HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

1. HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL POKOK BAHASAN I

2. Berlakunya hukum dlm suatu negara ditentukan oleh : • Politik Hukum • Sejarah Hukum

3. POLITIK HUKUM • Pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yg berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan • Politik hukum biasanya dicantumkan dlm UUD dan peraturan-peraturan yang lainnya

4. PolitikHukumHindiaBelanda ( Pasal 131 IS ) • HukumPerdatadanDagang,HukumPidanadanHukumacaranyadisusundalamKodifikasi; • HukumUntukGolonganEropadianutasaskonkordasi; • Untukgolongan Indonesia AslidanTimurAsingjikakebutuhankemasyarakatannyamenghendaki,hukumuntukgolonganEropadapatdiberlakukan; • Untukgolongan Indonesia AslidanTimurAsingdiperbolehkanuntukmenundukkandiripadahukumuntukgolonganEropa; • Untukgolongan Indonesia asliberlakuhukumadatmereka (termasukdidalamnyaHukum Islam)

5. SEJARAH BW • CORPUS JURIS CIVILIS / CODEX JUSTIANUS ROMAWI ABAD 15 CODE CIVIL DES FRANCAIS/CIVIL CODE NAPOLEON (PERANCIS 1805) B.W (BURGELIJK WETBOOK) Yang berlakudibelandapada 1 oktober 1838

6. SejarahHukumPerdata Indonesia • Dengandijajahnya Indonesia olehBelandamakasebisamungkinsemuaperaturanBelandadiberlakukansamadinegarajajahannya (asaskonkordansi) • BW diundangkanmelaluiStb. 1847-23 danberlakuefektiftanggal 1 mei 1848

7. DASAR HUKUM BERLAKUNYA SUATU HUKUM DI INDONESIA • Azas Konkordansi • Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh Sudikno Mertokusumo ditambahkan: • Para ahli tdk memperoalkan scr mendlm mengapa hukum belanda masih berlaku di indonesia. • Sepanjang hkm tsb tdk bertentangan dng pancasila, UUD’45 serta masih dibutuhkan.

8. SistemHukumPerdata Yang Berlakusaatini • Beraneka Ragam (Pluralisme) • Setiap Penduduk mempunyai sistem hukum masing • Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat

9. Penyebab Pluralisme Sistem Hukum Perdata • Politik Pemerintah Hindia Belanda • Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional • Faktor etnisitas

10. DEFINISI HUKUM PERDATA • Van Dunne mengartikan hukum perdata sbg suatu aturan yang mengatur ttg hal yg sngt esensial bg kebebasan individu spt org dan keluarga, perikatan, dsb. • H.F.A Vollmar menyatakan hkm.perdata a/ aturan2 atau norma-norma yang m’berikan perlindungan pd kepentingan perseorangan antara org yg satu dgn yg lain.

11. Menurut Prof H.R Sardjono, SH : Hukum Perdata adalah kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain dan hukum pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. • Prof Subekti, SH : Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

12. Berdasarkan definisi tersebut diatas terkandung • unsur-unsur dalam hukum perdata, yaitu : • Adanya kaidah hukum baik tertulis maupun • tidak tertulis • Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum • yang satu dengan subjek hukum lainnya • Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, • meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum • benda, hukum perjanjian

13. Hubungan Antar Persoon • Hubungan Biasa: - bersifat hubungan sosial antar persoon - tidak ada pengaturannya secara hukum - tidak memiliki akibat hukum - perbuatannya tidak dapat dituntut secara hukum • Hubungan Hukum: - hubungan yang terjadi telah diatur oleh hukum - menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan Kewajiban - dapat dituntut secara hukum

14. Luas Lapangan Hukum Perdata • HukumPerdatadalamartiluas Obyekkajiannyatidakhanyaditemukandalam BW sajamelainkanbahan-bahanhukum lain sepertiWvK, UU Kepailitan, UU perseroanTerbatas, UU Koperasi, UU perlindungankonsumendansebagainya • HukumPerdatadalamartisempit Obyekkajiannyaadalahhukumorang, hukumbenda, hukumperjanjiandanhukumpembuktian

15. Sumber H. Perdata Indonesia • Algemenebepalingen van wetgaving (AB) • KUHPerdata / BurgelijkWetboek • KUHDagang / WvK • UU No. 5 / 1960 tentangPokok-PokokAgrariamencabutBuku II BW • UU No. 1/1974 ttgperkawinan • UU No.4 /1996 ttghaktanggungan • Inpres No. 1 / 1991 ttg KHI • Dan sebagainya

16. Buku I ORG DAN KELUARGA BUKU II HUKUM BENDA BUKU IV PEMBUKTIAN DAN DALUARSA KUHPerdata BUKU III PERIKATAN

17. ELIMINASI DAN REDUKSI PASAL-2 DLM BW Diganti dengan perundang-undangan Nasional di lapangan hukum perdata. Misalnya; Tdk berlakunya beberapa ketentuan BW a/ pasal2 yg berkaitan dgn Bumi, air, dan kekayaan alam yg ter- Kandung didalamny UU No.5/1960 SEBAB Dikesampingkan dan mati krn putusan Hakim (yurispudensi), yaitu dng SEMA No.3/1963 yg meliputi pasal ;108,110, 284(3), 1682, 1579,1238,1460, 1603(1).

18. Beberapapasal yang tidakberlakuberdasarkan SEMA No.3 Tahun 1963 • Pasal 108 dan 110 KUHPerdatatentangkewenanganwanitakawin (Istri) untukmelakukanperbuatanhukumdanuntukmenghadapdimukapengadilanharusdenganijindankuasadarisuami ( Dalam UU No. 1 tahun 1974 IstriadalahCakap) • Pasal 284 ayat 3 KUHPerdatamengenaipengakuananak yang lahirdiluarperkawinanolehseorangperempuan Indonesia asli. Pengakuananaktidakberakibatputusnyahubunganhukumantaraibudananak (lembagapengakuananakluarkawinsudahtidakdikenaldalam UU No.1 tahun 1974) • Pasal 1579 KUHPerdata yang menentukandalamhalsewa-menyewabarang,pemilikbarangtidakdapatmenghentikanperjanjiansewamenyewadenganmengatakanbahwaiaakanmemakaisendiribarangnya,kecualiapabilapadawaktumembuatperjanjiandiperjanjikan. • Pasal 1238 KUHPerdatabahwapelaksanaanperjanjianhanyadapatdimintakandimukahakim,apabilagugatandidahuluidengantagihantertulis (somasi) • Pasal 1460 KUHPerdatatentangrisikodalamjualbeli,bahwasejakkatasepakatrisikoberalihpadapembelisekalipunbarangbelumdiserahkan.