ILMU NEGARA

1. ILMU NEGARA Oleh: Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. guntur@unhas.ac.id guntur@royal.net

2. UNSUR-UNSUR NEGARA • UNSUR NEGARA SECARA KLASIK • UNSUR NEGARA SECARA YURIDIS • UNSUR NEGARA SECARA SOSIOLOGIS • UNSUR NEGARA MENURUT KONSEP HUKUM INTERNASIONAL

3. UNUSUR NEGARA SECARA KLASIK/TRADISIONAL • WILAYAH TERTENTU • RAKYAT • PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT

4. WILAYAH TERTENTU • Batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. • Dkl, kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya krn bisa menimbulkan sengketa internasional (kecuali di daerah ekstrateritorial, seperti kedutaan asing, kapal/pesawat perang berbendera asing)

5. Di mana kita melihat batas wilayah tertentu itu? • Perjanjian batas-batas wilayah yg dibuat secara bilateral  melibatkan dua negara; • Perjanjian batas-batas wilayah yg dibuat secara multilateral  melibatkan lebih dari dua negara. • Penentuan dlm Konstitusi (UUD) hanya suatu peringatan saja bhw negara mempunyai wilayah yg berbatas.

6. Pandangan Georg Jellinek ttg Unsur Wilayah • Segi Negatif tidak ada ada organisasi lain yg berpengaruh di atas wilayah tertentu itu, kecuali: 1. Perjanjian tertentu (kondorminium) 2. Susunan negara serikat 3. Negara protektorat 4. Negara yg kalah perang (ocupation) • Segi Positif setiap orang yg berada di atas wilayah tertentu itu tunduk kpd penguasanya.

7. RAKYAT • Rakyat  sekumpulan orang yg hidup disuatu tempat. • Rumpun/ras  kumpulan orang yg mempunyai ciri-ciri jasmaniah yg sama (warna kulit, rambut, bentuk badan, bentuk muka, dll). • Suku  kumpulan orang yg mempunyai kesamaan kebudayaan. • Bangsa (natie)  rakyat yg sudah berkesadaran membentuk negara.

8. Empat Unsur Bangsa (natie) • DR. HERTS: 1. Ada hasrat kesatuan; 2. Ada hasrat untuk merdeka; 3. Ada hasrat keaslian budaya; 4. Ada hasrat memiliki/mempertahankan kehormatan.

9. Bangsa (natie) – J.J. Rousseau • Citoyen  golongan bangsa yg berstatus aktif; • Suyet  bangsa yg tunduk pada kekuasaan di atasnya atau bangsa yg berstatus pasif;

10. Bangsa (natie) – G. Jellinek • Status Positif  hak warga negara utk menuntut tindakan positif pd negara ttg perlindungan dan kesejahteraan; • Status Negatif  negara tidak boleh campur tangan/merugikan hak-hak asasi warganya; • Status Aktif  hak warga negara utk berpartisipasi dalam pemerintahan; • Status Pasif  kewajiban warga negara utk mematuhi hukum/perintah negara.

11. Asas-asas Kewarganegaraan • Ius Sanguinus seseorang menjadi warga negara berdasarkan keturunan. • Ius Soli  seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. • Campuran  apabila dua asas di atas sekaligus diberlakukan.

12. Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) • Terjadi apabila seseorang lahir di negara yg menganut asas tempat kelahiran (ius soli), namun orang tuanya berasal dari negara yg menganut asas keturunan (ius sanguinus). • Misalnya  anak yg lahir di Inggris namun orang tuanya (ayahnya) berkewargaan Belanda.

13. Tanpa Kewarganegaraan (Apatride/stateless) • Terjadi apabila seseorang lahir di negara yg menganut asas keturunan (ius sanguinus), namun orang tuanya berasal dari negara yg menganut asas tempat kelahiran (ius soli). • Misalnya  anak yg dilahirkan di Belanda namun orang tuanya (ayahnya) berkewargaan Inggris (& tidak dilaporkan dlm waktu 12 bulan sejak kelahirannya di Ked.Inggris)

14. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan di Indonesia? • UU No. 62 Tahun 1958: Menganut asas “ius sanguinis” di mana kewarganegaan anak ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya. • Dlm UU tsb, hanya anak yg lahir di luar nikah dan jika status kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui, maka kewarganegaraan anak bisa mengikuti ibunya  diskriminasi gender?

15. UU 12/2006 ttg Kewarganegaraan • Mengadopsi variasi “ius soli” dan “ius sanguinis” sehingga perumpuan WNI bisa memberi kewarganegaraan kepada anaknya yg lahir di Indonesia. • Adanya kemudahan dalam proses naturalisasi dan keimigrasian. • Untuk menghindari bipatride atau dwikewarganegaraan, maka setelah berusia 18 thn anak tsb menentukan sikap dalam tempo 3 tahun.

16. PEMERINTAH YG BERDAULAT • Dalam arti luas  keseluruhan badan pengurus negara dgn segala organisasi, bagian-bagian, pejabat-pejabat yg menjalankan tugas negara dari pusat dan daerah; • Dalam arti sempit  badan pimpinan yg mempunyai peran dlm menentukan dan melaksanakan tugas negara. • Pemerintahan  fungsi/tugas dp pemerintah baik dlm arti sempit (eksekutif) maupun dlm arti luas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). • Berdaulat ke dalam dibatasi oleh hukum positif, ke luar oleh hukum internasional.

17. UNSUR NEGARA SECARA YURIDIS LOGEMANN: • Wilayah hukum (gebiedsleer) yakni meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya; • Subyek hukum (persoonsleer) yakni pemerintah yg berdaulat; • Hubungan hukum (de leer van de rechtsbetrekking) yakni hubungan hukum antara penguasa dgn rakyat, termasuk hubungan hukum ke luar dgn dunia internasional.

18. RUDOLF KJELLIN: Faktor Sosial: 1. Masyarakat 2. Ekonomis 3. Kultur Faktor Alam: 1. Wilayah 2. Bangsa UNSUR NEGARA SECARA SOSIOLOGIS

19. Barry Buzan (People, State and Fear; Sussex, 1983) Tiga Komponen Utama Negara: • Gagasan/Cita-cita/Tujuan Nasional; • Basis Fisik (penduduk dan wilayah); • Kelembagaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), aparatur dan lembaga-lembaga yg turut berperan sbg penopang eksistensi negara.

20. UNSUR NEGARA MENURUT KONSEP HUKUM INTERNASIONAL OPPENHEIM-LAUTERPACHT: • Rakyat • Daerah • Pemerintah • Kemerdekaan • Pengakuan dari negara lain • Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

21. Kemampuan menjalin hubungan dgn negara lain • Mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pejabatnya (agents) terhadap negara lain. • Kemampuan dan kesediaan untuk menaati hukum internasional. • Keabsahan berdirinya negara itu dalam hukum internasional. • Kemampuan untuk menentukan nasib sendiri negara yang bersangkutan.

22. T E R I M A K A S I H E-mail: guntur@unhas.ac.id guntur@royal.net