1 / 65

STANDAR OPERASIONAL

STANDAR OPERASIONAL. PROSEDUR. PERGESERAN PARADIGMA PEMERINTAHAN. Perubahan Lingkungan Strategik. OTDA. REFORMASI BIROKRASI DAERAH. birokrasi efektif, efisisen & ekonomis. Penataan Urusan Penataan kelembagaan Penataan ketatalaksanaan Penataan SDM. PELAYANAN PUBLIK.

grace
Download Presentation

STANDAR OPERASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

  2. PERGESERAN PARADIGMA PEMERINTAHAN Perubahan Lingkungan Strategik OTDA REFORMASI BIROKRASI DAERAH birokrasi efektif, efisisen & ekonomis • Penataan Urusan • Penataan kelembagaan • Penataan ketatalaksanaan • Penataan SDM PELAYANAN PUBLIK C:yulian3\reformaasi kelembagaan.ppt

  3. REFORMASI BIROKRASI • Bertujuan membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab, serta mampu memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam manajemen pemerintahan. • Ref. Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah, meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabi- litas, pelayanan publik, mind-set dan culture-set. • Aspek ketatalaksanaan pemerintahan diarahkan pada pewujudan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien. • Salah satu aspek ketatalaksanaan yang perlu ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya adalah prosedur kerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)

  4. REFORMASI BIROKRASI

  5. SISTEM, PROSEDUR DAN TATA KERJA • Keberadaannya sangat diperlukan dalam manajemen. • Oleh karena itu penetapan sistem,prosedur dan tata kerja dalam manajemen adalah hal yang wajar dan menjadi suatu keharusan. • Hal ini dikuatkan oleh Victor Lazaro dalam bukunya “System and Procedure, A Handbook for Bussines and Industry“ yang menyatakan “All corporate functions – production, marketing,finance,purchasing, industrial relations, and so on – are performed by mean of routines, or systems and procedures, which transelate the policies of management into action “ • Sistem dan prosedure sangat penting dalam proses manajemen.

  6. HUBUNGAN TATA KERJA, PROSEDUR KERJA DAN SISTEM KERJA • TATA KERJA : cara melaksanakan pekerjaan yang se- efisien mungkin atas suatu tugas dengan mem- perhatikan segi tujuan, peralatan, tenaga kerja, waktu, ruang, biaya dsb. • PROSEDUR KERJA : rangkaian tata kerja yang berurut- an, tahapan yang secara jelas menunjukkan jalan, alur, arus (flow) yang harus ditempuh, dari mana kegiatan berawal, kemana/kepada siapa diteruskan dan kapan/di mana selesai. • SISTEM KERJA : rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan atau pola tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kegiatan

  7. SISTEM KEARSIPAN : 1. Klasifikasi surat menyurat dan dokumen. 2. Pembubuhan kode-kode surat (coding). 3. Penyimpanan dalam bundel tertentu (folder). 4. Menyusun dalam almari file (filling). 5. Penentuan jangka waktu penyimpanan (record retention).

  8. MACAM - MACAM PROSEDUR • Prosedur Penerbitan Surat Keputusan. • ProsedurKearsipan. • Prosedur Surat Menyurat. • ProsedurPenyelesaian Jawaban DPRD. • ProsedurPendidikan dan Pelatihan Pegawai. • Prosedur Perencanaan dan Pengadaan Pegawai. • Prosedur Keamanan Intern. • ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah. • ProsedurPenyusunan Anggaran. • ProsedurPengadaan Barang. • ProsedurPenghapusan Barang. • Dan sebagainya.

  9. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE serangkaian instruksi tertulis yg.dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan, baik administratif maupun teknis. PEDOMAN KERJA : pengaturan pelaksanaan suatu kegiatan secara umum. BENTUK PROSEDUR KERJA PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA : pengaturan lebih lanjut masing-masing pedoman kerja, lebih terperinci MANUAL KERJA : pengaturan lebih rinci dari petunjuk pelaksanaan kerja

  10. serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan, di mana dan oleh siapa harus dilakukan. (PERMENPAN & RB NOMOR 35 TAHUN 2012)

  11. MANFAAT SOP • Sebagai standarisasi cara yang harus dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan. • Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin akan terjadi. • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. • Membantu pelaksanaan tugas lebih mandiri. • Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. • Menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan acuan konkrit. • Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dlm. berbagai situasi. • Menjamin konsistensi pelayanan baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan. • Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang diperlukan. • Memberikan informasi bagi peningkatan kompetensi SDM. • Memberikan informasi beban tugas yang harus diemban oleh setiap individu. • Sebagai instrumen yg. dapat melindungi pelaksana dari tuntutan hukum. • Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. • Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural yang terjadi. • Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pela- • yanan.

  12. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P • kemudahan dan kejelasan ; • effisisensi dan effectivitas ; • keselarasan ; • keterukuran ; • dinamis ; • berorientasi pada pengguna (pelanggan) ; • kepatuhan hukum ; • kepastian hukum ;

  13. PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN S O P • komitmen ; • konsisten ; • perbaikan dan penyempurnaan • berkelanjutan ; • d. mengikat ; • e. setiap unsur yang terlibat mempunyai peran • penting ; • f. setiap unsur sadar peran dan tanggung • jawabnya ; • g. terdokumentasi dengan baik.

  14. Dalam penyusunan SOP, terlebih dulu diinventarisasikan • kegiatan atau aktivitas apa saja yang diperlukan serta • siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya. • Misalnya SOP Penghapusan Barang : • Aktivitas yang perlu dilakukan : • a. menyusun daftar barang yang dihapus ; • b. mengirim barang ke gudang ; • c. menyimpan barang di gudang ; • d. memeriksa barang yang disimpan ; • e. menyampaikan saran penghapusan barang ; • f. meneliti barang-barang yang akan dihapus ; • g. persetujuan barang-barang yang diusulkan dihapus ; • h. penetapan Keputusan Penghapusan barang ; • i. pelaksanaan penghapusan barang. • Pejabat yang terlibat : • a. Pejabat Fungsional/Tim Khusus ; • b. Penyimpan Barang (Petugas Gudang); • c. Tim Pemeriksa Ahli ; • d. Unit Organisasi Pengguna/Pemakai ; • e. Pimpinan Instansi.

  15. SOP TEKNIS SIFAT KEGIATAN SOP ADMINIST. SOP MAKRO CAKUPAN & BESARAN KEGIATAN SOP MIKRO SOP SOP FINAL CAKUPAN & KELENGKAPAN KEGIATAN SOP PARSIAL SOP GENERIK CAKUPAN & JENIS KEGIATAN SOP SPESIFIK

  16. 1. SOP TEKNIS : prosedur standar yang sangat rinci yang dilakukan oleh satu orang pelaksana dengan satu peran/ jabatan. (pemeliharaan makanik industri, medical check up, penanganan pasien gawat dsb. pemeliharaan sarana/prasarana, audit keuangan, pelayanan masyarakat dll.) JENIS S O P 2. SOP ADMINISTRATIF : prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang di- lakukan lebih dari satu orang pelaks. dgn. Lebih dari satu peran/jabatan. (perencanaan, penganggaran, pengadaan barang, dsb.

  17. BENTUK-BENTUK UMUM S O P • Langkah Sederhana (simple steps) : • diterapkan untuk prosedur kerja dengan sedikit kegiatan dan • melibatkan sedikit penanggungjawab. • Tahapan Berurutan ( hierarchical steps) : • merupakan pengembangan dari simple steps, jika prosedur • lebih panjang (lebih dari 10 langkah) dan perlu informasi detail. • 3. Grafik (Graphic) : • diterapkan bagi prosedur yang lebih komplek dan spesifik, • sehingga perlu digambarkan sub-sub proses kegiatan. • Masing-masing sub proses terdiri dari serangkaian kegiatan • spesifik. • Diagram Alir (Fowcharts) : • diterapkan pada prosedur yang sangat komplek sehingga • memerlukan banyak kebijakan yang ditetapkan. • Ada dua macam flowchart, yaitu Linear Flowcharts dan • Branching Flowcharts.

  18. FORMAT SOP-AP Format yang digunakan dalam SOP-AP adalah dalam bentuk Branching Flowcharts, dengan asumsi bahwa prosedur pelaks. tugas dan fungsi pemerintahan terdiri dari banyak kegiatan (lebih dari sepuluh) dan perlu beberapa pengambilan kpts. Hanya menggunakan 5 (lima) simbol flowchart, yaitu : • 4 simbol dasar (basic symbol of flowcharts) yang terdiri : 1) simbol kapsul/Terminator ( ) untuk awal/akhir kgtn. 2) simbol kotak/Process ( ) untuk proses/kegtn. eksekusi. 3) simbol belah ketupat/Decision ( ) untuk pengambilan kpts. 4) simbol anak panah/panah/Arrow ( ) untuk arah kegiatan. • 1 simbol ganti halaman, yaitu : simbol segi lima/Off Page Connector ( ) untuk menyatakan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

  19. SIMBOL FLOWCHARTS DALAM SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Simbol yang dipergunakan dalam SOP Administrasi Pemerintahan hanya 5 buah dari 29 buah simbol dalamflowcharts: proses atau kegiatan eksekusi KOTAK (Process) BELAH KETUPAT (Decision) KAPSUL (Terminator) SEGI LIMA (Off-page connector) ANAK PANAH (Arrow) 1. 2. 3. 4. 5. pengambilan keputusan awal dan akhir kegiatan hubungan antar simbol yang berbeda halaman arah kegiatan (proses

  20. SIMBOL KOTAK (SIMBOL 1) (Process) • Simbol Utama (yang diutamakan) • Melambangkan kegiatan eksekusi (proses) • Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai Kaidah • Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor dan satu simbol kecuali untuk kegiatan yang secara esensinya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu aktor secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama, seperti: rapat, diskusi.

  21. PENERAPAN SIMBOL KOTAK • Diikuti simbol di sebelah kanan • Diikuti simbol di bawah • Diikuti simbol di sebelah kiri

  22. SIMBOL BELAH KETUPAT (SIMBOL 2) (Decision) • Simbol Kedua; • Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif: ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai tidak, dsb.); • Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah tetapi lebih fleksibel dibandingkan simbol kotak; • Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor dan satu simbol kecuali pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu forum bersama (rapat) dilambangkan dengan tanda kotak (proses).

  23. PENERAPAN SIMBOL BELAH KETUPAT • Diikuti simbol dari sebelah kiri • Diikuti simbol dari bawah • Diikuti simbol dari sebelah kanan

  24. SIMBOL KAPSUL (SIMBOL 3) (Terminator) • Simbol Ketiga (awal - akhir); • Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish); • Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah, yaitu: untuk mulai (pemicu) arah panah ke bawah terlebih dahulu dan untuk penutup arah panah harus dari atas simbol kapsul; • Prinsip yang digunakan adalah kegiatan mulai simbol kapsul harus dari ujung kiri sesuai skuennya (urutannya) tidak ada yang dari tengah ataupun ujung kanan.

  25. PENERAPAN SIMBOL KAPSUL • Diikuti simbol di bawah • Diikuti simbol di sebelah kanan • Diikuti simbol dii sebelah kiri Tidak Ada Tidak Ada • Melanjutkan simbol dari sebelah kiri • Melanjutkan simbol dari bawah • Melanjutkan simbol dari sebelah kanan

  26. SIMBOL SEGI LIMA (SIMBOL 4) (Off-page connector) • Simbol Keempat (penghubung); • Melambangkan penghubungflowcharts yang terputus karena ganti halaman; • Penulisan simbol didahului dengan anak panah dari simbol sebelumnya pada halaman yang terputus dan diteruskan dengan anak panah menuju simbol berikutnya pada halaman berikutnya dan berlaku sebaliknya untuk panah balikan; • Prinsip yang digunakan: apabila hanya satu anak panah menghubung simbol segi lima maka tidak perlu ditulis nomor. Apabila menghubungkan lebih dari satu anak panah maka diberikan nomor.

  27. halaman1 halaman1 halaman2 halaman2 halaman1 halaman1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 halaman2 halaman2 PENERAPAN SIMBOL SEGI LIMA • Menghubungkan simbol ke sebelah kiri • Menghubungkan simbol kebawah • Menghubungkan simbol ke sebelah kanan

  28. SIMBOL ANAKPANAH (SIMBOL 5) (Arrow) • Simbol Kelima (Arah Proses); • Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbolselanjutnya; • Penulisan simbol anak panah sesuai kaidah yang berlaku pada simbol yang dihubungkan; • Prinsip yang digunakan : - Pertama, arah anak panah selalu jatuh dari atas menuju ke sisi atas tengah simbol, kecuali untuk arah anak panah balikan yang tergantung pada kondisi yang dihadapi: bisa dari bawah ke atas dan bisa dari sisi kanan ataupun kiri. - Kedua, tanda anak panah tidak boleh bersilangan seandanya terpaksa bersilangan maka digambarkan dengan tanda “Ω=omega”

  29. PENERAPANSIMBOL PANAH (1) • Menghubungkan simbol kesebelah kiri • Menghubungkan simbol ke bawah • Menghubungkan simbol ke sebelah kanan

  30. OPanahbalikanke simboldisebelahkiri OPanahbalikanke simboldiatas OPanahbalikankesimbol disebelahkanan • Bersilangan PENERAPAN SIMBOL PANAH (2) • Menghubungkan dua simbol ke sebelah kiri • Menghubungkan tiga simbol ke bawah • Menghubungkan dua simbol ke sebelah kanan

  31. DOKUMEN SOP Berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara keseluruhan sehingga membentuk suatu kesatuan proses, meliputi : A. Unsur Dokumentasi : 1. Halaman judul (cover). 2. Keputusan pejabat yang berwenang. 3. Daftar isi dokumen. 4. Penjelasan singkat penggunaannya. 5. Standard Operating Procedure. B. Unsur Prosedur. 1. Bagian Identitas. 2. Bagian Flowchart.

  32. HALAMAN JUDUL DOKUMEN SOP-AP Logo/Lambang Daerah Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota… 2012 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………………………………….. Jln. ………………………………….. Judul dokumen SOP-AP Tahun pembuatan SOP-AP Alamat Instansi

  33. Standard Operating Procedures • Setiap SOP harus dilengkapi dengan informasi identitas sbb. : • Nama SOP : nama prosedur yang disandarkan ; • Satuan Kerja/Unit Kerja : satuan kerja/unit mana yang menerapkan ; • Nomor dokumen : nomor prosedur yang di SOP kan; • Tanggal pembuatan : tanggal pertama kali SOP dibuat ; • Tanggal revisi : tanggal SOP direvisi ; • Tanggal efektiv : tanggal mulai diberlakukan ; • Pengesahan Pejabat yang berkompeten ; • Dasar Hukum : pert. Per-UU-an yg. melandasi penetapannya; • Keterkaitan : beri informasi keterkaitan dg. prosedur lainnya; • Peringatan : beri informasi kemungkinan yang terjadi jika SOP • dilaksanakan/tidak dilaksanakan; • Kualifikasi Personel : beri informasi kualifikasi/kompetensi SDM • yang diperlukan ; • Peralatan dan Perlengkapan : • Pencatatan.

  34. BAGIAN IDENTITAS

  35. BAGIAN FLOWCHART

  36. TATA CARA PENGISIAN FLOWCHART : • Dalam flowchart dipisahkan antara kegiatan (aktivitas) dan pelaksana kegiatan (aktor). • Penulisan pada kolom kegiatan (aktivitas) menggunakan katakerja aktif yang diikuti dengan obyek dan keterangan, tanpa menyebutkan subyeknya. Misalnya : menulis laporan, meneliti dan mencatat surat permohonan, mengirim surat kepada pesarta, memaraf draf surat dst. • Selanjutnya penulisan pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara hierarkhi, tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan (urutan kegiatan) sehingga alur kegiatan selalu diawali dari sebelah kiri.

  37. PROSEDUR PENETAPAN DOKUMEN SOP TIM PENYUSUN SOP UNIT KERJA PEMBINA Mengintegrasikan Ranc. Dok. SOP-AP Unit Kerja Mandiri /UPT menjadi Ranc. Dok.SOP-AP Unit Kerja Mandiri Pem-bina dan menye-rahkan ke-pada Tim Reformasi Biro-krasi Pemda. TIM PENYUSUN SOP UNIT KERJA MANDIRI/UPT Menyusun Ranc. Do-kumen SOP dan menyampaikan ke-pada Tim Pe-nyusun SOP-AP Unit Kerja Mandi-ri Pembina untuk diintegrasikan menjadi Ranc. Dok. SOP-AP Unit Kerja Mandiri Pembina se-cara berjenjang. TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI PEMDA Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemda mengintegrasikan Ranc. Dok. SOP-AP Unit Kerja Mandiri menjadi Ranc. Dok. SOP-AP Pemda. dan mengajukannya ke-pada Kepala Daerah untuk ditetapkan. PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI/UPT Menetapkan pem-berlakuan SOP-AP di lingkungan ma-sing-masing ber-dasarkan Dokumen SOP-AP yang di-tetapkan oleh Kepa-la Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah KEPALA DAERAH Kepala Daerah me-netapkan Dokumen SOP-AP dengan Peraturan Kepala Daerah.

  38. PENYUSUNAN S O P • PERLU DIPERHATIKAN : • segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya dan waktu serta macam dan sifat kegiatan ; • tugas pokok dan skema organisasi, skema jabatan dan uraian jabatan ; • pilih satu bidang kegiatan yang akan dibuat sistem dan prosedurnya ; • buat dan jelaskan tiap detail kegiatan yang harus dilakukan berikut lama waktu setiap kegiatan, serta siapa yang harus melaksanakan setiap kegiatan ; • e. setiap tahap kegiatan adalah kegiatan faktual yang diperlukan untuk • penyelesaian seluruh kegiatan ; • disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan fleksibelitas ; • penyusunannya disesuaikan dengan kemajuan IPTEK, harus dijaga • updatednessnya ; • visualisasi dengan simbol-simbol, skema dan bagan yang tepat ; • jika diperlukan didukung dengan referensi dan manual.

  39. PERSIAPAN PENILAIAN KEBUTUHAN SOP MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SOP INTEGRASI SOP DALAM MANAJEMEN

  40. RINCIAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP-AP PERSIAPAN PENILAIAN KEBUTUHAN PENGEMBANG- AN INTEGRASI DALAM MANAJEMEN MONITORING & EVALUASI • Membentuk Tim dan kelengkapan- nya. • Melakukan pela- tihan bagi angg. Tim. • Menginfromasi- kan kepada se- luruh unit tentang kegiatan penyu – sunan SOP. • Pengumpulan infor- masi dan identifika- si alternatif. • Analisis dan pemi- lihan alternatif pe- nulisan SOP. • Penulisan SOP. • Pengujian dan reviu. • Pengesahan SOP. • Perencanaan pene- rapan. • Pemberitahuan • Distribusi dan ak- sebilitas. • Pelatihan dan pe- mahaman. • Monitoring. • Evaluasi • Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. • Melakukan penilai- an kebutuhan. • Membuat daftar SOP yang akan dikembangkan. • Membuat doku- men penilaian kebutuhan SOP.

  41. LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN S O P A. Persiapan Penyusunan SOP • 1. MEMBENTUK TIM DAN KELENGKAPANNYA. • Tim bertugas identifikasi kebthn, kumpulkan data, analisis prosedur, • lakukan pengembangan, sosialisasi, mengawal penerapan, monev, • penyempurnaan dsb. • 2. MEMBERIKAN PELATIHAN KEPADA ANGGOTA TIM. • Untuk mencapai hasil terbaik setiap anggota harus mendapat • pembekalan ttg maksud dan bagaimana menyusun SOP yang baik. • Juklak pembekalan ini merupakan acuan dalam penyusunan SOP. • 3. MEMASTIKAN SELURUH UNSUR ORGANISASI TAHU TENTANG • UPAYA PIMPINAN UNTUK LAKUKAN PERUBAHAN SOP. • Agar seluruh unsur organisasi mengetahui adanya perubahan yang • akan dilakukan, maka setiap pimpinan unit harus mengetahuinya. • Peran pimpinan puncak sangat menentukan hal ini.

  42. KELENGKAPAN TIM : • a. harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab • yang jelas; • b. keanggotaan dibatasi dengan memperhatikan rentang • kendali; • c. dilengkapi dengan struktur yang jelas dan lebih bersifat • fungsional; • d. merumuskan lebih dulu misi, tujuan dan sasaran serta • memperhatikan waktu dan sumberdaya lain dalam • pengembangan SOP-AP; • e. tugas meliputi aspek substansi SOP-AP dan aspek administratif. • Faktor lain yang perlu diperhatikan : • pedoman dalam pelaksanaan tugas (urtug dan mekanisme • tugas tim); • b. fasilitas yang dibutuhkan agar dapat bekerja optimal ; • c. komitmen pimpinan; • d. pembekalan dengan pelatihan ; • e. kepastian bahwa seluruh unit mengetahui upaya perbaikan • prosedur.

  43. B. Penilaian Kebutuhan S O P • TUJUAN PENILAIAN KEBUTUHAN SOP. • Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan akan SOP, yang sangat • bermanfaat dlm. tentukan ruang lingkup, jenis dan jumlah SOP. • dlm. penilaian kebutuhan perlu dipertimbangkan : • a. lingkungan operasional ; • b. kebijakan Pemerintah ; • c. kebutuhan organisasi dan stakeholders. • LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN KEBUTUHAN. • a. menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan ; • b. melaksanakan penilaian kebutuhan ; • c. membuat daftar SOP yang akan dikembangkan ; • d. membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP.

  44. RENCANA TINDAK PENYUSUNAN SOP-AP

  45. PENILAIAN KEBUTUHAN SOP

  46. Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP

  47. C. PENGEMBANGAN S O P 1. PENGUMPULAN INFORMASI DAN IDENTIFIKASI ALTERNATIF 2. ANALISIS DAN PEMILIHAN ALTERNATIF. 3. PENULISAN SOP. 4. PENGUJIAN DAN REVIEW SOP. 5. PENGESAHAN SOP. Analisis dan Pemilihan Alternatif Pengumpulan Informasi & Identifikasi Alternatif Penulisan SOP Pengujuan & Review SOP Pengesahan SOP

  48. TEKNIK BRAINSTORMING TEKNIK FOCUS GROUP DISCUSSION TEKNIK INTERVIEW PENGUMPULAN INFORMASI & IDENTIFIKASI ALTERNATIF SOP TEKNIK SURVEY TEKNIS BENCHMARK TELAAHAN DOKUMEN

  49. IDENTIFIKASI S O P

  50. LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI 1. Menganalisa tugas dan fungsi organisasi (dengan fokus pada unit organisasi terendah sebagai unit operasional). 2. Mengidentifikasi output final (end-product). 3. Mengidentifikasi aspek kegiatan output final dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan parsial (mikro) yang ada di awal (pra), pada saat (in) dan setelah (pasca) dari output final. 4. Merumuskan judul SOP-AP dengan menggabungkan aspek kegiatan output final (SOP Makro dan SOP Mikro) 5. Mengidentifikasi seluruh judul SOP-AP (Makro dan Mikro) dengan mengelompokkan sesuai tingkat struktur organisasinya Keseluruhan judul SOP-AP inilah yang merupakan kebutuhan riil SOP pada unit kerja yang bersangkutan.

More Related