HUKUM ACARA PERDATA - PowerPoint PPT Presentation

hukum acara perdata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM ACARA PERDATA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM ACARA PERDATA

play fullscreen
1 / 82
HUKUM ACARA PERDATA
693 Views
Download Presentation
ivie
Download Presentation

HUKUM ACARA PERDATA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUKUM ACARA PERDATA Oleh : Hamonangan Albariansyah, SH, MH (Disarikan dari buku ajar “Hukum Acara Perdata di Indonesia”, karya Bpk. Ahmaturrahman, SH)

  2. Kartu Kuliah (KK) • Lengkapi isian biodata KK • Tempel pasphoto “pantas” dan stempel fakultas • Tulis di pojok kanan atas KK kelas saudara berdasarkan isian KRS online • Contoh : “ Kelas A “ • Wajib mencantumkan tanggal di bagian kolom kiri,setiap perkuliahan • Tulis jumlah paraf dosen pada saat akhir perkuliahan

  3. Aturan Perkuliahan HAPER • 3 SKS = maximal 32 X Pertemuan (termasuk mid) • Mahasiswa wajib hadir minimal 85% = 21 X masuk : •  Mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS •  tidak ada tugas pengganti kehadiran • Hadir di kelas tidak berdasarkan pilihan di KRS atau tidak di cantumkan tanggal/kuliah di KK = KK tidak di paraf • Max telat masuk kelas 10 menit  tdk diizinkan masuk • Komponen nilai • Tugas - Quiz (lisan) + UTS (lisan) + UAS • Tugas copy-paste atau kumpul tugas tidak tepat waktu = “ 0 ” • Pemalsuan paraf, menitip KK dan/atau Kecurangan Ujian = “D“ • Ujian susulan max.1 minggu setelah Mata Kuliah tsb • KK hilang = ujian lisan 2 soal, 1 paraf • Tidak ada absensi menggunakan KK sementara (kertas) • Mahasiswa mentaati aturan akademik selama di kelas

  4. Buku Bacaan Hukum Acara Pedata • Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, “Hukum Acara Perdata Indonesia” • Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, “Hukum Acara Perdata Indonesia” Buku tsb ada di Perpustakaan anda Salinan slide : http://hamonangan.unsri.ac.id/

  5. PERTEMUAN 1GARIS BESAR POKOK PEMBELAJARAN (GBPP)HUKUM ACARA PERDATA • Pendahuluan • Pemberian Kuasa (Lastgeving) • Penyelesaian Perkara Perdata • Gugatan • Upaya Menjamin Hak (Sita Jaminan) • Pemeriksaan Di Persidangan • Pembuktian • Putusan Hakim (Vonnis) • Upaya Hukum (Recht Middelen) • Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)

  6. Bab IPendahuluan • Hukum Acara, hukum proses, hukum formil • Hukum Acara : hukum yang mengatur caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim agar memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting) • Ps.666 ayat 3 BW, 2 pendapat mengenai tindakan menghakimi sendiri : • Tidak dibenarkan, negara telah menyediakan upaya untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan • Tidak dibenarkan, akan tetapi abapila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri secara tidak tertulis dibenarkan. • Hukum Proses : Rangkaian perbuatan hukum yang mengatur cara atau apa saja yang dilakukan agar hukum materil dapat diwujudkan • Hukum Formil : hukum yang mengutamakan kebenaran cara dan bentuk agar substansi hukum materil dapat dilaksanakan

  7. Hukum Acara Perdata Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH • Hukum Acara Perdata adalah • kumpulan aturan-aturan hukum • yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil • dengan perantara hakim Perbedaan : • H.Acara Pidana : hak yang dilanggar bersangkutan dengan kepentingan umum • H.Acara Perdata : hak yang dilanggar bersangkutan dengan kepentingan pribadi

  8. Perlindungan hukum yang diberikan Pengadilan untuk mencegah eigenrichting • Tuntutan hak yang mengandung sengketa  Gugatan, sekurang-kurangnya dua pihak • Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa  Permohonan, hanya satu pihak saja • Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat, bukan inisiatif hakim

  9. Persidangan Perdata • Tuntutan hak tidak mengandung sengketa /peradilan tidak sesungguhnya (Voluntaire Jurisdictie). Ciri- cirinya : • Mengadili perkara tidak mengandung konflik atau sengketa, melainkan tuntutan hak berupa permohonan • Hanya terdapat satu pihak, tanpa lawan • Produk pengadilan berupa Penetapan (Bechikking) atau putusan menerangkan,menetapkan (declaratoir) • Penetapan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri dan pihak ketiga • Penetapan tidak memerlukan pertimbangan atau alasan • Aturan BW buku ke IV tidak berlaku • Contohnya ; penetapan wali hakim, ahli waris, permohonan kewarganegaraan, pengangkatan anak, penetapan pengampuan

  10. 2. Tuntutan hak yang mengandung sengketa/peradilan sesungguhnya (Contentiuese Jurisdictie). Ciri-cirinya : • Sekurang-kurang nya dua pihak yang bersengketa (Penggugat-Tergugat), • tuntutan hak dalam bentuk gugatan • Produk pengadilan diakhiri dengan putusan (vonnis) • Putusan mengikat para pihak yang bersengketa saja • Putusan harus mempunyai alasan yang kuat dan tepat • Buku ke IV BW berlaku • Contoh nya : sengketa hak atas tanah, sengketa HAKI, sengketa ganti kerugian

  11. Yang diatur dalam HaPdt ..? • Bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan • Bagaimana cara pihak yang diserang mempertahankan hak nya • Bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara • Bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara • Bagaimana melaksanakan putusan hakim (eksekusi) Dengan kata lain Hukuk Acara Perdata adalah : > Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak, untuk melaksanakan peraturan hukum perdata materill

  12. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA • HIR (Herziene Indonesische Reglement) di dalam Stb.1941 : 44 Pasal 118-245, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah Jawa & Madura • RBg (Rechtsreglement voor de Buitenwesten) di dalam Stb.1927 : 227 Pasal 142-314, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah luar Jawa & Madura • BRv (Reglement opde Burgerlijke Rechtvordering) di dalam Stb.1847 : 52, berlaku bagi Gol.Eropa & yang dipersamakan. Skerang sebagai Pedoman

  13. UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun 2009 • UU Mahkamah Agung, 5 tahun 2004 • UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum jo UU No.8 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 ttg Perubahan kedua UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum • SEMA • Yurispurdensi • Perjanjian Internasional

  14. Asas-asas dalam HAPdt(see UU No. 4 tahun 2004) • Peradilan dilakukan “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Pada kepala Putusan hakim. • Fungsinya : memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim. • Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. • Peradilan dilakukan dengan : • “sederhana”, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. • “cepat”, tidak banyak formalitas • “biaya ringan”, terjangkau oleh rakyat.

  15. Hakim bersifat menunggu • Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan • Hakim bersifat Pasif • Ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan hakim • Ultra Petita Partium, Hakim hanya mengadili apa yang dituntut, dilarang memvonis atas perkara yang tidak dituntut atau menjatuhkan vonis lebih dari yang dituntut • Pembuktian diserahkan kepada para pihak, pihak yang berperkara bebas mengajukan upaya hukum

  16. Beracara atau berperkara memerlukan biaya yang meliputi : • Biaya kepaniteraan, pemanggilan,, pemberitahuan para pihak dan bea materai • Biaya perkara dibebankan kepada : • Pihak Penggugat, karena ia mengajukan gugatan • Jika gugatan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah (tergugat) • Jika gugatan ditolak, biaya dibebankan kepada Penggugat (Penggugat kalah) • Apabila para pihak tidak mampu, maka beracara secara gratis (prodeo), biaya dibebankan kepada negara (Pasal 237 HIR atau 273 RBg)

  17. Asas Hakim Majelis, sekurang-kurangnya 3 orang hakim. • Maksud & tujuannya untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif nya dan memberikan perlindungan HAM di bidang peradilan • Namun dalam prakteknya dapat ditemui pemeriksaan dengan hakim tunggal (Unus Judex) untuk mempercepat jalannya proses. Contoh : putusan declaratoir, pelanggaran lalu lintas.

  18. Hakim harus mendengarkan kedua pihak (Audi et Alteram Partem) • Hakim tidak memihak, para pihak diperlakukan sama • Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang • Artinya setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan • Tujuan asas ini adalah menjamin objektifitas peradilan, sebagai social control oleh masyarakat. • Akan tetapi pada pembacaan putusan harus dalam sidang yang terbuka untuk umum, apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum

  19. Putusan Hakim harus disertai dengan alasan-alasan. • Tujuan dicantumkan alasan-alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim dan objektifitas atas putusan kepada masyarakat • Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan • Alasan-alasan hakim dalam penjatuhan keputusan : • Perundang-undangan • Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat • Jurisprudensi, doktrin, dan harga emas (masalah ganti kerugian)

  20. Pertemuan 2Kekuasaan Kehakiman • Sejak UU No.4 tahun 2004, badan peradilan secara organisasi, administrasi dan financial dibawah kekuasaan MA • P. Umum • UU No. 49 tahun 2009 • Memeriksa dan mengadili perkara orang sipil baik pidana maupun perdata • P. Militer • UU No. 31 tahun 1997 • Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang khusus dilakukan oleh anggota TNI • P. Agama • UU No. 50 tahun 2009 • Orang Muslim dan Perdata Tertentu seperti perkawinan, perceraian, warisan, hibah, wasiat, wakaf, sadaqoh • P. TUN • UU No. 51 tahun 2009 • Mengadili perkara yang timbul akibat tindakan penguasa yang berupa penetapan (Beschikking) yang merugikan orang lain secara individu P. Niaga • UU No. 37 tahun2004 • Mengadili perkara kepailitan P. Tipikor • UU No. 46 tahun 2009, mengadili perkara tindak pidana korupsi

  21. Pembagian PN dan PT Berdasarkan Volume Perkara, Luas Wilayah, dan Potensi Daerah, yaitu : • PN Klas I A, • P. Perdata > 300/thn • P. Pidana > 800/thn • PN Klas I B, • P. Perdata < 300/thn • P. Pidana < 800/thn • PN Klas II A, • P. Perdata < 150/thn • P. Pidana < 400/thn • PN Klas II B, • P. Perdata < 60/thn • P. Pidana < 200/thn Klas A : • Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang Klas B : • Aceh, Padang, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Manado, Ambon dan Jayapura

  22. STRUKTUR ORGANISASI 1. Ketua PN/PT • Pengalaman 10 tahun sebagai hakim PN/PT • 5 tahun bagi hakim PT yang pernah menjabat ketua PN 2. Hakim • WNI, Pegawai Negeri, Sarjana Hukum, min 25 tahun, berwibawa, adil, jujur, bertaqwa, setia kepada Pancasila dan UUD 45 3. Panitera • Dalam tugasnya dibantu oleh panitera pengganti • Tugas nya menyelenggarakan administrasi perkara • Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan • Dalam perkara perdata bertugas melaksanakan putusan pengadilan • Membuat salinan putusan

  23. 4. Juru Sita (deur waader) • Dalam tugasnya dibantu oleh juru sita pembantu • Melaksanakan semua perintah ketua sidang • Menyampaikan pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan putusan pengadilan • Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan • Membuat berita acara penyitaan

  24. TUGAS POKOK BADAN PENGADILAN • Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili • Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dalam masyarakat • Pengadilan mengadili menurut hukum, tidak membeda-bedakan orang • Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

  25. Sejarah Hukum Acara Perdata dan Peradilan di Indonesia • Zaman Hindia Belanda (1848-1942) • Zaman Jepang (1942-1945) • Zaman RIS (1945 dan 1949 dan 1950) • Periode 1950-1959 • Periode 5 Juli 1959 s/d 11 Maret 1966 dan sesudah 11 Maret 1966

  26. Zaman Hindia Belanda (1848-1942) • H.L.Wichers ditugaskan pemerintah HB menjabat ketua Hooggerechtshof (MA) di Batavia • Tidak membenarkan praktek pengadilan yang memeriksa, memutus perkara perdata untuk gol.Bumiputera menggunakan aturan gol.Eropa tanpa landasan UU • Dengan peraturan Gubjen J.J.Rochussen,memerintahkan Wichers merancang Reglement tentang administrasi Polisi, acara perdata dan acara pidana bagi Bumiputera sekaligus gol.Timur Asing di Jawa-Madura. Disamakan  kecerdasan sama • Rancangan yg telah disahkan tsb lazim disebut HetInlandsch Reglement (HIR) • Menyusul kemudian aturan untuk luar jawa-madura yang disebut dengan Rechtsreglement voor de Buitenwesten (RBg), Stb 1927 No.227

  27. Susunan Peradilan Jawa-Madura Luar Jawa-Madura - Hooggerechtshof Hooggerechtshof - Raad van Justitie Raad van Justitie - Residentiegerecht Residentiegerecht - Landrecht Landrecht Magistraadgerecht - Landraad - Districtgerecht

  28. Zaman Jepang • UU No.1 tahun 1942 yang menentukan “bahwa untuk sementara waktu segala UU dan peraturan dari pemerintah Hindia Belanda dahulu terus berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan balatentara Jepang” • Tidak ada perubahan dalam hukum materill, hanya perubahan penyederhanaan sistem peradilan dengan sistem hakim tunggal, menjadi : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja, Peradilan Adat dan Peradilan Militer.

  29. Periode RIS • UU No. 7 tahun 1947 tentang susunan keluasaan MA dan Kejaksaan Agung • UU No.20 tahun 1947 tentang Banding di jawa-madura,dan RBg diluar Jawa-madura • 4 lingkungan peradilan ; umum, agama, adat dan militer Periode 1950-1959 • Menghapus pengadilan khusus,hanya meninggalkan PN yang berkuasa pada tingkat pertama memeriksa,mengadili • UU No.1 tahun 1951 ttg susunan peradilan umum, yaitu PN, PT dan MA

  30. Periode 5 Juli 1959- 11 Maret 1966 • UU No.19/1964 ttg Ket.Pokok kekuasaan kehakiman • UU No.13 tahun 1965 ttg Pengadilan dalam Peradilan Umum • 4 lingkungan peradilan, yaitu : Peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer, peradilan TUN • Namun kedua UU tsb memberikan eksekutif dapat intervensi perkara,pengadilan,peradilan, bertentangan dengan UUD’45 • Orde baru,Digantikan dgn UU No.14 tahun 1970 ttg Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No.2 tahun Peradilan Umum. • Belum ada HaPdt yg berlaku secara Universal,seperti HaPidana (UU No.8/1981)

  31. Bab IIPemberian Kuasa (Lastgeving) Lastgeving adalah : • suatu persetujuan atau perjanjian • dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain • Yang menerimanya untuk atas namanya melakukan perbuatan hukum suatu urusan/perihal

  32. Pengaturan Lastgeving • Hukum Formil HIR,RBg & Brv • Hukum Materill, BW/KUHPerdata, UU No.18 tahun 2003 ttg Advokat • Advokat : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan UU ini. • Jasa Hukum : jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi,membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien • Kuasa Insidential : memberikan jasa dalam bidang hukum hanya untuk sekali saja (1 perkara). Orang yang dapat menjadi kuasa insidential,yaitu : • Mempunyai hub.keluarga dengan salah satu pihak sampai derajat ketiga • Mereka yang ada hubungan kerja dengan suatu instansi • Mereka yang termasuk salah satu pihak dalam perkara

  33. Persyaratan Advokat See Pasal 3 UU No.18/2003: • WNI, tinggal di Indonesia, tidak berstatus PNS/Pejabat Negara • Berusia min.25 tahun • Berijazah Sarjana, latar belakang pendidikan hukum • Lulus ujian advokat yang diadakan organisasi advokat • Magang min 2 tahun terus menerus pada kantor advokat • Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun > • Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab,adil dan integritas tinggi.

  34. Cara Pemberian Kuasa Secara Lisan • Pihak yang memberikan kuasa selalu hadir bersama pihak yang menerima kuasa • Ditunjuk lisan ketika membuat gugatan lisan dilakukan didepan ketuan PN. Maka ketika itulah disebutkan maksud memberi kuasa. • Ditunjuk secara lisan dimuka persidangan. Pemberi dan penerima kuasa hadir di sidang (dicatat dalam berita acara sidang)

  35. Secara Tertulis • Dengan menunjuk nama orang yang diberi kuasa di dalam surat gugatan. • Dengan Surat Kuasa Khusus : • mencantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa • Mencantumkan lawan dan objek perkara • Mencantumkan pengadilan tempat berperkara • Mencantumkan hal-hal yang dikuasakan • (jika perlu) cantumkan pemberian hak substitusi (memberikan kuasa kepada orang lain)

  36. Bab IIIPenyelesaian Perkara Perdata • Litigasi • Gugatan (tuntutan yang mengandung sengketa) • Permohonan (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa) • Perdamaian melalui Pengadilan • Pihak penggugat mencabut gugatannya dan melakukan perdamaian dengan tergugat dengan akte bawah tangan atau akta otentik. • Non-Litigasi • Arbitrase (didasarkan pada perjanjian arbitrase) • ADR • Konsultasi • Negosiasi • Mediasi • konsolidasi

  37. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata • Pengajuan Gugatan • Proses Persidangan • Replik-Duplik • Pembuktian • Upaya Hukum • Pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi)

  38. I. Pengajuan Gugatan • Pengajuan Gugatan yang telah memenuhi syarat formal, syarat-syarat surat gugatan tersebut : • Identitas para pihak • Fundamental petendi (dasar gugatan) • Petitum (tuntutannya) • Ditanda tangani

  39. Fundamental Petendi terdiri dari dua bagian, yaitu : • Uraian tentang kejadian atau bagian peristiwa yang merupakan penjelasan duduk perkara. Kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum, sejarah asal mula terjadinya hak • Uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan Petitum, putusan yang diharapkan/dimintakan agar diputuskan hakim, harus jelas dan sempurna (tidak bertentangan satu dengan lainnya-obscuur libel),hendaknya bersifat tunggal, sehingga apabila terjadi, makan tidak diterimanya gugatan.

  40. b. Pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan negeri yang berwenang dengan membayar uang muka (vorschot) biaya perkara, untuk kemudian memperoleh nomor registrasi perkara. c. Panitera menyampaikan/menaikkan berkas perkara tersebut kepada ketua PN bahwa berkas tersebut sudah diteliti dan syarat formalnya sudah lengkap.

  41. d. Ketua PN mengeluarkan atau Penetapkan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa dan mengadili perkara, sekaligus menunjuk Panitera Sidang e. PMH membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan waktu persidangan pertama. f. Juru Sita akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai PHS selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang

  42. II. Proses Persidangan • Panitera Sidang mempersiapkan segala sesuatunya untuk sidang, dan melaporkannya bila telah siap dan menunggu di ruangan. • Majelis hakim memasuki ruang sidang (yang hadir berdiri) • Ketua majelis hakim membuka sidang (sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 atau 3x) • Ketua majelis menanyakan identitas penggugat dan kemudian tergugat • Anjuran damai kepada pihak yang berperkara oleh majelis hakim (bila tdk berhasil,sidang dilanjutkan) • Pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasa hukum nya

  43. III. Jawaban Tergugat, Replik-Duplik • Jawaban Tergugat, yaitu berupa eksepsi (tangkisan), pokok perkara, dan gugatan balik (rekonvensi) • Replik, yaitu tanggapan Penggugat terhadap jawaban tergugat • Duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik penggugat • Dst,..hingga hak bicara terakhir ada pada tergugat

  44. IV. Pembuktian • Beban pembuktian dibebankan kepada para pihak yang mendalilkan adanya hak atau menyangkal adanya hak orang lain, maka ia yang membuktikan nya.(see Pasal 1865 BW). • Pembuktian dilakukan menggunakan alat-alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.(see Pasal 1866 BW)

  45. c. Penyusunan Kesimpulan (conclusion) masing-masing oleh para pihak. Kesimpulan ini tidak mutlak/tidak harus d. Musyawarah majelis hakim e. Pengumuman putusan hakim dalam sidang terbuka untuk umum f. Hakim ketua akan menanyakan para pihak apakah mereka menerima putusan tersebut atau tidak dan para pihak dapat menggunakan upaya hukum

  46. V. Upaya Hukum • Upaya Hukum Biasa • Verzet, banding, kasasi • Upaya Hukum Luar Biasa • Peninjauan Kembali (Request Civil) dan perlawanan pihak ketiga (Dendin Verzet)

  47. VI. Eksekusi 3 Macam eksekusi dalam HaPdt, yaitu: • Eksekusi untuk melakukan suatu pembayaran sejumlah uang • Eksekusi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan • Eksekusi untuk pengosongan benda tetap, seperti tanah atau rumah.

  48. Bab IV GUGATAN • Pada asasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan, namun dapat menggugat sebagaimana persyaratan gugatan. • Syarat mengajukan gugatan, yaitu : • Adanya kepentingan • Mempunyai dasar hukum • Merasa haknya dirugikan • Subjek Hukum Perdata • Natuurlijke Persoon (Orang) • Harus cakap (bekwaamheid) • Recht Persoon (Badan Hukum)

  49. Natuurlijke Persoon • Legitima Persona Standi in Judicio (setiap orang berwenang untuk menghadap ke pengadilan) • Orang yang berwenang (Bevoegd) tidak selalu mampu (bekwaam) • Bekwaam : • Sudah dewasa (21 th/telah kawin) • Sehat akal pikiran • Tidak dibawah pengampuan (curatele)

  50. Yang menyebabkan orang tidak cakap : • Belum dewasa (minderjarig), sehingga harus diwakili urusan nya • Di bawah pengampuan, dikarenakan : • Sakit ingatan • Pemboros/pemabuk • Debitur yang dinyatakan pailit • Kedudukan sebagai istri • Setelah keluarnya SEMA No.3 tahun 1963, ketentuan Psal 110 KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku lagi.