pencegahan perkawinan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pencegahan Perkawinan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pencegahan Perkawinan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
matthew-terry

Pencegahan Perkawinan - PowerPoint PPT Presentation

296 Views
Download Presentation
Pencegahan Perkawinan
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PencegahanPerkawinan SURINI AHLAN SJARIF

  2. PencegahandanPembatalanPerkawinanMenurutKUHPerdata Pengertianpencegahanadalahusahauntukmenghindariadanyasuatuperkawinan yang bertentangandenganketentuan UU yang berlaku. Pencegahandilakukansebelumperkawinanberlangsungdisebabkankarenaadanyasyarat-syaratperkawinan yang belumdipenuhi. Para Pihak yang dapatmencegahperkawinan : • Suamiatauistriatauanak-anakdarimempelai, pasal 60 KUHPerdata • Ayah atauibu, pasal 61 KUHPerdata • Kakeknenekatauwali, pasal 63 KUHPerdata • Bekassuamicalonmempelai • Jaksa, pasal 65 KUHPerdata

  3. Tata-Tata Cara PencegahanPerkawinan • Pencegahan harus mendapat putusan dari pengadilan negeri setempat, pasal 66 KUHPerdata. • Pegawai catatan sipil dilarang menyelenggarakan perkawinan, pasal 70 KUHPerdata

  4. AkibatPencegahanPerkawinan • Pasal 70 ayat 1, pegawai catatan sipil tidak berwenang melangsungkan perkawinan, dalam hal terdapat pelanggaran pegawai catatn sipil tersebut harus membayar ganti rugi.

  5. PengertianPencegahanPerkawinanMenurut UU No. 1 Tahun 1974 Pengertian mencegah atau menghalang-halangi perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dari UU, pasal 13 sampai 21 UU No. 1 tahun 1974 Para pihak yang dapat mencegah perkawinan, diatur dalam ketentuan pasal 14 UU Perkawinan

  6. Cara danProsedurPencegahanPerkawinan Lihatketentuanpasal 17 UU Perkawinan ! • Pengadilandalamdaerahhukumdimanaperkawinandilangsungkan • Pegawaipencatatperkawinan • Para calonmempelai

  7. AkibatHukumPencegahanPerkawinanMenurutKetentuan UU Perkawinan Pasal 20 UU perkawinan menentukan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak boleh membantu atau melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat 1, pasal 8,9, 10, dan 12 UU perkawinan.

  8. PembatalanPerkawinan

  9. PembatalanPerkawinanMenurutKUHPerdata • Pengertian Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada. • Pembatalan perkawinan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai dapat dibatalkan karena ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi.

  10. KUHPerdatadalamPasal 85 MenganutPendirianBahwaPerkawinan yang telahDilangsungkanMenuruttatacara UU adalahsahmeskipundidalamnyaterdapatcacat, tetapitetapdalamkemungkinandapatdituntutpembatalannyaolehorang-orang yang diberihakuntukitu. Alasan-alasanuntukPembatalanPerkawianan : • Adanyabigami • Tidakadapersetujuanbebas (pasal 27 & 28 KUHPerdata) • Ketidakcakapanuntukmemberikanpersetujuan, pasal 88 KUHPerdata. • Belumtercapainyausia, yang ditentukanolehuu (pasal 89 KUHperdata • Pelanggaranterhadaplaranganperkawinan (pasal 30, 31, 32, 33 KUHPerdata)

  11. AkibatPembatalanperkawinan • Perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu dianggap tidak sah, dan tidak ada harta campuran. • Konsekuensi demikian itu dainggap tidak wajar, karena akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian itikad baik dari suami-istri tersebut menjadi kunci agar akibat dari perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum sampai pada saat keputusan hakim yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah, tapi setelah pembatalan maka perkawinan yang dibatalkan tidak lagi berakibat hukum-hukum yang baru. Itikad yang dimaksud disini, para pihak tersebut d.h.i. suami-istri tersebut tidak mengetahui adanya cacat dalam perkawinannya.

  12. PembatalanPerkawinanMenurut UU No. 1 tahun 1974 • Pembatalanperkawinanadalahtindakanpengadilanberupakeputusan hakim yang menyatakanbahwaperkawinantidaksah, sehinggaperkawinannyadianggaptidakpernahada. • Pasal 22 UU perkawinanmenyatakanbahwaperkawinandapatdibatalkanapabilaparapihaktidakmemenuhisyaratuntukmelangsungkanperkawinan. • Orang yang berhakmengajukanpembatalan, lihatpasal 27 UU perkawinan. • Pembatalandapatdimintakanolehkejaksaanpasal 26 UU perkawinan.

  13. AkibatHukumPembatalanPerkawinan • Pembatalantersebutmengakibatkanseolah-olahtidakterjadiperkawinanantaramereka yang perkawinannyadibatalkan • Pasal 28 UU perkawinanmenentukanbahwapembatalanperkawinantersebuttidaklahberlakusurutpada : • anak-anak yang dilahirkandariperkawinantersebut • Suami-istri yang beritikadbaik • Orangketigalainnyasepanjangmerekamemperolehhakdenganitikadbaik, sebelumkeputusanpembatalanperkawinanmempunyaikekuatanhukum yang tetap.

  14. AKIBAT PERKAWINAN

  15. KUHPerdata • 103 • 105 • KUHPerdata • 107 • 108 • 110 Akibat perkawinan terhadap diri pribadi masing-masing Suami/Istri Hak & Kewajiban Suami-Istri UU No.1/1974 30 31 - seimbang 32 33 34

  16. AkibatPerkawinanTerhadapPribadiSuamiIstriHak & KewajibanSuamiIstri KUHPerdata Ps. 103: SuamiIstriharustolongmenolongdansalingmembantu. Ps. 105: Setiapsuamiadalahkepalapersatuansuami/istri Ps. 106: Istriharuspatuhkepadasuami Ps. 107: Suamiwajibmelindungidanmemberikepadanyasegalaapa yang perludanberpatutandengankedudukandankemampuannya Ps. 108: Seorangistritidakberwenanguntukbertindakdalamhukum Ps. 110: Menghadap hakim harusdidampingisuami UU No.1/1974 Ps.30 SuamiIstrimempunyaikewajibanuntukmenegakkanrumahtangga Ps. 31 (1) KedudukanSuamiIstriseimbang (2) Masing-masingpihakberhak melakukanperbuatanhukum (3) Suamisebagaikepalarumah tanggadanistrisebagaiibu rumahtangga. Ps. 32 Ps. 33 SuamiIstrisalingmenghormati Ps. 34 Suamiwajibmelindungiistri

  17. AkibatPerkawinanTerhadapHarta Benda SuamiIstri KUHPerdata Hartacampuranbulat→ pasal 119 → hartabendaygdiperoleh sepanjangperkawinanmenjadiharta bersamameliputiseluruhharta perkawinan: harta yang sudahadapadawaktu perkawinan hartaygdiperolehsepanjang perkawinan Pengecualian: 1. Perjanjiankawin 2. Adahibah/warisanygditetapkanolehpewaris→ pasal 120 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) Harta bersama adalah harta benda yg diperoleh sepanjang perkawinan. Ayat (2) Harta bawaan adalah harta yg dibawa masuk kedalam suatu perkawinan penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yg membawanya kedalam perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

  18. KUHPerdata Harta persatuan/campur bulat Pasal 124 : Kepengurusannya meliputi: Tindakan BEHEER maupun BESCHIKING - Pembatasan dalam pasal 124 (3) Pasal 105 (3): Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istri Pasal 105 (4): Untuk barang tetap, kepengurusan suami bertanggung jawab terhadap istri Tindakan BEHEER Pasal 105 (5): Barang bergerak: tindakan BEHEER & BESCHIKING UU No.1/1974 Pasal 36 (1): Terhadap harta bersama → suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak. Pasal 36 (2): Terhadap harta bawaan: masing-masing suami istri memperoleh hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum Pengelolaan harta Bersama & Bawaan

  19. AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP → ANAK KETURUNAN → ANAK YANG DILAHIRKAN → ANAK SAH PASAL 250 KUHPerdata PenyangkalanAnak (Pasal 251, 252, 253, dan 254 KUHPerdata) • Dilahirkansebelum 180 harisejaksaatperkawinan • Jikamasa 180+300 hari, belumpernahberhubunganistrimelahirkan • Istrimelakukanperzinahan • Anakdilahirkansetelahlewat 300 harikeputusan hakim sejakperpisahanmejadantempattidur.

  20. AnakSah KUHPerdata Pasal250 : Tiapanakygdilahirkanatauditumbuhkansepanjangperkawinan. Memperolehsisuamisebagaibapaknya. Pasal 251 : Keabsahanseoranganakygdilahirkansebelumharike180 dalamperkawinansuamiistridapatdiingkariolehsisuami. Pasal 252 : Suamibolehmengingkarikeabsahansianak, apabilaiadapatmembuktikanbahwaiasejak 300-108 harisebelumlahirnyaanakituberadadalamketidak maupunygnyatauntukmengadakanhubungandenganistrinya. Pasal 253: Istrimenyembunyikankelahirananaknya, suamidapatmembuktikandandapatmenyangkalkeabsahananak.

  21. (a) 1 bulan ia berada ditempat DILAKUKAN OLEH SUAMI SENDIRI (b) 2 bulan sesudah ia kembali dari bepergian (c) Kehadiran disembunyikan 2 bulan DILAKUKAN OLEH 2 bulan setelah suami AHLI WARIS SUAMI meninggal PROSES PENYANGKALAN ANAK

  22. (1) Akteperkawinan→ibunya Pembuktiananaksah (2) Aktekelahiran→dariibumanaiadilahirkan (1) Memakainamakeluarga ayah Dalamhaltidakada aktepembuktian(2) Masyarakatsekitarmengakui dapatdilakukan darikeadaannyata(3) Ayah memperlakukandenganbaikkeluargalainnya

  23. 1. Diakui→aktepengakuananak menimbulkanhubunganhukum dg suami/istriygmengakui AnakLuarKawin 2. Tidakdiakui→tidakadahubunganhukum 1. Aktepengesahananak Anakygdisahkan 2. Perkawinankeduaorangtuanya Kekuasaanmeliputi2 hal: orangtua1. Dirianak: kebutuhanfisikanak 2. Hartaanak: pengurusan

  24. 1. KUHPerdata→kolektif Dipegang ayah SifatKekuasaanOrangTua 2. UU No.1/1974 → Tunggal Adapadamasing-masingpihak ayah ibu 1. Melalaikankewajibansebagaiorangtua PencabutanKekuasaan2. Berkelakuanburuk OrangTua 3. Dihukumkarenasuatukejahatan

  25. MASALAH KEBAPAKAN DAN KETURUNAN AnakSah→pasal 42 UU No.1/1974 Anaksahadalahanakygdilahirkandalamatausebagaiakibatdariperkawinanygsah Kata “atau” menunjukkanuntuksahnyaseseoranganakdapatditerimanyaadalah: 1. Lahirdalamperkawinan yang sah 2. Akibatdariperkawinan yang sah ad.1 “Lahirdalamperkawinanygsahberartidalamsuatutenggangwaktuantaramulaisuatuperkawinan” “Adasuatukemungkinansianakdibenihkanbukanolehsuamiibu” ad.2 Sebagaiakibatdariperkawinanygsah. Anaksah→anakygdilahirkansepanjangperkawinan

  26. Masalahnya : Bagaimanajikadalamsuatu “kasus” A (istri) menikahdengan B (suami). A mengandung, sebelumanaklahir B meninggal. Konsekuensiperkawinanputuskarenakematian, anaklahirdiluarperkawinan (lihatPasal 42 UU No.1/1974) Akibatperkawinandisiniberarti “dibenihkansepanjangperkawinan” BandingkandenganKUHPerdata Pasal 250 KUHPerdata “Tiap-tiapanakygdilahirkanatauditumbuhkansepanjangperkawinanmemperolehsuamiibusebagaibapaknya” Lebihlanjutperhatikan: Pasal 251 KUHPerdata Pasal 252 KUHPerdata Pasal 254 KUHPerdata

  27. Anak terhadap orang tua Anak yg sah mempunyai hubungan darah yg sah baik dengan ayah maupun ibunya Hubungan Anak terhadap ibunya DarahPasal 280 KUHPerdata KUHPerdata: anak luar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ibunya kalau si ibu mengakuinya secara sah UU No.1/1974: setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya Anak terhadap ayahnya KUHPerdata: seorang anak luar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ayahnya kalau si ayah mengakui secara sah