PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG

1. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG Oleh : Ir. Sjarifuddin Akil (Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah) Disampaikan dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah di Semarang 12 Februari 2003

2. LATAR BELAKANG • Adanya sentralisasi kekuasaan pada Pemerintah Pusat, pembentukan budaya nasional sebagai pengganti budaya lokal oleh negara, dan juga sentralisasi redistribusi kekayaan/sumberdaya nasional (paradigma lama) telah mengakibatkan banyak hal antara lain pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi (dari 37,5% thn 1995 menjadi 40,5% thn 1998), dan rendahnya peranserta masyarakat dalam pembangunan • Pembangunan yang sustainabel adalah yang melibatkan masyarakat (mendesentralisasi kekuasaan), menghormati budaya lokal (menjamin pluralisme), desentralisasi sumber pendapatan dan penggunaan pendapatan nasional (paradigma baru). Prinsip ini sejalan dengan pesan UU. 22/1999 dan UU 25/1999 serta hakekat penataan ruang (UU 24/1992).

3. ISSUE PERAN MASYARAKAT DALAM TARU • Kebijakan penyusunan rencana tata ruang (juga pemanfaatan • dan pengendalianya) yang belum sepenuhnya melibatkan atau • berpihak pada masyarakat (rendahnya pemahaman PP 69/1996 • tentang Hak dan Kewajiban Ranmasy dalam Taru) • Kurang terbukanya stakeholder dan rendahnya upaya diseminasi • informasi dalam proses penataan ruang • Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder • Panjangnya birokrasi pengambilan keputusan (kelembagaan • penataan ruang yang belum optimal)

4. DAMPAK DAN MASALAH YANG MUNCUL • Rendahnya rasa memiliki wilayah sehingga pembangunan • tidak sustainabel • 2. Transaction cost yang mahal karena penolakan masyarakat • 3. Pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan • dan karakteristik masyarakat (wilayah) • 4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah

5. KONSEP RANMASY DALAM TARU • Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) • dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk • dalam penataan ruang) • Menfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dlm proses taru • (Pemerintah sebagai fasilitator, dan hormati hak masyarakat, • serta kearifan lokal/keberagaman budayanya) • Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara trans- • parans, akuntabel dan profesional dalam proses penataan ruang • (terutama dalam perencanaan tata ruang) • 4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai • aspirasi dari berbagai stakeholder.

6. HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP 69/96 Pasal 2) • Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci ruang kawasan. • Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. • Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

7. KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP 69/96 Pasal 6) • Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang. • Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

8. KENDALA DALAM RANMASY • Rendahnya pemahaman, konsistensi dan komitmen akan • peran stakeholder (terutama masyarakat) yang seharusnya • dilakukan • Kebijakan Pemerintah yang ada banyak yang belum sepenuh- • nya berpihak pada masyarakat (tercermin dari rendahnya alokasi • budget dan pelibatan masyarakat) dan sebagian besar peraturan • masih berbasis paradigma lama(tidak menjadikan masyarakat • sebagai pelaku) • Belum berjalannya sistem kelembagaan penataan ruang secara • baik.

9. UPAYA RANMASY DALAM TARU • Mendorong proses penyusunan kebijakan agar berpihak pada • masyarakat • 2. Melakukan berbagai konsultasi publik atas produk taru dalam • berbagai level dan kesempatan kepada stakeholder seperti • DPR/D, LSM/Ormasy, Pemda, Pers • 3. Mendorong public awarness melalui pendidikan/kampanye pu- • blik seperti dialog publik di TV dan Radio, Iklan layanan ma- • syarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai media massa • Meningkatkan public services (pelayanan peta dan Simtaru) • Mendorong eksistensi dan efektifitas operasionalisasi kelemba- • gaan penataan ruang seperti BKTRN, TKPRD, Org. Pokmasy

10. UPAYA RANMASY (lanjutan) • Tugas TKPRD antara lain: • Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk taru • kepada masyarakat; • 2. Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, • dan lainya dari masyarakat; • 3. Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, dan lainya • dari masyarakat sesuai dengan asas penataan ruang; • 4. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam taru

11. dll stakeholders

12. DAFTAR ISI PEDOMAN (Rencana) • Pendahuluan • Mengapa Harus Ada Pelibatan Masyarakat • Peran Masing-masing Stakeholder • Siapa Stakeholder • Peran Pengambil Kebijakan • Peran Yang Terkena Dampak Kebijakan • Peran Yang Mengawasi Kebijakan • Peran Kel. Interest Dan Presure Group • Peran Kel. Kepentingan Agar Keg. Jalan • Mekanisme Dan Prosedur Pemanfaatan Ruang • Mekanisme Pemanfaatan Ruang • Prosedur Pemanfaatan Ruang • Kelembagaan Dan Pembiayaan • Komunikasi Antar Stakeholder

13. Contoh hasil identifikasi “Siapa Stakeholder” • dalam pemanfaatan ruang: • Yang berwenang mengambil/membuat kebija- • kan (Eksekutif, legislatif dan yudikatif) • Yang terkena dampak kebijakan (kel. Warga • Setempat, kel. warga sesuai profesi –nelayan-) • Yang mengawasi kebijakan (DPR/D, LSM, Pers, • Forum warga, Parpol, asosiasi, univ.) • Kelompok interest/pressure group yg terkait • kebijakan (pengusaha, parpol, LSM, asosiasi, • Univ, mediator) • Yang berkepentingan kegiatan agar jalan (ke- • lompok pressure group dan kel. Pendukung)

14. PENUTUP • Munculnya paradigma baru mendorong untuk merevitalisasi • seluruh tatanan penataan ruang, terutama dalam menempatkan • masyarakat sebagai pelaku pembangunan wilayah dan • Pemerintah sebagai fasilitator; • Menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas dan profesional- • isme dalam menyelenggarakan taru; • Perlu terus ditingkatkan upaya-upaya untuk mendorong public • awarness, public services, dan public campaign; • Mendorong terus berfungsi dan efektifnya kelembagaan penata- • an ruang yang akomodatif dan aspiratif bagi kepentingan masy.

15. Terima Kasih

16. TINJAUAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DALAM KONTEKS PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEK-PUNJUR LAMPIRAN PETA DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI BKTRN JAKARTA, 13 MARET 2003