Praktek hukum perdata oleh yoni a setyono
Download
1 / 24

Praktek Hukum Perdata oleh Yoni A Setyono - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Praktek Hukum Perdata oleh Yoni A Setyono. TAHAP ADMINISTRATIF. PENGGUGAT Mendaftarkan Gugatan melalui Kepala PP PN yg berwenang dg membayar uang muka perkara. KEPALA PANITERA PERKARA PERDATA - Menerima pendaftaran gugatan dan men - catatkannya dalam buku register perkara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktek Hukum Perdata oleh Yoni A Setyono' - javan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktek hukum perdata oleh yoni a setyono

Praktek Hukum Perdata

oleh

Yoni A Setyono


Tahap administratif
TAHAP ADMINISTRATIF

PENGGUGAT

Mendaftarkan

Gugatan melalui

Kepala PP PN

yg berwenang

dg membayar

uang muka perkara

KEPALA PANITERA

PERKARA PERDATA

- Menerima pendaftaran

gugatan dan men-

catatkannyadalam

buku registerperkara

perdata.

- Meneruskan perkara

kepada Ketua PN.

KETUA

PENGADILAN NEGERI

Setelah membaca

berkas gugatan,

menetapkan Majelis Hakim

yang akan memeriksa

dan mengadili perkara.

PENGGUGAT

Menerima surat

panggilan dan

menandatangani

berita acaranya.

PANITERA/JURUSITA

Membuat dan

mengirimkan surat

panggilan sidang I

kepada para pihak

beserta berita

acaranya.

  • MAJELIS HAKIM (KETUA)

    • - Menetapkan hari

    • sidang I.

  • - Memerintahkan

  • Panitera perkara

  • membuat dan

  • mengirimkan surat

  • panggilan.

Tergugat

Menerima

salinan gugatan,

surat panggilan &

menandatangani

berita acaranya.


Tahap yudisial
TAHAP YUDISIAL

  • PEMBUKTIAN

  • - Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan (Pasal 163 HIR).

  • Alat bukti (Pasal 164 HIR): (1) Bukti Surat (biasa, otentik, akte di bawah tangan, Pasal 137 dan 165 HIR); (2) Saksi (Pasal 145 ayat (1) HIR); (3) Persangkaan (hakim dan undang-undang); (4) Pengakuan (dalam sidang dan diluar sidang, Pasal 174-176 HIR); dan (5) Sumpah (diminta oleh hakim dan pihak lawan, Pasal 155, 156, 158, dan 177 HIR).

  • JAWAB MENJAWAB

  • Jawaban

  • Dibuat oleh Tergugat.

  • Bentuk:

  • Eksepsi, yakni tanggapan yang tidak mengenai pokok perkara. Eksepsi ada 2, yaitu (1) eksepsi materiil atau peremptoir (antara lain: kompetensi (Pasal 125 ayat (2), 133, 134 dan 136 HIR, nebis in idem, objek yang sama juga sedang disidangkan) dan (2) eksepsi formil atau dilatoir (antara lain: gugatan premature, gugatan kurang pihak, obscuur libel, dll).

  • Jawaban, yakni tanggapan mengenai pokok perkara. Isinya ada 3 yaitu: mengakui, menolak, dan referte.

  • Rekonpensi, yakni gugatan balasan (132 huruf a dan b HIR).

  • 2. Replik

  • Dibuat oleh Penggugat, guna mempertahankan dalil-dalil dalam gugatan dan mematahkan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat.

  • 3. Duplik

  • Dibuat oleh Tergugat, guna mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil dalam jawaban dan mematahkan dalil-dalil dalam replik Penggugat.

SIDANG I

KEMUNGKINAN:

  • Penggugat dan Tergugat hadir maka sidang dibuka dan Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian. Bila mereka setuju untuk berdamai maka dibuatlah Akta van dading (130 HIR), akan tetapi bila tidak tercapai perdamaian maka sidang dilanjutkan.

  • Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, hakim akan memeriksa Berita Acara Panggilan bila telah sah dan patut maka Tergugat akan dipanggil kembali (127 HIR). Apabila ternyata Tergugat tetap tidak hadir juga maka perkara tersebut diputus secara verstek (125 HIR).

    - Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir, hakim memeriksa BAP, dan mengadakan pemanggilan kembali pad pihak yang tidak hadir (126HIR), bila Penggugat tetap tidak hadir maka perkara diputus secara gugur. (124 HIR)

    - Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan kembali hingga biaya perkara habis.

    - Mediasi(PERMA No. 2 tahun 2003)

  • PUTUSAN DAN EKSEKUSI

  • - Penggolongan putusan: (1) Putusan akhir, yakni putusan yang mengakhiri sengketa, dan (2) Putusan sela, yakni putusan yang diberikan guna memperlancar jalannya persidangan.

  • Sifat putusan: (1) Condemnatoir (menghukum); (2) Declaratoir (menyatakan); (3) Constitutive (menimbulkan hubungan hukum baru dan menghilangkan hubungan hukum yang lama).

  • Asas-asas eksekusi: (1) Dijalankan apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela menjalankan isi putusan; (2) Dijalankan terhadap putusan inkracht (kecuali putusan Sertamerta, provisi, gorsse akte, perdamaian); (3) Dilaksanakan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri, dll.

  • Macam eksekusi: (1) eksekusi riil; (2) eksekusi membayar sejumlah uang; (3) Eksekusi melakukan suatu pekerjaan, dll.


Tahap yudisial1
TAHAP YUDISIAL

Berhasil

Akta Perdamaian

Mediasi

Sidang hari I

Pembacaan

Gugatan

Jawaban

Replik

Upaya

Hukum

Putusan

Hakim

Duplik

Kesimpulan

Pembuktian


Upaya hukum
Upaya Hukum

Upaya

Hukum

Biasa

Banding

Kasasi

Verzet

Putusan

Hakim

Upaya

Hukum

Luar

Biasa

Peninjauan Kembali

Derden Verzet


Gugatan 1
GUGATAN (1)

  • Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih (sebagai Penggugat) terhadap seseorang/suatu badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat).

  • Gugatan dapat diajukan, baik itu secara secara lisan (Pasal 120 HIR) ataupun tertulis (Pasal 118 HIR), oleh seseorang/pihak yang dirugikan.


Gugatan 2
GUGATAN (2)

  • Syarat Gugatan:

    • Formil, harus memuat: (1) Tempat, tanggal pembuatan gugatan; dan(2) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan (partij materiil) atau kuasa hukumnya (partij formil) diatas materai secukupnya (Rp. 6.000,-) yang diberi tanggal.

    • Materiil, harus memuat:

      • Persona Standi on Judicio (identitas jelas semua pihak dalam gugatan, baik itu Penggugat maupun Tergugat). Dalam bagian ini minimal harus memuat nama lengkap, pekerjaan, dan alamat dari masing-masing pihak.

      • Posita/Fundamentum Petendi (dalil-dalil gugatan). Dalam bagian ini harus diuraikan secara rinci dan sistimatis tentang:

        • fakta-fakta perbuatan, peristiwa dan/atau kerugian yang dialami.

        • Fakta-fakta dan dasar hukum dengan menunjuk sifat melawan hukum, ketentuan hukum ataupun asas-asas hukum mana saja yang sudah dilanggar berdasarkan fakta-fakta perbuatan atau peristiwa, missal melanggar Pasal 1365 BW, Pasal 1234 BW, Pasal 38 UU RI No. 23/1997, dll

      • Petitum (tuntutan). Bagian ini dapat merangkum semua tuntutan hukum untuk diputuskan oleh Majelis Hakim agar dipenuhi oleh Tergugat. Disini tuntutan dapat dinyatakan sepanjang tuntutan itu sudah diuraikan sebelumnya dalam bagian posita dan berdasarkan hukum, serta tidak melawan hak


Gugatan 3
GUGATAN (3)

  • Gugatan diajukan kepada (Pasal 118 HIR): (1) Pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat; (2) Jika Tergugat lebih dari satu, maka dapat diajukan kepada pengedilan negeri dalam wilayah hukum salah satu tempat tinggal Tergugat; (3) Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada pengedilan negeri dalam wilayah hukum dimana terakhir kali Tergugat bertempat tinggal. Terkecuali, terhadap gugatan yang secara khusus menyangkut sengketa terhadap suatu barang, meski tempat tinggal Tergugat tidak diketahui pasti gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat barang sengketa berada; dan (4) Jika ternyata Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di Ibu kota Negara RI (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

  • Secara garis besar, proses beracara di pengadilan negeri dalam perkara perdata terbagi dalam 2 tahapan, yaitu (1) tahap administratif, dan (2) yudisial.


Permohonan sita jaminan
PERMOHONAN SITA JAMINAN

  • Sita jaminan (beslag) dapat dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau secara terpisah dengan suatu permohonan tersendiri yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memerika dan mengadili perkara.

  • Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan.



Pengikutsertaan pihak ketiga
PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA

  • Bilamana dipandang perlu atau sangat dibutuhkan, Majelis Hakim dapat menarik atau mengizinkan pihak ketiga untuk beracara dalam suatu perkara (RV).





Jenis eksepsi 1
Jenis Eksepsi (1)

  • Pasal 125 ayat (2), 132 dan 133 HIR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi.

  • Dilihat dari Ilmu Hukum, jenis eksepsi terbagi atas:

    1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)

    2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

    3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)


Kompetensi
Kompetensi

  • Kompetensi Absolut (ps. 134 HIR)

    “ Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.” (Rv. 132; IR. 136, 190.)  

  • Kompetensi Relatif (Ps. 133 HIR Jo. 118 HIR).

    “Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain. (Rv. 131; IR. 136, 191.)


Jenis eksepsi
Jenis Eksepsi

Add. 1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)

  • Yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan.

  • Eksepsi Prosesual dibagi dua bagian, yaitu:

    1. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Absolut

     Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri tersebut melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PTUN atau Pengadilan Agama.

    Eksepsi ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya (Ps. 134 HIR).

    2. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Relatif

     Eksepsi yang menyatakan bahwa suatu pengadilan negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan atau obyek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut.

    Eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum diajukan jawab menyangkut pokok perkara.

  • Putusan dituangkan dalam bentuk:

    - Putusan sela (interlocutoir), apabila eksepsi ditolak; atau

    - Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan.


Eksepsi
Eksepsi

  • Dilatoire, gugatan pokok tidak akan berhasil, misalnya gugatan diajukan premature.

  • Peremptoire, meskipun mengakui kebenaran gugatan tapi ada tambahannya yang sangat prinsipal hingga gugatan gagal.

  • Disqualificatoire, Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.

  • Plurium litis consortium, Tergugat tidak lengkap.

  • Non adimpleti contractus, Tergugat tidak memenuhi prestasi karena Penggugat justru cidera janji.

  • Rei judicatie (ne bis in idem), Perkara ini sudah pernah diputus dan sudah berkekuatan hukum yang tetap.


Praktek hukum perdata oleh yoni a setyono

  • Van litispendentie, Perkara yang sama kini masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  • Van connexiteit, Perkara ini ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan /instansi lain dan belum ada putusan.

  • Obscuur libel,gugatan tidak jelas

  • Van beraad, gugatan ini belum waktunya diajukan.


Praktek hukum perdata oleh yoni a setyono

JAWABAN

Rol perkara No……./Pdt.G/2000/PN……

Dalam Perkara antara :

PT.X .............Sbg Tergugat Konpensi/

PenggugatRekopensi

Lawan

PT.Y..................Sbg Penggugat Konpensi/

Tergugat Rekopensi


Persona standi jawaban
Persona Standi Jawaban

  • Jakarta,

  • Kepada Yth.

    Bapak Ketua

    Pengadilan Negeri ...............

    u/p.

    Majelis Hakim

    Yang memeriksa perkara No. ..........

    Di Jakarta

  • Dengan hormat,

  • Untuk dan atas nama klien kami, PT.X .......... yang dalam hal ini diwakili oleh ................ yang bertindak untuk dan atas nama PT. ..............., alamat ............, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), selanjutnya sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensi, bersama ini menyampaikan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekovensi, antara lain sebagai berikut :


Posita jawaban
Posita Jawaban

Dalam Konpensi

  • Dalam Eksepsi

  • ..........................

  • ........................, dst.

    Dalam Pokok Perkara

    1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.

    2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

    3. .............. dst.

    Dalam Rekopensi

    15. ..................

    16. ................. dst.


Petitum jawaban
Petitum Jawaban

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekopensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri ............ berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

  • - Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

  • - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

    Dalam Pokok Perkara

  • Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

  • Biaya perkara menurut hukum


Rekonvensi
REKONVENSI

  • Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya [Pasal 132a ayat (1) HIR].

  • Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg).

  • Tujuan rekonvensi antara lain:

    1. Menegakkan Asas Peradilan Sedehana

    2. Menghemat biaya perkara

    3. Mempercepat penyelesaian sengketa

    4. mempermudah pemeriksaan

    5. menghindari putusan yang saling bertentangan

  • Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi

    a. Komposisi Gugatan

    Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi (gugatan asal), sedangkan Gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi (gugatan balik)

    b. Komposisi para Pihak

    Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Asal sebagai Penggugat Rekonvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi.

  • Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan rekonvensi (gugat balasan) pada umumnya diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbanganhukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.