1 / 18

KEBIJAKAN FISKAL

KEBIJAKAN FISKAL. Kelas XI Semester 1. Oleh: Dina Rassi SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo. Editor: Iqbal Fauzi Rakhmat Sri Nur Mulyati. Lanjut. Menu Utama. 1. 2. 3. 4. Standar Kompetensi. Kompetensi Dasar. Indikator. Materi. Klik di Nomor untuk link. Standar Kompetensi.

jericho
Download Presentation

KEBIJAKAN FISKAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEBIJAKAN FISKAL Kelas XI Semester 1 Oleh: Dina Rassi SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo Editor: Iqbal Fauzi Rakhmat Sri Nur Mulyati Lanjut

  2. Menu Utama 1 2 3 4 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi Klik di Nomor untuk link

  3. Standar Kompetensi 2. Memahami APBD dan APBN Kembali Ke Menu

  4. Kompetensi Dasar 2.3. Mendeskripsikan kebijakan Pemerintah di bidang fiskal Kembali Ke Menu

  5. IndiKator : • Mendeskripsikan pengertian pajak dan fungsinya • Mengidentifikasi pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai sumber pendapatan negara dan daerah melalui referensi Kembali Ke Menu

  6. M a t e r i : • Kebijakan Pemerintah di Bidang Fiskal. • Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran yang disebut APBN. Yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis penge-luaran negara untuk pembayaran. • kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan dalam APBN. kembali Lanjut

  7. M a t e r i : • Pajak • Pajak atau tax dalam buku teori ekonomi makro biasanya didefinisikan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah tidak tidak memberikan balas jasa secara langsung (Soediyono:96) kembali Lanjut

  8. M a t e r i: • Fungsi – Fungsi Pajak : • Fungsi Buggeter (Sumber Utama Kas Negara) • Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri. • Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan) • Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan untuk pembiayaan pembagunan disegala bidang. • Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan) • Pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembagunan disegala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata. • Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi) • Melalui pajak Pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi, Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat inflasi. kembali Lanjut

  9. M a t e r i : • Jenis-Jenis Pajak. • 1. Pajak menurut sifatnya • a. pajak langsung • b. pajak tidak langsung. kembali Lanjut

  10. M a t e r i: • 2. Pajak menurut instansi yang memungutnya • Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) misalnya PPN dan PPh • Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutan-nya oleh pemerintah daerah tingkat I dan II, misalnya pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak tontonan. kembali Lanjut

  11. M a t e r i : • 3. Pajak menurut Objek Pajaknya • Objek Pajak kejadian, • contoh: bea masuk dan bea keluar • Objek Pajak Perbuatan, • contoh: PPN dan BBN • Objek Pajak Keadaan, • contoh: PPh dan PBB; • Objek Pajak Pemakaian, • contoh: bea materai dan cukai. kembali Lanjut

  12. M a t e r i : • 4. Pajak menurut Subjek Pajaknya • Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan pada perseorangan. • Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan pada badan usaha kembali Lanjut

  13. M a t e r i : • 5. Pajak menurut Asalnya • Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang memiliki penghasilan di Indonesia. Misalnya orang jepang yang mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia. • Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. kembali Lanjut

  14. M a t e r i : Pungutan resmi lainnya • 1. Restribusi: • Pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran. • Restribusi dibagi 2 golongan: • a. Restribusi Jasa Umum (objeknya jasa umum) • b. Restribusi Jasa Usaha (objeknya jasa usaha) • contoh: restribusi kesehatan, restribusi parkir kembali Lanjut

  15. M a t e r i : Pungutan resmi lainnya • 2. Bea cukai • a. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas jumlah harga barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean atau dikeluarkan dari daerah pabean. • bea terdiri dari bea masuk dan bea keluar. • b. cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu. • Bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. kembali Lanjut

  16. M a t e r i : Pungutan resmi lainnya • 3. Iuran • Iuran ialah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa/fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok/golongan tertentu dimana pembayar iuran dianggap turut menikmati jasa/fasilitas tersebut. • contoh: iuran keamanan, iuran sampah kembali Lanjut

  17. TUGAS MANDIRI: • Cari informasi tentang pajak dan pungutan resmi apa saja yang dilakukan oleh orang tuamu di rumah, bawalah foto copy bukti pembayarannya. kembali Lanjut

  18. Terima Kasih Kembali Ke Menu kembali Lanjut

More Related