Penegakan hukum persaingan usaha
Download
1 / 13

Penegakan Hukum Persaingan Usaha - PowerPoint PPT Presentation


  • 367 Views
  • Uploaded on

Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dasar hukum. Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa, ”Untuk mengawasi Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Penegakan Hukum Persaingan Usaha' - etenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Penegakan hukum persaingan usaha

Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)


Dasar hukum
Dasar hukum

  • Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa, ”Untuk mengawasi Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”

  • Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa, ”Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

  • Keppres No 75 Tahun 1999) tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.


Kewenangan kppu
Kewenangan KPPU

  • Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran hukum persaingan oleh pelaku usaha.

  • Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menangani perkara persaingan. Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menangani keberatan atau banding atas putusan KPPU

  • MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terdapat keberatan atas putusan PN dengan cara mengajukan kasasi


Penegakan hukum persaingan usaha

  • Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa, ”Komisi adalah suatu Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Pasal 6 ayat (2) menegaskan anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:

    a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan salah satu pihak yang berperkara; atau

    b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.


Proses hukum di kppu
Proses Hukum di KPPU Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Laporan

  • Pemeriksaan pendahuluan

  • Pemeriksaan lanjutan

  • Putusan

  • Pasca putusan


Penegakan hukum persaingan usaha

Laporan: Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Setiap orang yg mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran terhadap UU {Pasal 38 ayat (1) UU No.5/1999}

  • Pihak yang dirugikan {Pasal 38 ayat (2) UU No.5/1999}

    Inisiatif KPPU{Pasal 40 ayat (1) UU No.5/1999}


Penegakan hukum persaingan usaha

Pemeriksaan Pendahuluan: Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Jangka waktu 30 hari{Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999}

  • Untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan{Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999}


Penegakan hukum persaingan usaha

Pemeriksaan Lanjutan Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”:

Jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari {Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No.5/1999}

KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yg dilaporkan {Pasal 39 ayat (2) UU No.5/1999}

KPPU wajib menjaga kerahasian informasi yg diperoleh dari pelaku usaha yg dikatagorikan rahasia perusahaan {Pasal 39 ayat (3) UU No.5/1999}

KPPU dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli atau pihak lain {Pasal 39 ayat (4) UU No.5/1999}


Penegakan hukum persaingan usaha

Pemeriksaan Lanjutan: Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

Pelaku usaha dan atau pihak lain yg diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yg diperlukan dalam penyelidikan & pemeriksaan {Pasal 41 ayat (1) UU No.5/1999}

Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, memberikan informasi atau menghambat proses pemeriksaan {Pasal 41 ayat (2) UU No.5/1999}

KPPU dapat menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dgn ketentuan yg berlaku apabila pelaku usaha melanggar ketentuan di atas {Pasal 41 ayat (3) UU No.5/1999}


Alat bukti
Alat bukti Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:

    • Keterangan saksi

    • Keterangan ahli

    • Surat dan atau dokumen

    • Petunjuk

    • Keterangan pelaku usaha

      (Pasal 42 UU No.5/1999)


Penegakan hukum persaingan usaha

Putusan: Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan {Pasal 43 ayat (3) UU No.5/1999}

  • Harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha {Pasal 43 ayat (4) UU No.5/1999}


Penegakan hukum persaingan usaha

Pasca Putusan: Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

  • Pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan {Pasal 44 ayat (1) UU No.5/1999}

  • Pelaku usaha tidak menerima dan mengajukan keberatan ke PN {pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999}

  • Pelaku usaha tidak menerima dan tidak juga mengajukan keberatan ke PN maka KPPU menyerahkan putusan kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan {pasal 44 ayat (4) UU No.5/1999}


Penegakan hukum persaingan usaha

Terima kasih Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain”

wassalam