Ilmu Negara, Bentuk Negara

1. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan dan Kedaulatan Negara Mata KuliahIlmu Negara

3. Negara? • Status atau statum, yang berarti menempatkan Bahasalatin BahasaBelanda • Staat BahasaInggris • State • Nagari ataunegara BahasaSansekerta • Yang berarti wilayah, kota atau penguasa Negara ialah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah mendiami wilayahtertentu

4. Unsur-unsur terbentuknya negara Adanya Wilayah Negara Adanya Pemerintah yangBerdaulat Pengakuan dariNegara Lain AdanyaRakyat

5. Sifat dan hakikatnegara SifatMemaksa SifatMonopoli Sikap Mencakup Semua (all-embrancing)

6. FungsiNegara Menegakan Keadilan Negara berfungsi menegakan keadilan bagi seluruh masyarakat meliputi seluruh aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum danpendidikan • Pertahanan • Negara harus menjaga wilayah, kedaulatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap segala serangan, gangguan dan ancamanyang berasal dari dalam atau luarnegara • Melaksanakan penertiban • Negara mencegah terjadinya bentrokan- bentrokan dalam masyarakat • Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuranrakyat • Negara mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan

7. BentukNegara NegaraSerikat atauFederasi NegaraKesatuan Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagidan Negara yang tersusunatas beberapa negara bagian yang masing-masingtidak kewenangannya beradapada pemerintahpusat berdaulat Indonesia, Filipina,Myanmar AS, Inggris, Belanda,Jepang

8. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darahIndonesia Memajukan kesejahteraanumum Mencerdaskan kehidupanbangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilansosial

9. Implementasi TujuanNKRI Melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia Memajukankesejahteraan umum Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Mencerdaskankehidupan bangsa kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilansosial

10. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada limaalasan Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaanIndonesia Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negarafederal Wilayah-wilayah Indonesia tidak sama potensi dankekayaannya Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan

11. Plato Klasik Aristoteles Polybius Monarki absolut Bentuk Pemerintahan Monarki konstitusional Monarki Monarki parlementer Modern Republik absolut Republik konstitusional Republik Republik parlementer

12. Bentuk pemerintahan menurutPlato Aristokrasi Timokrasi Oligarki Demokrasi Tirani

13. Bentuk pemerintahanmenurut Aristoteles • Monarki • Tirani • Aristokrasi • Politea • Demokrasi

14. Bentuk pemerintahanmenurut Polybius Monarki Okhlorasi Tirani Demokrasi Aristokrasi Oligarki

15. Bentuk PemerintahanMonarki Monarkiabsolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan danperbuatannya. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalahsaya)

16. Monarkikonstitusional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi). Proses monarki kontitusional adalah sebagaiberikut: Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena takut dikudeta. Contohnya: negara Jepang dengan hakoctroon. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contohnya: inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun 1689, Yordania, Denmark, Aarab Saudi, BruneiDarussalam.

17. Monarki parlementer Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahandalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaantertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (perdanan menteri) dan bertanggung jawab kepadaparlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekeuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarangmasih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.

18. Bentuk PemerintahanRepublik Republikabsolut Republik konstitusional Republikparlementer • Pemerintahan bersifatdiktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. • Penguasa mengakibatkan konstitusi danuntuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. • Dalam pemerintahan ini, parlemenmemang ada, namun tidak berfungsi. • Presidenmemegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. • Kekuasaanpresiden dibatasi oleh konstitusi. • Pengawasanyang efektif dilakukan olehparlemen. • Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu –gutat. • Kepalapemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. • Dalam sistem ini, kekuasaanlegislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.

19. Parlementer Berdasarkan Pola Hubungan Antara Lembaga Eksekutif dan LembagaLegislatif Sistem Pemerintahan Presidensial

20. Pengertian SistemPemerintahan Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, “sistem” dan“pemerintahan” “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubunganfungsional terhadap keseluruhannya, sehingga,hubunganitu menimbulkan suatu ketergantunganantara bagian-bagianyangakibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akanmempengaruhikeseluruhannya itu. (Carl J. Friedrich)

21. PEMERINTAHANAN • Dalam artiluas • Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraannegara. • Dalam artisempit • Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukanoleh badan rangka negara. eksekutif mencapai besertajajarannyadalam tujuan penyelenggaraan

22. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan danfungsi pemerintahan Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif danyudikatif Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanyalembaga- lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan

23. SISTEM PEMERINTAHANPARLEMENTER • Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalampemerintahan. • Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidakpercaya.

24. Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet. Kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri, bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepadaparlemen. • Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepalanegara.

25. Ciri-ciri Sistem PemerintahanParlementer Raja/ratu atau Presiden adalah sebagai kepalanegara. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhannegara. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara,manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruhmenteri. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihakoposisi. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dariparlemen. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaranitu.

26. KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER a. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisipartai. b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan c. dan pelaksanaan kebijakan publikjelas Adanya parlemen pengawasanyangkuatdari terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankanpemerintahan.

27. Kekurangan SistemPemerintahan Parlementer a.Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu- waktu kabinet dapat dijatuhkan olehparlementer b.Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapatbubar c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasaiparlemen d.Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutiflainnya.

28. SISTEM PEMERINTAHANPRESIDENSIAL • Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. • Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihanrakyat. • Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden.

29. CIRI-CIRI SISTEMPEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawabkepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepadaparlemen/legislatif Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih olehparlemen Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistemparlementer Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembagaperwakilan. Anggotanya pun dipilih olehrakyat Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsungparlemen

30. KELEBIHAN SISTEMPRESIDENSIAL • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung padaparlemen • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5tahun • Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masajabatannya • Legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan eksekutif karena dapat diisi termasuk anggota parlemensendiri. untuk jabatan- oleh orang luar

31. KEKURANGAN SISTEMPRESIDENSIAL • Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak • Sistem pertanggung jawabannya kurangjelas • Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

32. Parlementer (UUDS1950)

33. Sistem pemerintahan Negara RepublikIndonesia 7 Kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia setelahamandemen Indonesia adalah negara hukum dengan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi, terbagi menjadi beberapaprovinsi Bentuk pemerintahan adalah republikkonstitusional Sistem pemerintahanpresidensial Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Kabinet atau menteri diangkat oleh Presidendan bertanggungjawab kepadaPresiden Parlemen bikameral yaitu DPR danDPD Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA, MK danKY

34. Susunan lembaga negara RI sebelum amandemen MPR UUD1945 BPK DPR Presiden DPA MA

35. Susunan lembaga negara RIsetelah amandemen UUD1945 BPK MPR Presiden DPD DPR WakilPresiden