1 / 37

Bank Syariah

Bank Syariah. PERTEMUAN 8. Pengertian Bank Syariah.

gizi
Download Presentation

Bank Syariah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bank Syariah PERTEMUAN 8

  2. Pengertian Bank Syariah • Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (nilai-nilai makro dan mikro). • Nilai-nilai Makro: Keadilan, Maslahah, Zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan uang sebagai alat tukar. • Nilai-nilai Mikro: Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah • Dimensi keberhasilan: Dunia dan akhirat (long term oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.

  3. Prinsip-prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Keadilan: • Keseimbangan antara hak dan kewajiban • Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang mengekploitasi dan terekploitasi) • Menempatkan sesuatu pada tempatnya • Berpihak kepada kebenaran • Maslahah: • Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak • Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (hanya memenuhi needs tidak wants) • Tidak merusak lingkungan • Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal

  4. Zakat: • Social safety net (perlindungan hak fakir miskin) • Mendorong asset diinvestasikan • Hubungan harmonis antara the have dan the have not. • Zakat bukan charity tetapi kewajiban • Lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi • Bebas dari bunga (riba): • Masa depan tidak dapat dipastikan • Menghindari adanya pihak yang terekploitasi • Lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (riba)

  5. Pelarangan Riba dalam Perspektif Ekonomi Aliran Investasi yang Terbendung (Tidak Optimal) laba~ X % 0 Rugi ~ Semakin tinggi suku bunga maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung

  6. I % x % y % 0 Q2 Q1 Q(I) Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi Meningkatnya suku bunga dari y% menjadi x% telah membendung aliran investasi sebesar Q1 - Q2

  7. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir): • Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dengan pengembangan sektor riil). • Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil. • Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas • Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar): • Symmetric Information • Meminimalkan transaksi yang tidak transparan • Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi

  8. Pelarangan Maysir dalam Perspektif Ekonomi • Larangan penimbunan barang (hadis) dikarenakan ber-dampak pada berkurangnya agregat supply barang & jasa. • Dengan demikian aktivitas yang tidak memberikan dampak meningkatkan agregat supply barang & jasa, merupakan hal yang tdk diperbolehkan (haram). • Untuk itulah JUDI diharamkan, karena judi tidak memiliki pengaruh terhadap agregat supply / tidak produktif.

  9. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil): • Uang sebagai alat tukar: • Fungsi dasar uang sebagai alat tukar • Uang bukan untuk diperdagangkan • Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan • Pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil • Pengendalian uang = pengendalian sektor riil • Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi mengenal konsep “economic value of time”

  10. Shiddiq (Benar dan Jujur) • Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram); • 2. Tabligh (Mengembangkan Lingkungan / Bawahan Menuju Kebaikan) • Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;

  11. 3. Amanah (Dapat Dipercaya) Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib); 4. Fathanah (Kompeten dan Profesional) Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

  12. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

  13. Alur Operasi Bank Syariah Bagi Hasil Tabel Mudharib Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Pendapatan Wadiah Yad Dhamanah Bagi hasil/laba Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tdk Terikat) POOLING DANA Prinsip Jual Beli Margin Sewa Prinsip Sewa Ijarah, Modal, dll Hak Pihak Ketiga Perhitungan BAGI HASIL Laporan Laba Rugi Pendapatan Operasi Utama (bagi hasil, jual beli, sewa) Agen: Mdh Muqayyadah/Inv. Terikat Pendapatan Operasi Lain (feebased income) Jasa Keuangan: Wakalah, Kafalah, dll Jasa Non Keu: Wadiah Yad Amanah

  14. Produk Pendanaan

  15. Perbandingan Tabungan Wadiah dan Mudharabah

  16. Produk Pembiayaan POLA BAGI HASIL

  17. POLA NONBAGI HASIL

  18. Jasa Perbankan

  19. Produk Pendanaan Skema Simpanan Wadi’ah Yad Dhamanah

  20. Skema Simpanan Qardh

  21. Skema Investasi Mudharabah

  22. POLA BAGI HASIL

  23. POLA BAGI HASIL

  24. POLA NONBAGI HASIL

  25. POLA JUAL BELI

  26. POLA JUAL BELI

  27. POLA JUAL BELI

  28. POLA SEWA

  29. NASABAH BANK Jasa Keuangan Wakalah Kontrak + Fee • Agency • Administration • Collection • Payment • Co-arranger • etc INVESTOR Kontrak + Fee

  30. NASABAH BANK Jasa Keuangan Kafalah Jasa Objek Ditanggung Penanggung Tertanggung

  31. PEMBELI BANK Jasa Keuangan Hawalah 5. Bayar 2. Invoice 4. Tagih 3. Bayar PENYUPLAI 1. Suplai barang

  32. NASABAH BANK Jasa Keuangan Rahn Pinjaman/Pembiayaan Menggadaikan barang JAMINAN/BARANG YG DIGADAIKAN

  33. BANK Jasa Keuangan Qardh Aqad Qardh Keahlian Modal 100% NASABAH PROYEK/ USAHA 100% Modal kembali KEUNTUNGAN MODAL

  34. Jasa Nonkeuangan Wadi’ah yad Amanah 1. Titip barang/uang NASABAH BANK 2. Bebankan biaya penitipan

  35. Kegiatan Sosial QARDHUL HASAN

  36. kelemahan Nasional • Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional yang masih terbatas. Keterbatasan pada SDM ini akan mempengaruhi bukan hanya resiko operasional bank namun juga resiko reputasi yang secara khas dimiliki oleh perbankan syariah. • Pemahaman masyarakat yang kurang tentang perbankan syariah selain menjadi faktor yang memperlambat perkembangan industri, juga dikhawatirkan akan mengurangi proses check & balance berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam operasional bank atau aplikasi produk-produk syariah. • Belum terdapat standard baku dalam aplikasi produk-produk syariah berikut ketentuannya, membuat aplikasinya di lapangan masih berpotensi untuk menyimpang dari apa yang telah ditetapkan secara syariah. • Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal. • Infrastruktur masih pada tahapan awal pengembangan seperti pasar modal, pasar keuangan, asuransi, LPS dll.

More Related