1 / 36

HUKUM PERSAINGAN USAHA

HUKUM PERSAINGAN USAHA. MATERI PERKULIAHAN. Pengertian :. LATAR BELAKANG :

samson
Download Presentation

HUKUM PERSAINGAN USAHA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PERSAINGAN USAHA MATERI PERKULIAHAN

  2. Pengertian : LATAR BELAKANG : Pertumbuhan ekonomi NKRI telah menghasilkan banyak kemajuan, peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu (1965 – 1995) dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sector ekonomi Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut diatas , disatu sisi diwarnai oleh bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi.  Disisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan yang tidak sehat  Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada timbulnya kesenjangan social dan budaya  Penyelenggaraan ekonomi nasional cenderung kurang mengacu kepada pelaksanaan pasal 3 UUD45 serta cenderung menunjukkan corak yang monopolistis

  3. SOLUSI :Oleh karena itu, perlu disusun Undang undang tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha agar tercipta persaingan usaha yang sehat MAKSUD : Undang undang ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum , sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 45. AZAS KESEIMBANGAN : PASAL 2 : Demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

  4. TUJUAN PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG(PASAL 3) • menjagakepentinganumumdanmeningkatkanefisiensiekonominasionalsebagaisalahsatuupayauntukmeningkatkankesejahteraanrakyat • mewujudkaniklimusaha yang kondusifmelaluipengaturanpersainganusaha yang sehatsehinggamenjaminadanyakepastiankesempatanberusaha yang samabagipelakuusahabesar , pelakuusahamenengahdanpelakuusahakecil • mencegahpraktekmonopolidanataupersainganusahatidaksehat yang ditimbulkanolehpelakuusaha • Terciptanyaefektifitasdanefisiensidalamkegiatanusaha

  5. IMPLEMENTASINYA Mata kuliahinimempelajarimengenai : LaranganPraktekMonopolidanPersaingan Usaha TidakSehat yang mengandung 6 (enam) bagianpengaturan yang terdiridari : 1. Perjanjian yang dilarang 2. Kegiatan yang dilarang 3. Posisidominan 4. KomisiPengawasPersaingan Usaha 5. PenegakkanHukum 6. Ketentuan lain lain.

  6. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG • OLIGOPOLI • PENETAPAN HARGA • PENETAPAN WILAYAH PEMASARAN 4….PEMBOIKOTAN 5. KARTEL 6. TRUST 7. OLIGOPSONI • NTEGRASI VERTIKAL • PERJANJIAN TERTUTUP • PERJANJIAN DENGAN LUAR NEGERI

  7. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG OLIGOPOLI Ps. 4 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha kain untuk secara bersama sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 2. Pelaku usaha tersebut diatas (ata 1), apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

  8. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG PENETAPAN HARGA Ps. 5 – 6 – 7 – 8 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oloeh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 2. Ketentuan tersebut (ayat 1) tidak berlaku lagi : a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang undang yang berlaku 3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. 4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar , yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

  9. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG PENETAPAN HARGA Ps. 5 – 6 – 7 – 8 4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar , yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 5. Pelaku usaha ndilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya , dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

  10. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG PENGUASAAN PASAR Ps. 9 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

  11. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG PEBOIKOTAN Ps. 10 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usahanya yang sama , baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 2 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut : a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan .

  12. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG KARTEL Ps. 11 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelakun usaha pesaingnya , yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa , yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat TRUST Ps. 12 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan

  13. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG OLIGOSOPNI Ps. 13 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain , yang bertujuan untuk secara bersama sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan , yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 , apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

  14. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG INTEGRASI VERTIKAL Ps. 14 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan , baik baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat

  15. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG PERJANJIAN TERTUTUP Ps 15 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak ysng menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok

  16. BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG PERJANJIAN TERTUTUP Ps. 15 lanjutan 3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa , yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku nusaha pemasok PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI Ps. 16 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

  17. BA B IV KEGIATAN YANG DILARANG • MONOPOLI (PS. 17) • 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan • atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan • terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat • 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan • atas produksi dan atas pemasaran barang dan atau jasa • sebagaimana dimaksud (ayat 1) apabila : • a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada • substitusinya • b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam • persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama • c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai • lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

  18. BA B IV KEGIATAN YANG DILARANG • 2. MONOPSONI (Ps 18) • 1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau • menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam • pasar bersamgkutan , yang dapat mengakibatkan terjadinya • praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat • 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan • pasokan atau menjadi pembel;I tunggal , sebagaimana dimaksud • dalam ayat 1 , apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok • pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis • barang atau jasa tertentu

  19. BA B IV KEGIATAN YANG DILARANG • 3. PENGUASAAN PASAR (PS 19-20-21) • 1. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, • baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat • mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan • usaha tidak sehat berupa : • a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu • untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar • bersangkutan • b. Menghalangi konsumen atau pelanggan , pelaku usaha • pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha , dengan • pelaku usaha pesaingnya itu • c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau • jasa pada pasar bersangkutan • d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

  20. BA B IV KEGIATAN YANG DILARANG • 3. PENGUASAAN PASAR (PS 19-20-21) • 2. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan • atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan • harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan • atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan • sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli • dan persaingan usaha tidak sehat • 3. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan • biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari • komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan • terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

  21. BA B IV KEGIATAN YANG DILARANG • 4. PERSEKONGKOLAN (PS 22-23-24) • 1. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk • mengatur dan atau menentukan pemenang tender , sehingga • dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat • 2. pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk • mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang • diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan . Sehingga • dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat • 3. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk • menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan • atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar • barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar • bersangkutan menjadi berkurang , baik dari jumlah , kualitas • maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

  22. BA B V POSISI DOMINAN • UMUM : ps. 25 • DILARANG MENGGUNAKAN POSISI DOMINAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG UNTUK : • a. Menetapkan syarat syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau • menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, • baik dari segi harga maupun kwalitas • b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi • c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk • memasuki pasar yang bersangkutan • YANG DIMAKSUD DGN POSISI DOMINAN IALAH : • a. Satu atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa • pasar satu jenis barang atau jasa tertentu • b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% • atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

  23. BA B V POSISI DOMINAN • JABATAN RANGKAP : ps. 26 • PADA WAKTU YANG SAMA DILARANG MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI DIREKSI ATAU KOMISARIS DARI SUATU PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN LAIN, APABILA : • a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama • b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis • usaha • c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan • atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya • praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat

  24. BA B V POSISI DOMINAN • PEMILIKAN SAHAM : ps. 27 • PELAKU USAHA DILARANG MEMILIKI SAHAM MAYORITAS PADA BEBERAPA PERUSAHAAN SEJENIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN • USAHA DALAM BIDANG YANG SAMA PADA PASAR BERSANGKUTAN • YANG SAMA, ATAU MENDIRIKAN BEBERAPA PERUSAHAAN YANG • MEMILIKI KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR BERSANGKUTAN YANG SAMA , APABILA KEPEMILIKAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN : • a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha • menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang • atau jasa tertentu • b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha • menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang • atau jasa tertentu

  25. BA B V POSISI DOMINAN • PENGABUNGAN, PELEBURAN • DAN PENGAMBILALIHAN : ps. 28 - 29 • 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha • yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat • 2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain • apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli • dan atau persaingan usaha tidak sehat • 3. ketentuan lebih lanjut ayat 1 dan 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah • 4. Penggabungan atau peleburan badan usaha , atau pengambil alihan saham • (ps. 28)yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu ,wajib diberitahukan kepada KPPU (komisi pengawas persaingan usaha) selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut • 5. Ketentuan ttg penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tatacara • pemberitahuan sebagaimana dimaksud (ps. 29 ayat 1) diatur dalam PP.

  26. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA STATUS (Ps. 30) KOMISI PENGAWASAN USAHA (KOMISI) L LEMBAGA INDEPENDEN terlepasdaripengaruhdankekuasaanpemerintahsertapihak lain BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN

  27. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KEANGGOTAAN (Ps. 31) K O M I S I TERDIRI DARI : SATU ORANG KETUA MERANGKAP ANGGOTA SATU ORANG WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN SEKURANG KURANGNYA 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPR MASA JABATAN 5 TAHUN DAN DAPAT DIANGKAT KEMBALI 1 X MASA JABATAN APABILA KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN TERJADI KEKOSONGAN JABATAN , MAKA MASA JABATAN ANGGOTA DAPAT DIPERPANJANG SAMPAI PENGANGKATAN ANGGOTA BARU Ps. 31

  28. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMISI (Ps. 32) WARGANEGARA nkri USIA 30 - 60 TAHUN SAAT DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KOMISI SETIA KEPADA PANCASILA & UNDANG UNDANG DASAR 1945 BERIMAN DAN BERTAQWA KPD TUHAN YANG MAHA ESA JUJUR , ADIL , DAN BERKELAKUAN BAIK BERTEMPAT TINGGAL DIWILAYAH NKRI BERPENGALAMAN DIBIDANG USAHA ATAU MEMPUNYAI PENGETAHUAN DIBIDANG HUK UM DAN ATAU EKONOMI TIDAK PERNAH DIPIDANA TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN TIDAK TERAFILIASI DENGAN SUATU BADAN USAHA

  29. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KEANGGOTAAN KOMISI BERHENTI KARENA (Ps. 33) MENINGGAL DUNIA MENGUNDURKAN DIRI ATAS PERMINTAAN SENDIRI BERTEMPAT TINGGAL DILUAR WILAYAH NKRI SAKIT JASMANI ATAU ROHANI BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEANGGOTAAN KOMISI DIBERHENTIKAN

  30. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KETENTUAN LAIN LAIN (Ps. 34) PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUPOKSI DENGAN KEPPRES UNTUK KELANCARAN TUGAS ,DIBANTU OLEH: SEKRETARIAT DAPAT MEMBENTUK KELOMPOK KERJA SUSUNJAN ORGANISASI , TUGAS , DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN KOMISI

  31. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TUGAS KOMISI (Ps. 35) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan Terjadinya monopoli dan atau praktek persaingan usaha tidak sehat (jo ps. 4 s/d 16 ) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (jo. Ps. 17 s/d 24 ) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalah gunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (jo. Ps. 25 s/d 28 )

  32. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TUGAS KOMISI(Ps. 35) lanjutan Mengambil tindakan sesuai wewenang komisi (ps.36) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Menyusun pedoman dan atau publikasi Memberikan laporan secara berkala Kepada DPR

  33. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WEWENANG (Ps. 36) Menerima laporan masyarakat/pelaku usaha Ttg dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Melakukan penelitian tentang dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Melakukan penyelidikan Menyimpulkan hasil penyelidikan Memanggil pelaku usaha yang diduga telah Melakukan pelanggaran mm

  34. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WEWENANG (Ps. 36) lanjutan Memanggil dan menghadirkan saksi , saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran Terhadap ketentuan undang undang Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha , saksi , saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang undang, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU

  35. BA B VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WEWENANG (Ps. 36) Lanjutan Mendapatkan , meneliti dan atau menilai surat , dokumen atau alat bukti lain Guna penyelidikan dan atau pemeriksaan Memutus dan menetapka n ada atau tidak adanya kerugian pelaku usaha ndan atau masyarakat Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat Menjatuhkan sanksi administratif

  36. BA B VII KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PEMBIAYAAN (Ps. 37) BIAYA UNTUK PELAKSANAAN TUGAS KOMISI DIBEBAN KEPADA : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU SUMBER SUMBER LAIN YANG SAH

More Related