pendelegasian monitoring bumd pdam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM) - PowerPoint PPT Presentation


  • 417 Views
  • Uploaded on

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM). DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN . Cakupan Monitoring . M asa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)' - melva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pendelegasian monitoring bumd pdam

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

cakupan monitoring
Cakupan Monitoring
  • Masa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman;
  • Masa operasional yang ditandai dengan pembayaran kembali pinjaman (repayment);
  • Tahap pascapenyelesaianpiutangnegara (restrukturisasi) .

Untuksaatini yang didelegasikanadalah monitoring tahappenyeselesaianpiutangnegara.

i alur pikir pmk
I. ALUR PIKIR PMK
  • Pasal 37 ayat 1 UU. No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
    • Piutang Negara/Daerah dapatdihapuskansecaramutlakataubersyaratdariPembukuan, kecualipiutangnegara/daerah yang carapenyelesaiannyadiaturtersendiridalamUndang-Undang
  • PenghapusanPiutang Negara/Daerah diaturdalam PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara /Daerah
  • Mengingatperludilakukanpenyelesaianutang PDAM dalamrangkamendukungpelaksanaanpencapaian MDGs khususnyaterkaitpelayanan air bersih
  • Hasilrapatkoordinasiterbatastanggal 18 April 2008 yang dipimpinolehWakilPresidendengandihadiriMenkoPerekonomian, MenteriPekerjaanUmum, MenteriKeuangan, danEselon I Instansiterkaitmengenaipenyelesaiantunggakanutang PDAM.

DITERBITKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN UTANG PDAM

slide5

SISTEMATIKA PMK

  • DASAR HUKUM
  • PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
    • TUJUAN
    • CARA
    • KRITERIA PENGHAPUSAN
  • TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
  • IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN
  • V. PELAPORAN
  • VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN
  • REVISI BUSINESS PLAN
  • KETENTUAN LAIN - LAIN
    • PENYELESAIAN PINJAMAN YANG BELUM JATUH TEMPO
    • PENGECUALIAN UNTUK PDAM YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA
i dasar hukum
I. DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NO. I TAHUN 2004

TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

(PASAL 37)

PP NO. 14 TAHUN 2005

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 120/PMK.05/2008 TAHUN 2008

TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ii 2 cara penyelesaian piutang negara
II. 2. CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

PDAM PEMINJAM

MENUNGGAK

LANCAR/ PERCEPATAN

PELUNASAN

PENGHAPUSAN SELURUH TUNGGAKAN NON POKOK

ATAU KOMBINASI PENGHAPUSAN SEBAGIAN

TUNGGAKAN NON POKOK DENGAN PENGHAPUSAN

MELALUI DEBTSWAP TO INVESTMENT (DSTI)

INSENTIF

Pasal 22 ayat (2) dan (3)

PENJADWALAN KEMBALI

TUNGGAKAN POKOK

Pasal 4

ii 1 tujuan penyelesaian piutang negara
II. 1. TUJUAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 3

Mengurangibebankeuangan PDAM.

PerbaikanManajemen.

Membantu PDAM untukmendapatkansumberpendanaandalamrangkainvestasi.

slide9

II. 3 KRITERIA PENGHAPUSAN

TUNGGAKAN per cut-off date*)

Non Pokok

Pokok

PDAM berkinerjakurangsehatdansakit

PDAM berkinerja sehat

Penjadwalankembali

Pasal 9 dan 10

Pasal 6

Pasal 7

Penetapanjangkawak-tupenjadwalanditen-tukanberdasarkanpenilaianKomiteterha-dap kinerja PDAM, Laporan Keuangan danBusiness Plan

Penghapusanseluruhtunggakan non pokok

Kombinasiantarapenghapusansebagian non pokokdanpenghapusanmelaluiDebt Swap to Investment (DSTI)

Penghapusantunggakan non pokok 40%, DSTI 60%

KapasitasFiskal Daerah Tinggi

Penghapusantunggakan non pokok 50%, DSTI 50%

KapasitasFiskal Daerah sedang

*)Cut-off date per tanggal ditetapkan PMK Tanggal 19 Agustus 2008

**) Termasuk Bunga Masa Tenggang yang dikapitalisir menjadi pokok

menurut ketentuan perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman

Penghapusantunggakan non pokok 60%, DSTI 40%

KapasitasFiskal Daerah rendah

iii tata cara pengajuan permohonan

Menteri

Keuangan

Menteri Keuangan

c.q. Dirjen

Perbendaharaan

1

PDAM

III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Prakondisi

Pasal 11

2

5

Dokumen

Pendukung

Komite

Persetujuan

Pasal 12

3

Pasal 13

6

  • Usiamaksimum 50 tahun
  • Latarbelakangpendidikan minimum S1.
  • Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum
  • MampumenjelaskanVisi & Misi yang tepatdalammengembangkanpelayanan air minumpada PDAM yang bersangkutan.
  • MampumenjabarkanstrategIpelaksanaanBusiness Plan PDAM yang bersangkutansecaraefektifdanefisien.
  • Mampubekerjasamadenganjajarandireksi lain dalammencapaitujuanpelayanan PDAM sesuaiVisi, Misi, danmenyatakanmampumelakukanBusiness Plan Perusahaan.

1

Evaluasi dan Analisa

Amandemen

PP/PPP*

Kepala

Daerah

4

Rekomendasi

Persetujuan

Ketua DPRD

KRITERIA FIT AND PROPER TEST

Pasal 8

Prakondisi

  • Ditetapkannyatariflebihbesardaribiayadasar;
  • PengangkatanDireksidilakukanmelaluifit and
  • proper testolehGubernur/Bupati/Walikota
  • 3. Business planuntuk 5 tahun (2008 s.d. 2012)
  • yang disusunoleh PDAM dandisahkanoleh
  • Gubernur/Bupati/Walikota.
slide11

IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

Menteri Keuangan untuk penghapusan sampai dengan Rp.10 Miliar

2. Presiden untuk penghapusan lebih dari Rp.10 Miliar sampai dengan Rp.100 Miliar

3. Presiden dengan persetujuan DPR untuk penghapusan lebih dari Rp.100 Miliar

slide12

V. PELAPORAN

Pasal 18

LaporanpelaksanaanBusiness Plan

(paling lambattanggal 31 Julisetiaptahunnya)

Laporan Keuangan danLaporanKinerja yang telahdiaudit

(paling lambattanggal 31 Julisetiaptahunnya)

RKAP/RAB yang telahdisahkanKepala Daerah/BadanPengawas

(paling lambattanggal 1 Maretsetiaptahunnya)

Dokumen yang disampaikanselamaperiodepenyelesaianpiutangnegara

slide13

VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 19

Komitemelakukanevaluasidanpemantauanataspelaksanaanbusiness plan secaraperiodikselama 5 tahun:

  • Tahun ke-1 dan ke-2 paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun;
  • Tahun ke-3 danselanjutnya paling sedikit 1 kali dalam1 tahun
slide14

VII. REVISI BUSINESS PLAN

Pasal 20

  • Dapat dilakukan apabila asumsi - asumsi dalam business plan tidak dapat tercapai karena di luar kontrol direksi dan hal-hal yang dianggap sebagai force majeure
  • Persetujuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
slide15

VIII. KETENTUAN LAIN

Pasal 22 ayat (1)

  • PEMBAYARAN TUNGGAKAN POKOK YANG DIJADWALKAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK YANG BELUM JATUH TEMPO

Tingkat bunga yang diberlakukansamadengantingkatbunga yang ditetapkandalamperjanjianpinjaman/penerusanpinjaman

Pasal 23

2) PDAM YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

a. Tidakdiperkenankanmengikuti program ini.b. AkandiaturlebihlanjutdenganPeraturanDirekturJenderalPerbendaharaansetelahberkoordinasidenganDirektur Jenderal CiptaKarya

slide16

Investor

SEHAT

Investor

PDAM

Credit Worthiness

Investor

slide18

PROGRES PER 30 April 2011

PDAM YANG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI= 115

slide19

DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI

OLEH MENTERI KEUANGAN

slide20

DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI

OLEH MENTERI KEUANGAN

slide21

DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI

OLEH MENTERI KEUANGAN

slide22

DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI

OLEH MENTERI KEUANGAN

slide23

DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI

OLEH MENTERI KEUANGAN

prosedur monitoring periode implementasi restrukturisasi pdam1
Prosedur Monitoring Periode ImplementasiRestrukturisasi PDAM
  • Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan monitoring pascapenyelesaianpiutangnegarapadadebiturkepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi monitoring
    • pembayaran cicilan kewajiban pokok dan/atau kewajiban lainnya;
    • pelaksanaan business Plan selama pascapenyelesaianpiutangnegara.
    • Debtswap

Sebagaikelengkapanpelaksanaan monitoring tersebut, DirektoratSistemManajemenInvestasimenyertakan dokumen-dokumen.

lanjutan prosedur monitoring periode implementasi restrukturisasi pdam
LanjutanProsedur Monitoring Periode ImplementasiRestrukturisasi PDAM
  • Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk:
    • menyusuntim monitoring;
    • menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring kepada debitur yang paling kurang memuat:
      • informasi tentang identitas dan susunan tim monitoring;
      • periode monitoring;
      • permintaan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner;
      • permintaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited, Laporan Evaluasi/Audit Kinerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terakhir;
      • batas waktu penyampaian laporan/kuesioner/data pendukung kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
    • mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung yang diterima untuk keperluan penyusunanlaporan monitoring.
  • Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan konsep surat pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada debitur
monitoring pdam
Monitoring PDAM
  • Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk:
    • memeriksa apakah laporan pelaksanaan tersebut dikirimkan bersama kuesioner yang telah diisi lengkap;
    • melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mencantumkan informasi terakhir tentang 8 target Business Plan
    • melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target yang dicapai dengan target yang dijanjikan dalam business planyang
    • melakukan identifikasi permasalahan dalam hal pengukuran dimaksud menghasilkan nilai negatif atau realisasi target lebih kecil dari target dalambusiness plan.
8 target business plan
8 Target Business Plan

Realisasidari Business Plan tersebutdibandingkandengan Target yang telahdisepakatisesuaidenganlampiranAmandemenperjanjian . Target-target ituadalahsebagaiberikut:

  • ProyeksiKenaikanTarif (Full Cost Recovery) (%)
    • Tarif Rata-rata
    • Biaya Dasar
  • Tingkat Kehilangan Air (%)
  • Tingkat Cakupan Pelayanan (%)
  • Jumlahpegawai per 1000 pelanggan (orang)
  • Jangkawaktupenagihanpiutang (hari)
  • Laba Rugi (Rp)
  • Investasi (Rp)
  • Saldo Kas (Rp)

Ditambah :

  • Pembayaran Pinjamanapakahdibayarsesuaijadwal?
  • Debt Swap apakahsudahdilaksanakansesuairencana?
dasar hukum
Dasar Hukum
  • Permendagri No. 47 tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
  • Permendagri No. 23 tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Dasar Air Minum
8 indikator pencapaian target 5 tahunan pada business plan
8 Indikator Pencapaian Target 5 Tahunan pada Business Plan
  • Tarif Full Cost Recovery;
  • Tingkat Kehilangan Air;
  • Cakupan Pelayanan;
  • Periode Penagihan Piutang Usaha;
  • Rasio Pegawai per 1000 pelanggan;
  • Rugi/ Laba;
  • Investasi; dan
  • Saldo Kas
  • Catatan :
  • Dasar perhitungan indikator didasarkan pada Permendagri No. 47 tahun 1999, kecuali indikator 1 berdasarkan Permendagri No. 23 tahun 2006
1 tarif full cost recovery
1. Tarif Full Cost Recovery

= Tarif Rata-Rata> 1

Biaya Dasar

Tarif Rata-Rata = Total Pendapatan Air (Rp)

Volume Air Terjual (m3)

Biaya Dasar = Seluruh Biaya Operasional (Rp)

Volume Air Produksi (m3) – Kebocoran Air Standar (m3)*

Kebocoran Air Standar saat ini ditetapkan sebesar 20% .

2 tingkat kehilangan air
2. Tingkat Kehilangan Air

= Air Distribusi (m3) – Air Terjual (m3)

Air Distribusi (m3)

3 cakupan pelayanan
3. Cakupan Pelayanan

= Total Penduduk Wil. Administrasi

Jumlah Jiwa Yang Dilayani

Asumsi jumlah Jiwa Yang dilayani per Jenis Sambungan =

  • Pelanggan = 6 jiwa
  • Hidran Umum = 100 orang

Jumlah Jiwa Yang dilayani terdiri = (Jumlah Pelanggan x 6 jiwa ) +

(Hidran Umum x 100 jiwa)

4 rasio pegawai per 1000 pelanggan
4. Rasio Pegawai per 1000 pelanggan

= Jumlah Pegawai x 1000

Jumlah

Pelanggan

5 periode penagihan piutang
5. Periode Penagihan Piutang

= Total Piutang Usaha net* x 360 hari

Total Pendapatan

Catatan :

* Tidak termasuk Piutang Usaha Lain-Lain

6 rugi laba
6. Rugi Laba

Total Pendapatan Operasional – Total Biaya Operasional + Total Pendapatan lain-lain – Total Biaya Lain-Lain – Pajak Penghasilan

7 investasi
7. Investasi

Jumlah Investasi dalam Business Plan dengan sumber pendanaan multiyears (2008 s.d. 2012) yang diyakini dapat direalisasikan, baik optimalisasi maupun ekspansi

Sumber pendanaan investasi dapat berasal dari APBD, APBN yang telah didukung dengan DIPDA/ PERDA, dan DIPA

8 saldo kas
8. Saldo Kas

Posisi Kas Per Akhir Tahun, terdiri dari Cash on hand, Cash on Bank, Deposito atau aset lain yang setara dengan kas.

Jumlah Posisi Kas idealnya tidak kurang dari Kebutuhan Operasional Kas Bulanan dan hendaknya tidak diperkenankan melebihi kebutuhan Biaya Operasional Kas Bulanan dalam jumlah yang besar, misal di atas 1,5 kali

Catatan :

  • Kebutuhan Biaya Operasional Kas, misalnya pembayaran kepada Vendor, gaji pegawai, listrik, pembelian bahan kimia;
  • Biaya Operasional Non Kas, misal Penyusutan dan amortisasi
proyeksi kenaikan tarif full cost recovery
ProyeksiKenaikanTarif (Full Cost Recovery) (%)

Permasalahan yang diperhatikan dalam tingkat pemulihan biaya adalah tidak tercapainya tingkat pemulihan biaya. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah :

  • Dari sisi pendapatan
    • Penyesuaian tariff yang tidak tepat waktu dan besarannya sesuai proyeksi
    • Penambahan jumlah pelanggan tidak sesuai
    • Tingkat konsumsi atau volume kubikasi terjual dibawah dari proyeksi
  • Dari sisi biaya
    • Penambahan jumlah pegawai
    • Kenaikan biaya pemeliharaan
    • Kenaikan biaya kimia, listrik, air baku, air curah
    • Kenaikan biaya administrasi
    • Peningkatan produksi air
    • Meningkatkan tingkat kehilangan air
  • Tidak tercapainya pemulihan biaya, memberi dampak diantaranya tidak tercapainya target untuk hal-hal sebagai berikut :
    • Laba operasional
    • Saldo kas
    • Pembayaran pinjaman
    • Investasi
tingkat kehilangan air
Tingkat Kehilangan Air

Permasalahan yang diperhatikan adalah tingkat kehilangan air melebihi dari yang diproyeksikan. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah :

  • Rencana investasi penekanan kehilangan air tidak berjalan sesuai yang direncanakan
  • Jumlah produksi air meningkat
  • Menurunnya volume kubikasi terjual karena :
    • menurunnya rata-rata konsumsi per pelanggan per bulan atau
    • jumlah pelanggan aktif lebih rendah dari proyeksi
  • Permasalahan dalam tekanan penyaluran air
  • Tidak tercapainya tingkat kehilangan air seperti yang direncanakan akan memberi dampak terhadap hal-hal sebagai berikut :
    • Menurunnya laba operasional
    • Saldo kas lebih rendah
    • Pembayaran pinjaman yang lebih rendah
tingkat cakupan pelayanan
Tingkat Cakupan Pelayanan

Permasalahan yang diperhatikan adalah tingkat cakupan pelayanan lebih rendah dari yang diproyeksikan. Indikator yang digunakan dalam evaluasi cakupan pelayanan ini adalah realisasi penambahan jumlah pelanggan baru. Alasan penggunaan indicator jumlah pelanggan baru karena tidak semua PDAM dapat memenuhi keubutuhan data jumlah penduduk secara “real time”. Penyebab dari terjadinya perubahan cakupan pelayanan hal tersebut diantaranya adalah : penambahan jumlah pelanggan di bawah dari yang direncanakan.

  • Penurunan cakupan pelayanan akan memberi dampak pada hal-hal sebagai berikut :
    • Laba operasional
    • Saldo Kas
    • Pembayaran pinjaman
jumlah pegawai per 1000 pelanggan
Jumlahpegawai per 1000 pelanggan

Permasalahan yang diperhatikan adalah rasio pegawai meningkat. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah :

  • Penambahan jumlah pelanggan di bawah dari yang diproyeksikan
  • Penambahan jumlah pegawai melebihi dari yang direncanakan
  • Penurunan rasio pegawai akan memberi dampak pada hal-hal sebagai berikut :
    • Laba operasional
    • Saldo Kas
    • Pembayaran pinjaman
jangka waktu penagihan piutang
Jangkawaktupenagihanpiutang

Permasalahan yang diperhatikan adalah meningkatnya jangka waktu penagihan. Meningkatnya jangka waktu penagihan disebabkan diantaranya oleh :

  • Dampak dari penetapan tariff baru
  • Tingkat pelayanan yang menurun
  • Kurangnya akses pelanggan untuk membayar

Tidak tercapainya jangka waktu penagihan, memberi dampak diantaranya tidak tercapainya target untuk hal-hal sebagai berikut :

    • Saldo kas
    • Pembayaran pinjaman
    • Investasi
laba rugi
Laba Rugi

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah laba operasional perusahaan dibawah dari nilai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah :

  • Tingkat pemulihan biaya tidak tercapai
  • Kehilangan air lebih tinggi
  • Penambahan sambungan lebih rendah
  • Rasio pegawai meningkat
investasi
Investasi

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah nilai investasi tidak sesuai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah :

  • Saldo kas perusahaan tidak mencukupi
  • Laba operasional lebih rendah
  • Jumlah hari penagihan di atas dari proyeksi
saldo kas
Saldo Kas

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak terpenuhinya saldo kas sesuai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah :

  • Laba operasional dibawah proyeksi
  • Jumlah hari penagihan di atas dari proyeksi
pembayaran pinjaman
Pembayaran Pinjaman
  • Permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak terbayarnya kewajiban pinjaman sesuai dengan nilai yang tertera dalam bisnis plan. Penyebab hal ini diantaranya adalah :
  • Tingkat pemulihan biaya yang tidak tercapai
  • Laba operasional di bawah proyeksi
  • Jangka waktu penagihan diatas dari proyeksi
  • Nilai investasi di atas dari yang direncanakan