1 / 9

HUKUM PERKAWINAN

HUKUM PERKAWINAN. PLURALISME HUKUM PERKAWINAN. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat diperuntukkan bagi WNI Keturunan Asing atau beragaman kristen Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan pribumi yang beragama Islam

gala
Download Presentation

HUKUM PERKAWINAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PERKAWINAN

  2. PLURALISME HUKUM PERKAWINAN • HukumperkawinanmenurutHukumPerdata Barat diperuntukkanbagi WNI KeturunanAsingatauberagamankristen • HukumperkawinanmenurutHukum Islam, diperuntukkanbagi WNI keturunanpribumi yang beragama Islam • HukumperkawinanmenurutHukumAdat

  3. KODIFIKSI &UNIFIKASI H.PERKAWINAN • Tanggal 2 Januari 1974 lahirUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinandenganlembarannegara 1974 nomor 1; tambahannegaranomor 3019 • Padakenyataannyamasihmenampilkanpluralisme, sehubungandenganPasal 2 danpasal 66

  4. PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA • Istilahperkawinan(huwelijk) digunakandalamduaarti : • Sebagaisuatuperbuatan, yaituperbuatan “ melangsungkanperkawinan” (P.104) “ setelahperkawinan” (P.209 sub 3 BW) denganbgtperkawinanadalahsuatuperbuatanhukum yang dilakukanpadasuatusaattertentu. • Sebagai “suatukeadaanhukum “ yaitukeadaanseorangpriadanseorangwanitaterikatolehsuatuhubunganperkawinan

  5. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Ikatanlahirbatinantarapriadanwanitasebagaisuamiisteridengantujuanuntukmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa (Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

  6. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADATPerkawinanbukanhanyaperistiwabagimereka (suamiisteri) tetapijugaorangtua, saudara-saudaradankeluargadarikeduabelahpihak) Perkawinandi Indonesia terbagiatas 3 kelompok : 1. Berdasarkanmasyarakatkebapakan (patrilial) 2. Berdasarkanmasyarakatkeibuan (matrial) 3. Berdasarkanmasyarakatkeibubapaan (parental)

  7. TUJUAN PERKAWINAN (Undang-Undang No 1 Tahun 1974) Untukmembentukkeluarga yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa.

  8. SYARAT PERKAWINAN • Adanyapersetujuankeduacalonmempelai • Adanyaizinkeduaorangtua/walibagicalonmempelai yang belummencapai 21 tahun • Usiacalonmempelaipriasudahmencapai 19 tahundanusia 16 tahununtukwanita • Antaracalonmempelaipriadanwanitatidakdalamhubungandarah • Tidakadadalamikatanperkawinandenganpihak lain • Bagisuamiisteri yang telahbercerai, lalukawinlagiuntukkeduakalinya, agama dankepercayaanmerekatidakmelarangmerekakawinuntukketigakalinya. • Tidakberadadalamwaktutunggubagicalonmempelaiwanita yang janda.

  9. LARANGAN PERKAWINAN (PASAL 12 UU NO 1 Tahun 1974) • Berhubungandarahdalamgarisketurunanluruskebawahataupunkeatas • Berhubungandarahdalamgarisketurunanmenyamping, antarasaudara, antaraseorangdengansaudaraorangtuadanantaraseorangdengansaudaraneneknya. • Berhubungansemenda, mertua, anaktiri, menantudanibubapaktiri • Berhubungansusuan, yaituorangtuasusuan, anaksusuan, saudarasusuan, danbibi/pamansusuan. • Berhubungandenganisteriatausebagaibibiataukemenakandariisteri, dalamhalisterilebihdariseorang. • Mempunyaihubungan yang oleh agama danperaturan lain dilarang • Masihterikattaliperkawinandenganorang lain • Antarasuamiisteri yang telahcerai, kawinlagisatudengan yang lain danberceraiuntukkeduakalinya, merekatidakbolehmelangsungkanperkawinanlagi, sepanjanghukummasing-masingagamanyadankepercayaannyaitudari yang bersangkutantidakmenentukan lain

More Related