KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL

1. KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL R. Enkeu Agiati Py. Pella Yolanda

2. PENGERTIAN KEBIJAKAN SOSIAL • Prof. RM. Tittmuss Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang mengarahkan tindakan-tindakan suatu masyarakat kepada tujuan tertentu. Kebijakan itu: a. Merupakan pedoman atau petunjuk b. Petunjuk itu harus dilaksanakan dalam tindakan yang kongkrit c. Dalam setiap kebijakan sosial harus ada tujuan d. Kebijakan itu di dalamnya harus membawa perubahan ( manusia tidak mungkin mempunyai kebijakan apabila manusia tidak melakukan perubahan).

3. 2. Prof. Marshall Kebijakan sosial adalah bentuk campur tangan (intervensi) pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya dengan menyediakan bebrbagai pelayanan-pelayanan sosial, asistensi-asistensi umum, kesehatan, perumahan, dlsb. Kebijakan sosial adalah suatu kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh standard minimum dan kesempatan tertentu.

4. 3. Prof. Malbeach Kebijakan sosial berkaitan dengan yang benar atas jaringan relasi antara orang-orang (laki-laki dan perempuan) dalam masyarakat yang hidup bersama dalam masyarakat atau berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan-kegiatan individu dan kelompok sejauh kegiatan-kegiatan tadi mempengaruhi kehidupan dan kepentingan orang lain. 4. Prof. Hagenbuch Kebijakan sosial adalah suatu kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh standard kehidupan minimum dan kesempatan tertentu.

5. Dari dua definisi tersebut mempunyai 3 unsu utama: • Benefitcent ; memberikan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan keuntungan atau memberikan kesejateraan sosial atau pelayanan sosial bagi masyarakat tertentu. • Kebijakan sosial mencakup tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi (mengatur tk upah, standard penghasilan,program pensiun & asuransi kecelakaan) 3. Kebijakan sosial juga mengatur pemerataan (distribusi) sumber kekeyaan maupun sumber penghasilan diantara golongan.

6. TUJUAN KEBIJAKAN Tujuan akhir kebijakan sosial adalahk\ kesejahteraan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial ditujukan: 1. Untuk mengusahakan kebaiakan, artinya ditujukan untuk memberikan kesejahteraan pada warga negara 2. Kebijakan sosial mencakup baik pada tujuan- tujuan ekonomis maupun non-ekonomis (upah minimum, standard minimum, penghasilan) 3. Kebijakan sosial menyangkut usaha-usaha pemerataan sumber- sumber dari golongan kaya ke golongan miskin.

7. Secara luas tujuan kebijakan adalah • Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah- masalah sosial yang terjadi di masyarakat • Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. • Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural • Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan • Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

8. PERLUNYA MEMPELAJARI KEBIJAKAN SOSIAL Kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang didalamnya menyangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi. Faktor ekonomi dan politik merupakan bagian yang integral (bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya). Tujuan akhir kebijakan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu merupakan kondisi (state of well being), untuk mencapai kesejahteraan manusia harus memenuhi kebutuhannya bauk yang bersifat material maupun non-material.

9. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan dapat begitu saja tetapi secara formal atau legal harus melalui kebijakan sosial yang berlaku. • Sebagai pekerja sosialpekerja sosial, tidak akan terlepas dari individu yang menjadi sasaran, garapan pekerjaan sosial dengan segala kebutuhan-kebutuhannya yang unik dan segala permasalahan-permasalahannya. Permasalahan tersebut akan memerlukan intervensi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang biasanya berupa pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut merupakan salah satu instrumen dari kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial perlu kita pelajari. • Kebijakan sosial merupaka pelayanan sosial tidak langsung (indirect services), di dalam pekerjaan sosial dalam rangka memfungsikan keberfungsisoan sosial individu masyarakat selalu berhubungan dengan pelayanan sosial, dengan demikian kebijakan sosial sangat perlu dipelajari.

10. ORIENTASI KEBIJAKAN SOSIAL Kebijakan sosial sidaknya mempunyai 2 orientasi 1. Action Oriented Suatu tindakan untuk mengadakan perubahan 2. Problem Oriented Kebijakan timbul karena adanya masalah Problem adalah suatu tantangan yang memerlukan suatu pemecahan. Problem adalah suatu kondisi yang tidak menggenakan dan apabila dianalisis bisa dipecahkan.

11. ASPEK-ASPEK KEBIJAKAN SOSIAL • Policy as a process kebijakan sosial suatu rangkaian tindakan yang berisi prinsip-prinsip atau pedoman untuk melaksanakan kebijakan • Policy as a product Kebijakan sosial sebagai suatu produj yang berisi dokumen, ketentuan, aturan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan • Policy as a rulers or regulation kebijakan sosial sebagai peraturan perundang-undangan • Policy as planning for social redistribution Kebijakan sosial sebagai suatu perencanaan sosial untuk mencapai tujuan pemerataan, baik pemerataan sumber-sumber pemerataan pendapatan maupun pemilihan pemerataan pemanfaatan sosial.

12. Instrumen kebijakan sosial • Perundang-undangan sosial • Administrasi sosial • Perencanaan sosial • Penelitian sosial • Training dan sumber daya manusia

13. Terima kasih