BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

1. SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) by Imr@n

2. PengertianBaitul Mal watTamwil (BMT) Menurut Hosen dan Hasan Ali (PKES, 2008:11) BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono (2007) BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti halnya zakat, infaq dan sodaqoh. by Imr@n

3. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu : 1. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 2. Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. by Imr@n

4. DASAR HUKUM BMT • Dalil Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, dimana pada zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainya. 2 Dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275-280 by Imr@n

5. 3. Dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikannya BMT adalah hadits Fi’liyah dimana Rasulullah SAW sendirilah yang telah membangun BMT 4. UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian by Imr@n

6. 5. Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila disuatu wilayah dimana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dan organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanaan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan baik, maka KUD tersebut dapat di operasikan sebagai BMT. by Imr@n

7. Penggunaan badan hukum Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU nomor 7 tahun 1992 dan UU nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat diopersikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut UU pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun syariah atau bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak menajemen dapat mengusulkan diri kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dengan badan huukum koperasi atau perseroan terbatas. by Imr@n

8. SejarahPerkembanganBMT Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M) Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi‑bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda‑nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. by Imr@n

9. MasaKhalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M) Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara’ (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibai’at sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh lbnu Sa’ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khaththab. Umar bertanya, “Anda mau kemana, hai Khalifah?” Abu Bakar menjawab, “Ke pasar.” Umar berkata, “Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?” Abu Bakar menjawab, “Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?” Umar berkata, “Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu.” Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (ta’widh) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dan Baitul Mal. by Imr@n

10. MasaKhalifahUmar bin Khatthab(13-23 H/634-644 M) Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh lbnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.” (Dahlan, 1999). by Imr@n

11. MasaKhalifahUtsman bin Affan (23-35 H/644-656 M) • Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, lbnu Sa’ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, “Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, ‘Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku.’ Itulah sebab rakyat memprotesnya.” (Dahlan, 1999). by Imr@n

12. MasaKhalifah Ali bin AbiThalib (35-40 H/656-661 M) Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh lbnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. by Imr@n

13. MasaKhalifah-KhalifahSesudahnya Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat (Dahlan, 1999). by Imr@n

14. Sejarah BMT di Indonesia • Sejarah BMT adadi Indonesia, dimulaitahun 1984 dikembangkanmahasiswa ITB diMasjidSalman yang mencobamenggulirkanlembagapembiayaanberdasarkansyari’ahbagiusahakecil. • KemudianBMT lebihdiberdayakanoleh ICMI sebagaisebuahgerakan yang secaraoperasionalditindaklanjutiolehPusatInkubasiBisnis Usaha Kecil (PINBUK). by Imr@n

15. Perkembangan BMT di Indonesia dewasa ini cukup mencengangkan, tumbuh ratusan BMT, bahkan mungki ribuan. Menurut catatan BMT Center Indonesia (semacam induknya BMT se-Indonesia) anggotanya ada sekitar 138 unit dengan 348 kantor cabang (niriah.com). Itu baru yang menginduk atau menjadi anggota BMT Center, padahal yang tidak menjadi anggota, sangat jauh lebih banyak. Artinya, masyarakat sangat membutuhkan sebuah lembaga keuangan seperti ini, lembaga keuangan yang sederhana dalam pengaksesan pembiayaan (kredit) dengan tidak meninggalkan aspek prudential, dengan bagi hasil (margin) yang jauh lebih rendah dari rentenir. Masyarakat usaha kecil selama ini merasa kesulitan untuk mengakses kredit ke perbankan, karena usahanya belum tertata by Imr@n

16. DAMPAK PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN BMT BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA • Pembiayaankepadapengusahamikroselamainiselaluterkendalapermasalahan outstanding pembiayaan yang kecil yang karenaitubiayaoperasionalpembiayaanmenjaditinggimembuatpihakperbankanengganmemberikanpembiayaan. • Kendalalainnyapersyaratanperbankan, bankable atau yang secarateknismengharuskanadanyajaminan liquid dll yang tidakdimilikioleh sector UMK. Adanyakeinginan yang kuatuntukmengatasikendala-kendaladiatasitulah yang menginspirasikehadiran BMT. by Imr@n

17. TUJUAN BMT BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha-usaha yaitu mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT. by Imr@n

18. PRINSIP KERJA BMT PrinsipBagiHasil MenggunakankonsepAl-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara’ahdan Al-Musaqah. Sistem Profit Sistem yang seringdisebutsebagaipembiayaankebajikanadalahmerupakanpelayanan yang bersifatsosialdan non-komersial. Nasabahcukupmengembalikanpokokpinjamannyasaja. by Imr@n

19. 3. Sistem Balas Jasa Tata cara jual beli yg dalam pelaksanannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT & kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain : Ba’Al-Murobahah, Ba’As-Salam, Ba’Al-Istishna & Ba’bitstaman Ajil. by Imr@n

20. 4. Akad Bersyarikat Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih & masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yg digunakan yaitu Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah. by Imr@n

21. 5. Produk Pembiayaan Penyediaan uang & tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dg pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Menggunakan konsep : Al-Murabahah, Al-Bai’Bitsaman Aji, Al-Mudharabah & Al-Musyarakah. by Imr@n

22. JENIS PRODUK BMT Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu: a. Produk penghimpunan dana (funding) b. Produk penyaluran dana (lending) c. Produk jasa d. Produk tabarru’: ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah) by Imr@n

23. KEGIATAN OPERASIONAL BMT Pola tabungan, dimana Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. by Imr@n

24. Akad yang digunakanadalah : 1. SimpananWadi’ah, adalahtitipandana yang tiapwaktudapatditarikpemilikatauanggotadenganmengeluarkansemacamsuratberhargapemindahbukuan/transfer & perintahmembayarlainnya. Akaddibagi 2 yaitu : a. Wadhi’ahYadhomanahyaitutitipanygakanmendapat bonus daripihak Bank Syari’ahjika Bank Syari’ahmengalamikeuntungan. b. Wadhi’ahAmanahyaitutitipandanazakat, infaq, danshodaqoh. by Imr@n

25. 2. Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. by Imr@n

26. Jenis-jenis Tabungan/simpanan : • Tabungan persiapan qurban; • Tabungan pendidikan; • Tabungan persiapan untuk nikah; • Tabungan persiapan untuk melahirkan; • Tabungan naik haji/umroh; • Simpanan berjangka/deposito; • Simpanan khusus untuk kelahiran; • Simpanan sukarela; • Simpanan hari tua; • Simpanan aqiqohdan lain-lain by Imr@n

27. B. PolaPembiayaan Ada 2 jenispembiayaanyaitu : • AkadTijarah (jualbeli), yaknisuatuperjanjianpembiayaanygdisepakatiantara BMT dengananggotadimana BMT menyediakandananyauntuksebuahinvestasi & ataupembelianbarang modal danusahaanggotanyaygkemudianprosespembayarannyadilakukansecaramencicilatauangsuranataupengembaliandibayarkanpadasaatjatuh tempo pengembaliaannya. 2. AkadSyirkah (penyertaan & bagihasil) - Musyarakah - Mudharabah by Imr@n

28. BADAN HUKUM BMT 1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). 2. Koperasi serba usaha atau Koperasi syari’ah 3. Koperasi simpan pinjam syari’ah (KSP-S) by Imr@n

29. KENDALA BMT Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai & pelayanan yang baik dibanding BMT. Nasabah bermasalah. Adanya persaingan tidak islami antar BMT, karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan bukan partner. Ketimpangan fungsi utama BMT antara baitul maal & baitul at tamwil. Kualitas SDM yang kurang by Imr@n

30. STRATEGI PENGEMBANGAN BMT • Optimalisasi SDM yang ada di BMT. • Strategi pemasaran yang lebih luas. • Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukannya menjadi lawan. • Evaluasi bersama BMT. by Imr@n

31. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BMT DENGAN KOPERASI KONVENSIONAL by Imr@n

32. PERSAMAAN Latar belakang & sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu. Kedua lembaga ini sama-sama mengandung unsur ekonomi dan sosial yang saling berkaitan by Imr@n

33. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya & masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat. Jika mengacu pada konsep mekanisme kerja bahwa kedua lembaga ini diusahakan bergerak pada 3 sektor yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil. by Imr@n

34. PERBEDAAN BMT DENGAN KOPERASI KONVENSIONAL Aspek PembiayaanKoperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya 2. Aspek PengawasanAspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan. by Imr@n

35. 3. Aspek Penyaluran produkKoperasi konvensional memberlakukan system kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak ?, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / baramg yang dipinjamkan kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah by Imr@n

36. 4. Aspek Fungsi sebagai lembaga zakatKoperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf . by Imr@n