1 / 18

P aradigma Ilmu Administrasi Publik/Negara Kontemporer

P aradigma Ilmu Administrasi Publik/Negara Kontemporer. Oleh : Dr. Asmawi Rewansyah MS. CLERICAL WORK (TATA USAHA). ADMINISTRASI DALAM ARTI SEMPIT. BESTUUREN (KEPEMERINTAHAN). GOVERNMENT. ILMU POLITIK. ADMINISTRASI NEGARA. ADMINISTRASI. AZAS-AZAS/FUNGSI = Banyak yang sama.

xander
Download Presentation

P aradigma Ilmu Administrasi Publik/Negara Kontemporer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Paradigma Ilmu Administrasi Publik/Negara Kontemporer Oleh : Dr. Asmawi Rewansyah MS

  2. CLERICAL WORK (TATA USAHA) ADMINISTRASI DALAM ARTI SEMPIT BESTUUREN (KEPEMERINTAHAN) GOVERNMENT ILMU POLITIK ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI AZAS-AZAS/FUNGSI = Banyak yang sama MANAGEMENT ADMINISTRASI PUBLIK PUBLIK ADMINISTRASI = PUBLIC POLICY MAKING Latin = AD + MINISTRARE (SERVICE) ((PELAYANAN VERTIKAL) KEPELAYANAN 2

  3. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA (MENURUT UUD 45 + AMANDEMEN) DIMENSI NILAI *)= PEDOMAN PERILAKU NORMA, STANDAR,PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK = GG ORGANISASI= BIROKRASI WARGA NEG PERUMUSAN PENERAPAN EVALUASIu P R O S E S MANAGEMENT= ADMINISTER ADM EMPOWERING ADM NEG TATA HUBUNGAN (KOMUNIKASI) PROSES INTERRELASI, INTERAKSI, TRANSAKSI BARANG, JASA LAYANAN & INFORMASI PUBLIK CITA2 & TUJUAN NKRI KEBIJ. PUBLIK ADMINISTRATOR/LEADERSHIP KINERJA P R O S E S WIL . NEG PROB. SOLVING NEGARA WARGA NEG REGELLING BESCHIKING PEM. NEG PEM NEG = GG KONS-TITUSI NEGARA POSISI, PERAN, HAK & KEWAJIBAN PUBLIC ADMINISTRATION GUIDING VALUES AND PRINCIPLES SPIRITUAL KULTURAL INSTITU- SIONAL = ALINEA III (PENGAKUAN AKAN EKSISTENSI DAN KEMAHAKUASAAN ALLAH SWT DLM PERJUANGAN MERUBAH NASIB BANGSA) = ALINEA IV (DASAR NEGARA, PALSAFAH BERNEGARA, PANDANGAN HIDUP BNGS = ALINEA IV (TUJUAN,BENTUK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA) *)DIMENSI NILAI PEMBUKAAN UUD’45 3

  4. ADMINISTRASI(Henry FAYOL/Perancis) Administration Industrialle et Generale Pendekatananalisanya : Administrative Management, yaitu : suatupendekatandaripimpinanatassampaiketingkatpimpinan yang terbawah Pembagianpekerjaan Kewenangan Disiplin KesatuanPerintah Kesatuanarah/tujuan Mendahulukankepentinganumum Penggajian Sentralisasi Skalahirarkhi Tata tertib Keadialan Stabilitas Prakarsa Solidaritas 14 PrinsipAdministrasi 4

  5. MANAGEMENT(F.W. TAYLOR/Amerika) Planning, Organizing, Actuating, Controlling (P O A C) “GerakanManagemenIlmiah” Pendekatananalisanya : Management Operative, Yaitu : pendekatandaribawahketingkat yang lebihatas, titikberatnyaialahefisiensidanproduktivitasparapelaksana yang terdapatditingkatbawah 5

  6. BIROKRASI(MAX WEBER) • Birokrasi t/d. dua akar kata, yaitu bureau (kain penutup meja) dan cracy, ruler (pengatur). Weber mendefi-nisikan birokrasi sbg ” an administrative body of appointed officials.Administrative body itulah pihak yg dominan dlm hub dgn majikan/atasan dan yg diangkat disebut buruh, bawahan atau pelayan. Birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif. Weber dlm bukuGuy Peters (1984: 3) mendefinisikanbirokrasisebagai: ”organization with a pyramidal structure of authority, which utilize the enforcement of universal and impersonal rules to maintain that structure of authority, and which emphasize the non-discretionery aspects of administration. • Karakteristik birokrasi/organisasi bertipe ideal: • > High degree of specialization; • > Hierarchical authority structure with limited areas of responsibility; • > Impersonality of relationships between organizational members; • > Recruitment of officials an the basis of ability and technical knowledge; • > Differentiation of private and official income and fortune and so on. 6

  7. PARADIGMA OPA, NPM dan NPS 7

  8. 8

  9. 9

  10. 10

  11. Bagaimana konsep governancedapat difahami? Kata governmentdapat diartikan pemerintah (the governing body of persons in a state) dan bisa juga diartikan pemerintahan (the political direction and controlexercised over the actions of the members, citizens, or inhabitants of communities, societies, and states). Kata governancemenurut leksikografi diartikan juga sebagai government, exercise of authority, control; method or system of government or management. Baik government maupun governance berasal dari kata govern (memerintah, dari bhs Latin: gubernare, Gerik: kybernan, to steer, mengemudi dsb-nya). Governing itu terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial (fenomena sosial), termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai "polity" (pemerintahan). Governing (dalam) "polity" disebut “openbaar bestuur”, demikian Soewargono (State- of- the-art Ilmu Pemerintahan, 1993). Dari penggunaan kata itu menjadi istilah teknis (technical term) lahirlah berbagai pengertian. Salah satu di antaranya menyangkut hubungan antara government dengan governance, yangdiungkapkan oleh Dr. Leo Fonseka (1999:15) dalam Good Governance . . . . while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both — the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behaviour and ethical conduct in the task of governing, i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments. 11

  12. Kutipan di atas menunjukkan bahwa kata governance (policy making, regulator, mengatur dan administration, besturen, mengurus) lebih luas daripada government (public policy making saja). Selanjutnya, Leo Fonseka mengemukakan bahwa: There are three main regimes involved in good governance, i.e. the State Gov, the Civil Society, and the Private Sector. All three are critical for sustaining human development. Since each has got its weaknesses and strengths, a major objective of good governance is to promote highest possible constructive interaction among them in order to minimize individual weaknesses and utilize the strengths optimally. The intricate intercourse between and among these three domains will indicate the direction of the society's economic and social flight path. The more integral, balanced and interdependent the three are the better it is for the society. PEMNEG DUNIA BISNIS MASY. MADANI 12

  13. Governance disebut"good"(good governance) jikamemenuhisyarat • di atas, dansebaliknya"bad"jikatidak. Menurut Leo Fonseka, • - The State meletakkandasarbagiequity, justice, danpeace, creating • a conducive political and legal environment for development ; • - Private Sector meletakkandasarbagieconomic growth, job opportu- • nities, income and development, and • Civil Society meletakkandasarbagiliberty, equality, responsibility, • and self-expression. • Konstruksi pemikiran ttg good governance di atas berada pada tataran axiologi (Ndraha 2003: xxxi). Penggalian konsep dan konstruksi pemikiran pada tingkat epistemologimelahirkan teori tentang Tiga Subkultur Masyarakat (TSM) yang mampu menerangkan gejala governance sebuah bangsa (negara). Teori TSM berawal dari pendekatan manusia & lingkungannya thdp fenomena pemerintahan. • Human rights/HAM Dipenuhi sendiri (private choice) • & • Instincts/naluri Dipenuhi melalui pasar (public choice) • Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa layanan terbentur pada the law of scarcity yang membentuk kesenjangan antara demand dengan supply. • Cara utk memenuhi kebutuhan dan memperkecil kesenjangan mendekati nol adalah pengembangan setinggi mungkin nilai sumberdaya (SDM, SDA, SD buatan) atau menghambat sebisa mungkin kemerosotan sumberdaya ybs. Human needs 13

  14. TIGA SUB KULTUR DALAM MASYARAKAT PENGEMBANGAN NILAI SUMBERDAYA SUBKULTUR EKONOMI (SKE) Karakteristik : >membeli semurah mungkin >menjual seuntung mungkin >membuat sehemat mungkin jika dibiarkan jalan semaunya, terjadi : 1. seleksi alam 2. strugle for life 3. survival of the fittest 4. konflik 5. ketidak adilan. untuk menciptakan keba-hagian (adil dan damai) diperlukan aturan dan untuk menegakkan aturan diperlukan kekuasaan . public choice & private chioce PECIPTAAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN SUBKULTUR KEKUASAAN (SKK) Karateristik : >berkuasa semudah mungkin >mengg kekuasaan se-efektif mungkin >mempertangg.jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin, jika dibiarkan jalan semaunya, terjadi : 1. detournement de pouvoir 2. abuse of power 3. KKN 4. penindasan 5. Pembohongan untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan, diperlukan kontrol sosial (social control,consumerim) manusia sebagai objek, sovereign dan sebagai konsumer KONTROL TERHADAP KEKUASAAN (SKK) SUBKULTUR SOSIAL (SKS) Karakteristik : >peduli, kesadaran, keberanian, >heroisme >budaya konsumeristik >collective action jikadibiarkanjalansemaunya, terjadi : 1. civil disobedience 2. civil distrust 3. anarki 4. terorism 5. perang saudara 6. revolusi untuk mencegah anarki, teror dan sebagainya ketiga subkultur harus berkembang selaras, seimbang, serasi dan sinerjik, ceck & balance, loyal opposition. (Definisicommunity development ECOSOC 1996). 14

  15. Paradigmapemerintahan PEMERINTAHAN YANG OTORITERIAN DAN SENTRALISTIS PROSES TRANS- FORMASI SELAMA 20 THN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN DESENTRALISTIS Penciptaan intrumen hukum sebagai dasar/ fondasi dan acuan dlm mengarahkan perubahan yang terencana dan gradual/bertahap. • Ciri-ciri : • Berdasarkan nilai2 dan • prinsip2 demokrasi; • 2) Kebebasan pers dan ber- • ekspresi ; • 3) Tugas dan kewenangan • pemerintahan terdesen- • tralisasi ke aparat ter- • depan Ciri-ciri : 1) Berdasarkan kekuasaan belaka; 2) Kebebasan pers dan ber- kespresi dikontrol ketat; 3) Seluruh urusan/kewenang- an pemerintahan dilaksa- nakan secara terpusat. 15

  16. Konsekuensi/prinsipdasarpemerintahan yang demokratis • Menghormatihakasasi orang lain. • Mau mendengardanmenghargaipendapat orang (tidakmaunyamenangsendiri). • Siapmenang, tetapijugasiapkalah. • Taataturandanhukum. • Fair play (sportif) • Bertanggung-jawabatassemuaperbuatandantidakanarkis. • Adanyaetikadlmpenyelenggaraanpemerintahan • Adanyakebebasanpersdankebebasanbereks-presi yang bertanggungjawab. 16

  17. Konsekuensipemerintahan yang desentralistis (terdesentralisasi) • Adanyakejelasandistribusikewenanganantartingkatanpemerintahan • Kewenanganpelaksanaanurusanpemerintahanterdesentralisasikepadaaparatterdepan. • Kelembagaan/organisasiberbentukpiramidaltegak. • Aparatterdepandiberiwewenanguntukmengambilkeputusanadministrasipemerintahan • DesentralisasidisertaidenganpenyerahanPegawai, Pembiayaan/AnggarandanPeralatan • Adanyaperwakilanrakyat (DPRD) yang kapabel. • PemerintahPusathanyaberfungsisebagaiperumuskebijakannasional, pembinaan, fasilitasi, standardisasidqansupervisi. 17

  18. Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri, dan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. TERIMA KASIH 18

More Related