hukum perikatan perdata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hukum Perikatan Perdata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hukum Perikatan Perdata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Hukum Perikatan Perdata - PowerPoint PPT Presentation


  • 331 Views
  • Uploaded on

Hukum Perikatan Perdata. Tim pengajar Hukum perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Minggu I. Pengertian Perjanjian dan Perikatan. Pendahuluan. Buku ke tiga KUHPerdata berjudul tentang perikatan Perikatan ( verbintenis ) lebih luas dari perjanjian.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hukum Perikatan Perdata' - arvid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum perikatan perdata

Hukum Perikatan Perdata

Tim pengajar Hukum perikatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

pendahuluan
Pendahuluan
  • Buku ke tiga KUHPerdata berjudul tentang perikatan
  • Perikatan (verbintenis) lebih luas dari perjanjian.
  • Buku III mengatur juga mengenai perikatan yang berasal dari undang-undang. Namun sebagian besar buku III ditujukan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian.
perjanjian
Perjanjian
  • Ps. 1313

“Suatuperbuatandengan mana satuorangataulebihmengikatkandirinyaterhadapsuatuorangataulebihlainnya”

Diperbaiki doktrin

“suatu pesetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Subekti:

“Suatuperjanjianadalahsuatuperistiwadimanaseorangberjanjikepadaseorang lain ataudimanaduaorangitusalingberjanjiuntukmelaksanakansesuatuhal.”

perikatan
Perikatan
  • Pengertian Perikatan  tidak dijumpai KUH Pdt doktrin mencoba memberi pengertian:
    • Hal yang mengikat antara org yang satu & orgyang lain (Abdulkadir M., 2000: 198)
    • Hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur & kreditur
    • Hubungan hukum antara 2 pihak yang menimbulkan hak & kewajiban atassuatu prestasi (Sudikno Mertokusumo)
pengertian perikatan
Pengertian perikatan
  • Perikatan

“suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutannya itu”

  • Hubungan hukum tsb minimal 2 pihak, yaitu;
  • kreditur (berpiutang)  berhak menuntut prestasi
  • debitur (berhutang)  berkewajiban untuk memenuhi prestasi
sistematika buku iii
Sistematika Buku III
  • Sumber perikatan
  • Prestasi
  • Syarat sahnya perikatan
  • Wanprestasi
  • Keadaan memaksa
  • Resiko s.d
  • hapusnya perikatan

BagianUmum (1233 – 1456)

Bab 1 – Bab 4

Lex specialis derogat lex generali

BUKU III

BagianKhusus (1457 – 1864) bab3, bab 5 s.d bab 18

Nominat

15 Perj.

  • Sumber :
  • Peraturan Per UU
  • Kebiasaan

Asas keb.

berkontrak

Inominat

1319

Sistem terbuka

Pengaturan: Buku 3 KUH Pdt, 18 Bab (sejak

1950 stlh bab 7 ada bab 7a, jd ada 19 bab)

slide9

Buku III menganut asas “kebebasan berkontrak”  Ps. 1338

  • Sistem yang dianut adalah sistem terbuka.
  • Buku III  hukum pelengkap (aanvullend recht)
sistem terbuka
Sistem terbuka
  • sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian
slide11

Pengertian Perikatan  tidak dijumpai KUH Pdt doktrin mencoba memberi pengertian:

    • Hal yang mengikat antara org yang satu & orgyang lain (Abdulkadir M., 2000: 198)
    • Hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur & kreditur
    • Hubungan hukum antara 2 pihak yang menimbulkan hak & kewajiban atassuatu prestasi (Sudikno Mertokusumo)
pengertian perikatan1
Pengertian perikatan
  • Perikatan

“suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutannya itu”

  • Hubungan hukum tsb minimal 2 pihak, yaitu;
  • kreditur (berpiutang)  berhak menuntut prestasi
  • debitur (berhutang)  berkewajiban untuk memenuhi prestasi
prestasi
Prestasi
  • Pengertian:

Obyekperikatan “barang sesuatu yang dapat dituntut

  • DasarHukum: Ps 1234 KUH Pdt
    • Memberikansesuatu (to Geven)
        • 1235 KUHPerdata
        • 499 KUHPerdata
    • Berbuatsesuatu (to Doen)
    • TidakBerbuatSesuatu (NietDoen)
sifat prestasi
Sifat Prestasi

Sifatprestasi:

  • Harussudahtertentu
  • Harusmungkin
  • Harusdiperbolehkan
  • Harusadamanfaat/bermaknabagikreditur
  • Terdiridari 1/lebihperbuatan
slide16

Subyek hukum

Subyek hukum

PT X

Koperasi ABC

Peristiwa hukum atau hubungan hukum

ASD

Yayasan WZ

Jual beli?

Anjak piutang?

Leasing?

dll

Hak dan Kewajiban

Prestasi dan wan prestasi

slide18

Asas konsensuil  perikatan lahir pada saat detik kata sepakat.

    • Pengecualiannya perjanjian ril dan formil.
  • Asaskebebasanberkontrak kebebasanuntukmenentukanisidanbentukperjanjian
  • Asaskekuatanmengikat (pactasuntservanda)  asasygmenyatakanbahwaparapihakterkikatutkmelaksanakanisiperj. Termasukterikat pd kebiasaan & kepatutan
  • Asaskepribadian  asasygmenyatakanbahwaperjanjianberlakubgpihakygmengadakanperjanjianitusendiri ( Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya Ps. 1317.
  • AsasItikadBaik Ps. 1338 (3)  perjanjian hrs dilakukan dg itikadbaik. Itikadbaikharusdiartikanobyektif  maksudnyaperj. Didasarkan pd keadilan, kepatutandankesusilaan. Itikadbaikdalambuku II KUHPdt  kejujuransubyektif.
asas konsensualitas
Asas konsensualitas

Asas Konsensualitas (Consensus)

  • Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya.
  • Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata.
  • Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (pasal 1321 KUHPerdata) yaitu:
    • Paksaan (dwang);
    • Kekhilafan (dwaling);
    • Penipuan (bedrog).
asas kebebasan berkontrak
Asas Kebebasan Berkontrak
  • Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:
    • Kebebasan untuk mengadakan/tdk mengadakan perjanjian
    • Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun
    • Kebebasan untuk menentukan bentuk perj
    • Kebebasan untuk menentukan isi perj
    • Kebebasan untuk menerima/menyimpangi hk perj yang bersifat pelengkap (aanvullend recht)
  • Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.
pacta sunt servanda
pacta sunt servanda

Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt servanda)

  • Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti mengikatnya sebuah undang-undang (pasal 1338 KUHPerdata)
asas itikad baik
Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik (Good Faith)

  • Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad baik adalah:

“in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense”.

slide23

Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum perjanjian adalah:

  • “…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”
slide24

AsasItikadBaik (Good Faith)

  • Prof. Subekti, SH merumuskanitikadbaiksebagaiberikut:

“Itikadbaikdiwaktumembuatsuatuperjanjianberartikejujuran. Orang yang beritikadbaikmenaruhkepercayaansepenuhnyakepadapihaklawan, yang dianggapnyajujurdantidakmenyembunyikansesuatu yang buruk yang dikemudianharidapatmenimbulkankesulitan-kesulitan”.

  • Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:

“Perjanjian-perjanjianharusdilaksanakandenganitikadbaik”

slide25

Asas Itikad Baik (Good Faith)

  • Kesimpulan:
    • Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang:
    • Jujur;
    • Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);
    • Tulus ikhlas;
    • Sungguh-sungguh.
slide26

Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.

    • Rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah (aanvullend) ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.
subjek hukum dalam perjanjian
Subjek Hukum dalam Perjanjian
  • Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban,
    • Manusia.
    • Badan hukum.
  • Kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdata secara “a contrario” (Negatif).
  • Digolongkan orang-orang yang cakap (“bekwaamheid”) adalah:
    • Orang-orang yang sudah dewasa.
    • Mereka yang tidak di bawah pengampuan.
perikatan yang lahir dari perjanjian syarat sahnya perjanjian
Perikatan yang lahir dari Perjanjian: syarat sahnya perjanjian
  • To establish a valid contract, four elements are required:
  • kesepakatan/the mutual consent of the parties; kecakapan/ a capacity to contract; hal tertentu/ a subject certain; sebab yang halal / a legal cause.(pasal 1320 KUH Perdata)
  • Once the agreement satisfies requirements of valid contract, it becomes legally binding for the contracting parties. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata: Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.