1 / 52

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Muhtar Mahmud Staf Ahli Rektor UNS SOLO Bidang Keuangan dan Manajemen. Jogjakarta, 13 September 2012. Pengertian. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum .

dmitri
Download Presentation

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Muhtar Mahmud Staf Ahli Rektor UNS SOLO Bidang Keuangan dan Manajemen Jogjakarta, 13 September 2012

  2. Pengertian • Peraturanperundang-undanganmerupakanbagianatausubsistemdarisistemhukum. • Membahaspolitikhukumpembentukanperaturanperundang-undanganpadahakikatnyatidakdapatdipisahkandarimembahas mengenaipolitikhukum.

  3. Pengertian • POLITIK • KBBI: Pen getahuan men genaiketatanegaraanataukenegaraan, seperti “sistempemerintahan”, “dasar-dasarpemerintahan”. Dapat pula diartikansebagai “segalaurusandan tin dakan (kebijakan, siasat, dsb.) men genaipemerintahannegara”. • M. Mahfud MD: • Kebijakandalammenjalankankekuasaan • Senimemanagekekuasaan • Cara, akal, taktikmenjalankankekuasaan • HUKUM • Maria Farida: ukuran yang harusdipatuhiolehseseorangdalamhubungandengansesamaataupundenganlingkungannya • Wiryono: Rangkaianperaturanmengenaitingkahlakuorang-orang(masyarakat) ataubadan-badan (badanhukumdsb) sebagaianggotasuatumasyarakat • Kumpulan norma yang berisiaturantingkahlakubagisuatukelompokorang/masyarakat.

  4. PeraturanPerundang-undangan • A. Hamid S. Attamimi: • perbuatanmembentukperaturan-peraturannegaratingkatpusatatautingkatdaerahmenuruttatacarayangditentukan; • keseluruhanperaturan-peraturannegaratingkatpusatdantingkatdaerah. • Peraturantertulis yang dibentukolehlembaganegaraataupejabatyang berwenangdanmengikatsecaraumum (UU10/2004). • aturanataukaidahhukumtertulis (written law) yang dibuatataudibentukolehlembaga/pejabat yang berwenangyangberisiaturanataunormatingkahlaku yang mengaturdanbersifatmengikatumum.

  5. PolitikHukumPembentukanPeraturanPerundang‑undangan: • PolitikHukum: Politikhukumsecarasederhanadapatdiartikansebagaiarahkebijakanhukum yang akanatautelahdilaksanakansecaranasionalolehemerintah (M. Machfud MD). • PolitikHukumPembentukanPeraturanPerundang‑undangan: Kebijakanmengenaipenentuanisiatauobyekpembentukanperaturanperundang-undangan (BagirManan).

  6. HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK

  7. PENDEKATAN DIKOTOMIS DALAM POLITIK HUKUMPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Variabelpolitik: Variabelhukum: • KonfigurasipolitikdemokratisKonfigurasipolitikotoriter • BerkarakterresponsifBerkarakterkonservatifatauortodoks

  8. Konfigurasipolitikdemokratisdanotoriter • Konfigurasipolitikdemokratisadalahsusunansistempolitikyangmembukakesempatanbagipartisipasirakyatsecarapenuhuntukikutaktifmenentukankebijaksanaanumum. Partisipasiiniditentukanatasdasarmayoritasolehwakil-wakilrakyatdalampemilihan-pemilihanberkalayang didasarkanatasprinsipkesamaanpolitikdandiselenggarakandalamsuasanaterjadinyakebebasanpolitik. • Konfigurasipolitikotoriteradalahsusunansistempolitik yang lebihmemungkinkannegaraberperansangataktifsertamengambilhampirseluruhinisiatifdalampembuatankebijaksanaannegara. Konfigurasiiniditandaiolehdoronganelitkekuasaanuntukmemaksakanpersatuan,penghapusanoposisiterbuka, dominasipimpinannegarauntukmenentukankebijaksanaannegara, dandominasikekuasaanpolitikolehelitpolitik yang kekal, sertaadasuatudoktrin yang membenarkankonsentrasikekuasaan.

  9. KARAKTER PRODUK HUKUM REPONSIF/POPULISTIK DANKONSERVATIF/ORTODOKS/ELITIS • Produkhukumresponsif/populistikadalahprodukhukumyangmencerminkanrasa keadilandanmemenuhiharapanmasyarakat.Dalamproses pembuatannyamemberikanperananbesardanpartisipasipenuhkelompok-kelompoksosialatauindividu‑individudalammasyarakat. Hasilnyabersifatresponsifterhadaptuntutan-tuntutankelompok-kelompoksosialatauindividu‑individudalammasyarakat. • Produkhukumkonservatif/ortodoks/elitisadalahprodukhukumyang isinyalebihmencerminkanvisisosialelitpolitik, keinginanpemerintah, danbersifatpositivis-instrumentalis, yaknimenjadialatpelaksanaanideologidan program negara. Ialebihtertutupterhadaptuntutan-tuntutankelompok-kelompokmaupunindividu-individudalammasyarakat. Dalampembuatannya,peranandanpartisipasimasyarakatrelatifkecil.

  10. HipotetistentangkaitanantarakonfigurasipolitikdankarakterprodukhukumHipotetistentangkaitanantarakonfigurasipolitikdankarakterprodukhukum • Konfigurasipolitiksuatunegaraakanmelahirkankarakterprodukhukumtertentu di negaratersebut. • Di dalamnegara yangkonfigurasipolitiknyademokratis, makaprodukhukumnyaakanberkarakterresponsif/populistik. • Di negara yang konfigurasipolitiknyaotoriter, makaprodukhukumnyaakanberkarakterortodoks/konservatif/elitis. • Perubahankonfigurasipolitikdariotoriterkedemokratisatausebaliknyaakanberimplikasikepadaperubahankarakterprodukhukum.

  11. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM POLITIKHUKUM PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN • Pemahaman: • Pembentukanperaturanperundang-undanganmerupakanbentukmonopolinegara yang absolut, tunggal, dantidakdapatdialihkanpadabadanyang bukanbadannegaraataubukanbadanpemerintah(UUD/UU10 Ps 5). • Namun: • Dalam proses pembentukannyasangatmungkinmengikutsertakanpihakbukannegaraatauPemerintah (UU 10 Ps 53).

  12. PE RAN SE RTA MASYARA KAT • pembangunandanpembentukanperaturanperundang-undangandapatmengarahpadaterbentuknyasuatusistemhukumnasionalIndonesiayang dapatmengakomodirharapanhukum yang hidupdi dalammasyarakat yang berorientasipadaterciptanyahukum yang responsive. • Hukum yang responsive merupakanprodukhukumyang lahirdaristrategipembangunanhukumyangmemberikanperananbesardanmengundangpartisipasisecarapenuhkelompok-kelompokmasyarakatsehinggaisinyamencerminkanrasakeadilandanmemenuhiharapanmasyarakatpadaumumnya.

  13. LANDASAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Pancasila. Kebijakandanstrategipolitikperaturanperundang-undanganharussejalandengannilai-nilaiyang berlakudalammasyarakat. • Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakanlandasan formal danmateriilkonstitusionaldalampolitikhukumdanperaturanperundang-undangansehinggasetiapkebijakandanstrategi di bidanghukumdanperaturanperundang‑undanganmendapatkanlegitimasikonstitusionalsebagaisalahsatubentukpenjabarannegaraberdasaratashukum(rechtsstaat) danasaskonstitusionalisme • PeraturanatauKebijakanimplementatifdaripolitikperaturanperundang-undangan. Peraturanataukebijakan yang memuataturan-aturan yangberkaitandenganpolitikhukumdanperaturanperundang‑undanganyang bersifatimplementatifdari landasanfilosofis,konstitusional, operasional, formal, danprosedural.

  14. POLA PIKIR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG‑UNDANGAN • Segalajenisperaturanperundang-undanganmerupakansatukesatuansistemhukum yang bersumbarpadaPancasiladan UUD NRITahun1945. • Tidaksemuaaspekkehidupanbermasyarakatdanbernegaraharusdiaturdenganperaturanperundang-undangan. • Pembentukanperaturanperundang-undangan, selainmempunyaidasar-dasaryuridis, harusdenganseksamamempertimbangkandasar-dasarfilosifisdankemasyarakatan tem pat kaidahtersebutakanberlaku. • Pembentukanperaturanperundang-undanganselainmengaturkeadaanyang adaharusmempunyaijangkauanmasadepan. • Pembentukanperaturanperundang-undanganbukanhanyasekedarmenciptakaninstrumenkepastianhukumtetapijugamerupakaninstrumenkeadilandankebenaran. • Pembentukanperaturanperundang-undanganharusdidasarkanpadapartisipasimasyarakat (peransertamasyarakat). • Pembentukanperaturanperundang-undanganharusdidasarkanasasdanmaterimuatanperaturanperundang-undangan (psl 5/6).

  15. POLITIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUKPERATURAN DAERAH Fasilitasidankonsultasiperancanganperaturandaerah: • Meningkatkanperanpemerintahandaerah (provinsi, kab/kota)untukmelakukanpemetakandanpublikasiperaturandaerahdalamsisteminformasiperaturandaerah yang akuratdanup todate. • Meminimalisirpembentukanperda yang dibatalkanolehGubernur, MenteriDalamNegeridanPresidensertaMahkamahAgung.

  16. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH • PembentukanProdukHukum Daerah adalah proses pembuatanperaturanperundang-undangandaerah yang dimulaidaritahapperencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, danpenyebarluasan.

  17. PERATURAN DAERAH PROVINSI • Peraturan Daerah ProvinsiataunamalainnyadanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota ataunamalainnya, yang selanjutnyadisebutPerda, adalahperaturanperundang-undangan yang dibentukoleh DPRD denganpersetujuanbersamaKepala Daerah.

  18. PERATURAN KEPALA DAERAH • PeraturanKepala Daerah yang selanjutnyadisebutPerkadaadalahPeraturanGubernurdan/atauPeraturanBupati/Walikota.

  19. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH • PeraturanBersamaKepala Daerah yang selanjutnyadisingkat PB KDH adalahperaturan yang ditetapkanolehduaataulebihkepaladaerah. • ProdukHukum Daerah adalahPerdaataunamalainnya, Perkada, PB KDH danKeputusanKepala Daerah. • KeputusanKepala Daerah adalahpenetapan yang bersifatkonkrit, individual, dan final.

  20. STRUKTUR HUKUM (BENTUK) HkmTdkTertulis: ketentuan yang tumbuhdanberkembangsejalandenganperkembanganataudinamikamasyarakat HkmTertulis: PeraturanPerundang-undnagan

  21. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JUDUL • PEMBUKAAN • BATANG TUBUH • PENUTUP • PENJELASAN ( JIKA DIPERLUKAN) • LAMPIRAN ( JIKA DIPERLUKAN )

  22. JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan. • Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isinya. • Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital , diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

  23. CONTOH JUDUL PERATURAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ANTABRANTAH NOMOR ……. TAHUN 2012TENTANGSISTIEM DAN PROSEDUR PENTAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

  24. PEMBUKAAN 1. Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2. JabatanpembentukPerundang- undangan. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ANTABRANTAH 3. KonsideranMenimbangmemuat: Uraiansingkatmengenaipokok-pokokpikiran yang memuatunsurfilosofis, yuridisdansosiologis yang menjadilatarbelakangdanalasanpembentukanperaturanperundang-undangan.

  25. MERUMUSKAN KONSIDERAN MENIMBANG • UNSUR FILOSOFIS BERISI LANDASAN KEWENANGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM MENYUSUN PERATURAN (MASALAH SOSIAL YANG INGIN DISELESAIKAN DENGAN PERATURAN) • UNSUR SOSIOLOGIS BERISI FAKTA YANG INGIN DIATUR (PENYEBAB UTAMA MASALAH SOSIAL) • UNSUR YURIDIS MEMUAT PERNYATAAN TENTANG PENTINGNYA PENGATURAN (SOLUSI ATAS PERMASALAHAN)

  26. PENDAPAT LAIN 1. Landasan filosofis. Adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan. 2. Landasan Yuridis: Adalah dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. 3. Landasan Politis: Adalah garis kebijakan politik yang menjadi landasan dalam membentuk peraturan lebih lanjut (lebih bawah)

  27. Landasan Filosofis adalah landasan yang • berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, • yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung • dalam Pancasila; • 2.Landasan Sosiologis adalah landasan yang • berkaitan dengan kondisi atau kenyataan • empiris yang hidup dalam masyarakat, • sehingga mempunyai daya mengikat secara • efektif (living law); • 3.Landasan Yuridis adalah yang menjadi dasar • kewenangan pembuatan peraturan • perundang-undangan;

  28. Landasan ekonomis : yaitu bahwa penyusunan • peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan bukan justru menyebabkan ekonomi biaya tinggi. • 5. Landasan Politis (adalah suatu perdoman) agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejala di tengah-tengan masyarakat.

  29. Contoh 1:a. bahwa guna menjamin ketertiban dalam pe- nyelenggaraan usaha dibidang jasa kon – struksi yang sesuai UU No.18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kon- struksi dipandang perlu mengatur pembe- rian izin usaha jasa konstruksi;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam huruf a perlu mene – tapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sa- latiga tentang Izin Usaha jasaKonstruksi;

  30. Contoh 2:a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewe- nangan pemerintah sebagai pelaksana oto- nomi daerah khususnya dalam upaya me- ningkatkan pengembangan kepariwisataan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya diperlukan peranan Pemerintah, ba- dan usaha dan masyarakat dalam pengelo- laan kepariwisataan yang meliputi pembina- an, pengaturan, pengawasan dan pengen- dalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui pemberian izin usaha kepariwisataan;

  31. Contoh 3:a. bahwa dalam rangka pemberian ke- pastian hukum untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pe- layanan kesehatan, dipandang perlu mengatur perizinan di bidang kese- hatan;b. bahwa perizinan di bidang kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;c. bahwa perdasarkan pertimbangan…

  32. CONTOH 4:a. bahwa otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menata aparaturnya secara menyeluruh termasuk menata perangkat desa; b. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi sangat diperlukan perangkat desa yang handal yang mampu menerapkan tugas dan melayani masyarakat desa; c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu untuk diatur tentang tata cara pengangkatan dan pember- hentian perangkat desa

  33. KONSIDERAN MENGINGAT (DASAR HUKUM) • PASAL 7 (1) UU NO.10/004 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan a. UUD 1945 b. UU / Perpu c. PP d. PerPres e. Perda • Pasal 7 (4) Peraturan lain diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi. • Kekuatan Hukum Peraturan sesuai dengan hierarkinya.

  34. HAL-HAL YANG DI ATUR DALAM PERMENDAGRI 53 TAHUN 2011 • KETENTUAN UMUM • PRODUK HUKUM DAERAH • PERENCANAAN • PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN • PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN • PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI • EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA • PENYEBARLUASAN • PARTISIPASI MASYARAKAT • PEMBIAYAAN • KETENTUAN LAIN-LAIN • KETENTUAN PENUTUP

  35. SIFAT DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH • SIFAT • pengaturan; dan • penetapan. • BENTUK • Perdaataunamalainnya; • Perkada; dan • PB KDH.

  36. PERENCANAAN • PenyusunanProlegdadilaksanakanolehpemerintahdaerahdan DPRD. • PenyusunanProlegdaberdasarkanatas: • perintahperaturanperundang-undanganlebihtinggi; • rencanapembangunandaerah; • penyelenggaraanotonomidaerahdantugaspembantuan; dan • aspirasimasyarakatdaerah.

  37. PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH • Kepaladaerahmemerintahkanpimpinan SKPD menyusunProlegda di lingkunganpemerintahdaerah. • Prolegdaditetapkanuntukjangkawaktu 1 (satu) tahunberdasarkanskalaprioritaspembentukanRancanganPerda. • PenyusunandanpenetapanProlegdadilakukansetiaptahunsebelumpenetapanRancanganPerdatentang APBD provinsidan APBD kabupaten/kota.

  38. PenyusunanProlegda di lingkunganpemerintahdaerahdikoordinasikanoleh biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/ kota. • PenyusunanProlegdadapatmengikutsertakaninstansivertikalterkait. • instansivertikalterkaitdiikutsertakanapabilasesuaidengan: • kewenangan; • materimuatan; atau • kebutuhandalampengaturan. • HasilpenyusunanProlegdasebagaimanadimaksudpadaayat (1) diajukan biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotakepadakepaladaerahmelaluisekretarisdaerah. • KepaladaerahmenyampaikanhasilpenyusunanProlegda di lingkunganpemerintahdaerahkepadaBalegdamelaluipimpinan DPRD.

  39. PROLEGDA DI LINGKUNGAN DPRD • BalegdamenyusunProlegda di lingkungan DPRD. • Prolegdaditetapkanuntukjangkawaktu 1 (satu) tahunberdasarkanskalaprioritaspembentukanRancanganPerda. • PenyusunandanpenetapanProlegdadilakukansetiaptahunsebelumpenetapanRancanganPerdatentang APBD provinsidan APBD kabupaten/kota.

  40. PenyusunanProlegdaantarapemerintahdaerahdan DPRD dikoordinasikanoleh DPRD melaluiBalegda. • HasilpenyusunanProlegdaantarapemerintahdaerahdan DPRD disepakatimenjadiprolegdadanditetapkandalamrapatparipurna DPRD. • Prolegdaditetapkandengankeputusan DPRD.

  41. PROLEGDA KUMULATIF TERBUKA • DalamProlegda di lingkunganpemerintahdaerahdan DPRD dapatdimuatdaftarkumulatifterbuka yang terdiriatas: • akibatputusanMahkamahAgung; • APBD; • pembatalanatauklarifikasidariMenteriDalamNegeri; dan • perintahdariperaturanperundang-undangan yang lebihtinggisetelahProlegdaditetapkan. • Selaindi atas, Prolegdakabupaten/kotadapatmemuatdaftarkumulatifterbukamengenai: • pembentukan, pemekarandanpenggabungankecamatanataunamalainnya; dan/atau • pembentukan, pemekarandanpenggabungandesaataunamalainnya. • Dalamkeadaantertentu, DPRD ataukepaladaerahdapatmengajukanRancanganPerda di luarProlegda: • untukmengatasikeadaanluarbiasa, keadaankonflik, ataubencanaalam; • akibatkerjasamadenganpihak lain; dan • keadaantertentulainnya yang memastikanadanyaurgensiatassuatuRancanganPerda yang dapatdisetujuibersamaolehBalegdadan biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/ kota.

  42. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN • PenyusunanPerda • PersiapanPenyusunanPerdadi LingkunganPemerintah Daerah • PersiapanPenyusunanPerda di LingkunganDPRD • PembahasanPerda • PenyusunanPerkadadan PB KDH

  43. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN • Penyusunanprodukhukumdaerahbersifatpenetapanberbentukkeputusankepaladaerah. • PimpinanSKPD menyusunkeputusankepaladaerahsesuaidengantugasdanfungsi. • Keputusankepaladaerahdiajukankepadasekretarisdaerahsetelahmendapatparafkoordinasikepala biro hukumprovinsiataukepalabagianhukumkabupaten/ kota. • Sekretarisdaerahmengajukanrancangankeputusankepaladaerahkepadakepaladaerahuntukmendapatpenetapan.

  44. PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI...(1) • Penandatanganprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturandilakukanolehkepaladaerah. • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturanberbentukPerdaataunamalainnyadibuatdalamrangkap 4 (empat). • PendokumentasiannaskahasliPerdaoleh: • DPRD • Sekretarisdaerah; • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/Kota berupa minute; dan • SKPD pemrakarsa.

  45. PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (2) • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturanberbentukPerkadadibuatdalamrangkap 3 (tiga). • PendokumentasiannaskahasliPerkadaoleh: • Sekretarisdaerah; • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotaberupa minute; dan • SKPD pemrakarsa.

  46. PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (3) • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturanberbentuk PB KDH dibuatdalamrangkap 4 (empat). • Dalamhalpenandatanganan PB KDH melibatkanlebihdari2(dua) daerah, PB KDH dibuatdalamrangkapsesuaikebutuhan. • Pendokumentasiannaskahasli PB KDH oleh: • Sekretarisdaerahmasing-masingdaerah; • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotaberupa minute; dan • SKPD masing-masingpemrakarsa.

  47. PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (3) • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpenetapandalambentukkeputusankepaladaerahdilakukanolehkepaladaerah. • Penandatangananprodukhukumdaerahyang bersifatpenetapandalambentukkeputusankepaladaerahdapatdidelegasikankepada: • wakilkepaladaerah; • sekretarisdaerah; dan/atau • kepalaSKPD. • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpenetapandalambentukkeputusankepaladaerahdibuatdalamrangkap 3 (tiga). • Pendokumentasiannaskahaslikeputusankepaladaeraholeh: • sekretarisdaerah; • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/Kota berupa minute; dan • SKPD Pemrakarsa.

  48. PENOMERAN • Penomoranprodukhukumdaerahdilakukanolehkepala biro hukumprovinsiataukepalabagianhukumkabupaten/kota. • Penomoranprodukhukumdaerahyang bersifatpengaturanmenggunakannomorbulat. • Penomoranprodukhukumdaerahyang bersifatpenetapanmenggunakannomorkodeklasifikasi.

  49. PENGUNDANGAN • Perda yang telahditetapkan, diundangkandalamlembarandaerah. • Lembarandaerahmerupakanpenerbitanresmipemerintahdaerah. • Pengundanganmerupakanpemberitahuansecara formal suatuPerda, sehinggamempunyaidayaikatpadamasyarakat. • Perda yang telahdiundangkandisampaikankepadaMenteridan/ataugubernuruntukdilakukanklarifikasisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan

  50. PENGUNDANGAN • TambahanlembarandaerahmemuatpenjelasanPerda. • Tambahanlembarandaerahdicantumkannomortambahanlembarandaerah. • Tambahanlembarandaerah, ditetapkanbersamaandenganpengundanganPerda. • Nomortambahanlembarandaerahmerupakankelengkapandanpenjelasandarilembarandaerah. • Perkadadan PB KDH yang telahditetapkandiundangkandalamberitadaerah. • Beritadaerahmerupakanpenerbitanresmipemerintahdaerah. • Pengundanganmerupakanpemberitahuan formal suatuPerkadadan PB KDH, sehinggamempunyaidayaikatpadamasyarakat. • SekretarisdaerahmengundangkanPerda, Perkadadan PB KDH.

More Related