KEBIJAKAN ANTI DUMPING INDONESIA ( MULTILATERAL TRADE AGREEMENT WITH WTO )

1. KEBIJAKAN ANTI DUMPING INDONESIA(MULTILATERAL TRADE AGREEMENT WITH WTO)

2. KELOMPOK IFA ANIFAWATI (115030113111005) RAHMA INDRIAWATI (115030113111012) VIKA AMILATI M (115030113111008)

3. LatarBelakang WTO INDONESIA WTO membuatkebijakantentang Anti dumping yang tertuangdalamAgreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 yang dihasilkanmelaluiUruguay RounddandikenaldengannamaAntidumping Code 1994. Indonesia meratifikasiAgreement Establishing the World Trade Organization tersebutmelaluiUndang-UndangNomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Nomor 3564).

4. RumusanMasalah • Bagaimanakahkebijakan anti dumping di Indonesia? • Apasajapersoalanterkaitkebijakan anti dumping yang dihadapi Indonesia? • Bagaimana analisisdampakdaripenerapankebijakan anti dumping bagiperekenomian Indonesia maupunperekonomianinternasional?

5. KajianPustaka • World Trade Organization World Trade Organization (WTO) atauOrganisasiPerdaganganDuniamerupakansatu-satunyabadaninternasional yang secarakhususmengaturmasalahperdaganganantarnegara. WTO secararesmiberdiripadatanggal 1 Januari 1995 tetapisistemperdaganganitusendiritelahadasetengahabad yang lalu. Sejaktahun 1948, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - PersetujuanUmummengenaiTarifdanPerdagangantelahmembuataturan-aturanuntuksistemini.

6. Tujuan WTO • Mendorongarusperdaganganantarnegara, denganmengurangidanmenghapusberbagaihambatan yang dapatmengganggukelancaranarusperdaganganbarangdanjasa. • Memfasilitasiperundingandenganmenyediakan forum negosiasi yang lebihpermanen • Untukpenyelesaiansengketa, mengingathubungandagangseringmenimbulkankonflik – konflikkepentingan. Fungsi WTO • ImplementasidariPersetujuan WTO • Forum untukperundinganperdagangan • Penyelesaiansengketa • Mengawasikebijakanperdagangan • Kerjasamadenganorganisasilainnya

7. Anti dumping • Definisi Anti-dumping adalahkebijakan yang dibuatataudiciptakanolehpemerintahdalamsuatunegarauntukmencegahtimbulnyaberbagaikegiatancurangolehpelakuusahaasingmelaluiprodukimpor, perbuatancuranginiberkaitandenganaspekhargadanproduk.

8. Ketentuan Anti Dumping dalam GATT 1994 Ketentuananti dumping telahtercantumsejakdisepakatinya GATT padatahun 1947. Implementasidariketentuan anti dumping initerdapatdalamAgreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 yang dihasilkanmelaluiUruguay RounddandikenaldengannamaAntidumping Code 1994.

9. Aturan Anti Dumping DalamHukumIndonesia TentangPengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization TentangKepabeanan Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea MasukImbalan

10. Ketentuandalam Anti dumping • BarangSejenis (Like Product) Dalampenyelidikan anti dumping sangatpentinguntukmenyelidikidanmenentukanapakahbarang yang didugasebagaibarang dumping sejenisdenganprodukindustridalamnegeri. Barangsejenisadalahbarang yang identikdalamsemuaaspeknyabaikfisik, tehnik, susunankimiawi, maupunpenggunaan. • Barang Dumping Barang dumping adalahbarang yang dijualdipasarluarnegeridenganhargaekspor < darihargadomestiknya. • Kerugian (Injury) Penentuankerugianharusberdasarkanpadabuktidanpengujianatas: kausalitasdankerugianindustridalamnegeri. • IndustriDalamNegeri Industridalamnegeriadalahprodusendalamnegeri yang memproduksibarangsejenisataukelompokprodusen yang secarakolektifmemproduksisebagianbesarproduksidalamnegeri

11. Pembahasan

12. KebijakanAnti Dumping di Indonesia (TataranPraktis) • Di Indonesia pelaksanaankebijakan anti dumping dilakukanolehKomite Antidumping Indonesia (KADI). • KADI merupakanlembagateknis yang diamanatkanuntukdibentukolehBab II Pasal 6 dan 7 PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea MasukImbalan.

13. TugaspokokKADI : a. Melakukanpenyelidikanterhadapdugaanadanyabarang dumping ataubarangmengandungsubsidi yang menimbulkankerugianbagiindustridalamnegeribarangsejenis b. Mengumpulkan, menelitidanmengolahbuktisertainformasimengenaidugaanadanyabarang dumping ataubarangmengandungsubsidi. c. Mengusulkanpengenaanbeamasuk antidumping ataubeamasukimbalankepadaMenteriPerindustriandanPerdagangan. d. Melaksanakantugas lain yang ditetapkanolehMenteriPerindustriandanPerdagangan. e. MenyusunlaporanpelaksanaantugasuntukdisampaikankepadaMenteriPerindustriandanPerdagangan.

14. Fungsi KADI : a. Merumuskankebijaksanaanpenanggulanganimportasibarang dumping ataubarangmengandungsubsidi. b. Menelitidanmelakukankonsultasipenyelesaianberbagaipermasalahan yang berkaitandenganimportasibarang dumping ataubarangmengandungsubsidi. c. Mengawasipelaksanaankegiatan yang berkaitandenganpenanggulanganimportasibarang dumping ataubarangmengandungsubsidi.

15. Wewenang KADI: a. Menyusunpenjelasanlebihlanjut yang bersifatteknisdanadministratifatasketentuan yang berkaitandengan dumping atausubsidi. b. Melakukanpemeriksaan, investigasiataupenyelidikanterhadappihak yang berkepentingandanpihak-pihak lain yang terkaitdengan dumping atausubsidi. c. MengusulkankepadaMenteriPerindustriandanPerdaganganuntukmemberlakukantindakansementara. d. MengusulkankepadaMenteriPerindustriandanPerdaganganmengenaihasilpenilaianatastawarantindakanpenyesuaian. e. Mengadakanpengkajiankembalipengenaanbeamasuk antidumping ataubeamasukimbalan. f. MengusulkankepadaMenteriPerindustriandanPerdaganganuntukmencabutataumelanjutkanpengenaanbeamasuk antidumping ataubeamasukimbalan. g. Menerbitkankeputusan-keputusan yang berkaitandenganpenanganan dumping atausubsidi.

16. Kebijakan anti dumping di Indonesia dilaksanakanmelaluibeberapamekanisme. Adapunmekanisme-mekanismetersebutantara lain; 1. PermohonanPenyelidikanAntidumping Terdiridari 2 persyaratanpermohonan, yaitu: a. PersyaratanPermohonanSecaraFormil b. PersyaratanPermohonanSecaraMaterial 2. TahapanProsesPenyelidikanAntidumping • PengajuanPermohonan • PenelitianBuktiAwal (Prima Facie) • PemberitahuanAwal • Pengumuman(Inisiasi) • PenyelidikanPendahuluan • PengenaanTindakanSementara • PenyelidikanLanjutan • PengenaanBea MasukAntidumping

17. BerbagaiPersoalan Anti Dumping yang Dihadapi Indonesia • Adabeberapapersoalan yang dihadapioleh Indonesia terkaitdenganpengimplementasiankebijakan Anti dumping diantaranya: a. Lemahnyapenegakanhukum b.Lemahnyaproteksipemerintah Indonesia dibandingkandenganproteksipemerintahnegaralawan.

18. Analisis DampakPenerapanKebijakan Anti Dumping BagiPerekenomian Indonesia dan Perekonomian Internasional Dampak positif • Pemberlakuan kebijakan anti dumping akan membawakan dampak positif bagi negara pengimpor apabila benar diketahui bahwa ada produk impor yang dijalankan secara dumping. Dampak positif dapat dipaparkan sebagai berikut : • Bagi negara pengimpor, perlindungan terhadap industri dan produk dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, menjaga kontinyuitas kegiatan produksi • Mencegah adanya persaingan harga yang tidak sehat dalam mekanisme pasar • Menjaga stabilitas harga dalam persaingan harga pasar

19. Dampak negatif • Dilihat dari peran Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan kebijakan anti dumping akan membawakan kontradiksi sendiri bagi Indonesia dalam menjalankan perdagangan bebas yang sehat. Hal ini dikarenakan Indonesia juga kerap melakukan dumping pada proses ekspornya ke luar negeri • Dengan adanya pemberlakuan kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh negara lain akan membuat posisi produk Indonesia terancam dalam persaingan bebas perdagangan. Hal ini dikarenakan adanya harga produk yang sama akan tetapi memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang jauh berbeda.

20. Analisis SWOT • Kekuatan internal (strengths) • Adanya kesepakatan dan ratifikasi Indonesia dengan WTO untuk menerapkan persetujuan anti dumping (Agreement on The Implementation of Article VI of GATT 1994) • Adanya payung hukum di Indonesia untuk menegakkan peraturan anti dumping sebagai kebijakan nasional dan internasional yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1995 yang selanjutnyadiubahdengan UU No. 17 Tahun 2006 • Dibentuknya lembaga khusus untuk mengawasi pergerakan dumping pada proses impor dari luar negeri yaitu Komite Anti Dumping Indonesia • Kelemahan internal (weakness) • Indonesia termasuk negara yang mendapat tuduhan melakukan praktik dumping dari berbagai negara dalam perdagangan internasional. Berdasarkan data dari pusat data bisnis indonesia pada tahun 1996 ada 34 komoditi ekspor indonesia yang dituduh melakukan praktek dumping • Masih banyaknya calon eksportir dan importir yang belum memahami kebijakan anti dumping Indonesia sehingga membawa dampak masih banyaknya pelanggaran-pelanggraran

21. Peluang eksternal (opportunity) • Banyaknya negara yang masih menerapkan strategi dumping dalam melakukan persaingan perdagangan bebas sehingga berpeluang untuk mengefektifkan pelaksanaan teknis dari kebijakan anti dumping secara umum • Untuk menciptakan keseimbangan harga dalam pasar domestik agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat yang akan menyebabkan fluktuasi harga Ancamaneksternal (Treats) • Akan membuat negara-negara yang tidak siap dengan persaingan harga normal akan pindah (keluar dari kegiatan kerjasama impor dengan Indonesia) • Semakin adanya tekanan dari para importir untuk mencoba masuk pada pangsa Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya peluang potensial pemasaran produk di tanah air

22. Strategi-Strategi Alternatif • Strategi 1 (SO) • Penegakan hukum atau kebijakan secara tegas tanpa adanya sebuah diskriminasi pada pelaku pelanggaran • Melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi, pendidikan, dan training kepada para pelaku ekonomi (eksportir dan importir) tentang regulasi dan kebijakan anti dumping yang telah dijalankan di Indonesia • Strategi 2 (WO) • Penguatan pada industri dalam negeri dari aspek modal, insfrastruktur, dan SDM • Melakukan sosialisasi pendidikan, dan training kepada para pelaku ekonomi (eksportir dan importir) tentang regulasi dan kebijakan anti dumping yang telah dijalankan di Indonesia • Promosi penggunaan produk dalam negeri • Strategi 3 (ST) • Melakukan upaya represif yakni pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “Bea Masuk Anti Dumping” (BMAD) • Pengawasan insentif terhadap kegiatan impor antar negara • Penguatan kerjasam dan membangun kerjasama yang sinergis antar eksportir dan importir • Strategi 4 (WT) • Penguatan daya saing global • Membangun komitmen bersama antara eksportir dan importir untuk membangun kondisi pasar perdagangan yang kondusif tanpa adanya suatu upaya untuk melakukan curang

23. Kesimpulan • Berdasarkananalisis yang telahdilakukan, terdapatdampaknegatifdanpositifdalampenerapankebijakan anti dumping di Indonesia. Meskipundemikiankebijakan anti dumping tetapharusdilaksanakansebagaiupayaproteksipemerintahterhadapproduk-produk Indonesia dariadanyapraktek-praktek dumping darinegara lain.