hukum perikatan perdata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hukum Perikatan Perdata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hukum Perikatan Perdata

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Hukum Perikatan Perdata - PowerPoint PPT Presentation

arvid
382 Views
Download Presentation

Hukum Perikatan Perdata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hukum Perikatan Perdata Tim pengajar Hukum perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

  2. Minggu I Pengertian Perjanjian dan Perikatan

  3. Pendahuluan • Buku ke tiga KUHPerdata berjudul tentang perikatan • Perikatan (verbintenis) lebih luas dari perjanjian. • Buku III mengatur juga mengenai perikatan yang berasal dari undang-undang. Namun sebagian besar buku III ditujukan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian.

  4. Perjanjian • Ps. 1313 “Suatuperbuatandengan mana satuorangataulebihmengikatkandirinyaterhadapsuatuorangataulebihlainnya” Diperbaiki doktrin “suatu pesetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” Subekti: “Suatuperjanjianadalahsuatuperistiwadimanaseorangberjanjikepadaseorang lain ataudimanaduaorangitusalingberjanjiuntukmelaksanakansesuatuhal.”

  5. Perikatan • Pengertian Perikatan  tidak dijumpai KUH Pdt doktrin mencoba memberi pengertian: • Hal yang mengikat antara org yang satu & orgyang lain (Abdulkadir M., 2000: 198) • Hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur & kreditur • Hubungan hukum antara 2 pihak yang menimbulkan hak & kewajiban atassuatu prestasi (Sudikno Mertokusumo)

  6. Pengertian perikatan • Perikatan “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutannya itu” • Hubungan hukum tsb minimal 2 pihak, yaitu; • kreditur (berpiutang)  berhak menuntut prestasi • debitur (berhutang)  berkewajiban untuk memenuhi prestasi

  7. Sumber perikatan

  8. Sistematika Buku III • Sumber perikatan • Prestasi • Syarat sahnya perikatan • Wanprestasi • Keadaan memaksa • Resiko s.d • hapusnya perikatan BagianUmum (1233 – 1456) Bab 1 – Bab 4 Lex specialis derogat lex generali BUKU III BagianKhusus (1457 – 1864) bab3, bab 5 s.d bab 18 Nominat 15 Perj. • Sumber : • Peraturan Per UU • Kebiasaan Asas keb. berkontrak Inominat 1319 Sistem terbuka Pengaturan: Buku 3 KUH Pdt, 18 Bab (sejak 1950 stlh bab 7 ada bab 7a, jd ada 19 bab)

  9. Buku III menganut asas “kebebasan berkontrak”  Ps. 1338 • Sistem yang dianut adalah sistem terbuka. • Buku III  hukum pelengkap (aanvullend recht)

  10. Sistem terbuka • sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian

  11. Pengertian Perikatan  tidak dijumpai KUH Pdt doktrin mencoba memberi pengertian: • Hal yang mengikat antara org yang satu & orgyang lain (Abdulkadir M., 2000: 198) • Hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur & kreditur • Hubungan hukum antara 2 pihak yang menimbulkan hak & kewajiban atassuatu prestasi (Sudikno Mertokusumo)

  12. Pengertian perikatan • Perikatan “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutannya itu” • Hubungan hukum tsb minimal 2 pihak, yaitu; • kreditur (berpiutang)  berhak menuntut prestasi • debitur (berhutang)  berkewajiban untuk memenuhi prestasi

  13. Prestasi • Pengertian: Obyekperikatan “barang sesuatu yang dapat dituntut • DasarHukum: Ps 1234 KUH Pdt • Memberikansesuatu (to Geven) • 1235 KUHPerdata • 499 KUHPerdata • Berbuatsesuatu (to Doen) • TidakBerbuatSesuatu (NietDoen)

  14. Sifat Prestasi Sifatprestasi: • Harussudahtertentu • Harusmungkin • Harusdiperbolehkan • Harusadamanfaat/bermaknabagikreditur • Terdiridari 1/lebihperbuatan

  15. 3 serangkai dalam hukum

  16. Subyek hukum Subyek hukum PT X Koperasi ABC Peristiwa hukum atau hubungan hukum ASD Yayasan WZ Jual beli? Anjak piutang? Leasing? dll Hak dan Kewajiban Prestasi dan wan prestasi

  17. Asas-asas penting dalam perjanjian

  18. Asas konsensuil  perikatan lahir pada saat detik kata sepakat. • Pengecualiannya perjanjian ril dan formil. • Asaskebebasanberkontrak kebebasanuntukmenentukanisidanbentukperjanjian • Asaskekuatanmengikat (pactasuntservanda)  asasygmenyatakanbahwaparapihakterkikatutkmelaksanakanisiperj. Termasukterikat pd kebiasaan & kepatutan • Asaskepribadian  asasygmenyatakanbahwaperjanjianberlakubgpihakygmengadakanperjanjianitusendiri ( Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya Ps. 1317. • AsasItikadBaik Ps. 1338 (3)  perjanjian hrs dilakukan dg itikadbaik. Itikadbaikharusdiartikanobyektif  maksudnyaperj. Didasarkan pd keadilan, kepatutandankesusilaan. Itikadbaikdalambuku II KUHPdt  kejujuransubyektif.

  19. Asas konsensualitas Asas Konsensualitas (Consensus) • Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. • Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata. • Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (pasal 1321 KUHPerdata) yaitu: • Paksaan (dwang); • Kekhilafan (dwaling); • Penipuan (bedrog).

  20. Asas Kebebasan Berkontrak • Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi: • Kebebasan untuk mengadakan/tdk mengadakan perjanjian • Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun • Kebebasan untuk menentukan bentuk perj • Kebebasan untuk menentukan isi perj • Kebebasan untuk menerima/menyimpangi hk perj yang bersifat pelengkap (aanvullend recht) • Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.

  21. pacta sunt servanda Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt servanda) • Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti mengikatnya sebuah undang-undang (pasal 1338 KUHPerdata)

  22. Asas Itikad Baik Asas Itikad Baik (Good Faith) • Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad baik adalah: “in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense”.

  23. Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum perjanjian adalah: • “…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”

  24. AsasItikadBaik (Good Faith) • Prof. Subekti, SH merumuskanitikadbaiksebagaiberikut: “Itikadbaikdiwaktumembuatsuatuperjanjianberartikejujuran. Orang yang beritikadbaikmenaruhkepercayaansepenuhnyakepadapihaklawan, yang dianggapnyajujurdantidakmenyembunyikansesuatu yang buruk yang dikemudianharidapatmenimbulkankesulitan-kesulitan”. • Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata: “Perjanjian-perjanjianharusdilaksanakandenganitikadbaik”

  25. Asas Itikad Baik (Good Faith) • Kesimpulan: • Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang: • Jujur; • Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan); • Tulus ikhlas; • Sungguh-sungguh.

  26. Fungsi Itikad Baik dalam kontrak. • Rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah (aanvullend) ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.

  27. Subjek Hukum dalam Perjanjian • Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, • Manusia. • Badan hukum. • Kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdata secara “a contrario” (Negatif). • Digolongkan orang-orang yang cakap (“bekwaamheid”) adalah: • Orang-orang yang sudah dewasa. • Mereka yang tidak di bawah pengampuan.

  28. Minggu Ke III Syarat Sahnya perjanjian

  29. Perikatan yang lahir dari Perjanjian: syarat sahnya perjanjian • To establish a valid contract, four elements are required: • kesepakatan/the mutual consent of the parties; kecakapan/ a capacity to contract; hal tertentu/ a subject certain; sebab yang halal / a legal cause.(pasal 1320 KUH Perdata) • Once the agreement satisfies requirements of valid contract, it becomes legally binding for the contracting parties. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata: Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.

  30. Syarat sah perjanjian