kebijakan fiskal indonesia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kebijakan Fiskal Indonesia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kebijakan Fiskal Indonesia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kebijakan Fiskal Indonesia - PowerPoint PPT Presentation


  • 290 Views
  • Uploaded on

Kebijakan Fiskal Indonesia. Perbedaan Kebijakan Fiskal. Terdapat dua perbedaan fundamental antara kebijakan fiskal sebelum dan sesudah era tahun 1966. Pemerintah berhenti sebagai kontributor utama dan langsung terhadap inflasi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kebijakan Fiskal Indonesia' - zaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perbedaan kebijakan fiskal
PerbedaanKebijakanFiskal
  • Terdapatduaperbedaan fundamental antarakebijakanfiskalsebelumdansesudah era tahun 1966.
  • Pemerintahberhentisebagaikontributorutamadanlangsungterhadapinflasi
  • Sumbanganpemerintah (APBN) terhadap GDP mengalamipeningkatan.
perbedaan kebijakan fiskal1
PerbedaanKebijakanFiskal
  • PemerintahmeninggalkankebiasaanOrde Lama menutupdefisitdenganmencetakuang. PadamasaOrdeBaru, dianutprinsipAnggaranBerimbang. (Sebenarnyadefisit, namundefisittersebuttidakditutupidenganmencetakuangbaru).
  • PadaOrba, Pemerintahmeningkatkanpenerimaandanpengeluaranlebihbesar. Terutamaakibatkenaikkanhargaminyakdunia.
tujuan kebijakan fiskal
TujuanKebijakanFiskal

TujuandariKebijakanFiskal:

  • Untukmemantapkanstabilatasmakroekonomi
  • Mengurangiketergantunganpadaluarnegeri
  • Meningkatkandistribusipendapatan
pendapatan pemerintah
PendapatanPemerintah
  • Pendapatanpemerintahdidominasioleh:
  • Pendapatandariminyakdan gas (sebelum 1987)
  • Pendapatandari non migas (sesudah 1987)
  • BantuanLuarNegeri
pengeluaran negara
Pengeluaran Negara
  • Pengeluaran Negara:
  • Gaji/Pegawai
  • BelanjaBarang
  • Belanja Modal
  • PembayaranBungaUtang
  • Subsidi
  • BelanjaHibah
are expenditure driven by revenue
Are Expenditure Driven By Revenue?
  • Pengeluaran Pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penerimaannya.
  • Ada hubungan antara tax ratio dengan tahap-tahap pembangunan
  • Suatu negara cenderung meningkatkan penerimaan dari pajak sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Tax ratio Indonesia dari 13 (2004) menjadi 16% (2009)

peranan pembiayaan pemerintah
Peranan Pembiayaan Pemerintah
  • Pentingnya Pengeluaran Pemerintah
  • Tanggung Jawab untuk memberikan pelayanan publik bagi kota/daerah.
  • Melindungi kondisi kehidupan masyarakat kota/daerah terutama bagi masyarakat miskin
  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
peningkatan pengeluaran pemerintah
Peningkatan Pengeluaran Pemerintah
  • PengeluaranPemerintahharusterusmeningkatsetiaptahun (Warger Law)

G2/Y2 > G1/Y1>G0/Y0

  • KetikaKrisis (Perang) Berlangsung, pengeluaranPemerintahakanLebihBesar (Peacock/Wiseman)
  • MengapaHarusMeningkat?
  • Pemerintah (Pusatdan Daerah) semakinbesar
  • JumlahPenduduk yang SemakinBesar PelayananPublikMeningkat
  • InvestasiSwastaMeningkat
  • Current Spending Meningkat Subsidi, Social Welfare, dll.
slide10

PengeluaranPemerintah

* Termasuk dalam Komponen Pengeluaran Rutin

rasio utang indonesia tetap menurun sejalan dengan semakin meningkatnya laju perekonomian nasional
RasioutangIndonesiatetapmenurunsejalandengansemakinmeningkatnyalajuperekonomiannasionalRasioutangIndonesiatetapmenurunsejalandengansemakinmeningkatnyalajuperekonomiannasional

31

12

12

slide13

Otsus dan Penyesuaian

DAK

DAU

DBH

TriliunRp

400

322,4

309,3

300

292,4

253,3

226,2

200

150,8

129,7

100

0

2010

APBN

2004

2005

2006

2007

2008

2009 APBNP

DANA PERIMBANGAN 2004 - 2010