1 / 21

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Oleh : Teki Prasedyanti , SH. PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN. KONSILIASI Kepentingan PHK Antar SP/SB. BIPARTIT. gagal. MEDIATOR. DISNAKER. PHI. ARBITRASE Kepentingan Antar SP/SB. HAK PHK. MA. PEMBATALAN.

dieter-eaton
Download Presentation

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh: TekiPrasedyanti, SH

  2. PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN • KONSILIASI • Kepentingan • PHK • Antar SP/SB BIPARTIT gagal MEDIATOR DISNAKER PHI • ARBITRASE • Kepentingan • Antar SP/SB HAK PHK MA PEMBATALAN

  3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI PHI ♥ Dengandiundangkan UU NO 2 TH 2004 tentangPenyalesaian Per- selisihan hub Industrial, makaterdapatperubahandalamberacara mengenaipersoalanperselisihanhubungan Industrial dibanding UU NO 22 TH 1957 JO UU NO 12 TH 1964 ♥ PenangananperselisihanmenjadikompetensiPengadilanhubu- ngan Industrial yang dibentukpadalingkunganperadilanumum ♥ TugasdanwewenangPengadilanhubungan Industrial memeriksa danmemutus : 1. Mengenaiperselisihanhak 2. Mengenaiperselisihankepentingan 3. Mengenaiperselisihanpemutusanhubungankerja ( PHK ) 4. Mengenaiperselisihanantarserikatpekerjadalamsatuperusahaan

  4. PerselisihanHak • Pengertian: Perselisihanmengenaihaknormatif, yang sudahditetapkandalamperjanjiankerja, peraturanperusahaan, perjanjiankerjabersama, atauperaturanperundang–undangan.

  5. PerselisihanHakTerdiridari: A. PeraturanPerudanganseperti: • perselisihantentangkerjalembur/upahlembur • waktuistirahatdancuti • upah minimum • THR keagamaan • Jamsostek • keterlambatanpembayaranupah • keselamatandankesehatankerja (K3), dan lain sebagainya. B. PerjanjianKerjaseperti : • Peraturan Perusahaan (PP) atauPerjanjianKerjaBersama (PKB)

  6. PerselisihanKepentingan • Perselisihankepentingandikategorikanmenjadi 2 perselisihanyaitu : • PerselisihanKepentinganAntaraPekerjadanPengusaha yaituberupatuntutanpembuatandanatauperubahansyaratkerjadalamPerjanjianKerjaatauPeraturan Perusahaan antara lain sepertikasus ; KenaikanUpah, KenaikanUangMakan, Uang Transport, Perbaikan Benefit, JaminanSosialdanFasilitasKesejahteraanlainnya • PerselisihanKepentinganAntaraSerikatPekerjadenganPengusaha yaitutuntutanpembuatandanatauperubahansyaratkerjadalamPerjanjianKerjaBersama (PKB), yang meliputiantara lain ; PerbaikanUpah/SistemPengupahan, Pemberian/PerbaikanTunjangan – Tunjangan, PemberianFasilitasdanKesejahteraan. • PenyelesaianPerselisihanKepentinganini PHI padaPengadilanNegeriadalahsebagaiPengadilanpada Tingkat PertamadanTerakhir, yang artinyaperselisihanini final putusannyapadatingkat PHI diPengadilanNegeri, tidakbisaupayahukumkasasiatauupaya-upaya

  7. Perselisihan PHK • Adalahperistiwahukum yang dalampelaksanaantidakadakesesuaianpendapatdarisalahsatupihakataukeduabelahpihakataspelaksanaanpengakhiranhubungankerja yang dilakukanolehpihakpengusaha.

  8. PHK Meliputi • Pengaturansanksi • Prosedur/MekanismeMutasi (Rotasi, Promosi, Demosi) • Tingkat-Tingkat Pelanggaran • Prosedur PHK • Syahnya PHK, Hak-HakPekerja Yang Terkena PHK (upahselamaproses/skorsing) dan lain-lain. • PenyelesaianPerselisihan PHK di PHI padaPengadilanNegeriadalahsebagaiPengadilanpada Tingkat PertamabisadimintauntukdikasasikanpadatingkatMahkamahAgung.

  9. PerselisihanAntarSerikatPekerja/Buruh • AdalahPerselisihan yang timbulkarenaadanyaperselisihanantaraorganisasiserikatburuh/pekerjadalamsatuperusahaan

  10. PerselisihanAntarPekerja/BuruhMeliputi : • Verifikasi / validasikeanggotaan (buktikeanggotaan, keanggotaanganda) ; • Pelaksanaanhakdankewajibandalammenyalurkanaspirasianggota ; • Keterwakilandalam Tim Perunding PKB ; • MekanismekomunikasiantarSerikatPekerja (SP) dalamsatuperusahaandanantarperwakilanSerikatPekerjadenganperusahaanpadaperusahaan yang mempunyailebihdarisatuSerikatPekerja. • DalampenyelesaianPerselisihanAntarSerikatPekerja/SerikatBuruh, PHI padaPengadilanNegeriadalahsebagaiPengadilanpada Tingkat PertamadanTerakhir, yang artinyaperselisihanini final putusannyapadatingkat PHI diPengadilanNegeri, tidakbisadiupayakankasasikeMahkamahAgung.

  11. Selain 4 penggolonganperkaratersebutdiatasadalahperistiwahukum yang menyangkuttentangPengusaha/Perusahaan atauPerburuhanlainnyamenjadikewenanganataukompetensiperadilanlainnyabaikperadilanumummaupunperadilankhususlainnyasepertiPeradilanNiaga.

  12. Pengadilan Hubungan Industrial waktu 50 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 29 hari 7 hari W A K T U Gugatan Penetapan Majelis Hakim Sidang I Pemanggilan Sidang II Pemanggilan Sidang III PUTUSAN Pemberitahuan Putusan 14 hari 7 hari W A K T U Penerbitan Salinan Putusan Pengiriman

  13. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 7 hari 7 hari max. 14 hari max. 14 hari W A K T U Permohonan Sikap dan penetapanmajelis hakim Penentuan majelis, hari dan tempat sidang Jawaban Pembuktian

  14. Bipartit s.d. MA waktu 140 hari 30 hari 30 hari 30 hari 50 hari W A K T U BIPARTIT MEDIASI/ KONSILIASI PENGADILAN HI MAHKAMAH AGUNG

  15. PROSES BERACARA DI PHI HukumAcara yang dipergunakandiPengadilan PHI adalahHukumAcaraPerdata yang berlakupadaPengadilandalamlingkunganperadilanumum, kecuali yang diatursecarakhususdalam UU NO; 2 Tahun 2004. Prosesberacaraberdasarkan UU PPHI , jikaterjadiperselisihanhubungan industrial yang akandiselesaikanmelaluiPengadilanHubungan Industrial maka : a. GugatandiajukankepadaPengadilan HI padaPengadilan negeri yang daerahhukumnyameliputitempatpekerja/ buruh bekerja. ( Ps. 81 UUPPHI) b. Gugatan yang melibatkanlebihdarisatupenggugatdapatdiaju kansecarakolektifdgnmemberikansuratkuasakhusus.

  16. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN HI. A. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA: PentahapanAcara : 1. Gugatan 2. JawabanTergugat. 3. Replik ( tanggapanpenggugatatasjawabantergugat) 4. Duplik ( tanggapantergugatatasreplikpenggugat) 5. Pembuktian.( suratdansaksi) 6. Kesimpulanparapihakdan, 7. Putusan Hakim.

  17. B. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT: (Pasal98 Ayat (1) UU NO; 2 Tahun 2004). Pemeriksaaninidilakukanatasdasarpermohonandari dariparapihakatausalahsatupihakkarenaadanya ala san mendesak. Gugatandgnacaracepatharusdisertaibuktipendukung: 1. Pemberitahuanadanyarencanamogok. 2.Pemberitahuan rencanapenutupan Perusahaan. 3.Keterangan Polisiberkaitandengankerusakanatau tindakananarkis/huruharaygberhubungandgnguga tan. 4. PutusanPengadilanataupengumumanygmenyatakan Perusahaan pailitatauputusanPenundaanKewajiban PembayaranUtang (PKPU).

  18. HukumAcaradi PHI • Setiapgugatanperkaraperselisihan yang akanmasukke PHI wajibmelampirkanrisalah non litigasiberupaMediasiatauKonsiliasi. • Gugatanperselisihanhubungan industrial diajukanpadaPengadilanNegeri yang daerahhukumnyameliputitempatpekerja/buruhbekerja. • Gugatan PHK hanyabisaditerimaapabiladiajukandalamtenggangwaktu 1 tahunsejakditerimanyaataudiberitahukannyakeputusandaripihakpengusaha. • Gugatan yang melibatkanlebihdarisatupenggugatdapatdiajukansecarakolektifdenganmemberikankuasakhusus.

  19. Lanjutan……… • Penggugatdapatsewaktu-waktumencabutgugatannyasebelumtergugatmemberikanjawaban. • Apabilahalperselisihamhakdan/atauperselisihankepentingandiikutidenganperselisihan PHK, maka PHI wajibterlebihdahulumemutuskanperselisihamhakdan/atauperselisihankepentingan. • Serikatpekerja/serikatburuhdanorganisasipengusahadapatbertindaksebagaikuasahukumuntukberacaradalamperselisihamhakdan/atauperselisihankepentingandi PHI. • Dalamwaktuselambat-lambatnya 7 harisetelahpenetapanmajelis hakim sidangpertamawajibdilaksanakan.

  20. Lanjutan……. • Putusanseladapatdijatuhkanpadaharipersidanganitujugaataupadaharipersidangankeduadanputusanselatersebuttidakdapatdiajukanperlawanandan/atautidakdapatdipergunakanupayahukum. • Majelis hakim PHI terdiridari 1 orangdari hakim karier (sebagaiketuamajelis), 1 orang hakim ad hoc dariunsurpekerjadan 1 orang hakim ad hoc dariunsurpengusaha yang masing-masingsebagai hakim anggota. • Putusanperkaraharusdiputuskanolehmajelis hakim selambat-lambatnya 50 harikerjaterhitungsejakharisidangpertama. • Putusan PHI akanmemilikikekuatanhukum yang tetapapabilaselama 14 harikerjasetelahputusandiucapkan (bagipihak yang hadirsaatpembacaanputuan) atauditerimasalinannya (bagipihak yang tidakhadirwaktupembacaanputusan) jikaparapihakatausalahsatupihak yang berperkaratidakmengajukanpernyataankasasi. • Putusankasasiwajibdanharussudahdiputuskanolehmajelis hakim yang memeriksadanmengadiliperkaratersebutselama 30 harikerjaterhitungsejakperkaratersebutmendapat register perkaradiKepanitraanPerdataKhususMahkamahAgungRepublik Indonesia.

  21. TERIMAKASIH

More Related