1 / 42

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENG ANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENG ANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR. Pertemuan Sosialisasi Aplikasi E – Renggar Ditjen PP dan PL. Bandung, 9 April 2013. Disampaikan oleh

karly-mcintyre
Download Presentation

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENG ANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR Pertemuan Sosialisasi Aplikasi E – Renggar Ditjen PP dan PL Bandung, 9 April 2013 Disampaikan oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS Bagian APBN 1 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

  2. PENDAHULUAN

  3. DASAR STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014 • Perundangundangan serta Peraturan tentang Perencanaan dan Penganggaran; • Siklus Perencanaan dan Penganggaran APBN; • Pendekatan Proses Perencanaan dan Penganggaran; • Berbagai Regulasi serta Kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan 2010 - 2014; • Trend dan Kebijakan Belanja APBN; • Review Pelaksanaan Program Tahun 2010 - 2012; • Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 sebagai Dasar Penyusunan Optimalisasi dan Efisiensi Anggaran; • Pemanfaatan E – Renggar dalam proses perencanaan dan penganggaran

  4. 1. PERUNDANGUNDANGAN SERTA PERATURAN – PERATURAN TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  5. PERATURAN YANG MENGKAITKAN DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM KEUANGAN NEGARA RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN PRESIDEN POSISI MENUJU PAGU INDIKATIF 2014 Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN PEMERINTAH P U S A T MENTERI Rencana Aksi Eselon I Renja Eselon I RKA-KL Eselon I ESELON 1 UU 25/2004– Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 17/2003 – Keuangan Negara

  6. PERATURAN YANG MENGINTEGRASIKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT & DAERAH Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN P U S A T RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diselaraskan dalam Musrenbangnas Mengacu Memperhatikan Diselaraskan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD DAERAH Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD SEB 3 Menteri Bappenas-Kemenkeu-Kemendagritentang Peningkatan Efektivitas Program dan Kegiatan K/L di Daerah Serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat. Tujuan : Mempertegas implementasi PP 38/2007, PP 7/2008, PP 19/2010) serta memperkuat koordinasi K/L dan Pemerintah Provinsi.

  7. 2. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  8. Rancangan Awal RKP SEB MenPPN + MenKeu • Prioritas Pembangunan Nasional • Kebijakan Umum • Kerangka ekonomi makro  Pagu Indikatif Kement/Lemb Menyusun Renja - KL Program Kement/Lembaga d) Program Kement/Lembaga RAKORBANGPUS • Sinkronisasi Program KL • Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Rancangan Akhir RKP Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS (4) • Prioritas Pembangunan • Kebijakan Umum • Kerangka ekonomi makro • Program Kement/Lembaga • Harmonisasi Dekon dan TP • Sinkronisasi Program KL/SKPD • Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN PENETAPAN RKP MELALUI SINERGISME DAN PEMBAGIAN PERAN PUSAT DAERAH

  9. JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014 MARET MEI JANUARI SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Penetapan Perpres RKP Trilateral Meeting PHLN Rakorpus Pembicaraan Pendahuluan Musrenbangprov Penulisan draft Rancangan Awal RKP Pemutakhiran RKP Trilateral Meeting FEBRUARI APRIL Musrenbangprop Penulisan draft Rancangan Awal RKP 2013 • Bagi K/L yang tidak dapat menyampaikan TOR dan RAB pada saat Trilateral Meetings, • maka pagu indikatif K/L bersangkutan yang telah ditetapkan akan dikurangi dalam pagu anggaran. Trilateral Meeting Inisiatif Baru Penyampaian Renja K/L Penyampaian Resources Envelopes dari Kemenkeu Pra Musrenbangnas Musrenbangnas Pasca Musrenbangnas

  10. LANJUTAN . . . JUNI-JULI SEPTEMBER - OKTOBER Penyusunan Pagu Sementara Pembahasan RAPBN Penelahaan RKA-KL Pagu Definitif Penulisan draftNota Keuangan Penelahaan RKA-KL AGUSTUS NOVEMBER- DESEMBER Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Pemutakhiran RKP sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan Monev

  11. SUMBER ANGGARAN PEMERINTAH BAGI HASIL DAU DANA PERIMBANGAN • PAD • PENDAPATAN LAIN DAK APBD APBN TAHUNAN KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES K. PUSAT APBN KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMKES K. DAERAH DEKON APBN PERUBAHAN T. PERBANT

  12. KEGIATAN PRIORITAS YG HARUS DIBIAYAI TAHUN 2014

  13. ANGGARAN KEMENKES Rp.24 T Rp.30,64T Rp.34,58T 17.198 0.013 7,664

  14. 3. PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  15. KARAKTERISTIK PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana 3. Proses Partisipatif: Perencanaan yang melibatkan masyarakat & stake holders Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

  16. 4. REGULASI SERTA KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014

  17. REGULASI KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; • Sistem Kesehatan Nasional Bidang Kesehatan; • Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014; • Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; • Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2014; • Rencana Kerja Program pada tiap unit eselon 1 Tahun 2014;

  18. 5. TREND ALOKASI ANGGARAN DAN KEBIJAKAN BELANJA APBN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PRIORITAS JENIS BELANJA;

  19. PROFIL BELANJA NEGARA DALAM APBN Catatan: Belanja Modal tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan (72,2%)

  20. TREND ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2006 - 2013

  21. PROPORSI ANGGARAN PREVENTIF /PROMOTIF VS KURATIF / REHABILITATIF

  22. 6. REVIEW PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2010 - 2012

  23. REVIEW RPJMN 2010 – 2014BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG RPJMN MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend PerluKerjaKeras Sangat Sulit Tercapai 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator On track/tercapai = Sangat Sulit tercapai = Perlu Kerja Keras

  24. MIDTERM REVIEW RPJMN PN 3: KESEHATAN 2 3 2 3 3 3 2 3 2 Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010 24

  25. 7. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN OPTIMALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2014

  26. REALISASI ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2006 - 2012 % TAHUN Triliun Rupiah

  27. JUMLAH SATKER KEMENKES TAHUN 2012

  28. ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KEMENKES PER ES-1 - 2012 (20 FEB 2013) % TRILIUN RUPIAH

  29. REALISASI ANGGARAN KEMENKES 2012 PER JENIS KEWENANGAN – (20 FEB 2012) % TRILIUN RUPIAH

  30. 8. PEMANFAATAN E – RENGGAR DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

  31. KENAPA BIRORENGGAR MENYEDIAKANe-RENGGAR ?

  32. Lalu…..KenapaBerbasisElektronik ?

  33. KENAPA ??? MENINGKATKAN KINERJA MEMINIMALISASI DOKUMEN BERBASIS KERTAS

  34. KENAPA ? MEMINIMALISASI BIAYA MENURUNKAN EMISI KARBON + BanyakManfaatLainnya

  35. LINGKUP e-RENGGAR Pengajuan Proposal Penyusunan Proposal Penelaahan Proposal Perekomendasian Proposal Pemetaan Anggaran MonevKinerja Monev Output (Keuangan & Fisik) PencarianCanggih Hakaksesdankewenangan berdasarfitur

  36. STAKEHOLDER e-RENGGAR Penanggung Jawab Setjen Penanggung Jawab Sesditjen Sesitjen Sesbadan Roren Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Bagian Program Bagian Evaluasi Tata Usaha Operator Roren Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Bagian Program Bagian Evaluasi Tata Usaha Operator PI / APBN (Roren) Hakaksesdankewenanganberdasar TUPOKSI

  37. HAK AKSES ** Di tingkat Program *** Di tingkat Kementerian * Di tingkat propinsi

  38. PEMANFAATAN e-RENGGAR 2013

  39. RENCANA INTEGRASI SISTEM

  40. PRASYARAT PEMANFAATAN UntukPelatihan PerencanaanBerbasisKebutuhan UntukPengadaan / PemeliharanPeralatanProses data Operator yang Kompeten Server danPeralatanJaringan JaringanKomputer (SIKNAS)

  41. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL TERIMA KASIH

More Related