kebijakan fiskal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEBIJAKAN FISKAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEBIJAKAN FISKAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

KEBIJAKAN FISKAL - PowerPoint PPT Presentation


  • 315 Views
  • Uploaded on

KEBIJAKAN FISKAL. BAB - 4. Kebijakan Penunjang Sektor Riil. Kebijakan Sistemik : Mekanisme Zakat Pelarangan Riba Kebijakan Pemerintah : Minimalisasi Pajak (Supply-Side Policy) Optimalisasi Sektor Sosial (Demand-Side Policy) Pengembangan Tekhnologi-Informasi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEBIJAKAN FISKAL' - sven


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KebijakanPenunjangSektorRiil

  • KebijakanSistemik:
  • MekanismeZakat
  • PelaranganRiba
  • KebijakanPemerintah:
  • MinimalisasiPajak (Supply-Side Policy)
  • OptimalisasiSektorSosial (Demand-Side Policy)
  • PengembanganTekhnologi-Informasi
  • OptimalisasiInstitusiPenunjangPasar
ziswa sbg komponen kebijakan fiskal
ZISWA SBG KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL
  • ZISWA merupakansalahsatusendiutamadariSistemEkonomi Islam ygkalaumampudilaksanakan dg baikakanmemberikandampakekonomi yang luarbiasa.
  • MenurutKonsepEkonomi Islam, kebijakanfiskalbertujuanuntukmengembangkansuatumasyygdidasarkanatasdistribusikekayaanberimbang dg menempatkannilai-nilai material danspritual pd tingkatygsama (Abdul Manan, M., 1993).
kebijakan pendapatan ekonomi islam
KEBIJAKAN PENDAPATAN EKONOMI ISLAM
  • Pendapatandalamsistemekonomiislamdapatdibagimenjadiduabagianyaitu :
  • BersifatRutinseperti : Zakat, Jizyah, Kharaj, Ushr, InfaqdanShadaqahsertaPajak lain jikadiperlukan.
  • BersifatTemporerseperti : ghanimah, fa’ydanharta yang tidakadapewarisnya.
  • MenurutKhaf (1999)berpendapatsedikitnyaadatigaprosedur yang harusdilakukanpemerintah Islam Modern dg asumsibahwapemerintahtsbsepakat dg adanyakebijakanpungutanpajak (terlepasdariikhtilafulamamengenaipajak) :
slide5

1. KaidahSyar’iahygberkaitan dg kebijakanpungutanzakat

Islam dg rincitelahmenentukansyarat, kategorihartaygharusdikeluarkanzakatnya, lengkap dg besaran (tarifnya). Makatidakadahalbagipemerintahuntukmengubahtarifygtelahditentukan. Namunpemerintahhanyadapatmelakukanperubahandlmstrukturhartaygwajib dg berpegangpadanash-nashumumygada & pemahamanthdrealita modern.

slide6

2. KaidahSyar’iahygberkaitan dg hasilpendapatanygberasaldariAsetPemerintah

Pendapatandariasetpemerintahdibagimenjadikelompok :

  • Pendapatandariasetpemerintahygumumyaituberupainvestasiasetpemerintahygdikelolabaikolehpemerintahsendiri/masyarakat.
  • Pendapatandariasetygmasyikutmemanfaatkannyasepertisarana-saranaumumygsangatdibutuhkanmasyrakat.
slide7

3. KaidahSyar’iahygberkaitan dg KebijakanPAjak

Dalamajaran Islam tidakmemberikanarahandibolehkannyapemerintahmengambilsebagianhartamilikorangkayasecarapaksa.

NamunpungutanpajakdibolehkanberdasarkanKaidaha’dalahdankaidahdharurahyaitupungutantsbhanyabagiorangygmampu/kaya & utkpembiayaanygbetul-betulsangatdiperlukan & pemerintahtidakmemilikisektorpemasukanlainnya.

kebijakan belanja ekonomi islam
KEBIJAKAN BELANJA EKONOMI ISLAM
  • Tujuanbelanjapemerintah :
  • Pengeluarandemimemnuhikebutuhanhajtmasyrakat.
  • Pengeluaransbgalatredistribusikekayaan.
  • Pengeluaranygmengarah pd semakinbertambhanyapermintaanefektif
  • Pengeluaranygberkaitan dg investasidanproduksi.
  • Pengeluaranygbertujuanmenekantingkatinflasi dg kebijakanintervensipasar.
slide9

Kebijakanbelanjaumumpemerintah :

  • Belanjakebutuhanoperasionalpemerintahygrutin.
  • Belanjaumumygdapatdilakukanpemerintahapabilasumberdananyatersedia.
  • Belanjaumumygberkaitan dg proyekygdisepakatiolehmasyBerikutsistempendanaannya.
slide10

KaidahSya’iyahygberkaitan dg belanjakebutuhanoperasionalpemerintah :

  • Kebijkanbelanjarutinharussesuai dg azasmaslahatumum, tidakbolehdikaitkan dg kemashalatanseseorang/kelompokmasytertentu.
  • Mendapatkansebanyakmungkinmanfaat dg biayaygsemurah-murahnya. Kaidahinimembawasuatupemerintahanjauhdarisifatmubazir & kikirdisampingalokasinya pd sektor2 ygtidakbertentangan dg syariah.
  • Tidakberpihak pd kelompokkayadlmpembelanjaan, walaupundibolehkanberpihakpadakelompokmiskin.
  • Prinsipkomitmen dg aturansyariah, makaalokasibelanjanegarahanyaboleh pd hal-halygmubah, & menjauhiygharam
  • Prinsipkomitmen dg skalaprioritassyariah, dimulaidariygwajib, sunnah, mubah/dharruroh, hajjiyatdankamaliyah.
institusi pengambil kebijakan fiskal
INSTITUSI PENGAMBIL KEBIJAKAN FISKAL

Baitul Mal

Baitul Mal merupakaninstitusinegara yang bertujuanmewujudkanmisinegaradalammensejahterakanwargamelaluikebijakansektorriildanmonetermenggunakaninstrumen-instrumenpublik yang menjadiwewenangnya, sepertizakat, kharaj-jizyah (pajak), investasinegara (al mustaglat), uangberedar, infak-shadaqah, wakaf, dll.

slide12
Yusuf Qardhawy (1988) membagibaitul mal menjadiempatbagian (divisi) kerjaberdasarkan pos penerimaannya
  • Departemenkhususuntuksedekah (zakat).
  • Departemenkhususuntukmenyimpanpajakdanupeti.
  • Departemenkhususuntukghanimahdanrikaz.
  • Departemenkhususuntukharta yang tidakdiketahuiwarisnyaatau yang terputushakwarisnya (misalnyakarenapembunuhan).
baitul mal ibnu taimiyah
Baitul Mal (IbnuTaimiyah)
  • Diwan al Rawatib yang berfungsimengadministrasikangajidan honor bagipegawainegeridantentara.
  • Diwan al JawaliwalMawarits al Hasyriyah yang berfungsimengelola poll taxes (jizyah) danhartatanpaahliwaris.
  • Diwan al Kharaj yang berfungsiuntukmemungutkharaj.
  • Diwan al Hilali yang berfungsimengkoleksipajakbulanan[1].

[1] Perlu dipahami bahwa penggunaan kata pajak terkadang misleading karena literature ekonomi Islam atau sejarah Islam banyak menyebutkan pungutan yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syariat seperti zakat, kharaj, ushr dan jizyah seringkali diwakili dengan istilah pajak. Padahal dalam Islam juga diketahui bahwa dalam keadaan normal pajak yang biasa dikenal dalam dunia konvensional tidak dianjurkan untuk diberlakukan. Untuk itu diperlukan ketelitian dari setiap pembaca ekonomi dan sejarah Islam dalam memahami konteks pembahasan pajak dalam berbagai jenis literature.