html5-img
1 / 12

KODE PERILAKU JAKSA DASAR DAN STRATEGIS PENEGAKANNYA (PERJA No. PER-067/A/JA/07/2007)

REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008. KODE PERILAKU JAKSA DASAR DAN STRATEGIS PENEGAKANNYA (PERJA No. PER-067/A/JA/07/2007). I. DASAR HUKUM. UU No. 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43/1999 UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan R.I

kaelem
Download Presentation

KODE PERILAKU JAKSA DASAR DAN STRATEGIS PENEGAKANNYA (PERJA No. PER-067/A/JA/07/2007)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008 KODE PERILAKU JAKSA DASAR DAN STRATEGIS PENEGAKANNYA (PERJA No. PER-067/A/JA/07/2007)

  2. I. DASAR HUKUM • UU No. 8/1974 tentangPokok-pokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdengan UU No. 43/1999 • UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan R.I • PP No. 30/1980 tentangPeraturanDisiplinPegawaiNegeriSipil • PP No. 16/1994 tentangJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil • KEPRES No. 86/1999 tentangSusunanOrganisasidan Tata Kerja Kejaksaan R.I • KEPJA No. KEP-030/JA/1998 tentangDoktrin Kejaksaan “Tri KramaAdhyaksa” • PERJA No. PER-068/A/JA/07/2007 tentangPenyelenggaraanPendidikandanPelatihanPegawai Kejaksaan R.I • PERJA No. PER-065/A/JA/07/2007 tentangPembinaanKarirPegawai Kejaksaan R.I. • PERJA No. PER-069/A/JA/07/2007 tentangKetentuan-ketentuanPenyelenggaraanPengawasan Kejaksaan R.I. • PERJA No. PER-066/A/JA/07/2007 tentangStandar Minimum ProfesiJaksa

  3. II. PENGERTIAN KodePerilakuJaksaadalah : SerangkaiannormasebagaipedomanuntukmengaturperilakuJaksadalammenjalankanjabatanprofesi, menjagakerhormatandanmartabatprofesinyasertamenjagahubungankerjasamadenganpenegakhukum lain. (pasal 1 ayat 2 )

  4. III. NORMA PERILAKU JAKSA • KEWAJIBAN • Mentaatikaidahhukum, peraturanperundang-undangandanperaturankedinasan yang berlaku • Menghormatiprinsipcepat, sederhana, biayaringansesuaidenganprosedur yang ditetapkan • Mendasarkanpadakeyakinandanalatbukti yang sahuntukmencapaikeadilandankebenaran • Bersikapmandiri, bebasdaripengaruh, tekanan/ancamanopinipubliksecaralangsungatautidaklangsung • Bertindaksecaraobyektifdantidakmemihak • Memberitahukandan/ataumemberikanhak-hak yang dimilikiolehtersangka/terdakwamaupunkorban • Membangundanmemeliharahubunganfungsionalantaraaparatpenegakhukumdalammewujudkansistemperadilanpidanaterpadu • Mengundurkandiridaripenangananperkara yang mempunyaikepentinganpribadiataukeluarga, mempunyaihubunganpekerjaan, partaiataufinansialataumempunyainilaiekonomissecaralangsungatautidaklangsung

  5. NORMA PERILAKU JAKSAKEWAJIBAN • Menyimpandanmemegangrahasiasesuatu yang seharusnyadirahasiakan • Menghormatikebebasandanperbedaanpendapatsepanjangtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan • MenghormatidanmelindungiHakAsasiManusiadanhak-hakkebebasansebagaimana yang terteradalamperaturanperundang-undangandaninstrumenHakAsasiManusia yang diterimasecara universal • Menanggapikritikdenganarifdanbijaksana • Bertanggungjawabsecara internal danberjenjang, sesuaidenganprosedure yang ditetapkan • Bertanggungjawabsecaraeksternalkepadapubliksesuaikebijakanpemerintahdanaspirasimasyarakattentangkeadilandankebenaran (Pasal 3)

  6. NORMA PERILAKU JAKSA LARANGAN • Menggunakanjabatandan/ataukekuasaannyauntukkepentinganpribadidan/ataupihak lain; • Merekayasafakta-faktahukumdalampenangananperkara; • Menggunakankapasitasdanotoritasnyauntukmelakukanpenekanansecarafisikdan/ataupsikis; • Memintadan/ataumenerimahadiahdan/ataukeuntungansertamelarangkeluarganyamemintadan/ataumenerimahadiahdan/ataukeuntungansehubungandenganjabatannya; • Menanganiperkara yang mempunyaikepentinganpribadiataukeluarga, mempunyaihubunganpekerjaan, partaiataufinansialataumempunyainilaiekonomissecaralangsungatautidaklangsung; • Bertindakdiskriminatifdalambentukapapun • Membentukopinipublik yang dapatmerugikankepentinganpenegakkanhukum; • Memberikanketerangankepadapublikkecualiterbataspadahal-halteknisperkara yang ditangani (Pasal 4)

  7. IV. PENEGAKAN KODE PERILAKU JAKSA DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF • Tindakanadministratifdikenakanpadaperbuatantidakmelaksanakankewajibandan/ataumelakukanperbuatan yang dilarang • Selainsanksi yang sebagaimanadimaksuddalamperaturanperundang-undangan, jaksa yang melakukanpelanggaranKodePerilakuJaksadapatdikenakantindakanadministratif • JenistindakanadministratifterhadappelanggaranKodePerilakuJaksa, terdiridari : • Pembebasandaritugas-tugasjaksapaling singkattigabulandan paling lama satutahundanselamamasamenjalanitindakanadministrasitersebuttidakditerbitkanSuratKeteranganKepegawaian • Pengalihtugasanpadasatuankerja yang lain (Pasal 5)

  8. V. PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF. • Jaksa Agung, bagiJaksa yang mendudukijabatanstrukturalataujabatan lain yang wewenangpengangkatandanpemberhentiannyaolehPresiden • Para Jaksa Agung Muda, bagiJaksa yang bertugasdilingkungan Kejaksaan Agung R.I. • Jaksa Agung MudaPengawasan, bagiJaksa yang bertugasdiluarlingkungan Kejaksaan Agung R.I • Kepala Kejaksaan Tinggi, bagiJaksa yang bertugasdi Kejaksaan Tinggi • Kepala Kejaksaan Negeri, bagiJaksa yang bertugasdi Kejaksaan Negeri. ( Pasal 6 )

  9. VI. TATACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN PUTUSAN TINDAKAN ADMINISTRATIF • PetunjukadanyapenyimpanganKodePerilakuJaksadiperolehdarihasiltemuanpengawasanmelekat, pengawasanfungsionalatauberdasarkanlaporanpengaduan yang diterimaolehpejabat yang berwenangmenjatuhkantindakanadministratif. • Pejabat yang berwenangmenjatuhkantindakanadministratifmemanggilJaksa yang bersangkutanuntukdilakukanpemeriksaan • Sejakdilakukanpemeriksaan, pimpinansatuankerjawajibsegeramelaporkankepadaatasannyasecaraberjenjangselambat-lambatnyadalamwaktu 7 (tujuh) hari.

  10. TATA CARA PEMERIKSAAN … • PemeriksaandanpenjatuhantindakanadministratifKodePerilakuJaksadilaksanakanoleh : • Jaksa Agung danunsurPersajabagiJaksa yang mendudukijabatanstrukturalataujabatan lain yang wewenangpengangkatandanpemberhentiannyaolehPresiden ; • Para Jaksa Agung Muda, PejabatEselon II padamasing-masingJaksa Agung Muda yang terkaitsertaunsurPersajabagiJaksa yang bertugasdilingkungan Kejaksaan Agung R.I; • Jaksa Agung MudaPengawasandanunsurInspektursertaunsurPersajabagiJaksa yang bertugasdiluarlingkungan Kejaksaan Agung R.I; • Kepala Kejaksaan Tinggi, WakilKepala Kejaksaan Tinggi, paraAsistendanKepalaBagian Tata Usaha sertaunsurPersajabagiJaksa yang bertugasdi Kejaksaan Tinggi; • Kepala Kejaksaan Negeri, padaKepalaSeksidanKepala Sub BagianPembinaansertaunsurPersaja, bagiJaksa yang bertugasdi Kejaksaan Negeri. • SidangPemeriksaanKodePerilakuJaksadilakukansecaratertutupdanputusandibacakansecaraterbuka. Putusandisampaikankepada yang bersangkutansegerasetelahdibacakan. • SidangPemeriksaanKodePerilakuJaksadiselesaikan paling lama 30 (tigapuluh) harikerja.

  11. VII. PENUTUP • Pejabat yang berwenangmenjatuhkantindakanadministratifwajib : • Berupayadengansungguh-sungguh agar JaksabawahannyamemenuhiKodePerilakuJaksa • Melaksanakanwewenangnyasebagaimanaditentukandalam PERJA ini.

  12. Terima Kasih

More Related