Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan - PowerPoint PPT Presentation

maine
kenapa otonomi perguruan tinggi diperlukan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan
241 Views
Download Presentation

Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KenapaOtonomiPerguruanTinggiDiperlukan PaparanDewanPendidikanTinggi

  2. MengapaPerguruanTinggiharusMandiri/Otonom? • PerguruanTinggisebagaisalahsatupilarbangsa/negara otonomiuntukmencarikebenaran • Perguruantinggisebagaikekuatan moral dalammasyarakat (moral force)  harusotonom • PT mengembanmisidantanggungjawabjangkapanjangpadamasyarakat: • Mencarikebenaran, membangunbudayadanperadabanbangsa • Menciptakandanmentransferilmupengetahuan • Menggalidanmenjawabmasalahdalammasyarakatberdasarkebebasanmimbarakademik, kebenarandanmetodeilmiah harusotonom

  3. MengapaPerguruanTinggiharusMandiri/Otonom? • PT otonombisalebihproaktifdanresponsifterhadapperubahan di masyarakatkarenapengambilankeputusan yang singkatdanfleksibel • PT Otonomumumnyalebihefisiendan entrepreneurial • Tapi: OtonomiHARUSdisertaidenganAkuntabilitas • Otonomi PTN BUKAN privatisasikarenaPemerintahtetapbertanggungjawabmensubsidi • Otonomi PTN BUKAN LiberalisasikarenaPemerintahtetapmengaturdanmelindungiaksesmasyarakatsertatidakmenyerahkanpadamekanismepasar

  4. TinjauanSejarah • Prof. Soepomo, 1950, Pendidikan Dalam Djaman Kemerdekaan dan Kedaulatan (tahun 1945-1955) Pembentukan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UU, tahun 1950 No,IV dan UU, tahun 1954 No,VII): ...bahwa universitas di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan hukum (mempunyai rechtpersoonlijkheid).

  5. TinjauanSejarah • Mr.Sunaria Kalapaking, (ibid): ... Universitas milik Negara (PTN) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdi terhadap ilmu pengetahuan • Langkah Indonesia memberikanotonomi PTN dalambentuk BHMN telahmenjadikiblatpraktekbaik (best practice) bagibanyak Negara (termasukJepang – 2004 dan Perancis – 2007)

  6. Praktekinternasional • Peringkat World Class university didominasioleh PT Otonom • Kemajuan yang telahdicapai PT BHMN sbgbukti • Magna Charta Universitatum (1998): “The university is an autonomous institution at the heart of societies....” • KomisiUniEropa (2006): “Universities will not become innovative and responsive to change unless they are given real autonomy .....” “......In return for being freed from over-regulation and micro- management, universities should accept full institutional accountabilitytosociety at large for their results.”

  7. Praktekinternasional • Rekomendasi 1762 dari Parliamentary Assembly of the Council of Europe (30/06/2006): • Art4 “...The Assembly reaffirm the right to academic freedom and University autonomy...” • Art 11 “Accountability, transparency and quality assurance are pre- conditions.....”

  8. LingkupOtonomi

  9. OtonomiOrganisasi/Tata Kelola • Prosedurpemilihan (selection) pimpinan • Kriteriapemilihan (selection) pimpinan • Penghentianpimpinan • Masajabatanpimpinan • Unsuranggota MWA dariluar PT • Pengambilankeputusanhal-halakademik • Pembentukanbadanhukum

  10. OtonomiKeuangan • Sikluspenganggaranpendanaanpublik • Bentukpendaanpublik • Bolehberhutang • Luncuransisaanggaran • Kepemilikanaset • Penetapan SPP

  11. OtonomiKepegawaian • Prosedurrekrutmendosen • Prosedurrekrutmenkaryawan/tendik • Gajidosen • Gajitendik • Promosidosen • Promosikaryawan • Pemberhentiandosen • Pemberhentiankaryawan

  12. OtonomiAkademik • Penentuanjumlahmahasiswa • Seleksimahasiswabaru (berbagaijenjang) • Pembukaan program studi (berbagaijenjang) • Penutupan program studi • Bahasapengantar • Sistempenjaminanmutueksternal • Pemilihanlembagaakreditasi • Kurikulum program

  13. Ciri PTN BadanHukum • Ciri PTN BH (dlmbentukbadanhukumnirlaba): • Miliknegara (tidakdibagidalamsaham, takdapatdiperjualbelikan), • kekayaandipisahkandarinegara (kecualitanah), • tatakelolamandiri, • kepegawaiansbgkaryawanperguruantinggi, • akuntabilitaspadapemerintahdanpublik, • Bukanprivatisasi/liberalisasi: Tetapadapendanaanolehpemerintahuntukmenjaminakseskeperguruantinggi (dalambentukhibah, subsidipendidikantingi, bantuansosial – baiksecaralangsung, penugasannegara, ataumelaluimahasiswa)

  14. terimakasih

  15. Lingkupotonomi • Otonomiakademik: mengembangkan program akademiknyasendiri (mengacupadastandarnasional, dievaluasieksternalmelaluiakreditasi) • Otonomi non-akademik: • Organisasidantatakelola • Kepegawaian • Keuangan • Pengelolaansumberdaya • Memerlukanbentukbadanhukumnirlaba