1 / 4

Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara

Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara. BENTUK-BENTUK PERBUATAN ALAT-ALAT ADMINISTRASI NEGARA MACAM-MACAM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA (PEMERINTAH).

sailor
Download Presentation

Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bentuk-bentukperbuatanalatadministrasinegara

  2. BENTUK-BENTUK PERBUATAN ALAT-ALAT ADMINISTRASI NEGARAMACAM-MACAM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA (PEMERINTAH) Agar dapat menjalankan tugasnya maka administrasi negara melaksanakan bermacam-macam perbuatan yang dapat digolongkan dalam 2 golongan besar, yakni: • golongan perbuatan hukum (rechts handelingen). • golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum (feitelijke handelingen). Golongan perbuatan hukum dibagi dalam 2 macam, yaitu: • perbuatan menurut hukum privat (sipil). • perbuatan menurut hukum publik. Perbuatan menurut hukum publik ada 2 macam, yaitu • perbuatan hukum publik yang bersegi 2 (dua) • perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu)

  3. KARAKTERISTIK PERBUATAN ADMINISTRASI Adapun bentuk-bentuk karakteristik itu antara lain: • Izin (vergunning). • Dispensasi (dispensatie) • Konsesi (concessie) • Cuti (verlof) • Lisensi (licentie)

  4. Azas-azas Hukum Administrasi Negara • Azas Legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum • Azas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau dengan istilah lain, azas tidak boleh melakukan “de Tuornement de Pouvoir” • Azas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya atau disebut azas “exes de Pouvoir” • Azas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut azas non diskriminatif • Azas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaat kepada hukum administrasi negara • Azas kebebasan, yaitu kepada badan-badan administrasi negara diberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum, bangsa dan negara disebut azas freis ermessen

More Related