HAKEKAT HUKUM INTERNASIONAL

1. HAKEKAT HUKUM INTERNASIONAL

2. KEKUATAN MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL

3. Dalam Hukum Internasional (HI) tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksa suatu aturan Internasional. • Tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar HI. • Hubungan antar negara dalam HI hanya dilandasi hubungan yang koordinatif bukan sub-ordinatif. • Namun masyarakat internasional mau menerima HI sebagai Hukum yang sesungguhnya bukan hanya sebagai moral positif saja.

4. Apa yang menjadikan masyarakat internasional menerima HI sebagai Hukum? • Darimana HI memperoleh dasar kekuatan mengikat?

5. Ada beberapa teori atau aliran yang mencoba menjawab....... Pertama : Teori atau Aliran Hukum Alam • Teori ini mengemukakan bahwa HI mengikat karena HI adalah bagian dari Hukum Alam yang ditetapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain dikatakan bahwa negara-negara mau terikat kepada HI karena hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi yaitu Hukum Alam. • Hukum Alam adalah Hukum yang datang dari alam dan diturunkan pada manusia lewat rasio dan akalnya. Hukum menurut aliran ini tidak diciptakan melainkan ditemukan di alam. • Meski sangat abstrak dan tidak menjawab inti pertanyaan, aliran ini banyak memberikan sumbangan pada perkembangan HI terutama pada nilai-nilai Keadilan (justice).

6. Kedua : Teori atau Aliran Hukum Positif • Aliran ini mengemukakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya HI adalah kehendak negara. • Meski lebih kongkret,namun apa yang dikemukakan aliran ini memiliki kelemahan yakni tidak semuaHI memperoleh kekuatan mengikat karena kehendak negara. • Banyak aturan HI yang berstatus hukum kebiasaan internasional ataupun prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya suatu negara. • Tanpa memberikan pernyataan kehendaknya, setuju atau tidak setuju, negara yang baru lahir atersebut kan terikat pada aturan internasional itu.

7. Ketiga : Teori atau Aliran Yang Melakukan Pendekatan Sosiologis • Menurut aliran ini masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. • Dalam berinteraksi tersebut, masyarakat internasional membutuhkan aturan hukum yang memberikan kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan. • Pada akhirnya dari aturan tersebut masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. • Oleh demikianlah menurut aliran ini dasar kekuatan mengikatnya HI adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional.

8. Kelemahan Hukum Internasional

9. Meskipun HI bisa bekerja, namun demikian ada beberapa faktor yang menjadikan HI sebagai hukum yang lemah. Beberapa Faktor yang dimaksud adalah : 1. Kurangnya Institusi-Institusi formal penegak hukum : • Tidak adanya polisi yang siap sedia mengawasi dan menindak pelanggar HI. • Meskipun ada jaksa dan hakim di pengadilan internasional, namun mereka tidak memiliki otoritas memaksa negara pelanggar secara langsungsebagaimana yang umum terjadi pengadilan nasional. • Tidak adanya pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi wajib (compulsary jurisdiction) 2. Tidak jelasnya aturan-aturan HI yang ada (unclear) sehingga mendukung terjadinya berbagai penafsiran di lapangan dan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum.

10. Peran dan Perkembangan Hukum Internasional

11. I. Peran Hukum Internasional

12. Dewasa ini HI mengatur hampir semua aktivitas negara. Ada hukum tentang penggunaan laut, udara, ruang angkasa, pos, pengangkutan barang dan penumpang. • HI juga menjadi perangkat utama pengaturan perdagangan internasional dan keuangan. HI juga memperhatikan masalah nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional. • HI mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar negara yang saling tergantung satu sama lain. Singkat kata cukup sulit menemukan aktivitas negara yang tidak diatur oleh HI.

13. Praktik HI tidak dapat dipisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. • Dalam banyak kasus meskipun pertimbangkan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan self-interest, expendiency atau humanity. Hal ini sangat wajar karena banyak negara mempunyai karakter dan sikap yang berbeda-beda sebagaimana juga sifat manusia pada umumnya.

14. II. Perkembangan Hukum Internasional

15. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Internasional. • Faktor yang pertama adalah meningkatnya jumlah negara baru akibat proses dekolonisasi. • Sebagian negara berkembang yang lahir pasca perang dunia kedua, merasakan bahwa aturan HI lebih mengakomodasi kepentingan negara maju. Hal ini didasarkan karena HI awalnya merupakan hukum yang berlaku di negara eropa. • Keinginan negara berkembang terbebas dari mantan penjajahnya telah membawa pengaruh HI pada umumnya • Apabila negara maju menghendaki HI tidak dirubah untuk kepentingannya, sebaliknya negara berkembang bersifat reformis menghendaki adanya perubahan mendasar dalam HI sehingga betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang dianut mayoritas penduduk dunia

16. Faktor yang kedua adalah munculnya berbagai Organisasi Internasional • Organisasi Internasional yang banyak muncul setelah perang dunia kedua dan diakui kedudukannya sebagai subjek HI pada tahun 1949 banyak mengeluarkan aturan-aturan Hiyang mengikat baik dalam lingkup regional maupun universal pada anggotanya. • Faktor yang ketiga adalah diakuinya Individu sebagai subjek HI • Meskipun memberikan pengakuan secara terbatas pada individu sebagai subjek HI lewat pengadilan penjahat perang Nuremberg dan Tokyo 1946-1949 terbukti banyak membawa pengaruh pada perkembangan HI. Penetapan pengadilan di atas memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada perkembangan aturan HAM Internasional.

17. Faktor Keempat adalah perkembangan teknologi dan komunikasi. • Perkembangan teknologi dan komunikasi sangat berpengaruh pada pengaturan internasional penggunaan laut, udara dan luar angkasa. • Perkembangan Teknologi pula yang memberikan inspirasi perlunya pengaturan internasional untuk menanggulangi kejahatan lewat internet, pelarangan pengembangan senjata pemusnah masal, juga pengaturan penerbangan sipil internasional • Faktor yang kelima adalah muncul dan makin berperannya aktor-aktor non state dalam percaturan internasional, khususnya NGO juga perusahaan transnasional (TNC) yang memberikan warna baru pada wajah hukum internasional.

18. Faktor yang keenam adalah era Globalisasi. • Globalisasi pada abad ke-20 dan 21 ditandai dengan intensitas : 1. Transaksi bisnis yang dilakukan antarpelaku usaha antar negara. 2. Melemahnya pelaksanaan kedaulatan negara-negara berkembang atas tekanan negara-negara maju. 3. Pemanfaatan Hukum Internasional oleh negara maju untuk berbagai kepentingannya. • Faktor yang ketujuh seiring dengan era globalisasi di atas, muncul-lah isu-isu yang mengglobal seperti demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, terorisme yang banyak memengaruhi perkembangan Hukum Internasional

19. Indonesia dan Hukum Internasional

20. Sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa Indonesia membutuhkan Hukum Internasional untuk melakukan interaksi dengan subjek-subjek HI yang lain. Satu manfaat yang paling dirasakan oleh Indonesia adalah diakuinya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Apa yang diperjuangkan Indonesia sejak deklarasi Juanda 1957 dan dituangkan dalam UU No. 4 Prp 1960 tentang perairan Indonesia yang semula dianggap tindakan sepihak dan melanggar hukum kebiasaan internasional akhirnya memperoleh pengakuan dalam BAB IV Konvensi 1982 tersebut. Pengakuan ini sangat berimplikasi pada luas wilayah Indonesia dan yang terpenting adalah menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia.

21. Sebaliknya Indonesia juga sering gagal menggunakan Hukum Internasional untuk melindungi kepentingannya. Misalnya Kasus Sengketa Sipadan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang berakhir dengan keluarnya putusan Mahkamah Internasional 17 Desember 2002 yang menyatakan bahwa Malaysialah yang berhak memiliki kedaulatan atas kedua pulau yang disengketakan. Contoh lain adalah kegagalan Indonesia memperjuangkan Geo Stationery Orbit (GSO) sebagai bagian dari Indonesia, mengingat wilayah tersebut terletak di atas Khatulistiwa. Dikatakan gagal karena pada tahun 2002 Indonesia akhirnya meratifikasi Space Treaty 1967 yang tidak mengakui adanya klaim apa pun oleh negara terhadap ruang angkasa.

22. Apabila contoh sebelumnya adalah menunjukkan penggunaan HI oleh Indonesia maka contoh berikut adalah penggunaan Hukum Internasional oleh subjek-subjek HI terhadap Indonesia. Sebagaimana disinggung sebelumnya, negara maju sering menggunakan perjanjian internasional untuk tercapainya kepentingan negaranya. Perjanjian-perjanjian tersebut banyak yang mengekang kebebasan berdaulat Indonesia. Berbagai perjanjian internasional berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dengan diratifikasinya perjanjian GATT/WTO desakan terhadap Indonesia untuk membuka akses pasarnya semakin tinggi.

23. Diberlakukannya UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan amandemen terhadap UU Paten, UU Merek, dan UU Hak Cipta tidak lepas dari akibat keikut sertaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia tersebutKekhawatiran dibentuknya pengadilan internasional untuk Timor Timur memaksa Indonesia untuk segera membuat UU Peradilan HAM serta didirikannya Pengadilan HAM.