dalam Taru)
  • Kurang terbukanya stakeholder dan rendahnya upaya diseminasi
  • informasi dalam proses penataan ruang
  • Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder
  • Panjangnya birokrasi pengambilan keputusan (kelembagaan
  • penataan ruang yang belum optimal)
slide4

DAMPAK DAN MASALAH YANG MUNCUL

  • Rendahnya rasa memiliki wilayah sehingga pembangunan
  • tidak sustainabel
  • 2. Transaction cost yang mahal karena penolakan masyarakat
  • 3. Pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan
  • dan karakteristik masyarakat (wilayah)
  • 4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah
slide5

KONSEP RANMASY DALAM TARU

  • Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak)
  • dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk
  • dalam penataan ruang)
  • Menfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dlm proses taru
  • (Pemerintah sebagai fasilitator, dan hormati hak masyarakat,
  • serta kearifan lokal/keberagaman budayanya)
  • Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara trans-
  • parans, akuntabel dan profesional dalam proses penataan ruang
  • (terutama dalam perencanaan tata ruang)
  • 4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai
  • aspirasi dari berbagai stakeholder.
hak masyarakat dalam penataan ruang pp 69 96 pasal 2
HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP 69/96 Pasal 2)
  • Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  • Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci ruang kawasan.
  • Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
  • Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
kewajiban masyarakat dalam penataan ruang pp 69 96 pasal 6
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP 69/96 Pasal 6)
  • Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
  • Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
slide8

KENDALA DALAM RANMASY

  • Rendahnya pemahaman, konsistensi dan komitmen akan
  • peran stakeholder (terutama masyarakat) yang seharusnya
  • dilakukan
  • Kebijakan Pemerintah yang ada banyak yang belum sepenuh-
  • nya berpihak pada masyarakat (tercermin dari rendahnya alokasi
  • budget dan pelibatan masyarakat) dan sebagian besar peraturan
  • masih berbasis paradigma lama(tidak menjadikan masyarakat
  • sebagai pelaku)
  • Belum berjalannya sistem kelembagaan penataan ruang secara
  • baik.
slide9

UPAYA RANMASY DALAM TARU

  • Mendorong proses penyusunan kebijakan agar berpihak pada
  • masyarakat
  • 2. Melakukan berbagai konsultasi publik atas produk taru dalam
  • berbagai level dan kesempatan kepada stakeholder seperti
  • DPR/D, LSM/Ormasy, Pemda, Pers
  • 3. Mendorong public awarness melalui pendidikan/kampanye pu-
  • blik seperti dialog publik di TV dan Radio, Iklan layanan ma-
  • syarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai media massa
  • Meningkatkan public services (pelayanan peta dan Simtaru)
  • Mendorong eksistensi dan efektifitas operasionalisasi kelemba-
  • gaan penataan ruang seperti BKTRN, TKPRD, Org. Pokmasy
slide10

UPAYA RANMASY (lanjutan)

  • Tugas TKPRD antara lain:
  • Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk taru
  • kepada masyarakat;
  • 2. Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat,
  • dan lainya dari masyarakat;
  • 3. Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, dan lainya
  • dari masyarakat sesuai dengan asas penataan ruang;
  • 4. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam taru
slide11

dll

stakeholders

slide12

DAFTAR ISI PEDOMAN (Rencana)

  • Pendahuluan
  • Mengapa Harus Ada Pelibatan Masyarakat
  • Peran Masing-masing Stakeholder
    • Siapa Stakeholder
    • Peran Pengambil Kebijakan
    • Peran Yang Terkena Dampak Kebijakan
    • Peran Yang Mengawasi Kebijakan
    • Peran Kel. Interest Dan Presure Group
    • Peran Kel. Kepentingan Agar Keg. Jalan
  • Mekanisme Dan Prosedur Pemanfaatan Ruang
    • Mekanisme Pemanfaatan Ruang
    • Prosedur Pemanfaatan Ruang
  • Kelembagaan Dan Pembiayaan
  • Komunikasi Antar Stakeholder
slide13

Contoh hasil identifikasi “Siapa Stakeholder”

  • dalam pemanfaatan ruang:
  • Yang berwenang mengambil/membuat kebija-
  • kan (Eksekutif, legislatif dan yudikatif)
  • Yang terkena dampak kebijakan (kel. Warga
    • Setempat, kel. warga sesuai profesi –nelayan-)
  • Yang mengawasi kebijakan (DPR/D, LSM, Pers,
  • Forum warga, Parpol, asosiasi, univ.)
  • Kelompok interest/pressure group yg terkait
  • kebijakan (pengusaha, parpol, LSM, asosiasi,
  • Univ, mediator)
  • Yang berkepentingan kegiatan agar jalan (ke-
  • lompok pressure group dan kel. Pendukung)
slide14

PENUTUP

  • Munculnya paradigma baru mendorong untuk merevitalisasi
  • seluruh tatanan penataan ruang, terutama dalam menempatkan
  • masyarakat sebagai pelaku pembangunan wilayah dan
  • Pemerintah sebagai fasilitator;
  • Menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas dan profesional-
  • isme dalam menyelenggarakan taru;
  • Perlu terus ditingkatkan upaya-upaya untuk mendorong public
  • awarness, public services, dan public campaign;
  • Mendorong terus berfungsi dan efektifnya kelembagaan penata-
  • an ruang yang akomodatif dan aspiratif bagi kepentingan masy.
slide16

TINJAUAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

DALAM KONTEKS PENATAAN RUANG

KAWASAN JABODETABEK-PUNJUR

LAMPIRAN PETA

DISAMPAIKAN PADA

RAPAT KOORDINASI BKTRN

JAKARTA, 13 MARET 2003